Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN SELONG Perdata Waris
Register : 28-10-2010 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 05-04-2015
Putusan PN SELONG Nomor 89/PDT.G/2010/PN.SEL
Tanggal 5 Mei 2011 — - LALU MURLI, DKK MELAWAN - MAMIQ KUSNAWATI, DKK DAN
113 — 56
  • Bahwa meskipun bukti surat berupa PenetapanPengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yangdibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat43pada bukti surat ini berbeda dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilaipembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihakpihak yangada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-10-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1232 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSAPERSADA, dkk vs. DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
128 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Jakarta dan telah pula diberitahukan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pengalihan hak2425atas saham tersebut, telah memenuhi syarat suatu Akta Otentik (AO) yangbersifat Partai;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, adalah sudahsangat jelas, bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding 1/Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/PDT/2010
PENGURUS PUSAT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA, DKK.; MARKUS SIMATOUW, SH.
95 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkapdalam organisasi PWI.Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWIdi Pusat maupun di Cabang danPerwakilan tidak boleh merangkap jabatan penguruspartai politik dan organisasi yang terafiliasi.Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWItersebut jelas ternyata bahwa Markus Simatauw selaku Penggugatl, adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor LPPRRI Manokwari, bukanlah sebagaipengurus Partai
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata Tanah
Register : 30-04-2014 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.AM.
Tanggal 11 April 2013 — 1. Nama Lengkap BANGSIN, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. Nama Lengkap DALINA, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya HELMI SUANDA, SH., dan ENDIZAL, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat HELMI SUANDA, SH DAN REKAN yang berkedudukan di Jl. Serayu RT. 10 No. 39 Padang Harapan Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan register Nomor : 41/SK/Pdt/2012/PN.AM tertanggal 04 September 2012 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. Nama Lengkap RASIDIN, Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Nama Lengkap ISKAN ZAHIRIN, Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
251 — 45
  • Pasal 286 RBG dan menurut pasal di atas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabatumum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ; Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi : Suratsurat, Registerregister, Suratsurat urusanrumah tangga dan Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ; Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2019 — Ahmadi, SH. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
390 — 313
  • atas permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;4) PNSdiberhentikan tidak dengan hormatkarena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dinukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
154 — 54
  • Golkar yang pernah Saksi ikuti,Saksi menyampaikan laporan terkait usulanusulan dari daerah pilihanSaksi Pandeglang yang mengusulkan pembangunan saranadanprasarana umum atau infrastruktur, Saksi tidak pernah mengikutirapat fraksi yang membahas penolakan penyertaan modal kepada PT.BGD untuk pendirian Bank Banten.Bahwa dalam pemahaman Saksi Partai Golkar bukan menolakpengalokasian anggaran untuk pembentukan Bank Banten tetapi mintapenundaan pengalokasian anggaran untuk pendirian Bank Bantendengan maksud
    BGD yang mempunyai kewenangan atau tugas untukmembentuk atau menunjuk tim independen sebagai konsultan untukmemilih bank yang akan diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan
    BGD antara saksi dengan Terdakwa;Bahwa didalam Paripurna Tanggal 30 November tidak ada terjadiinterupsi atau penolakan dari salah satu anggota Fraksi Partai Golkar;Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;26.
    DariFraksi Partai Amanat Nasional;Bahwa Saksi mendengar informasi, Terdakwa terkena masalah OperasiTangkap Tangan pemberian uang dari RICKY TAMPINONGKOL kepadaTerdakwa FL. SATRIA SANTOSA dan SRI MULYA HARTONO;Bahwa PT. BGD adalah mitra dari Komisi Ill, dalam penyusunanAnggaran untuk Program Penyertaan Modal dalam APBD Tahun 2016,Komisi Ill mengadakan pembahasan bersama dengan PT. BGD, biasadari pihak PT. BGD yang hadir adalah RICKY TAMPINONGKOL (DirekturUtama), ZULKARNAEN (Komisaris PT.
    Bahwa Saksi mengetahui Fraksi Partai Golkar menghendaki penundaanpencairan penyertaan dana APBD ke PT.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 04/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 20 Juli 2016 — 1. USMAN, dan 2. TEUKU SYAFRIZAL lawan BUPATI ACEH BARAT DAYA,
138 — 72
  • ;Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999, menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, danberserikat untuk maksudmaksud damai. " ; Pasal 74 UU 39/1999, menyatakan: Halaman 18 dari 134 HalamanPutusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNATidak satu ketentuanoun dalam Undangundang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihakmanapun dibenarkan mengurangi, merusak ataumenghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasaryang diatur dalam Undangundang ini ; Pasal 18 UU 12/2005 menyatakan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
MASCHAROBIYUN
Tergugat:
1.MUHAMMAD KUSNAN
2.KARJAM
3.HERU WANTO
Turut Tergugat:
MINTOHARDJO SUSETIO
119 — 30
  • Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menarik ParaTergugat dalam perkara jua beli antara Penggugat dengan TurutTergugat adalah keliru, karena Para Tergugat tidak memiliki hubunganhukum dengan Turut Tergugat tentang perkara yang disengketakan.Tindakan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 PK/Pdt/2009
Tanggal 15 Juni 2011 — MOHAMMAD HASAN ; PUSAT KOPERASI PEGAWAI KERETA API (PUSKOPKA) Jatim, DKK
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 280 PK/Pdt/20094 Berdasarkan kecepatan perkembangan ilmu + pengalaman hidup (guru sejati)yang diamalkan kepada bangsa + NKRI 1945 yang selalu diungkapkan diTelevisi / Metro TV khususnya antara Reformis 19982009 dengan caloncalonPresiden 20092014 , diantaranya :a Presiden dari Partai Demokrat Dr.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477 Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
97 — 49
  • Jenepontoselaku ketua Partai Gerindra beserta koalisi dan masyarakatKab. Jeneponto yang mendukung paslon 02 sedangkanjadwal Kampanye akbar paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 diLapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab.Gowa yangdihadiri oleh Bupati Kab. Jeneponto selaku ketua PartaiGolkar beserta koalisi, para Camat Kab. Jeneponto, ASN,Para Kades/Lurah dan di bawah pengawalan Polres Kab.Jeneponto, ini semua Saksi ketahui berdasarkan laporandari anggota di lapangan.8.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 10/G/2019/PTUN.DPS.
Tanggal 25 September 2019 — PENGGUGAT: -Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM. TERGUGAT: -BUPATI BANGLI;
429 — 351
  • UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN): PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umunm ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 76/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : SARINA Diwakili Oleh : KUSMIRAN, SH dan Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUTIONO SOELAIMAN
Terbanding/Tergugat III : NINING DWI RETNOWATI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DKI CABANG PALEMBANG
175 — 80
  • Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 03-06-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan PN STABAT Nomor 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb.
Tanggal 3 Juni 2013 — SURIONO Alias BONGGOL;
41 — 24
  • ., Advokat yang berkantordi LBH Partai Gerindra Kota Binjai di Jalan Ikan Bawal No. 7 Kelurahan TanahTinggi Kecamatan Binjai Timur, Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 12 / SKHLBHGerindraBuJl / Ill / 2013,tertanggal 20 Maret 2013;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan denganperkara ini ;Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri StabatNomor : 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb, tanggal 14 Maret 2013, tentang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
AWALUDDIN SIREGAR
Tergugat:
PT. SERBA HUTA JAYA
115 — 32
  • TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI RI Nomor : B.157/PHIJSK/KPHI/IV/07 tgl.04April 2007, Telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti inimenerangkan bahwa : SATPAM adalah sebagai pekerja yang menerimaperintah kerja dari Perusahaan dan digaji olen Perusahaan seperti pekerjalainnya, dengan demikian SATPAM adalah pekerja/buruh yang mempunyaihak kebebasan untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota SP/SBdan tidak dapat dihalanghalangi/dilarang oleh siapapun termasukPengusaha, Pemerintah, maupun partai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 79/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 2 April 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
287 — 220
  • No.79/PDT/2019/PT.DKI12.13.e permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa,e sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,e berarti gugatan perdata bersifat partai (party), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas,Pelawan tidak konsisten dan mencampuradukkan istilah Gugatanatau Permohonan dan juga Pelawan atau
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
372 — 271
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu:c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya,d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu:e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya,g. menjadi pengurus partai
    membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
    Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgf. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD, danjabatan lain yang ditentukan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
155 — 54
  • Golkar yang pernah Saksi ikuti,Saksi menyampaikan laporan terkait usulanusulan dari daerah pilihanSaksi Pandeglang yang mengusulkan pembangunan saranadanprasarana umum atau infrastruktur, Saksi tidak pernah mengikutirapat fraksi yang membahas penolakan penyertaan modal kepada PT.BGD untuk pendirian Bank Banten.Bahwa dalam pemahaman Saksi Partai Golkar bukan menolakpengalokasian anggaran untuk pembentukan Bank Banten tetapi mintapenundaan pengalokasian anggaran untuk pendirian Bank Bantendengan maksud
    BGD yang mempunyai kewenangan atau tugas untukmembentuk atau menunjuk tim independen sebagai konsultan untukmemilih bank yang akan diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan
    BGD antara saksi dengan Terdakwa;Bahwa didalam Paripurna Tanggal 30 November tidak ada terjadiinterupsi atau penolakan dari salah satu anggota Fraksi Partai Golkar;Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;26.
    DariFraksi Partai Amanat Nasional;Bahwa Saksi mendengar informasi, Terdakwa terkena masalah OperasiTangkap Tangan pemberian uang dari RICKY TAMPINONGKOL kepadaTerdakwa FL. SATRIA SANTOSA dan SRI MULYA HARTONO;Bahwa PT. BGD adalah mitra dari Komisi Ill, dalam penyusunanAnggaran untuk Program Penyertaan Modal dalam APBD Tahun 2016,Komisi Ill mengadakan pembahasan bersama dengan PT. BGD, biasadari pihak PT. BGD yang hadir adalah RICKY TAMPINONGKOL (DirekturUtama), ZULKARNAEN (Komisaris PT.
    Bahwa Saksi mengetahui Fraksi Partai Golkar menghendaki penundaanpencairan penyertaan dana APBD ke PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
141 — 75
  • Sebagian tanah persil30 ; (selanjutnya akan disebut sebagai tanah waris) ;Putusan Nomor : 59/G/2017/PTUNBDG Halaman 13 dari 156Bahwa almarhum Neneng Sastramidjaja semasa hidupnya maupunsegenap ahli warisnya, in casu Penggugat belum pernah melakukanmengalihkan hak (kepemilikan) dalam bentuk apapun atas tanah waris aquo kepada siapapun ; Bahwa orang tua Penggugat tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a guo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun1965 dengan timbulnya Gerakan Partai
    Ketika itu, karena orang tua Penggugattidak sepaham dengan ideologi komunis yang berkembang pada saat itu,sehingga kerap kali mendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiorganisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)diantaranya oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan oganisasioderbauw PKI ; Bahwa oleh karena situasi politik Indonesia tahun 1965 yang tidakmenentu itu, sehingga dengan didasarkan pertimbangan untuk menjagakelangsungan pendidikan 7 (tujuh) orang anaknya
    yangdiatur dalam Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) sebagaimana Pasal1963 Jo 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudahditempati/dikuasai oleh Tergugat dan pihakpihak lainnya (yang tidakdijadikan pihak dalam Perkara a quo), yaitu dimana Tergugat selamalebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukumobjek tanah sengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan,sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadipergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Khusus
Register : 12-01-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Png
Tanggal 5 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, SH
2.IRAWAN JATI MUSTIKO, SH. MH.
Terdakwa:
BENY SULISTIYANTO bin SOEJONO
319 — 12

  • MENGADILI:


    1. Menyatakan Terdakwa Beny Sulistiyanto Bin Soejono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan /atau kelompok masyarakat sebagaimana dalam dakwaan kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
    3. Menetapkan agar pidana

Pengadilan PT JAYAPURA
Register : 02-06-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 39/PDT/2014/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2014 —
44 — 21
  • Prinsip kontrak partai (party contract)yang digariskan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dantergugat.