PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P12 berupa Kartu Keluarga atas namaPemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana ketentuanPasal 1 ayat (8) dan (14) jo.

ini memberikan putusan yang seringanringannya denganalasan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berurusan dengan pihakberwajib dan tidak pernah melakukan tindak pidana, Terdakwa menjadi tulangpunggung keluarga, Terdakwa menyatakan jera dan berjanji pada Majelis dandirinya sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatannyaTelah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtertanggal 24 April 2014, No.Reg.Perk: PDM12/Tgl/Euh.2/03

/2014, terdakwatelah didakwa sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SIGIT WAHYUDI bin ROMADON pada hari Senin tanggal 03Pebruari 2014 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Pebruari 2014 bertempat di JI.

bukti surat yang diajukan oleh Pemohon danPemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2), dan (P.3), semuanya telah bermeteralcukup, dan telah dicap pos, yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata juncto Pasal 3ayat (1) huruf b dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentangBea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPemohon II berkode (P.2), dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon berkode (P.3), Majelis Hakim menilai bahwa alatalat bukti tersebut merupakan Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 22/Padt.

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.12, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa

Indonesia ;Alamat : Dsn Kepoh Rt.03 Rw 31, DsMojokerto, Kec Kedawung,Kab Sragen ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Buruh ; Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;Pengadilan Negeri tersebut ;Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat suratdan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan NegeriKaranganyar tertanggal 03 Maret 2014 Nomor : B30/0.3.33/Epp.2/03

/2014 perihal pelimpahanperkara dan dakwaan terhadap terdakwa : DANANG YULI PRASETYO Alias KENTUNG BinPARMAN ARJO WIYONO ;Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, tertanggal 03 Maret 2014 No:30/ Pid.B / 2014 / PN.Kray perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara terdakwa : DANANG YULI PRASETYO Alias KENTUNG Bin PARMAN ARJOWIYONO ;Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, tertanggal : 03Maret 2014 Nomor : 30 / Pen.Pid / 2014 / PN.Kray

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehHal. 9 dari 16 Hal.

Kartu Tanda Penduduk (P.1)dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2);Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup,yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehinggamajelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alatbukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelisHakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syaratformil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kKekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 Kitab UndangUndangHukum Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan

Umasari Jalan SariDana V Denpasar;Agama : Islam;Pekerjaan : swasta; Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :1.Penyidik, tanggal 1422014, No.Spp/04/II/2014, sejak tanggal1422014 sd. tanggal 532014;2.Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, igl. 332014 No.B1300/P.1.10/EPP/03/2014, sejak tgl. 632014 sampai dgn. tgl.1442014;3.Penuntut Umum, tanggal 842014, No. Prin1127/P.1.10/EP/04/2014,sejak tanggal 842014 sampai dengan tanggal 2742014;4.Penahanan Majelis Hakim PN.

sampaidengan tanggal 23 Agustus 2014 ; Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan,terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; acess Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan suratsurat yang berkaitandengan perkara ini ; n nne nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nner ne nnn nc nnn Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa di persidangan ; non Menimbang, bahwa telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidanadari Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM85/PRWAK/03

/2014 yang dibacakandan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2014 yang padapokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.

deRechtsvordering) tersebut;Hal. 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 0504/Pdt.P/2018/PA.Blcn.Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

Perk : PDM29/ Probo/ 03/2014, sebagaimana berikut dibawah ini :DAKWAANBahwa Terdakwa IMAM SISWANTO BIN REJO ROGO, pada hariSenin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wib atau pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di JI. Anggrek, Kel. PilangKec.

Dimana dalam Pasal ini ditegaskan bahwa setiap Pecandu Narkotikabersama ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 tahun 2014, MenteriKesehatan RI Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun2014, Jaksa Agung RI Nomor Per005/S/JA/03/2014, kepala KepolisianNegara RI Nomor 1 Tahun 2014 dan kepada Badan Nasional RI NomorPERBER/O1/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dankorban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi

Putusan Nomor 664/Pat.G/2019/PA.BlcnMenimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran daiildalil gugatannya, Penggugat di persidangan telahmengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P1 dan P.2 tersebut berupa fotokopifotokopi, yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian,dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1)

Permenkeu Nomor70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.

.: PDM15/Biak/Ep. 1/03/2014,yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa HALMA pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013sekitar jam 23.30 WIT, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanOktober 2013 bertempat di samping sebuah warung di lokasi Pasar Malam,Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Negeri Biak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korbanANDI NURSAHARA.

tidak akan mengulanginya lagi serta pada saat ini isteri terdakwa sedangmengandung anak pertama;Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan terdakwadipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana dan PenasehatHukum terdakwa serta terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap padaPembelaannya; 27222 22222292222 222 nooMenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantertanggal 14 Mei 2014, No.Reg.Perk : PDM63/Sengk/Ep.2/03

/2014, yang berbunyisebagai berikut :DakwaanKESATU :Bahwa terdakwa KUMAR Bin BASIR pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014sekira pukul 03.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalamtahun 2014, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalur 2 Sempange Kecamatan TanasitoloKabupaten Wajo atau setidaktidaknya di tempat Iain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01 / PB / MA/Ill / 2014, Nomor. 03 Tahun 2014, Nomor. 11 Tahun 2014, Nomor. 03 Tahun2014, Nomor Per005 / A/ JA/ 03 / 2014, Nomor. 1 Tahun 2014, Nomor.Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon suamiEE Nomor Induk Kependudukan (NIK)tanggal 16/12/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telahdilegalisir Serta sesuai aslinya (bukti P.9);10.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suai (aNomor : ME tertanggal 24/03/2014, yang dikeluarkanKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telahbermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya

Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini,maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yangberdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwaPenggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yangmerupakan wilayah hukum Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong;Hal. 12 dari 20 hal.