yaituseseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yangdigugat itu merugikan dirinya secara langsung .

Ketentuan yang memuat batasan apa yang menjadipenetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yangdikeluarkan badan atau jabatan TUN, untuk dapat dikatakan menjadiobjek sengketa TUN, masih memiliki syarat lain dan mengenalpengecualian tertentu.

Persoalan pokok yang harus dijawab sekarangadalah apakah keputusan TUN yang menyangkut pengangkatan danpemberhentian Bupati, yang merupakan kelanjutan pemilihan KepalaDaerah, tunduk dan menjadi objek sengketa TUN? Hemat kamidengan definisi dan pengecualian apa yang menjadi keputusan TUNyang menjadi objek sengketa TUN sebagaimana telah diuraikan diatas, jawabannya telah jelas tidak.

Pembatasan inibersifat langsung (tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Peradilan TUN untukmengadilinya) tapi hanya belaku sementara dan satu kali (einmalig). Pembatasanlangsung yang bersifat sementara bagi kompetensi absolut Peradilan Tata UsahaNegara ini berlaku bagi sengketa TUN yang sedang diadili oleh Peradilan Umumpada saat terbentuknya Peradilan TUN menurut UU No. 5 Tahun 1986.

Sengketa TUN yang dimaksudmerupakan sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang dan badanhukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupundi daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketakepegawaian.

332 K/TUN/2011

No.332 K/TUN/2011yang diputus tersebut.

No.332 K/TUN/201114Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan Temas, luas : 57 meter persegi,tercatat nama pemegang hak : Wajib Ibrahim ;p.

No.332 K/TUN/20111616Temas, luas : 137 meter persegi, tercatat nama pemegang hak :Sudarwati dkk ;.

No.332 K/TUN/20112222Batu, Kelurahan Temas, luas : 172 meter persegi, tercatat namapemegang hak : Syamsul Efendi ;.

No.332 K/TUN/201124242.

152 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP..

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754

GUSTIBAGUS TRIPRAWITA, berkewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Balam Nomor 5 Karang Sampalan, RT.004, RW.115,Kel/Desa Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, ProvinsiNusa Tenggara Barat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya disebut sebagai Penggu gat 3Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/ADV.UM& RKN/TUN/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, memberikan KuasaK@PAd@ ~~~n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nmmnm nnn nnmnmnnnn1. Dr. UMAIYAH, S.H.

TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :24/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 24/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 ;Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 24/B/2020/PT.TUN.SBY2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. seluruh isi daneS RELAIN Yel jee esses eee eee ree eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 24/B/2020/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 16 Maret 2020 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2019/PTUN.

TUN. SBY. dan seluruh isi dan lampiranBerkas Perkara (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. telahHal 9 dari 15 hal.

16 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 16 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONOJOMBANG, berkedudukan di Parimono Desa Plandi, KecamatanJombang, Kabupaten Jombang, diwakili oleh :1 Haji MOHAMMAD NIZAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan KH.Hasyim Asyari 140, Desa Balongbesuk Rt. 01 / Rw. 08, KompekBPP

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor :1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang tanggal03 Pebruari 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011 ;Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tergugat a quo (obyek sengketa)yakni pada saat menerima surat dari Polres Jombang Nomor : B/759/V/2011Satreskrim tanggal 25 Mei 2011 yang diserahkan oleh BRIPKA

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataankehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013IV Yang Mewakili Yayasan Harus Ketua dan Sekretaris.Bahwa dalam Anggaran Dasar pendirian Yayasan Baitul Hikmah yang didirikanoleh Penggugat berdasarkan akta No : 18 tanggal 25052010 dihadapan NotarisMasruchin,S.H., M.Hum., dalam Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dalamhal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, haltersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnyabersamasama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASANPENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARMONO JOMBANG tersebut tidak dapatditerima;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 07 Maret 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.

No. 169182010PT TUN JKT> >av a& &SF oror oy = > oyoe 5S Ssag YRa yehonanpis045/2017 tanggal 15 Mei 2017 ; ag Vy5.

Membebankan biaya perkara Permohonan Banding terhadapKY Ky& Pembanding/dahulu Penggugat; a moornnnonmo nnn nn cnn nn nn nnn ncn nc cnanad Xv> Subsidair : Bene anrssccnaennneinasonreaE :Sy Apabil lis hakim b gf, t lain, k hon keput dil pabila majelis hakim erpenda at lain, kami mohon keputusan seadi >; or AS,Ss adilnya (Ex aequo et bonneys~ oe SsBahwa seg para pihak telah diberi kesempatan untuk maiberkas perkara,Ssuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkag PerkaraNomor 39(673018/P TUN SRG masingmasing

TUN, JKTY r@Y%Sincere bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengalukarpermohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usa Negara SerangNomor 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 11 April 2018 pada tanggal 25 Aprilvys 2018, sebagaimana terbukti dalam Akta Rerimohonan Banding Nomor~G Xe 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 25 April Os: ee eee eeeeueeers 4 " Menimbang, bahwa begasarkan hukum permohonan bandingharus diajukan dalam waktu"14 (empat belas) hari setelah putusanPeradilan Tata Usaha Negara); Re I x SFA oPMenimbang,

No. 169/8/2018/P TUN, JKTwv vvy sa Rau3 inden Bl LYPerincian BiayaPerkara : oF, >. ReCakSi .........0cccceeccceceeceeeeeeeneeeees RP .000.svrS 2. Mate ral ...........ccec cece ee ec ee ee eeeeeeeeenes Ab. 6.000.& && 3. Biaya Proses Banding ................ A. : Rp. 239.000.

211 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 211 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JOKO HARTONO, S.Pd.,S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Gang Sepakat 6 Nomor 1Rt.004/Rw.020 Kelurahan. Sei Jawi, Kecamatan.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014101983 Juncto PP. Nomor 45 Tahun 1990) dan atau Penggugat juga tidak melakukanberistri lebih dari seorang (Pasal 4 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 Juncto PP.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014tidak ada lembaga mereka apakah Dewan Adat dll yang mau membela yangbersangkutan, barangkali karena Sdri Marini alias ayang seorang pecandu Narkoba,sehingga dirasa tidak patut untuk diberikan pembelaan dan mungkinkah seorangyang pecandu narkoba masih perawan ?, untuk diketahui bahwa hubungan antaraPemohon Kasasi dengan Sdri Marini alias ayang tidak benar jika dilakukan berkalikali.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut:e Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidakmengandung cacat yuridis (ex.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014

21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Png(3)dalam bidang TUN antara Orang atau Badan Hukum Perdata denganBadan atau Pejabat TUN, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

, sehingga segala yang dilakukan mereka adalahmerupakan Keputusan TUN.Di mana menurut Pasal 1 Ayat 3 UU 5/1986 Tentang PTUN, disebutkanbahwa, Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukumTUN yang berdasarkan peraturan perUUan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selanjutnya menurut Pasal53 UU 5/1986 Tentang PTUN disebutkan bahwa, Seseorang atauBadan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaHalaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Png(4)Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.Seharusnya apabila ingin menyelesaikan perselisihan

Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan,sedangkan hal itu. menjadi kewajibannya, maka hal tersebutdisamakan dengan Keputusan TUN.2. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusanyang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat, makaBadan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolakmengeluarkan keputusan yang dimaksud.3.

Di manakeberatan ini menurut Pasal 3UU 5/1986 Tentang PTUN, masukdalam ranah TUN.7. Penggugat menganggap Tergugat telan melanggar UU 14/2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan padaintinya bahwa Penggugat tidak melaksanakan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik diantaranya Asas Kepastian Hukum,Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak MenyalahgunakanKewenangan, Keterbukaan dan Kepentingan Umum. Di manakeberatan ini menurut Pasal 3UU 5/1986 Tentang PTUN, masukdalam ranah TUN.8.

dan Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 71 Tahun 2014 TentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagianbagian TertentuHalaman 7Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPIDaripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan KawasanPedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 11 Juli 2014 ;(Untuk selanjutnya disebut Keputusan TUN) ;B.

;cS TT (3 OaDengan memakai patokan tanggal diketahui KEPUTUSAN TUN yangmerugikan Para Penggugat, yaitu pada tanggal 16 Maret 2015 makasudah pasti bahwa gugatan aquo diajukan dalam tenggang waktu yangditentukan oleh UU PTUN yaitu 90 (sembilan Puluh) Hari ;C.

;Bahwa Para Penggugat adalah pemilik Sistem Komunikasi Kabel Laut(SKKL) dimana Penggugat adalah pemilik dari Sistem Komunikasi Kabel(i) B3JS segmen Tanjung BembanBintan ;(ii) B83JS Segmen JakartaBangkaBatamSingapore ;(iii) SKKL MDC1 Batam Singapore ; dan ;Penggugat II adalah pemilik Sistem Komunikasi Kabel Laut segmen JakartaKalimantanBatamSingapore (Jakabare) ;Bahwa dampak dari KEPUTUSAN TUN tersebut dapat menyebabkankerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat yaitu :a.

Bahwa keputusan TUN tersebut berlaku secara umum sehingga jikatidak ditunda maka Pihak PT. Vries Marine Offshore Services sebagaipenerima keputusan akan dapat melakukan tindakantindakanseperti, Mengajukan permohonan Amdal, Mengajukan permohonanIjin Mendirikan Bangunan, dan perijinan lainnya ;Bahwa dengan untuk melengkapi perijinanperijinan tersebutPT.

;Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut maka penerbitanKeputusan TUN tersebut sangat bertententangan dengan Peraturanperundangundangan 52n nnn en enn enn nnn nn nnn n nnnAdapun mekanisme Permohonan Lahan sebagai lahan lokasireklamasi di daerah industri Pulau Batam diatur dalam Peraturanmenteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolandan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, sebagaiberikut !

426 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 426 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SYAHRUDDIN AR, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawaipada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima, beralamat di Jalan Rondu No.14/16 RT.007 RW.004, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,Provinsi Nusa Tenggara Barat.

suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah :Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013, tanggal19 Juli 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian TidakHalaman dari 12 halaman Putusan Nomor 426 K/TUN

Oktober 2006, dari Penata Muda Tingkat I (II/b) ke Penata (III/c),sebagai Kasi Tata Bangunan Dinas Kimpraswil Kota Bima, berdasarkanKeputusan Walikota Bima Nomor 823/1787/KEPEG/ 2006, tanggal 29September 2006;Tmt. 1 Oktober 2010, dari Penata (II/c) ke Penata Tk.I (III/d), jabatanKasi Program & Pengembangan pada Kantor Arsip & PerpustakaanDaerah Kota Bima (Eselon IV/a), berdasarkan Keputusan Walikota BimaNomor 823/783/BKD/IX/2010, tanggal 03 September 2010;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 426 K/TUN

menduduki jabatan sebagai Kasi Program& Pengembangan pada Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah Kota Bima;Bahwa Walikota Bima telah melakukan pemecatan kepada Penggugat tanpadisertai alasanalasan yang jelas dan tanpa disertai pembinaan oleh InspektoratKota Bima dan/atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan(Baperjakat) Kota Bima, hal ini bertentangan dengan Pasal 24 angka dan 2Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil :Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 426 K/TUN

;Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 426 K/TUN/20144. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisiperubahan jenis hukuman kepada Penggugat menjadi penurunan pangkat padapangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitir harkat, martabat dankedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memulihkan statuskepegawaian Penggugat dengan mengembalikan posisi Penggugat dalam jabatansemula;6.

Para Pemohon bermaksud mengajukan pemutihan hutang,tentulah kewenangan berada pada Kementrian Keuangan, karena ParaPemohon digaji oleh Pemerintah Pusat melalui DAU dari Pemerintah Pusat.Bahwa dikarenakan pemutihan hutang bukanlah kewenangan dari Termohon,maka seharusnya Gugatan diajukan tidak di PTUN Padang, akan tetapidiajukan ditempat kKedudukan Kementrian Keuangan dan/atau BKN Pusat.Hal ini sesuai dengan Pasal 52 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 yangsecara tegas menyatakan dimana syarat keputusan TUN

Akan halnya terhadap perkara a quo, Termohontidak berwenang mengeluarkan objek TUN karena memang tidak menjadikewenangan Termohon.PTUN Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena perkara aquo adalah perkara perdata yang seharusnya diselesaikan melalui jalurperdata ke Pengadilan Negeri. Kenapa perkara a quo perkara perdata, karenayang dimohonkan oleh Pemohon adalah masalah pemutihan hutang.

Permohonan Para Pemohon Error in Persona.Bahwa Permohonan harus diajukan kepada pejabat TUN yang berwenangmengeluarkan keputusan.

Akanhalnya dalam perkara a quo tidak ada aturan yang mengatur dibolehkannyaTermohon melakukan Pemutihan hutang.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Termohon tidak melanggar Pasal 53UndangUndang No. 30 Tahun 2014, alasan Termohon tidak mengeluarkankeputusan TUN dikarenakan aturan atau landasan dan dasar mengeluarkanKeputusan TUN tidak ada.Bahwa dalil Permohonan Para Pemohon halaman 5 angka 14 tidak benar dantidak berdasarkan hukum.Bahwa maksud 10 (sepuluh) hari dalam Pasal 53 UndangUndang No. 30Tahun

2014 adalah apabila pejabat TUN yang dimohonkan tidak memberikantanggapan, namun dalam perkara a quo sangat berbeda.Bahwa setelah Para Pemohon mengajukan Permohonan Pemutihan HutangTahun 2014, maka Termohon beserta jajaran sudah melakukan pembahasanuntuk mencari jalan keluar dan solusinya, sebagai berikut:Pada tanggal 9 Mei 2014 diadakan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawaiuntuk membahas permasalahan Para Pemohon;Pada Tanggal 15 Januari 2015 BKD Kota Padang mengirim surat ke KepalaBadan Kepegawaian

Bahwa seharusnya Turut Tergugat II dapat melakukan dan melanjutkanproses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di atas objek tanah a quoHalaman 2 dari 113 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Cbidikarenakan sertipikat hak milik atas nama Turut Tergugat III telah dibatalkandi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 94/G/2010/PTUN.BDG JoNo. 134/B/2011/PT.TUN.JKT jo Putusan MA RI No. 186 K/TUN/2012 yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan PeninjauanKembali MA RI No. 169/PK/TUN/2017

.Bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 114 PK/TUN/2015, Tanggal 09 November 2015, berbunyisebagai berikut:MENGADILI:Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali: 1.

Bahwa Petitum Penggugat pada point 7 dan point 8 sangatbertentangan dengan Fakta Hukum tentang kepemilikan tanah obyeksengketa, bahwa menurut Fakta Hukum yang sebenarnya dari obyeksengketa tanah tersebut adalah beberapa orang yang pernah menangsecara hukum atas Penggugat di Pengadilan TUN hingga tahap PK /Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor : 114 / PK / TUN /2015 ;.

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83K/TUN/2013 Tanggal 25 April 2013, telah dikuatkan kembali oleh PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indnesia Nomor 114PK/TUN/2015 Tanggal 9 November 2015 (Bukti PR05) yang yang amarputusannya adalah sebagai berikut:Menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari para PemohonPeninjauan Kembali (PK) : 1. NILA RESNA, 2. HURIA binti HUSIN, 3.HAYANAH ULFAH binti HUSIN, 4. SRI RUKMINI binti HUSIN, 5.

Fotokopi salinan putusan nomor 83.K/TUN/2013 tanggal 25 April 2013,tanggal 25 April 2013, diberitanda bukti TI07/PR04;8. Fotokopi salinan putusan nomor 114/PK/TUN/2015 tanggal 09 Nove,ber2015, diberitanda bukti TIlO8/PR05;9.

untuk diperhatikan oleh semua pihak in casupihak Penggugat antara lain:2 Mengenai persoalan apa yang terjadi antara kedua belah pihak sebagai objek6S CSS aa eae Pihak yang menggugat maupun yang digugat; Dimana persoalan tersebut diajukan ;2 2c enn none ennDan semua unsur tersebut akan bermuara pada pertanyaan apakahPengadilanNegerimemiliki Kewenangan memeriksa dan menyelesaikan perkara aMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwauntukmenentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN

Rapat Pleno MahkamahAgung RI tanggal 11 s/d 13 April 2012, Himpunan SEMA dan PERMA RI Tahun2000 2014, Mahkamah Agung RI , 2014 hal 359) yaitu:e Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahanKeputusan TUN, maka merupakan sengketa TUN (Tata Usaha Negara);e Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan, prosedur penerbitan Keputusan TUN (Tata Usaha Negara),maka termasuk sengketa TUN; 2 nn nnn ene merce nen cnn nn ncnHal21dari29 Putusan Perdata Nomor:22/Pdt.G

mencederai warga masyarakat Desa Tarubatang pendukungKepala Desa Terpilin yang diwakili forum Masyarakat Peduli Tarubatang sertaperbuatan Panitia Pilkades dengan jajaran perangkat desa BPD yang akanmengundurkan diri tapi ternyata dilanggar sendiri sehingga warga masyarakatDesa Tarubatang pendukung Kepala Desa Terpilin telah dirugikan baik secaramateriil dan moril /immmiaterialHal23dari29 Putusan Perdata Nomor:22/Pdt.G/2016/PN BylMenimbang, bahwa Majelis juga perlu merujuk Yurisprudensi MARINo.151K/Tun

/1999 tanggal 26 Maret 2002 = jo.Yurisprudensi MARINo.47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 maka unsur kehendak sepihak(beslissing) dan pernyataan kehendak (willsvorming) menjadi sangat fundamentaldan elemental untuk memenuhi syarat materiil sebagai keputusan TUN daripejabat yang berwenang mengeluarkan surat Keputusan TUN, sebagai contohPutusan No 1280K/Pdt/2010 antara Apung Wijaya melawan 1 panitia Pemilihankepala desa.2.

Kabupaten Boyolali) Nomor:005/01/2016 yang ditandatangani Ketua PanitiaSARBINI dan Surat Bupati Boyolali Nomor 141/0356/02/2016 tanggal 30 Maret2016 oleh Tergugat (incasu Bupati Boyolali dan Panitia Pemilinan Kepala DesaTarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali), maka oleh karena kerugian ataudasar gugatan yang didalilkan oleh pihak Penggugat adalah timbul sebagai akibatdari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut dan bukan menyangkut kepemilikanatau hak (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN

Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari kKeputusan tersebut)berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan : bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan TUN yang bersangkutan ; 4.

M. 635, atas nama Faustino Lopes ; Merupakan keputusan Pejabat TUN sesuai dengan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha7. Bahwa oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalahbersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ; lll. Alasan GugatanA. Riwayat Tanah1.

Faktanya, Tergugat tidak tertib sebagai Pejabat TUN karena telahterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan olehTergugat.3. Asas Kepentingan Hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Faktanya, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telahmenerbitkan SHM Duplikasi untuk ke4 (Empat) orang tersebut.6.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. nn no nen ne sennaFaktanya, Tergugat tidak Teliti, Cermat, ketidak hatihatian sehinggaterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaiPejabat ..........Pejabat TUN.7.

Menyatakan batal atau tidak SAH Keputusan TUN yang diterbitkan olehTergugat berupa: 222222 n nn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn nen neea. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No. M. 633, atas nama Fransisco Lopes ; Halaman 15 dari98 Halaman Putusan No. 18/G/2015/PTUNKPGc. SHM No. M. 634, atas nama Sofia Da Costa ; d. SHM No. M. 635, atas nama Faustino Lopes ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan TUN berupa : a. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No.

,menyangkut sengketa TUN Perkara No. 66/G/2016/PTUN.JKT. (fotokopi sesuai dengan aslinya).Pasal 13 ayat (38) huruf f Jo. Pasal 6 ayat (1) PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikHalaman 39 dari 92 halaman.

Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.2.

Sehinggaapabila Pejabat TUN dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAMmengesahkan suatu badan hukum yang sesungguhnya bukanlah badanhukum, maka hal ini menyalahi aturan.Halaman 49 dari 92 halaman.

Dalam ayat tersebut ada kata wajib,hal ini berarti harus dilaksanakan, sehingga apabila ada yang melanggarmaka merupakan suatu kesalahan.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jangka waktu seseorang atau badanhukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untukmemohon pembatalan atas suatu Keputusan TUN dihitung sejakdiketahui adanya Keputusan TUN yang ternyata merugikan seseorangatau badan hukum perdata tersebut.Bahwa, menurut pendapat Ahli, ketentuan mengenai Perkumpulandiatur dalam Pasal 1618

Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUNJKTdari Pejabat TUN yang bersangkutan, sehingga Pejabat TUN harusmemastikan apakah syaratsyaratnya telah terpenuhi karena sistemsecanggih apapun tetap saja tidak dapat menghapuskan kewajiban PejabatTUN untuk bersikap hatihati.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika atas suatu nama belum pernahdidaftarkan, maka berarti bukan milik siapapun, sehingga siapapun yangmendaftarkan pertama kali dan diterima, maka dia yang berhakmenggunakan yaitu berlaku prinsip first to file.SAKSI

mohon agar diberikan keringanan hukuman;Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN SqmSetelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa Hendrik Bin Paulus pada hari Sabtu tanggal 19 Mei2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau pada waktu tertentu setidaktidaknya dalambulan Mei 2018, bertempat di Jalan Tun

Tibatiba datang petugas polres gowameminta izin untuk melakukan penggeladahan terhadap mobil yang terdakwagunakan pada saat terparkir dipinggir jalan di Tun Abdul Razak Kec. SombaOpu Kab.

Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksisehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dansaksi Dewa terkait penyalagunaan narkotika jenis shabu; Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewaadalah saksi bersama saksi Firmansyah selaku anggota polisi Polres Gowa; Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 20.30wita bertempat di jalan Tun Abd

Dewa Kusuma Bin Jhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksisehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap saksi danTerdakwa terkait penyalagunaan narkotika jenis shabu;Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalahanggota polisi Polres Gowa;Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 20.30wita bertempat di jalan Tun Abd Razak (Hertasning) Kel.

Abd Razak (Hertasning), Kelurahan Samata,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa telah tertangkap tanganmenguasai Narkotika Gol. jenis shabu; Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi Terdakwa sementara beradadi atas mobil yang terparkir di pinggir jalan Tun Abd Razak (hertasing)bersama dengan dan saksi Dewa; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksiDewa, Anggota Polisi Polres Goa menemukan 1 (satu) sachet plastik beningberisi kristal bening diduga Narkotika Golongan jenis

34 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 34 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Ir. DEDEK PRANATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKomplek Sukarami Patra Permai Blok A Nomor 06, Kelurahan KebonBunga, Kecamatan Sukarame, Palembang, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 AFRIZAL FUTRASILA, S.H.;2 SUGIHARTO, S.H.

Putusan Nomor 34 K/TUN/2013Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan ResidentA. Rozak (PatalPusri) Nomor 33 I/B3, Palembang, pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum MR. SOKI, S.H., M.H., & REKAN, beralamat diJalan Resident A.

Putusan Nomor 34 K/TUN/20131Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telahmempertimbangkan secara kontradiktif mengenai alasan tidak diterimanyagugatan Penggugat, karena di satu sisi menyatakan Gugatan Penggugat Prematurdan di sisi lain menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu.

Putusan Nomor 34 K/TUN/2013hukum pula.

Putusan Nomor 34 K/TUN/2013Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. DEDEK PRANATAtersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, oleh Dr. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi,S.H., M.Hum., dan Dr. H.

20 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 20 K/TUN/2012.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1WALIKOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Pahlawan No.82Samarinda Kalimantan Timur.Selanjutnya memberi kuasa kepada :1SUGENG PURNOMO, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Kejaksaan NegeriSamarinda ;H.M. FADLY ILLA, SH.M.Si, Jabatan Sekretaris Daerah Kota SamarindaSetda Kota Samarinda ;3.

Putusan Nomor 20 K/TUN/2012.10.11.Bangunan (IMB) No.383/BPPTSPKS.IMB/C/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 atasnama H. RUBBY HARTONO, S.H.,M.Hum dibangun diatas Tanah Petak/Rukotempat Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, yang dahulu bangunan Petak/Ruko hanya 2 (dua) lantai, dan sekarang akan dibangun 5 (lima) lantai olehH.RUBBY HARTONO, S.H.

Putusan Nomor 20 K/TUN/2012.10permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, agarmemerintahkan Tergugat untuk menunda terlebih dahulu Pelaksana SuratKeputusan Walikota Samarinda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 383/BPPTSPKS/IMB/C/III/2010,tanggal 23 Maret 2010, atas nama H. RUBBYHARTONO, S.H.

Putusan Nomor 20 K/TUN/2012.12dengan Nomor Register : 16/G/2010/PTUN.Smda.tersebut, maka Tergugat mohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda melalui MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang terhormat yangmemeriksa Perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).5.

Putusan Nomor 20 K/TUN/2012.22Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.22

05 Oktober 2015dan Putusan Banding ini juga menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam Nomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015, dimana Putusan inkrach tersebutmemenangkan Hadislani (Sebagai penggugat pada perkara di PTUNTanjungpinang)) sebagai pemilik sah objek perkara aquo yaitu PasarMelayu Raya yang berada di Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan BatuAji Kota Batam, dimanadalamperkara di Peradilan TUN tersebutHalaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316

Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konpensi pada posita angka 1sampai dengan 4 menyatakan Penggugat Konpensi bagian darikemenangan Tergugat Konpensi dalam putusan peradilan TUNberkekuatan hukum tetap atas objek perkara aquo, yaitu PutusanMahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2016 tanggal 14 April 2016 yangmenguatkan Putusan Banding PT TUN Medan Nomor137/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 05 Oktober 2015 dan Putusan Bandingini juga menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Tanjungpinang di Batam Nomor

Bahwa jelas dan terang Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalamKonpensi juga mengakui dalam dalil gugatannya dalam konpensimenyatakan membangkang atas putusan TUN yang berkekuatan hukumtetap (inkrach van gewisj), dimana Tergugat Rekonpensi / Penggugatdalam Konpensi memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriHalaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2017/PN BtmBatam dalam perkara aquo untuk menetapkan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap satu unit bangunan yang jelas dan

terang dokumenkepemilikannya telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidakberharga dalam Putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap (inkrachvan gewisj) tersebut.

Fotocopy Putusan Banding PT TUN Mean Nomor 137/B/2015/PTTUNMedan, tanggal 05 Oktober 2015 tidak ada aslinya dan untuk selanjutnyaCIDE ri tana... 2.0... ccc cece e cece eee cee cee eeeeeeeeeseeeeeeesuseeteesseseseseee P72;3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2016tanggal 14 April 2016, tidak ada aslinya dan untuk selanjutnya diberi10 6

Bahwa Badan Peradilan memutuskan perkara tersebut di atasberdasarkan Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 sehinggaKeputusan TUN in litis termasuk dalam pengertian Pasal 2 butir e UUNomor 9 Tahun 2004;5.

Sudarmono, S.H., telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur,dan substansi.a.

keputusan TUN;c.

in litis telahmempertimbangkan pula pengabdian yang diberikan Penggugatkepada institusi Kejaksaan RI;6) Berdasarkan uraian tersebut di atas diatas,Tergugat dalammenerbitkan Keputusan TUN in litistelah sesuai dengan aspeksubstansi penerbitan suatu keputusan TUN;2.

Keputusan TUN in litis Tergugat tidak pernah menghalangi hakPenggugat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan prosespemeriksaan yang dijalaninya sampai dengan Penggugat menerimaKeputusan TUN in litis;f.