TUN/ 2009/P.TUN. Mks, tanggal 23 Februari 2011,dalam perkara antara : Drs. A.NatsirSossong Melawan : KAKAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagaiTERGUGAT, 2. RIZAL TANDIAWAN, 3. EFFENDI PURNAMA, 4.SURYA HASANUDDIN sebagai TERGUGAT II INERVENSIT 1, 2 dan 3,Drs.

TUN/ 2009/ P.TUN. Mks, tanggal 31 Maret 2010, MenghukumPenggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkatHal. 5 dari 12 hal. Put.

No. 777 K/Pid/2014111213pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) ;Foto Copy Surat Keterangan No. w 4 TUN / 726/ 01.06/ IV/ 2011, tanggal13 April 2011;Foto copy Salinan Putusan Negeri Makassar Nomor : 435/ Pts.Pdt.G/ 1979/PN.Ujg.Pandang dan No. 501/ Pts.Pdt.G/ 1979/ PN.Ujg.Pandang dalamperkara antara Ibrahim Malombasang Dg.Kulle sebagai Pembantah/Penggugat Intervensi melawan : . Drs.

diragukan keabsahannya, sedangkan alas hak yang dimiliki oleh saksiYUPITER WIDODO berupa Sertifikat Hak Milik No. 20143 yang berasal dariSHM No. 351 oleh pihak BPN Makassar diakui keabsahannya sehingga pada saatsaksi korban YUPITER WIDODO meminta untuk dilakukan pengembalian batasterhadap tanah tersebut dikabulkan oleh pihak BPN Makassar dan pada saatdilakukan gelar perkara, BPN menyatakan bahwa SHM No. 351 tidak pernahdibatalkan oleh SHM No. 20 Tahun 1964, bahkan perkara ini telah diuji diPengadilan TUN

Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yaitu Terdakwa pernahmenggugat BPN Makassar ke Pengadilan TUN sehubungan dengan Sertifikat HakMilik No. 20143 milik saksi korban YUPITER WIDODO, dimenangkan oleh BPNyang putusannya menyatakan gugatan penggugat ditolak secara keseluruhankemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tun Makassar dantelah incrah, selain itu pada tahun 1979 saksi ST.

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003,tanggal 12 Februari 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahRI No. 54 PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T I, I11s/d BUKTI T , ll 14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Nopember 2011 jo. PutusanHalaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pat.G/2017/PN.

Bag.Mahkamah Agung RI No. 251 K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 38PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ; (BUKTI T , Il 15 s/dBUKTI T , Il 18).5.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Tanggal 5112011 No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo.Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 08082012 RI No. 251K/TUN/2012 jo.

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003, tanggal 12 Februari2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 54PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T , Il 11 s/d BUKTI TI, Il 14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal5 Nopember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012 jo.

Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 38 PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ;(BUKTI T , ll 15 s/d BUKTI T , Il 18)7.

SBY. tanggal 20 Januari 2003, juncto Nomor 264K/TUN/2003 tanggal 5 April 2006 dan telah berkekuatan hukum tetap, yangpada pokoknya Pengadilan TUN tersebut pada amar putusannya telahmenyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01/Kelurahan Bibisatas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (dalam halini sekarang menjadi Penggugat), GS Nomor 705/1996 tanggal 30 Januari1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (in casu TurutHalaman 14 dari 34 hal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sangat tegas danjelas bahwa sebenarnya alas hak kepemilikan objek sengketa olehPenggugat dalam perkara ini telah dibatalkan olen Pengadilan TUN yangtelah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya secara hukum hakkepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah menjadi batal dan tidaksah.

Nomor 25 PK/Pdt/2016110/B.TUN/2002/PT TUN SBY. tanggal 20 Januari 2003, juncto Nomor 264K/TUN/2003 tanggal 5 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap yangpada pokoknya telah menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Kelurahan Bibis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IlSurabaya (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), Gambar SituasiNomor 705/1996 tanggal 30 Januari 1996 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Surabaya pada tanggal 11 November 1996;Bahwa oleh karena alas

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidaksegera melaksanakan isi Putusan secara sukarela terhadap PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 85/G.TUN/2002/ PTUNSby. tanggal 6 Mei 2002, juncto Nomor 110/B.TUN/2002/PT TUN SBY.tanggal 20 Januari 2003, juncto Nomor 264 K/TUN/2003 tanggal 5 April2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang ternyata kemudianTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi malah mengajukan gugatanperdata a quo terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat

SBY.tanggal 20 Januari 2003 juncto putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 264 K/TUN/2003 tanggal 5 April 2006 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, nah dengan tidak dipertimbangkannya faktafakta a quo olehJudex Juris, bukankah di sini telah terjadi pertentangan/disparitas 2 (dua)putusan Pengadilan yang berbeda ???

21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Png(3)dalam bidang TUN antara Orang atau Badan Hukum Perdata denganBadan atau Pejabat TUN, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

, sehingga segala yang dilakukan mereka adalahmerupakan Keputusan TUN.Di mana menurut Pasal 1 Ayat 3 UU 5/1986 Tentang PTUN, disebutkanbahwa, Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukumTUN yang berdasarkan peraturan perUUan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selanjutnya menurut Pasal53 UU 5/1986 Tentang PTUN disebutkan bahwa, Seseorang atauBadan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaHalaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Png(4)Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.Seharusnya apabila ingin menyelesaikan perselisihan

Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan,sedangkan hal itu. menjadi kewajibannya, maka hal tersebutdisamakan dengan Keputusan TUN.2. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusanyang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat, makaBadan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolakmengeluarkan keputusan yang dimaksud.3.

Di manakeberatan ini menurut Pasal 3UU 5/1986 Tentang PTUN, masukdalam ranah TUN.7. Penggugat menganggap Tergugat telan melanggar UU 14/2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan padaintinya bahwa Penggugat tidak melaksanakan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik diantaranya Asas Kepastian Hukum,Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak MenyalahgunakanKewenangan, Keterbukaan dan Kepentingan Umum. Di manakeberatan ini menurut Pasal 3UU 5/1986 Tentang PTUN, masukdalam ranah TUN.8.

232 K/TUN/2012

Putusan Nomor 232 K/TUN/20126. Romualdo Manurung, S.H.,M.Hum., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah IIIBagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum,Kementerian Dalam Negeri ;7. Wahyu Chandra, S.H.

Putusan Nomor 232 K/TUN/20121010lanjutan atas usulan dari daerah. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusanyang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat tidak dapatmembuat Keputusan lain yang berbeda dengan usulan dari daerah.

Putusan Nomor 232 K/TUN/201212 Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.

Putusan Nomor 232 K/TUN/201214terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dilengkapi berkas pemilihanuntuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Putusan Nomor 232 K/TUN/2012

Putusan Nomor 27 K/TUN/20132. M.Sjamsul Arifin, S.H.,3. Windiyanto Yudho Wicaksono, S.H.,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yangtergabung pada Kantor Advokat (Law Firm) Setijo Boesono,S.H.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20134 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Gondang Legi Wetan,seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;10.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2013161718Bahwa, karena menurut amar putusan perkara pidana tingkat KasasiMahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005tersebut terdakwa Drs. SUPOTO, SH.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20131011121314151617181920212dSertifikat Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2atas nama FARIS DIAN MUSTOFA;Sertifikat Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2013Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen atau KompetensiAbsolut (atribusi kekuasaan) sebab terdapat sengketa pihak ketigatentang pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan PeningkatanHak Milik serta sebagian telah dijaminkan kepada PT. Bank CentralAsia Tbk. Kantor Cabang Utama Malang.

bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telahdiberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12Maret 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahwa dalam permohonan pengajuan kembali ini para pemohon mengajukannovum yaitu bukti PKI (Terlampir):Novum tersebut adalah Putusan Kasasi Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014memang ditujukan/diperuntukkan sebagai pemberitahuan selaku pihakTermohon Kasasi dalam perkara No.122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013,sedangkan pemohon Kasasi .

haruslahmenjadi salah satu acuan dalam pertimbangan Hukumnya untuk mengabulkanPermohonan Para Pemohon Peninjauan kembaili.KEBERATAN KEDUAAda 2 (Dua) Putusan Kasasi Yang Saling BertentanganBahwa dalam sengketa antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (NURNIAWATI ISAKSI PELAPOR) Ada 2sengketa yaitu Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana dan darisengketa tersebut telah terbit 2 putusan yang kontroversi.Bahwa dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 455 ATAS NAMA NURNIAWATI TELAHDIBATALKAN OLEH SUATU PUTUSAN INKRACH PADA Putusan Kasasi TataUsaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013;SedangkanPada Pidananya, dalam Putusan Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013,NURNIAWATI masih dianggap pemilik tanah, padahal sudah ada putusan TataUsaha Negara yang Inckrach sebelumnya yang telah membatalkan kepemilikanNurniawati.Berarti Mahkamah Agung telah khilaf dalam putusan pidana tersebut dalamperkara

kasasi Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013 oleh karenasebelum putusan kasasi pidana tersebut Mahkamah Agung telah pulamemutuskan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013,tanggal 25 Juni 2013, sedangkan putusan Kasasi Tata Usaha Negara tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi Hakim Agung.Oleh karena kekhilafan Majelis Pidana tersebut dalam perkara kasasi pidanatersebut, maka adalah patut permohonan Peninjauan Kembali ini oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali

dan Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 71 Tahun 2014 TentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagianbagian TertentuHalaman 7Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPIDaripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan KawasanPedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 11 Juli 2014 ;(Untuk selanjutnya disebut Keputusan TUN) ;B.

;cS TT (3 OaDengan memakai patokan tanggal diketahui KEPUTUSAN TUN yangmerugikan Para Penggugat, yaitu pada tanggal 16 Maret 2015 makasudah pasti bahwa gugatan aquo diajukan dalam tenggang waktu yangditentukan oleh UU PTUN yaitu 90 (sembilan Puluh) Hari ;C.

;Bahwa Para Penggugat adalah pemilik Sistem Komunikasi Kabel Laut(SKKL) dimana Penggugat adalah pemilik dari Sistem Komunikasi Kabel(i) B3JS segmen Tanjung BembanBintan ;(ii) B83JS Segmen JakartaBangkaBatamSingapore ;(iii) SKKL MDC1 Batam Singapore ; dan ;Penggugat II adalah pemilik Sistem Komunikasi Kabel Laut segmen JakartaKalimantanBatamSingapore (Jakabare) ;Bahwa dampak dari KEPUTUSAN TUN tersebut dapat menyebabkankerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat yaitu :a.

Bahwa keputusan TUN tersebut berlaku secara umum sehingga jikatidak ditunda maka Pihak PT. Vries Marine Offshore Services sebagaipenerima keputusan akan dapat melakukan tindakantindakanseperti, Mengajukan permohonan Amdal, Mengajukan permohonanIjin Mendirikan Bangunan, dan perijinan lainnya ;Bahwa dengan untuk melengkapi perijinanperijinan tersebutPT.

;Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut maka penerbitanKeputusan TUN tersebut sangat bertententangan dengan Peraturanperundangundangan 52n nnn en enn enn nnn nn nnn n nnnAdapun mekanisme Permohonan Lahan sebagai lahan lokasireklamasi di daerah industri Pulau Batam diatur dalam Peraturanmenteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolandan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, sebagaiberikut !

517 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 517 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HALOMOAN TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Asahan Km. VI Nomor 48, Nagori Dolok Hataran,Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 DAHYAR HARAHAP, SH.;2 ANTONIUS SITOHANG, SH.;3 AHMAD MURTADHO, SH.

Putusan Nomor 517 K/TUN/2013Agustus 2012 Nomor 05/Pbt/BPN.12.VII/2012 tentang Pembatalan Sebagian HakMilik Nomor 402/Dolok Hataran atas nama Halomoan Tambunan terletak di JalanAsahan, Desa Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sebagaiPelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 November 2002Nomor 26/Pdt.G/2002/PNSIM jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9April 2003 Nomor 61/PDT/203/PTMDN jo.

Putusan Nomor 517 K/TUN/2013 Sebelah Utara berbatas dengan Parit/Jalan Asahan; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil; Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi/Bondar Irigasi; Sebelah Timur berbatas dengan rumah/tanah Penggugatdan Tergugat; Hartaharta bergerak:a1 (satu) unit kendaraan/mobil Merek Datsun Nomor PolBK 8413 TC;b 2 (dua) unit TV berwarna masingmasing ukuran 17 Incidan 20 Inci lengkap dengan antena parabola dan UHF;c 1 (satu) unit Radio/Pesawat Orari;d Lemari hias 2 (dua) set;e 1 (satu

Putusan Nomor 517 K/TUN/201314diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, karenaPenggugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Simalungun yangmewajibkan kepada Pemegang Hak untuk mendaftarkan perubahan data fisik dan datayuridis (vide Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Putusan Nomor 517 K/TUN/2013

TUN AZHARI,Drh. YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYENdan H. RASYID HASYIMI melalui disposisinya dan menandatanganiSurat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) An. ABUBAKAR ABDULLATIF, Ir. TUN AZHARI, Drh.YUNAIDI ARSYEN dan H. RASYID HASYIMI yang dibuat olehbagian umum Sekretariat DPRD Kota Lhokseumawe, yakni : Surat Perintah (SPT) No. 800/31/2003 tanggal 7 Juni 2003, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 090/73/2003 tanggal 7 Juni2003 An. Ir. TUN AZHARI.

TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI, Drh.YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI bin T.A. AZIZ ;Ir. H.T. ZAINAL ABIDIN ;AMREN SUGIHEN, SE. ; danTGK.

159 K/TUN/2012

PUTUS ANNomor 159 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :H. A.

No. 6 SII, Kohir 944 CI, yangterletak di Jalan Hertasning Baru (sekarang Jalan TUN Abdul Razak), KelurahanTombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batasbatas tanah sebagaiberikut :e Utara : Rencana Jalan;e Timur : Rencana Jalan;e Selatan : Tanah Milik Andi Alidin, yang dibeli oleh Simon Kappu;e Barat : Tanah Milik Drs.

No. 159 K/TUN/201210.Nursiah Dg. Rimang yang telah dialihkan kepada Dra.

No. 159 K/TUN/20123052005 seluas 3.934 M2 atas nama Steven Wijoyo.

No. 159 K/TUN/2012Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum pada Pemohon Kasasi /Penggugat asli sebagai orang yang dirugikan.

465 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 465 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:FITHRI ANGELINA PERMANA, S.Si, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Nomor 99 Km 2,5 LuengBata Kotamadya Banda Aceh Provinsi Aceh, pekerjaan Mantan WidyaswaraMuda pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Aceh;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: T.

Putusan Nomor 465 K/TUN/2013Substitusi Nomor 003/G.TUN/SET.BAPEK/2013 tanggal 9 Januari2013;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartapada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN ;1Keputusan Badan Pertimbangan

Putusan Nomor 465 K/TUN/2013111213saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd menyetujui usulan tersebut karena ia memangsudah bermasalah dengan istrinya sejak lama ;Bahwa pada tanggal 10 April 2008 saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd segeramembuat surat permohonan izin menceraikan istri. Dan Surat tersebut diterima olehsaudara Bambang Susilo. Namun yang terjadi selanjutnya isteri saudara Drs. HarunNun Rasyid, M.Pd melaporkan secara resmi tentang adanya poligami yang dilakukanoleh saudara Drs.

Putusan Nomor 465 K/TUN/2013181920212dBahwa hukuman yang diterima Penggugat dalam permasalahan ini sangatlah beratdan tidak adil, apalagi Penggugat hanya melakukan perkawinan sirih (dalamkeadaan terpaksa) dan telah pula bercerai dengan saudara Drs. Harun Nun Rasyid,M.Pd karena Penggugat menyadari bahwa saudara Drs.

Putusan Nomor 465 K/TUN/2013

60 K/TUN/2011

No. 60 K/TUN/20111 Bahwa Keputusan TERGUGAT No : 522.1/10/EK/ILX/2007 tanggal 29 Oktober2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas +20.000 HA, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tersebutmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

No. 60 K/TUN/2011Seluas + 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT.

No. 60 K/TUN/2011mengeluarkan banyak biaya untuk usaha kelapa sawit tersebut, sebelumPenggugat memperoleh keuntungan dari usaha tersebut.

No. 60 K/TUN/201114MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding ;DALAM POKOK SENGKETA : Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.

No. 60 K/TUN/2011

166 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 166 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:GUSTI MARDIANSYAH BIN GUSTI BUSTAMAM,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai NegeriSipil, Bertempat tinggal di Kelurahan Mulia Karta, Kecamatan BenuaKayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnyamemberi kuasa kepada: H.

Putusan Nomor 166/K/TUN/2014berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI Lt. 28 Jalan JenderalSudirman Kay.1 Jakarta 10220, selanjutnya memberikan kuasakepada : 1. Ingkan Immawaty, S.H, 2. Abi Rachmatullah, S.H.,kesemuanya Advokat yang bekerja sebagai Pegawai divisihukum pada PT. Indo Sawit Kekal, beralamat di di GedungWisma 46 Kota BNI, lantai 28 Jl. Jend.

Putusan Nomor 166/K/TUN/2014sebagaimana diatur Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun2004 .

Putusan Nomor 166/K/TUN/20142 Bahwa dengan mengadopsi pengertian kepentingan menurut Indroharto S.H. dalambukunya yang berjudul # Usaha memahami Undangundang Tentang PeradilanTata Usaha Negara Batt If Halam an 37 dan Yurisprodensi Perdata Pengertiankepentingan mengandung dua arti :1.

Putusan Nomor 166/K/TUN/20141920.Negara Pontianak, telah salah penerapan hukum dalam memutus perkara ini,faktafakta mana adalah:a.

405 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 405 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan ProklamasiNomor 56, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh: Azwar Abubakar,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, beralamat kantor di Gedung PerintisKemerdekaan

Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 007/G.TUN/SET.BAPEK/2013, tanggal 30 Januari 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;melawan:PETRUS ANDOYO, A.Md, kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Guru pada SMP Negeri 10 Kota Pontianak, tempattinggal di Jalan Karet Komp Surya Kencana I Blok D.3 RT.002/RW.028, Kelurahan Sei Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, KotaPontianak;Halaman dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN

BAPEK juga bertindak sebagai pembela PNS yang mengajukankeberatan banding Administratif, karena dalam sidang BAPEK hanyamenelaah dokumen administrasi yang belum tentu sejalan denganHalaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013kebenaran materiil dengan tanpa dihadiri PNS yang bersangkutan ataukuasanya;7).

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dariPemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PegawaiNegeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Penggugat;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/20134.

Imam Soebechi, SH., MH.Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013Biayabiaya:Panitera Pengganti, 1. Meterai ......c ee Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi1 wees Rp 5.000,00 Sumartanto, SH.3. Administrasi ................Rp489.000,00+Jumlah ........ Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIL SHNip. 220000754

248 K/TUN/2013

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013. WwW N1Desa Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, pekerjaan IbuRumah Tangga, dalam hal ini memberi kuasa kepada :Zainal Aripin, S.H. ;H. Aswanuddin, S.H.,M.H. ;H. Hudali Mukti, S.H.,M.H. ;Adi Surahman, S.H. ;Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jend. A.Yani, Ruko Cendrawasih Trade Center No.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah yang terletak dibelakangperumahan sederhana KODIM 094 adalah benarbenar milik dari saudara Lettu CziDjainal Gultom/Penggugat yang diperoleh dengan cara pembelian dari Sdr. Ruslan;.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.1212hakikatnya Penggugat jauh sebelumnya telah mengetahui secara jelas dan pasti diatastanah yang diakuinya sebagai miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik masingmasing Nomor 3139, 3215 dan 3140 atas nama Tergugat IntervensiII H.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.18adalah 06 sedangkan kode wilayah Kelurahan untuk Tergugat II Intervensi 1/Termohon Kasasi adalah 08 padahal kedua obyek sengketa terletak dalam Kelurahanyang sama yaitu Kelurahan Tanah Grogot, semestinya kedua obyek sengketamemiliki kode wilayah kelurahan yang sama.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.20Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.RedaksSi.......... eee. Rp. 5.000, Jarno Budiyono, S.H.3. Administrasi ........22ee% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.20

TUN. Mks tanggal 4 Desember 2007, dalamPerkara antara DR Ir Julius Pontoh Msc, Dosen Fakultas Matematikadan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) selaku Penggugat melawanRektor Universitas Sam Ratulangi Manado selaku Tergugat, tentangsengketa TUN berkaitan dengan pemilihnan Dekan FakultasMatematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas SamRatulangi Manado.

Putusantersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makasar No: 43/B/TUN/ 2007/PT.TUN. Mks. yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap. ;> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakasarNomor: 44/B/2014/PT. TUN. MKS. tanggal 11 Juli 2014. DalamPerkara: DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.Hum. sebagai Penggugat Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.Halaman 37 dari 244 Halamandan CHAIRUL ANWAR, ST.

., sebagai Penggugat II melawanREKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, sebagai Tergugat,tentang sengketa TUN berkaitan dengan pemilinan/pengangkatanDekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Dekan FakultasTeknik UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, walaupun Penggugat dan Il mendapatkan suara terbanyak dalam pemilinan (peringkat ke1), namun yang diangkat Rektor menjadi Dekan justru calon lainperingkat kedua. ;2 2229222 nnn n nnn n ee 22 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makasarmembatalkan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 767/J27/KP/2002 danNomor: 71K/ TUN/2004, tidak terkait secara yuridis dengan statutauniversitas jember, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor:767/J27/KP/2002 dan Nomor: 71K/TUN/2004 tidak dapat dijadikansebagai dasar pertimbangan pengangkatan dekan oleh rektor diLingkungan Universitas Jember;C.

Nomor: ...K/TUN/...(Tahun). ;e. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004,setelah dicari melalui website resmi Mahkamah Agung RepublikIndonesia = (https:/Awww.mahkamahagung.go.id/) maupun melaluisearch engine google tidak pernah ditemukan/tidakf. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004 tersebut hanyaberlaku kasuistis untuk perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret(UNS).

tidak mengetahui atau tidakmenerima keputusan TUN a quo tersebut;e.

Berdasarkan Surat Nomor: 127/KU/VP/GAL/X1/2015 tersebut, jelasbahwa Penggugat sudah mengetahui keputusan TUN a quo setidaktidaknya sejak tanggal 22 Desember 2015.

Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTTergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan olehPenggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegastegas diakuikebenarannya;Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, makaterhadap terbitnya Keputusan TUN a quo, dapat Tergugat sampaikansebagai berikut :A. Kronologis Diterbitkannya Keputusan TUN a quo1)Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor: 488/KptsI/1998 tanggal 17 Juni1999, PT.

Kaswari Unggul;Dasar Hukum Diterbitkannya Keputusan TUN a quoHalaman 32 dari 77 halaman.

Suatukeputusan Badan/Pejabat TUN diberikan tenggang waktu karena kaitannyaHalaman 62 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTdengan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu orangyang merasa kepentingannya dirugikan. Skema dari KTUN itu. ada 3(tiga) pihak, Pihak adalah Badan/Pejabat TUN, Pihak Il adalah pihak yangdituju, dan Pihak Ill adalah pihak yang tidak dituju tetapi terkait dengankeputusan itu.

163 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 163 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KLEMEN TINAL, SE.MM., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Percetakan Negara No. 1 A Jayapura Papua, pekerjaan Ketua DPD PartaiGolkar Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Zaffnat Masnifit,SH., 2. Hj. Hasniah,SH.MH., 3. Selviana Sanggenafa,SH., 4.Nuraida Duwila,SH., 5.

berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Februari 2014,Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Obyek GugatanHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 163 K/TUN

Eltius Omaleng tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan DaftarCalon Tetap (DCT) yang dimuat dalam obyek sengketa in casu;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 163 K/TUN/20146 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DPD Partai Golkar ProvinsiPapua No.Kep18/DPD/PGolkar/P/VI/2013 tentang penunjukan PemberhentianKetua dan Sekertaris DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika hasil Musdalubmembawa konsekwensi yuridis Sdr.

,Tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara :Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 163 K/TUN/2014 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.101.000, (seratussatu ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada Tanggal 10 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

.7 Tahun 2013 karena Peraturan KPU No.7 tahun2013 sendiri dikeluarkan setelah UU No.8 Tahun 2012 sehingga dapatartikan bahwa Peraturan KPU dibuat untuk mengatur halhal bersifat teknisdan sebagai pelaksana UU No.8 Tahun 2012 sehingga sulit di mengerti jikaKPU membuat aturan yang bertentangan dengan UU No.8 Tahun 2012.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e UU No.15 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas danHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 163 K/TUN

Bahwa, Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN alias BUEVI berstatus janda dan masih bertetangga dengan Penggugat, sehinggaTergugat melupakan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderitalahir dan batin4.

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut;e Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;e Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

dipersidangan Majelis telahdapat menemukan fakta hukum yaitu: Berdasar bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawian yangsah;e setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersamasebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAKKANDUNG umur 10 tahun;e Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN