Ditemukan 17962 data
42 — 24
., halaman 32 Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, almarhumSOEHARDJONO KOESNAN dan MUNTIATUN telah meninggalkan pula hartawarisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya,tersebut dalam Buku C Desa No. 243, Persil 82a, Klas D.I seluas 12.3 da (1.230m2) atas nama SOEHARDJONO KOESNAN terletak di Desa Ngembalrejo dukuhNgetuk RT 03/RW 01, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, dengan batasbatas :e Sebelah Utara : tanah wakaf Masjid Al Mutaqin (d/h. sawah);e = Sebelah
faktafakta hukum tersebut diatas, maka ParaPenguggat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan memutusdan menetapkan sebagai hukum :1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untukkeseluruhannya ; 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoirbeslag) atas sebidang tanah Buku C Desa No 243 Persil 82a,Klas D.I seluas 12.3 da (+ 1.230 m2) atas namaSOEHARDJO KOESNAN terletak di Desa NgembalrejoRt.03/ Rw.01, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus denganbatasbatas :1 Sebelah Utara : Tanah Wakaf
cukup sehingga sah dan patut menurut hukum untuk diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa Para Penggugat selain telah pula mengajukan saksi saksiyang telah disumpah di persidangan sesuai dengan agamanya memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut : 1 SAKSI PARDI,;Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang bersengketa;Bahwa saksi mengetahui batasbatas tanah obyek sengketa dalam perkara ini,yaitu : Utara dengan Tanah wakaf
kepada PakSANUSI adalah uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) denganjaminan surat tanah;e Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik Pak KUSNAN,namun saksi tidak pernah melihat bukti suratkepemilikannya;e Bahwa tanah obyek sengketa awalnya ditempati oleh Bu KUSNAN, dan setelahBu KUSNAN meninggal dunia, sekarang ditempati oleh anakanak dan cucucucu PakKUSNAN(@~n2 nnn nnn eee Bahwa saksi mengetahui batasbatas tanah obyek sengketa dalam perkara ini,yaitu : Utara dengan Tanah wakaf
mempertimbangkan secarakeseluruhan bersamasama dan akan Majelis Hakim pertautkan satu dengan yang lain ;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara dalil gugatan dengan daliljawaban dan alatalat bukti yang sah, serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat,maka diperoleh fakta sebagaiberikut :e Bahwa obyek sengketa dalam gugatan berada di Jalan Raya KudusPati di DesaNgembalrejo dukuh Ngetuk RT 03/RW O01, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus,dengan luas 1.230 M2, dengan batasbatas : e Sebelah Utara : tanah wakaf
286 — 93
Gugatan kurang pihak karena tidak menarik dan atau mengikutsertakan KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan atau setidaktidaknyaPengurus Tanah Wakaf yang telah menguasai sebagian objek sengketasebagai lahan Pekuburan Muslim selaku Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa selain masyarakat, di atas sebagian objek sengketa juga terdapatPekuburan Muslim yang dikelola oleh Pengurus Tanah Wakaf dan disahkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan;.
Bahwa dengan menunjuk kepada alasanalasan eksepsi pada angka (1) diatas maka secara hukum, Penggugat harus menarik dan ataumengikutsertakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhanatau setidaktidaknya Pengurus Tanah Wakaf selaku pihak Tergugat dalamperkara a quo;4.
Gugatan kurang pihak karena tidak menarik dan atau mengikutsertakan KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan atau setidaktidaknyaPengurus Tanah Wakaf yang telah menguasai sebagian objek sengketasebagai lahan Pekuburan Muslim selaku Tergugat dalam perkara aquo;4.
1.RINAN bin GANENG
2.RIMAN
3.RIMAH binti GANENG
4.MARTAN
5.MARDIAH binti GANENG
6.NENGSIH
Tergugat:
1.PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3.PT. Perusahaan Listrik Negara
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
126 — 94
Nazhir bagiharta wakaf jo Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 yang berbunyi, gantrugi atas bangunan dan atau bendabenda lain yang berkaitan dengantanah diatas tanah hak pakai atau tanah hak guna bangunan yangdiberikan diatas tanah hak milik atau tanah hak pengelolaan diberikankepada pemilik bangunan dan atau tanaman dan atau bendabenda lainyang berkaitan dengan tanah jo Pasal 58 ayat (1) Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik
Wakaf;Zakat:g. Infaq;h. Shadaqah; dan+i. Ekonomi Syariah.4.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi SyariahBahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatan mendalilkan sebagai ahli warisdari almarhum Ganeng bin Nisan, hal ini menimbulkan pertanyaan bagiTERGUGATIII, apakah benar PARA PENGGUGAT adalah keturunanpewaris.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani.
Ganeng bin Nisan secarakeseluruhan tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Oksu,Sebelah Selatan tanah pecahannya, sebelah timur Kali Palijaya, dansebelah Barat Tanah H Arifin/wakaf mesjid;Bahwa saat sdr. sdr. Ganeng bin Nisan menjual tanahnya ke ibu Aminahsaksi ikut karena saat itu saksi sebagai ketua RW tahun 1982 dan saksiikut melakukan pengukuran tanah tersebut pada saat jual beli;Halaman 76 dari 106Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN CkrBahwa setelah sebagian tanah sdr. sdr.
13 — 1
Gially Co gally 4d puere y id gllyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
13 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glaal) cla clea ple alti baled 5555 ag lils Gag AbLiad) andALY sll y Vist Find y pall g Ad acon y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
18 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
20 — 18
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (6). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
13 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
128 — 68
ketentuan dalam KUHPerdata maupun yang lainnya tidak diberlakukan dilingkungan Peradilan Agama;Menimbang, bahwa mengenai saksi dalam menetapkan sahnya perkawinanhanya berdasar keterangan seorang saksi yang mengetahui, sedangkan dua orang saksilainnya tidak mengetahui secara langsung pada peristiwanya, sehingga menurutPenggugat kesaksiannya tidak menjadi alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal1905 KUHPerdata), maka dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk perkara tertentuseperti itsbat nikah dan wakaf
14 — 8
Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yangartinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fighus Sunnah
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
batas sertifikat a quo yang di gugat;Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai rumah (posita point2, 4 dan petitum point 1) dan Bangunan (posita point 6 dan petitum point 4)yang mana Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungannya denganpenerbitan sertifikat a quo yang digugat, sedangkan pada peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 1 butir 20 sertifikat adalah surat tanda buktihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk HakAtas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf
DWAYN HARIANTO CHIN
82 — 20
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surattanda bukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengaturHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 83/Padt.P/2020/PN Stgbahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
24 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gleal) dba y ctsil) ple Aol slg) S505 og lbly Cay ALLind) sindAN ally Vsll Gially Ci pallg Ad acon y Lid glHalaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0375/Pdt.P/2017/PA WngArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
18 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 471/Pdt.P/2017/PA Wng2.Gaal) ally cist) le Aol Salil S585 ag hdl g Gag Ab Lins) sindAY shy Voll Giall g Crgallg 8 puere y Lid glyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
17 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gibal) Alballs chs ple ial Salg cal Sg ag ldls cya g ALLiat) sindA lly Vol) Gilly Spall 4B pay cil glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
21 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glal) Lally clsil) ple Aol Salgcill 5525 agbily Cray ALLigN) sindAN ally Ysll Giallg Cogally 4d pony Cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0544/Pdt.P/2017/PA Wng2. Dr.
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gleal) dba y ctsil) ple Aol slg) S505 og lbly Cay ALLind) sindAN ally Vsll Gially Ci pallg Ad acon y Lid glHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0344/Pdt.P/2017/PA WngArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dbally ctsal) ple Aol Salgcll S525 ag lbly Gag ALLind) aedAN ally Yost Gaal g Crgally 4d yucany Cid gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
36 — 27
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf,Hal. 7 dari 12 ha/. Penetapan No.XXXX/Pat.P/2018/PA.Btm.f zakat;g. infaq;h. shadagah; dani. ekonomi syariah."
91 — 23
mempertimbangkantentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa danmenetapkan permohonan pengangkatan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 tahun 2006 menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b)Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf