Ditemukan 17963 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 12-02-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA DEPOK Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Dpk Tanggal 16 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 14
29 — 14
Bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (UU 3/2006), yang menjadi kewenangan daripengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah;i. Ekonomi syariah.+O 29 5 4. Bahwa Gugatan ini diajukan karena adanyaperselisihanantara Penggugat dengan Tergugat (mantan suamiistri)HlIm. 2 dari 11 hlm, Pen.
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 535/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 5
15 — 5
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dlls clea ple Analy Salgl S585 agGily yay ALUN) sindALY ally Ysll Giallg Cogally 4b pany ib glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor0535/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
Putus : 22-01-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 352/Pid.B/2011/PN.Im Tanggal 22 Januari 2011 — ABDUL HALIM.
138 — 55
138 — 55
Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan saksi Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris If Rokayah
saat awal mendirikan bangunan Al Zaytun seluas 60 hektar,dan wakaf tersebut disamping dari anggota NII juga dari masyarakat umum.Bahwa selama saksi tidak aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan PesantrenIndonesia, saksi tidak pernah mendapat teguran dari pihak Al Zaytun.Bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk merubah susunan kepengurusan YayasanPesantren Indonesia tahun 2011 sehingga nama saksi dicoret dari kepengurusanYayasan Pesantren Indonesia adalah Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2011
.Bahwa kerugian sebesar Rp. 100 milyar adalah kerugian secara lembaga, karena saksisebagai pemegang amanah atas wakaf tanah yang digunakan untuk bangunan AlZaytun tersebut harus tetap bertanggung jawab atas peruntukan tanahtanah wakaftersebut.Bahwa saksi pada saat menerima tanahtanah wakaf untuk pembangunan Al Zaytuntersebut sama sekali tidak menerima komisi dari siapa pun.Bahwa saksi tidak aktif dalam anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia,karena tidak sepaham dengan Panji Gumilang.Bahwa
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2008 Tanggal 7 Oktober 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG; Ny. RUMINA VS OEY ANG LIE
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudahdibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ".
terhadap tanah sengketatanoa bukti adanya alasan hak (recht title) dari pada penguasaan itubelumlah membuktikan bahwa yaitu bersangkutan adalah pemilik tanahtersebut".Secara Hukum kepemilikan atas sebidang tanah haruslah dibuktikan denganbukti Sertipikat sebagaimana disebutkan dalam : Pasal 1 point 20 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 yangmenyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah. wakaf
UndangUndang No.5 Tahun 1960disebutkan "Salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahitkan menjadisatu disebut sebagai Sertipikat adalah tanda bukti sempurna mempunyaikekuatan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 1point 20 yang menyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam
No. 165 K/TUN/2008VTergugat Il Intervensi atas "Tanah sengketa" adalah kuat dan sahsecara hukum sesuai dengan :Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 point 20disebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan" Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5 Tahun
Putus : 19-04-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN LAHAT Nomor 03 / PDT.G / 2010 PN. LT Tanggal 19 April 2010 — ISMAIL bin H. WASIP
Melawan
ROSIATI binti MARSUDI,
USMAN
114 — 11
114 — 11
Fotokopi Surat Undangan ke Lapangan dari SekretarisDaerah Kabupaten Lahat Nomor : 595 / 73 / HI / 2009tertanggal 15 Juni 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti Pe ;10 Fotokopi Gambar Peta Lokasi yang berstempel KantorPertanahan Kabupaten, sesuai dengan fotokopi, diberi tandaBukti P f ;11 Fotokopi Surat Bupati Lahat Nomor : 590/433/III/2009perihal Tanah di Areal Taman Rekreasi Ribang Kemambangtertanggal 09 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya, diberitanda Bukti P a ;12 Fotokopi Surat Keterangan Wakaf
/Hibah tertanggal 26Oktober 2009, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda Bukti Pb ;13 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Bupati Lahat Nomor :1558/00/2009 tertanggal 26 Oktober 2006, sesuai denganaslinya, diberi tanda Bukti P .c;14 Fotokopi Surat Perjanjian Wakaf Tanah antara Ismail dan H.Saifudin Aswari Rivai (Bupati Lahat), tertanggal 01Desember 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.d;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 4 ( empat ) orangsaksi yang telah memberikan keterangan
Khusus untuk Bukti P b dan Bukti P 5d, dikarenakan faktahukum yang termuat di dalamnya merupakan perbuatan hukum keperdataan tentangperwakafan tanah, bukanlah merupakan bagian dari perbuatan hukum yang berasaldari kewenangan hukum publik dari instansi yang berwenang dalam bidangpertanahan, terlebih lagi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku tentang wakaf atas objeknya yang berupa tanah, baik atas tanah yangsudah terdaftar maupun tanah yang belum terdaftar, sebagaimana
ditentukan dalamUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga tidak dapatdijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran tentang tanah sengketa adalah milikPenggugatMenimbang, bahwa dari saksisaksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya hanya menerangkan memang banyakpenduduk dari Dusun Karang Anyar yang membuka kebun atau berladang diwilayah sekitar tanah objek sengketa, namun tidak ada yang menegaskan kalaulokasi tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Dusun
Register : 03-06-2013 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA SELONG Nomor 464/Pdt.G/2013/PA.Sel Tanggal 2 Juni 2014 — PARA PENGGUGAT VS PARA TERGUGAT
122 — 110
122 — 110
Umi Adniah Alias Umi Denisecara peribadi belum ada penyerahan secara yuridis formal dalam bentuk Akta semisal akta ikrar wakaf dari pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni)sebagai pewakif dan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PondokPesantren Darunnahdlathain (YPH PPD) NW Pancor sebagai Nazir. Olehkarena itu. menurut hemat para Penggugat kedudukan dari hartapeninggalan pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) adalah murni tirkahdari pewaris (Hj.
Dalam kontekDASSOLEN mungkin ya tetapi secara DASSAINnnya tidak demikian,karena bagaimana mungkin harta peninggalan Almarhumah Ummi 4.Adniyah seketika itu bisa menjadi Tanah/Harta Wakaf YPH PPD NWPancor.
Padahal dari menjelang sakit beliau hingga meninggalnya tidakada satupun pernyataan ikrar wakaf secara yuridis formal/akta ikrar wakafkepada pejabat PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atau hartapeninggalannya kepada YPH PPD NW (Yayasan Pendidikan HamzanwadiPondok Pesanteren Darunnahdlatain Nahdalatul Wathan) Pancor. Olehkarena itu dapat disimpulkan bahwa BOEDEL (Harta Peninggalan)pewaris Ummy Hj.
Bahwa dalil jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat point 8 dan 9 yangmenyatakan Tergugat Il menguasai tanah sengketa perkara aquoberdasarkan wasiat pewaris secara lisan, maka karena penguasaan tanahsengketa tidak berdasarkan penyerahan secara yuridis formil berupa aktahibah atau wakaf dari pewaris Umi Deni alias Hj.
tersebut yang dibuat setelah duahari dari penyerahan Saksi ikut tanda tangan pada surat tersebut;Bahwa Saksi mengetahui semua tanah milik Umi Hj.Adniah sudahdiwakafkan ke Madrasah oleh Umi Hj.Adniah;Bahwa Saksi tahu kalau semua tanah Umi Hj.Adniah sudahdiwakafkan ke Madrasah dari cerita Umi Hj.Adniah sendiri dan Saksiyang disuruh menjual tahuan dari semua tanah tersebut danuangnya Saksi serahkan kepada Umi Hj.Adniah sebagai bendaharaMadrasah pada saat itu;Bahwa Saksi tidak mengetahui suratsurat tanah wakaf
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 419/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 0
10 — 0
Gially Ca gally Ad puere y Cid gli yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 419/Pdt.P/2017/PA WngZz.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Register : 15-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 516/Pdt.P/2021/PA.Ktl Tanggal 4 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
14 — 2
masyarakat yang kebaratan;Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil figih tentangkedudukan keterangan saksi tersebut yang keterangannya berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang artinya: ImamSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari beritayang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim,wakaf
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 307/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 0
8 — 0
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gilaal) ally cist) ple Aol Salil S585 ag hdl g Gag Ab Lins) indAY shy Voll Gall g Crgally 43 puere y Lid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
Register : 29-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1381/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 5
10 — 5
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 02-05-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 4 Juni 2014 — Penggugat dan Tergugat
16 — 2
16 — 2
No. 0179/Pdt.G/2014/PA.KtbmPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari
Register : 03-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.ML Tanggal 7 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 3
27 — 3
Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 04-07-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 255/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 9 September 2014 — Pemohon dan Termohon
19 — 1
19 — 1
Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 17-12-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 03-01-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 921/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 3 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
28 — 17
28 — 17
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 15-10-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 389/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 3 Maret 2015 — Pemohon dan Termohon
17 — 3
17 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 03-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 25-12-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0633/Pdt.G/2015/PA.Tbh Tanggal 13 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 10
22 — 10
perkara.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalahtelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatsecara terusmenerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.Kewenangan Pengadilan Agama TembilahanMenimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 27-01-2021 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 15 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
17 — 16
17 — 16
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 14-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
1.Armen bin Yahya
2.Alyunita binti Jawas
16 — 1
1.Armen bin Yahya
2.Alyunita binti Jawas
16 — 1
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan 49 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 denganperubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antaraorang orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 3
15 — 3
iedALY sll Ygl) Giallg Cagally Ad juene g Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0411/Pdt.P/2017/PA Wng2.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Register : 31-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 229/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 14 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
16 — 8
16 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf