Putusan KasasiMahkamah Agung R.I. tanggal 23 Oktober 2003 Nomor 164 K/1999/TUN/2000 jo.

Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

(vi) Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 PK/TUN/2003 tertanggal18 Oktober 2004 (terlampir buktibukti PR8, PR9, PR10, PR11, PR12,PR13 dan PR14);Bahwa kemudian dengan keliru mengacu pada Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung R.I.

Nomor 164 K/1999/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

Nomor164K/1999/TUN/2000 jo. Nomor 06PK/TUN/2002 ("Putusan PK TUNNomor 06/2002") dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pdt.G/1996 jo.Nomor 743/Pdt/1997/PT.DKI jo.

ontslag van alle rechtsvervolging) ;

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003,tanggal 12 Februari 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahRI No. 54 PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T I, Il 11s/d BUKTI T , Il 14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Nopember 2011 jo. PutusanHalaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pdl.G/2017/PN.

Bag.Mahkamah Agung RI No. 251 K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 38PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ; (BUKTI T , Il 15 s/dBUKTI T I, Il 18).9.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Tanggal 5112011 No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo.Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 08082012 RI No. 251K/TUN/2012 jo.

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003, tanggal 12 Februari2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 54PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T , Il 11 s/d BUKTI TI, I14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal9 Nopember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012 jo.

Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 38 PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 (BUKTI T I, Il 15 s/d BUKTI T I, 1118)7.

211 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 211 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :Dra.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2011.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Tentang Obyek Gugatan/Sengketa :Adapun yang menjadi obyek gugatan/sengketa adalah Surat Keputusan MenteriPendidikan

Putusan Nomor 211 K/TUN/2011.10.dibenarkan oleh hukum yaitu karena Penggugat tidak pernah menerima secara resmisurat keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang yang memutasikan Penggugatdan Penggugat juga tidak pernah dilantik dan disumpah untuk menduduki jabatantersebut) oleh pihak Universitas Negeri Semarang dianggap atau dikategorikansebagai tindakan indisipliner yaitu tidak melaksanakan tugas (tidak masuk kerja) danakibatnya kemudian adalah terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa ;.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2011.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo.84 PK/TUN/2007), berdasar faktafakta yuridis berikut:2.1. Apa yang digugat dalam perkara belakangan ini, telah pernahdiperkarakan dan diputus dalam perkara terdahulu;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo. 84 PK/TUN/2007), TELAH DIJATUHKAN PUTUSAN; danputusan Perkara Terdahulu ini telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT).Terbukti prosesnya tidak hanya sampai pada upaya hukum biasa(banding dan kasasi), tetapi telah menempuh upaya hukum luar biasaberupa Peninjauan Kembali.Putusan Perkara Terdahulu tersebut bersifat positif yakni mengabulkangugatan Para Penggugat (Tergugat dan II sekarang);2.3.1.

Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA") telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 355 K/TUN/2005tanggal 5 April 2006 dengan amar:Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1806 K/Pdt/20121.MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. KepalaKantor Pertanahan Kota Medan dan 2.

Muhammad Syah tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 20/BDG/2005/PT.TUNMDN tanggal 24 Maret 2005 yang menguatkandengan perbaikan amar putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2004/PTUNMDN Tanggal 3 Nopember 2004;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Termohon kasasi membayar biaya perkara sebesarRp500.000, (lima ratus ribu Rupiah);2.3.4.

Dalam Peradilan Peninjauan Kembali, MA telah menjatuhkanputusan dalam perkara Nomor 84 PK/TUN/2007 tanggal 3Maret 2009 dengan amar:MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan paraPemohon Peninjauan Kembali : 1. Berman Pakpahan dan 2.Hemly Marlan Pakpahan tersebut;2.

Tun Abd. Razak Kel. TomboloKec. Somba Opu Kab.

Tun Abd. Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab.

Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan timres narkoba Polres gowa.Bahwa Terdakwa di tangkap dijalan Tun

Sudirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapanpenyidik Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN SgmBahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Anggota Sat Narkoba PolresGowa telah melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari selasatanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita yang beralamat di ditempat Tun Abdul Razak, Kel.

barang tersebut untuk Terdakwa gunakansendiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) sachet plastikk berisikan kristal bening Narkotika Gol. jenisshabuMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa di tangkap dan digeledah oleh anggota res narkoba polresgowa diantaranya yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Setiawan pada hari selasatanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita dijalan Tun

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas danberwenang memerika dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan ditingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER, berkedudukan diJalan St. Ibrahim Khaliludin Nomor 23 Tanah Grogot,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MasyantiSinaga, S.H.

TUN. JKT. tanggal 12 Agustus 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim dan = Penunjukan Panitera Pengganti Nomor222/B/2020/PT. TUN. JKT tanggal 13 Agustus 2020;2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 4/G/2020/ PTUN. SMD besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapoat di dalamnya;3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 222/B/2020/PT. TUN.

Menyatakan Terdakwa KASMIATUN Als TUN Bin MINTO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAANMENGAKIBATKAN LUKALUKA berat sebagaimana tersebut dalam dakwaankesatu, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMIATUN Als TUN Bin MINTOdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan RUMAH ; 22 2020202 203.

Nip.19800827201001 2 009 ; meen Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351ayat (2) KUHPidaina, s=s2nasseseesseersecieeeetneeeeesemie neers seeeresnesemcnieeKEDUA :Scene Bahwa ia Terdakwa KASMIATUN Als TUN Binti MINTO pada hari Selasatanggal 14 Mei 2013 sekira jam 07.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Mei 2013 bertempat di area sawah etan kali bumi WinongoJI.Sidomakmur Dk.Gedongan Kel/Kec Manguharjo, Kota Madiun atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih

Keterangan terdakwa KASMIATUN Alias TUN Binti MINTO ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntutumum mengajukan barang barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam robek bagian belakang lutut sebelahKiri ;2. 1 (Satu) buah kaos kaki warna hitam putih terdapat noda merah ; 3. 1 (Satu) buah pisau dapur terbuat dari besi bergagang kayu panjang 30 cm ; Menimbang, bahwa selain mengajukan barang barang bukti tersebut diatas, penuntut umum juga mengajukan saksi saksi

yang memberikanketerangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi : MARIYEM :e Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangannya dipersidangan ia pernahdiperiksa didepan Penyidik Kepolisian Resort Madiun Kota, ia telah mengerti isiBAP dan telah pula membubuhi tanda tangan ; e Bahwa saksi pernah dianiayan oleh Terdakwa KASMIATUN Als TUN BintiMINTO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pukul 07.30 wib, disawah milikPak Parman, diarea sawah etan kali bumi Winongo Jl.Sidomakmur,Dk.Gedongan, Kel

Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapatmembimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dandiharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis menilai terdakwaKASMIATUN Alias TUN Binti MINTO mampu membedakan antara perbuatan yangbaik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukumdan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafanmengenai baik

14 K/TUN/2012

NOMOR 14 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK, tempat kedudukandi Jalan Kartini Nomor 19, Pancoran Mas, Kota Depok;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;melawan:PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURAKOTA DEPOK, dalam hal ini diwakili oleh:1 SYAMSUL MARASABESSY;2 WAWAN ERAWAN;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia

Surat KuasaKhusus Nomor 20/SK.ESL/III/2011 tertanggal 07 Maret 2011;Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalildalil:Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN

Dan Pemohon Kasasisependapat tanggal 18 Juli 2010 adalah hari Minggu, tetapi apabila surat dukunganditandatangani tanggal 18 Juli 2010 jam 12.00 malam, maka sekirakiranya sudahberubah menjadi tanggal 19 Juli 2010 jam 00.00 atau jam pada hari Senin.Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/201216Berdasarkan bukti otentik yang diperlihatkan dalam persidangan/ pembuktian sesuaigabungan dukungan partaipartai pendukung pasangan calon Drs. H. Badrul Kamal,MM dan Ir. H.A.

VIII/2010 tanggalHalaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/201225 November 2010, dan gugatan yang diajukan oleh Drs. Gagah Sunu Sumantri,MPd. dan Derry Drajad berdasarkan nomor perkara 199/PHPUD.VIII/2010tanggal 25 November 2010, semua gugatan ditujukan kepada Komisi PemilihanUmum Kota Depok sebagai pihak Termohon.

Biayabiaya: Untuk salinan1 Meterai Rp. .000, MAHKAMAH AGUNG RI2 Redaksi Rp. .000, atas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,3 Administrasi KasasiRp. .000.Jumlah Rp. .000Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/2012ASHADTI, SH.NIP 220000754

84 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 84 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1HalamanDra. Hj. YETTY NUGRAHA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Letjen Sarbani, RT.002/001,Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;Drs.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.10103. Dra. Hj. NOOR ARIFAH, M.M., lahir di Rembang 17051957 NIP19650517 198902 2 003, Pangkat/Gol.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.16mendapatkan posisi yang lebih tinggi sebagai Pengawas daripada posisisebelumnya sebagai Kepala Sekolah ;Bahwa demikian pula terdapat interpretasi yang keliru dari Para Penggugatdimana terbitnya obyek gugatan tidak mengakibatkan penurunan pangkatmaupun golongan Para Penggugat.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.2424Mei 2011, tentang Pemberhentian Sementara Walikota Bekasi, dan menunjukWakil Walikota Bekasi H.Rahmat Effendi, S.Sos, M.Si untuk melaksanakantugas dan kewajiban Walikota Bekasi) ;Bahwa oleh karena Jabatan Kepala Daerah Kota Bekasi dipegang oleh Plt.Walikota Bekasi.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.26tertulis terhadap Termohon Banding memutasi Para Pemohon Banding. Haltersebut berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 183/220/SJ tertanggal 26012012 tentang Klarifikasi sehubungandengan surat dari Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasitertanggal 27Desember 2011 yang mempertanyakan ada atau tidaknya ijin tertulis dariMendagri terhadap Mutasi yang dilakukan oleh Plt.

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

46 PK/TUN/2013

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013VI.

Sedangkan hasil pemilihanKepala Desa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (Vide PutusanMahkamah Agung Nomor :482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004) ;Bahwa dengan tidak di gugatnya hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dariPanitia Pilkades, berarti Penggugat telah menerima dan menyetujui hasil pemungutandan rekapitulasi penghitungan suara dari Panitia Pilkades.

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013Negara) adalah suatu pengingkaran pernyataan yang tidak dapat dibenarkanoleh Pengadilan;Pada pertimbangan Judex Facti tersebut, membuktikan bahwa hakim telah salahdan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memperhatikan PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Desa;.

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon I/ Pembanding/Tergugat I,Termohon II/Pembanding/Tergugat II, dan Termohon III/Pembanding/Tergugat III,hal ini bertentang dengan Peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1986;8.

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013Biayabiaya : Panitera Pengganti :123MEET G1 iiscccmmmmen RP 6.000, Ttd/Rafmian Murianeti, SH.,MH.Redaksi................ Rp. 5.000,Administrasi PeninjauanKembali ...........cc:0ccceee Rp. 2.489.000.Jumlah : Rp. 2.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH. MH.NIP. : 220 000 754

312 K/TUN/2013

Putusan Nomor 312 K/TUN/20135.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara tersebut adalah tidak benar,karena tanah yang dimohonkan adalah dikuasai Penggugat. Madasir Rajo Intan tidakpernah menguasai tanah yang dimohonkan. Madasir Rajo Intan tidak pernahmenanam padi (sawah) pada tanah yang dimohonkan.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Madasir Rajo Intan.Cs. terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor 114/PDT.G/2005/PN.PDG.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Barang/Suratsurat penting tanggal 14 Juni 2001 No. 239/B/VI/2001 Pos(T9)sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan. Seolaholah asli dari Surat Pernyataan tersebut hilang. Padahal surat Pernyataantanggal 29 Januari 1997 tersebut bukan hilang melainkan berada dalamberkas perkara No. 252/PID.B/1999 PN.PDG.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.Biayabiaya : Panitera Pengganti,1.Meterai........... Rp. 6.000, Ttd/Rafmiwan Murianety, SH.,MH.2x REO AK 8 Less: swans Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

TUN/2013/PTUN.SBY.tertanggal 23 Mei 2013 tentang susunanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77.Hk/PEN.TUN/2013/P TUN.Sby.tertanggal 24 Mei 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal PemeriksaanPCISIGDEIT ~m nnn nnn i i et3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77.Hk/ PEN. TUN/2013/PTUN.Sbytertanggal 17 Juni 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; 4.

Han Ping Tjhiang dan telah diperpanjang oleh Keputusan TUN ParaTergugat sesuai obyek sengketa dan Il a quo, sehingga menurut hukummasih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undangundang,sebagaimana diatur dalam pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 tahun1986 jo UndangUndang Nomor: 51 tahun 2009 ; 7.Bahwa ................7.

suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ; 8.

Bahwa, dasar penerbitan Keputusan TUN Para Tergugat, menurut hukumtidak sesuai dengan data fisik dan yuridis, , dan secara de facto obyekfisik.................10.11.12.fisik tanah tersebut masih dalam penguasaan Para Penggugat, dansecara data yuridis, Drs.Ec.Paulus Tjiptodjojo Pranoto Handoko dh.

Han Ping Tjhiang yangtercantum dalam HGB No. 0092 atas Keputusan TUN Para Tergugat atasobyek sengketa dan Ila quo adalah cacat yuridis dan tidak sah, karenasecara nyata bertempat tinggal di JI.

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.

UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.

Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.

Tun Abd.Razak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan jenis Sabu.

Tun Abd.Razak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai Narkotika Golongan jenis Sabu.

Ilham ditangkap pada hari Kamistanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Tun AbdulRazak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu kab. Gowa ; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan padasaat dilakukan penangkapan terhadap Lk. Ilham adalah 2 (dua) sachet plastikbening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis shabu; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa NarkotikaGolongan jenis shabu ditemukan digenggaman tangan kanan Lk.

Ilham; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 20September 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan personilshabara Polres Gowa melaksanakan patroli rutin di Jalan Tun Abdul RazakKel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan kemudian salah satudari personil yaitu Brigpol Asgar Aziz menghentikan kendaraannya karenamelihat 2 (dua) unit mobil truck mencurigakan, dan kemudian personilmenghampiri mobil tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yaitu Lk. Chaidildan Lk.

Tun Abdul Razak Kel. RomangpolongKec. Somba Opu Kab.

No. 86/ G/2000/ PTUNMdn;.Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengabulkangugatan Penggugat dalam Rekonvensi dan telah pula dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan putusan bernomor : 76/ BDG.GMD/ PT.TUNMDN/ 2001 tanggal 19 September 2001 dan Mahkamah Agung RIdengan putusannya Nomor : 139 K/TUN/2002 tanggal 12 April 2004, selanjutnyaberdasarkan surat No.

No. 537 K/Pdt/201 1dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/ 046/ IV SKT/LD/ 2006 tanggal 23 Februari 2006 atas dasar putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 139 K/ TUN/ 2002 tanggal 21 April 2004 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan No. 76/ BDG.G.MDN/ PTTUNMDN/ 2001,tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TunMedan No. 86/ G/2000/ TUNMDN tanggal 29 Mei 2001;4.

Menyatakan para Tergugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atastanah seluas + 5600 m2 yang terletak di Dusun Il Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat keterangan No. 592.2/0157/ WV 2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan olen Kepala DesaHelvetia dan dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/046/ IV SKT/ LD/ 2006 tanggal 23 Pebruari 2006 atas dasar putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 189 K / TUN/ 2002 tanggal 21 April

No. 537 K/Pdt/201 1Indonesia No. 139 K/TUN/2002, tanggal 21 April 2004 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUNMedan No. 76/BDG GMDN/PT TUNMDN/2001,tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TUN Medan No.86/G/2000/TUNMDN, tanggal 29 Mei 2001, sedangkan putusan PTUNtersebut setelah Pemohon Kasasi pelajari dan mengetahui adanya putusanPTUN setelah melihat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalamperkara a quo dan Pemohon Kasasi sendiri tidak tahu adanya Gugatan diPTUN, juga para pihaknya tidak terdapat

s/d T.VI dalam Konvensi) telah berhasilmembuktikan dalil gugatannya oleh karenanya surat keteranganNo.592.2/0157/IV2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan Kepala DesaHelvetia dan dilegalisir Camat Labuhan Deli atas dasar putusan Mahkamah AgungNo.139 K/TUN/2002 dinyatakan sah dan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakansebagai pemilik atas tanah seluas + 5600 m?

PK tersebut adaiah daili yang tidak benar,mengingat objek sengketa berupa tanah seluas 1.216 m2 terietak dan dikenalberlokasi di Jalan Benteng Makasar, No.65, RI/RW.004/08, KelurahanSukarasa, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang adalah tanah garapanyang dikuasai oleh Pemohon PK secara terus menerus sejak tahun 1950;Bahwa daili Termohon PK yang menyatakan tanah tersebut adaiah tanahSertifikat Hak Guna Bangunan adaiah tidak berdasar hukum, mengingatberdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.165K/TUN

/2008 tanggai 07Oktober 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terhadapSertifikat Hak Guna Bangunan No.362/Sukarasa atas nama Rumina teiahdinyatakan Batal (Bukti PK1);Bahwa didaiam bukti berupa putusan Mahkamah Agung RI No.165 K%TUN/2008 tanggal 7 Oktober 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, te/ah menimbulkan suatu keadaan baru yaltu tanah yangmerupakan objek sengketa merupakan Tanah Negara, sebagaimana telahdiuraikan pula oleh Pemohon PK dalam persidangan tingkat

/2008 tanggal 07 Oktober 2008;Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Termohon PK dalampemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang berupa Sertifikat Hak GunaBangunan No.362/Sukarasa, oleh putusan Mahkamah Agung RI No.165 K/TUN/2008 tanggal 07 Oktober 2008 telah dinyatakan batal, maka terhadap buktisertifikat tersebut harus dihapuskan dari pertimbangan hukum sebagai AktaOtentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.735 K/Sip/1970 tanggal 19 Februari1972

) yang membatalkan sertifikat Hak Guna bangunan (HGB) atas objeksengketa, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(TUN), karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut tidakdapat digunakan sebagai novum;Bahwa alasan Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, karena Hak Gunabangunan (HGB) atas tanah objek sengketa atas nama Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali, telah di dibatalkan oleh putusan Pengadilan

Tata UsahaNegara (TUN) yang telah berkekuatan hukum tetap, karena itu Penggugatbukan sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas objek sengketa,karena itu Penggugat tidak punya kualitas mengajukan gugatan ini;Lagi pula Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menguasai objekselama 60 tahun, karena itu Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yangpaling layak untuk mengajukan hak atas tanah objek sengketa, oleh karena itu,permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapatdikabulkan

27 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 27 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DINAH PANGI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanCandra Nomor 10 Dusun 2 RT 01 RW 05, Desa Karang Asem,Kecamatan Karang Wareng, Cirebon, 45186, pekerjaan Staf SeksiTindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempatkedudukan

Putusan Nomor 27 K/TUN/201410demonstrasi Penggugat selalu siap di depan untuk menjaga kantor sebelum adabantuan dari Kepolisian.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2014141516Penggugat yang sudah berusia lanjut (80 tahun) sampai ibu Penggugatakhirnya juga meninggal pada tanggal 12 Desember 2013;Meskipun uang sudah dikembalikan akan tetapi orangorang tersebut tetaptidak puas. Istri Penggugat telah mengadu dan minta perlindungan keamananke Kantor Kejaksaan Negeri Cirebon tempat Penggugat bekerja akan tetapitidak ada respon dan tanggapan.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20141027 Bahwa besar harapan Penggugat untuk dipekerjakan kembali menjadiPegawai Negeri Sipil demi masa depan anakanak Penggugat dan Penggugatsiap ditempatkan dimana saja, yang penting Penggugat masih bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,

216 K/TUN/2015

Nomor 216 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4Bekasi, Kabupaten Bekasi 17550, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1 DARYOTO, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;2 SRI HARIA MANIATI, S.H., M.H., jabatan

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atasterbitnya Sertipikat

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 28 Juni 2010 yangditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa Sukatenang, tanah tersebut tidakdalam

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Bahwa, atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 323 atas namaAmin Basuki, oleh Tergugat maka dapat dikatakan Tergugat tidak tertibsebagai Penyelenggara Negara yang baik;e Keterbukaan;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak memberikaninformasi keterbukaan data yang transparan kepada Penggugat walaupunsudah disurati secara resmi maupun mendatangi secara langsung KantorPertanahan Kabupaten Bekasi;e Profesionalitas;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara jika gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal1967 KUHPerdata, jelas harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa);Berdasarkan Pasal 835 KUHPerdata menyatakan Tiap tuntutan gugur karenakadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh Tahun;Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan