TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukum kembalidengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon, serta diperkuat olehbukti P.1 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sahTermohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari

eksepsi tersebuttidaklah menjadikan permohonan Terbanding kabur, dikarenakan di sampingmenyangkut redaksional, bukan substantif dan bukan pula dibuat olehprofesional, tetapi juga apa yang dibuat Terbanding tersebut dapat dipahami,bahwa Terbanding bermaksud akan menceraikan Pembanding, sehinggaesensi dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telahterpenuhi;Menimbang, bahwa untuk eksepsi kedua Pembanding di manapermohonan Terbanding tidak menyebutkan secara jelas dan tegas dasarhukum yang mendasari

maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan diperteguhdengan bukti P1 (Potokopi KTP Pemohon), maka Pengadilan Agama Yogyakartaberwenang mengadili perkara ini;Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohonmohon supaya Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan, memberikandispensasi kepada anak Pemohon () yang berumur di bawah 19 tahun untukmenikah dengan calon istrinya bernama ();Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Hasan Andas/Tergugat;Bahwa mendasari dalil Para Penggugat tersebut, maka terdapat 2(dua) objek bidang tanah perumahan yang berbeda dan dimiliki olehpemilik yang berbeda satu sama lainnya atau berlainan, oleh karenaitu Para Penggugat sebagai para pemilik dari masingmasing objektanah tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatandalam satu gugatan terhadap Tergugat.

Hasan Andas/Tergugat;Bahwa mendasari pada dalil Para Penggugat tersebut, makaterdapat 2 (dua) objek bidang tanah perumahan yang masingmasing berbatasan di Sebelah Timur adalah dengan sebidangTanah Waris;Bahwa dalam hal ini Para Penggugat tidak bisa menyebutkansecara jelas dan pasti siapa pemilik tanah yang berada di sebelahTimur dimaksud, penyebutan batasbatas demikian yang hanyamenyebut dengan tanah waris menyebabkan batasbatas obyeksengketa menjadi tidak jelas dan kabur, padahal secara hukumgugatan

dariTergugat bukan dari Tergugat III;Alenia Ketiga:Menimbang, bahwa untuk mengenai point 2 tersebut oleh karena ParaPenggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanahmilik dari Tergugat Ill dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikanHalaman 13 dari 21PutusanNomor 112/PDT/2021/PT SMRbahwa tanah sengketa yang dipermasalahkan adalah milik darinya,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wayjar jika Tergugatmengambil hakhaknya terhadap tanah perwatasan miliknya tersebut;Bahwa dengan mendasari

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yangObscuur Libel atau kabur/tidak jelas, karena gugatan tidak menguraikandengan jelas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II, tidak meguraikandengan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat Il,serta tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari mengapa TergugatIl turut sebagai pihak yang digugat dalam gugatan a quo;b.

PN KinTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengajukan eksepsitentang Gugatan Para Penggugat adalah gugatan Obscuur libel atau kabur/tidakjelas dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan atau tidak menguraikandengan jelas mengenai hubungan hukum atau kepentingan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, serta Para Penggugat tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukanwanprestasi atau Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi hanya meminta mengganti kerugian kepada Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 RV yang menjelaskan suatusurat Gugatan haruslah disertai kesimpulan, dasar hukum, dan kejadian atauHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN KInperistiwa yang mendasari

Unsur setiap orang.Menimbang, bahwaunsure pertama setiap orang, Pengertiansetiap orang, dalam ilmu hukum Pidana adalah menunjuk kepada orangsebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dankewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danjuga barang bukti dalam persidangan, dan keterangan Terdakwa sendiridalam persidanngan, dapat diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidanasebagaimana tersebut dalan surat dakwaan Jaksa

IDONG bin Marsus:21Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui danmembenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas,majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama setiap orang telahdapat dibuktikannya, adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkanatas perbuatanya, mejelis hakim akan mempertimbangkan setelahmejelis mempertimbangkan unsur unsur pokok dari pasal Dakwaantersebut;Ad. 2.

Unsurtanpa hak ataumelawan hukum.Menimbang. bahwa pengertian tanpa hak atau melawan adalahmelakukan suatu perbuatan tanopa kewenangan atau dasar hukum yangsah ataum melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi jugabarang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan dapatdiperoleh fakta fakta sebagai berikut ;Menimbang, bahwaterdakwa ditangkap oleh para saksi padahari kamis, tanggal 1 Agustus 2013, padajam 18.30 WIB di Pelabuhanpasar

Bahwa tanah obyek sengketa gugatan perlawanan pelawan in casu,adalah eks.obyek perkara dan Putusan Pengadilan terdahulu, yang disatusegi adalah tidak jelas alas hak (Recht Title) apa yang mendasari gugatanperlawannya, sedangkan dilain segi bahwa tanah terperkara telah terlebihdahulu berstatus hukum sebagai tanah hak milik pihak Terlawan (Penggugat asal), sehingga status hukum tanah terperkara/obyek gugatanperlawanan pelawan telah terlebin dahulu ditetapkan oleh PengadilanTinggi dan Mahkamah Agung

Eks.obyek Eksekusi Putusan),namun bukan pihak dalam Putusan terdahulu, dan tidak menguasaitanah obyek sengketa sejak saat pemeriksaan perkara semula sampaidengan saat peninjauan setempat (PS) oleh Hakim Majelis, bahkansampai dengan saat Eksekusi putusan terdahulu, sehingga alasandiberitahukannya teguran (Aanmanning) kepada pihak berperkaraterdahulu oleh pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Pelawanmerasa terkejut atas eksekusi adalah justru tidak terkait dengan alas hak(Recht Titel) aoapun yang mendasari

gugatan perlawanan Pelawan atasputusanputusan Pengadilan in casu, oleh karenanya gugatanperlawanan Pelawan in casu Harus ditolak;Bahwa dalil posita angka 12 gugatan Perlawanan Pelawan in casu,adalah tidak benar dan keliru, sebab semata mendasari hubungannyadengan nama seorang yang tercantum dalam Eks. bukti surat TergugatAsal/Terlawan Il in casu, yang telah tercantum dalam Putusan Pengadilanterdahulu dan yang telah dilaksanakan Sita Eksekusi, namun tidak jelasmenyatakan alas hak hukum (Recht Title

atas kejadian pelaksanaan sita eksekusi putusan terdahulu, sehinggaPelawan in casu hanya mendalilkan jika para Pelawan in casu adalah ahliwaris dari Muhammad Bin Hambali dan hanya mendasari hubungannyadengan nama seseorang yang identik dengan nama MuhammadHambali, yang tercantum dalam simak tanah/Rincik Persil No.12 D1.KohirNo.192 CI. yang terletak di kampung Bontolangkasa no.2 (lama 127),Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, namun tidak menyebutkanletaknya di nama wilayah Desa apa?

sekarang Papera tidak pernah melimpahkan kePengadilan Militer sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 123 ayat1 huruf f Undangundang No 31 tahun 1997 tentang PeradilanMiliter yang mempunyai kewenangan menyerahkan perkaraPrajurit yang melakukan tindak pidana kepada Pengadilam Militeradalah Papera.10.Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Pebruari 2014 Oditur Militer11.membacakan Surat Dakwaan baru Nomor : SDAK/165/K/AD/1/2014 tanggal 22 Januari 2014 namun dasar Oditur Militermembuat dakwaan tersebut tetap mendasari

III/12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014.: Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, OditurMiliter tidak mengajukan Kontra Memori Banding.: Bahwa mengenai keberatankeberatan yang diajukanPenasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, MajelisHakim Tingkat Banding dengan mendasari kepada fakta yangdiperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut :1.

SaksiOrce melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada bulanAgustus 2012 umurnya baru 15 (lima belas) tahun.Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang merayu Saksi Orcedengan katakata manis, nanti kalau kamu sudah habis sekolahakan saya nikahi dan iya benar habis sekolah mas nikahi sertadan bertanggung jawab atas perbuatannya adalah merupakanrangkaian kata kebohongan dan bujuk rayu sehingga akhirnyaSaksi Orce mau melakukan ajakan Terdakwa untuk bersetubuhdengannya.MenimbangMenimbangMenimbang20: Bahwa dengan mendasari

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layaklagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer karena apabilaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat26tidak dipisahkan dari dinas Militer maka perbuatan Terdakwaakan menjadi preseden buruk dan dapat ditiru oleh prajurit TNIyang lain, untuk itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahandipecat dari dinas Militer.: Bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis

tidak jelas / kabur / obscuur libel karena antara posita dan petitumpermohonan pemohon sangat tidak relevan jika dalam posita dipersoalkan tentangpenangkapan sedang dalam petitum justru hanya penahanannya saja yang dimohonkanuntuk dinyatakan tidak sah ; Menimbang, untuk dapat dinyatakan suatu permohonan kabur / tidak jelas /obscuur libel, ditentukan oleh 4 (empat) hal yang bersifat alternative, antara lain :1 Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgrond) dan kejadian yang mendasari

Pasal ini menunjukan bahwaperintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang wenang, tetapi ditujukankepada mereka yang betul betul melakukan tindak pidana. ; Menimbang, bahwa mendasari ketentuan Undang Undang, penangkapan itusah manakala terpenuhi syarat formil dan syarat materiilnya suatu penangkapan, syaratformil yang harus dipenuhi adalah adanya surat tugas untuk melakukan penangkapan daritermohon dan surat perintah untuk melakukan penangkapan yang tembusannya harusdisampaikan........

Saikhu (vide bukti T.2) ; Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menguraikan bahwalaporan polisi (bukti T.5) yang dibuat oleh Pelapor Erwin Sagita adalah hasil rekayasa ataukonspirasi antara Termohon dengan Perum Perhutani, sejauh persidangan praperadilan ini33dilakukan, tidak ada bukti satupun yang mampu mengukuhkan dalil Pemohon a quo,sehingga dalil tersebut menurut hemat Hakim tidaklah beralasan dan harus ditolak ; Menimbang ................ccec eee e eens Menimbang, bahwa selanjutnya mendasari

materiil penangkapan Termohon telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa setelah syarat materiil berupa bukti permulaan yang cukupterpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan syarat formil dari tindakan Termohon a quo ;Menimbang, bahwa suatu tindakan penangkapan setelah adanyabuktipermulaan yang cukup, dalam pelaksanaannya harus disertai dengan surat tugas dan suratperintah untuk itu, tidak lupa surat perintah itu harus pula ditembuskan kepada keluargadari si tertangkap ; 222222 22n nnn nnn nnnMenimbang, mendasari

ANINJOLA dan saksiJULIUS LUTURKEI yang mana mereka melakukan interogasi terhadappemilik sebuah mobil pick up yaitu saudara HAMJAH BESAN Als ANJASyang mana mobil Pick up tersebut berada di tepi jalan di arealpertambangan gunung batu tembaga dan mereka menyatakan bahwasaudara HAMJAH BESAN mengakui jika terdapat batu cinabar di rumahmertuanya yaitu saudari JENA RUMLES yang berada di Dusun jakartaBaru Desa Lokki Kec Huamual kab SBBBahwa yang mendasari saksi dan unit untuk berada di gunung batutembaga

Barat.Bahwa saksi mengetahui hal tersebut bersama dengan saudara E.ANINJOLA yang mencurigai adanya mobil Pick Up yang sementaraparikir di Areal Gunung batu tembaga dan bertanya kepada saudaraHAMJAH BESAN tentang tujuannya parkir di areal tambang sambilmembawa pasir dan saudara HAMJAH BESAN sendiri mengakui jikaterdapat batu cinabar di rumah mertuanya yaitu saudari JENA RUMLESyang berada di Dusun jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual kab SBB.Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN DrhBahwa yang mendasari

ANINJOLA dansaudara JULIUS LUTURKEI yang mana mereka melakukan interogasiterhadap sebuah mobil Pick Up yang di kemudikan oleh saudaraHAMJAH BESAN Als ANJAS yang mana mobil Pick Up tersebut beradadi tepi jalan di areal pertambangan gunung batu tembaga dan merekamenyatakan bahwa saudara ANJAS BESAN mengakui jika terdapat batuCinabar di rumah mertuanya yaitu Saudari JENA RUMLES yang berada diDusun jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual kab SBBBahwa yang mendasari saksi dan unit Opsnal (Saksi BRIGPOL JULIUSLUTURKEY

ANINJOLA dan saksi JULIUS LUTURKEI yang manamereka melakukan interogasi terhadap pemilik sebuah mobil pick up yaitusaudara HAMJAH BESAN Als ANJAS yang mana mobil Pick up tersebutberada di tepi jalan di areal pertambangan gunung batu tembaga danmereka menyatakan bahwa saudara HAMJAH BESAN mengakui jikaterdapat batu cinabar di rumah mertuanya yaitu Terdakwa yang berada diDusun jakarta Baru, Desa Lokki, Kec Huamual kab SBB.Bahwa benar yang mendasari saksisaksi Polisi untuk berada di gunungbatu tembaga

No. 1702/Pdt.G/2018/PA.Pas.24 Maret 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 24 Maret2017 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan

No. 1702/Pdt.G/2018/PA.Pas.lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

Bahwa Judex Facti tingkat banding yang berpendapat bahwa surat bukti P1dan P2 dari Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan bukti telah terjadijual beli yang mendasari putusan PT tersebut, ternyata sama sekali tidakmemuat alasanalasan dan dasar hukum yang mendasari putusan tersebut;3.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militerl02 Medan Nomor : Dak/164

No. 713 K/Pdt/2011Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat kepada lkut TermohonKasasi Vdahulu Ikut Terbanding Vdahulu lkut Tergugat dan Ikut TermohonKasasi IV/dahulu lkut Terbanding I/dahulu lkut Tergugat Il tidak ada buktiyang mendasari adalah keliru dan kurang tepat, sebab sebelumnya telahada kesepakatan antara Termohon Kasasi, kut Termohon Kasasi dan IkutTermohon Kasasi Il melalui perantaraan kuasanya dan diperolehkesepakatan bahwa Termohon Kasasi sanggup memberikan uangkompensasi sebesar Rp

(lihatBukti BP1) dengan harapan terhadap obyek sengketa dapat segeradilakukan proses balik nama di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, dengandemikian jelas ada bukti yang mendasari kalau uang kompensasi yangsudah diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Ikut Termohon Kasasi danIkut Termohon kasasi Il harus dibebankan kepada Termohon Kasasi sesuaikesepakatan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti

Pdt.P/2019/PN Skg.Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan peristiwa kelahiranPara Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tidak mengharuskan adanya penetapandari pengadilan negeri untuk pencatatan perubahannya, maka dengan sendirinyasepanjang mengenai permohonan perubahan peristiwa kelahiran Para Pemohondalam Kutipan Akta Nikahnya serta pembuktian yang berhubungan dengan haltersebut (vide bukti Surat tertanda P3 dan P6) tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut karena tidak ada aturan hukum yang mendasari

harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum permohonan ParaPemohon pada angka 5 yang meminta agar diperintahkan kepada Para Pemohonuntuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahirtersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dan didaftar sesuai denganketentuan undangundang yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa padadasarnya permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk kepentinganPara Pemohon sendiri dan tidak ada aturan yang mendasari

), tanggal 17April 2014 untuk Pembanding II. semula Tergugat Il. ( DG.Ballo ),Hal 10 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mkstanggal 18 Maret 2014 untuk Pembanding semula Turut Tergugat( SAMPARA BANI ), sesuai relaas pemberitahuan untuk itu, yang berisikeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.307/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013 sebagaiberikut :Setelah Pembanding mempelajari dan mengkaji pertimbanganpertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar yang mendasari

LATIEF MAKKA tidak dapatHal 17 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mksmembuktikan mengenai alas hak yang mendasari peralihan hakgarap atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkandalam gugatannya dan jawaban dalam intervensi, melainkanTergugat Intervensi I/Penggugat H. ABD.

karena itu muncul pertanyaan dengan alas hak apayang mendasari terjadinya peralihan hak garap atastanah objek sengketaBahwa apa yang menjadi keberatan oleh PenggugatIntervensi adalah semuanya telah dipertimbangkan olehmajelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

darisaudara Alimin yang juga bertindak sebagai saksidari pihak Penggugat Intervensi bagaimanamungkin suratSsurat tersebut diserahkan kepadapenggugat/tergugat intervensi (H.Abd LatifMakka), sedangkan sSuratsurat tersebut beradapada orang lain kami tidak tahu apa kapasitasnyasehingga suratsurat tersebut ada padanya.Keberatan Penggugat Intervensi pada MemoriBandingnya pada point c hal.1213 tersebutsemuanya telah dipertimbangkan dengan tepatdan teliti oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassaratas hak yang mendasari

Mamuju' utara No.523/08/SK/1/2017/DKP tentang Pengelola Operasional Alat Berat /Excavator tanggal 12 Januari 2017;10.Bahwa Pemohon selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan11.Kabupaten Pasang kayu serta atas Perintah Bupati Mamuju Utarasejaktahun 2016 telah mendasari pada Surat Keputusan BupatiMamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dalam kegiatan sewa menyewaalat berat Excavator yang disewa oleh Para Penyewa, yaitu denganketetapan besaran biaya Rp. 150.000, (seratus lima puluhriburupiah) / perjam;Bahwa

Sehingga Pemohon mendasari tahun berikutnya yaitu tahun 2017dan tahun 2018 dengan harga sewa yang sama mengingat pada keduatahun terebut tidak ada dasar hukum untuk kegiatan sewa menyewa alatExcavator, sedangkan kepntingan masyarakat sangat mendesak dantidak dapat ditunda;17.Bahwa tindakan Pemohon dalam melakukan kebijakan berupatindakan menetapkan besaran biaya sewa pada tahun 2017 dan 2018didasarkan pada ketentuanhukum yang diatur dalam SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dikarenakankondisi

Menyatakan (Kebijakan) Diskresi Pemohon berupa TindakanPenetapan Biaya Sewa Excavator pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 danTahun 2018 mendasari pada Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor175 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Biaya Sewa Excavatorpada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju UtaratahunAnggaran 2016, tidak ada penyalah gunaan wewenang;3.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalamperkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa petitum gugatan permohonan dapat diketahui yangmenjadi objek dalam sengketa permohonan a quo adalah :Kebijakan (Diskresi) Pemohon berupa Tindakan Penetapan Biaya SewaExcavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara TahunAnggaran 2017 dan Tahun 2018 mendasari

putusanyang seadiladilnya berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalildalil Penggugatkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;Bahwa dalildalil gugatan pada posita point 1, 2, 3, 4 dan 5 yang menyatakanbahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telahmenetapkan Tersangka terhadap Penggugat dengan mendasari

Bahwa dengan mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/80/V/2010/Reskrimtanggal 24 Mei 2010 tersebut Tergugat menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/251.B/V/2010/Reskrim tanggal 25 Mei 2010;Bahwa kemudian Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan kepada JPU dengan surat No. Pol : B/70/V1IV2010/Reskrimtanggal 28 Juli 2010;. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan, Tergugat telah memeriksa saksisaksi termaksuk saksi ahli;.

Sehingga ketentuan yang mendasari penghitungan kerugiannegara dalam rangka pemberian keterangan ahli oleh Tergugat Il adalahberdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian Keterangan Abhli;Bahwa berdasarkan putusan PN Tipikor Semarang yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor33/Pid.Sus./2014/PT.TPK.Smg terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsiatas Penggugat, dinyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana

Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu akantetapi didalam repliknya ternyata Pemohon mengakui jawaban Termohon bahwaPemohon dengan Termohon ternyata Pemohon mengakui bahwa Pemohondengan Termohon selama proses mediasi masih melakukan hubungansuami isteri yang terakhir pada seminggu yang lalu, sehingga mengakibatkanpermohonan Pemohon menjadi kabur (obscuur libel) karena posita permohonanPemohon tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

KecamatanBojong Gede, Kabupaten Bogor (patokan rumah Bapak Aripin);,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat buktiPenggugat di persidangan;Duduk PerkaraBahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkaraNomor 3014/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 20 Juli 2020, mengemukakan halhalsebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari