KAKAN REGIONAL BAPEK 3. ZAID HABIBI, Amd.;

KEPALA KANTOR REGIONAL IT BADAN KEPEGAWAIANNEGARA, bekedudukan di Jalan Letjen S. Parman Nomor 6 Sidoarjo,dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :1. Drs. DJARBANI, MSi, Kepala Bidang Bimbingan TeknisKepegawaiaan ;2. LA ODE LAHADE, SH. MM, Kepala Seksi Bimbingan TeknisKepegawaian II ;Keduanya berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman No.6 Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/KR.IIF/VUI/2010 tanggal 19Agustus 2010 ;Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/20113.

Putusan Nomor 225 K/TUN/20113 Bahwa Tergugat I mengusulkan Keputusan Walikota Nomor :800/1789/419.62/2009 tentang penetapan peserta ujian CPNSDKota Kediri Tahun 2009 yang dinyatakan lulus seleksi denganusulan nomor 810/1840/419.62/2009 tanggal 31 Desember 2009tentang usul penetapan nomor identitas Pegawai (NIP) CPNSD2009 dari pelamar umum kepada Badan Kepegawaian NegaraCq Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ( Tergugat II)34 Bahwa pada tanggal 12 14 April 2009 Penggugat telahmengikuti pembekalan

Putusan Nomor 225 K/TUN/20111414yang antara lain menyatakan : Keputusan Kepala Kantor Regional II BadanKepegawaian Negara Nomor : 27.P.NIP51/IlI/2010 tanggal 1 Maret 2010,tentang Lembar Penetapan NIP atas nama Zaid Habibi No. urut 430 bahwaternyata yang dimaksud adalah bukan dalam bentuk Keputusan sebagaimanaditulis Penggugat tersebut.

UndangUndang RI No. 9 Tahun 2004, maka gugatanPenggugat terhadap tergugat II yang demikian harus ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Penggugat berupa suratpenetapan NIP Kepala Kantor Regional IT dan Badan Kepegawaian NegaraNomor : 27 P.NIP51/I/2010 tanggal 1 Maret 2010 tidak memenuhi syaratsebagai obyek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara, sebab penetapan NIPtersebut masih harus ditindak lanjuti lagi dengan tahapan yang lain

Kepala Kantor Regional IT BKN diSurabaya. Bahwa kenyataannya surat tersebut bukanlah berbentuk KeputusanWalikota, akan tetapi surat tersebut adalah hanyalah surat walikota Kediri biasaperihal : Usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) CPNSD 2009 daripelamar umum yang ditujukan kepada kami/Tergugat II Kepala BadanKepegawaian Negara cq Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya.

KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA VS RINI PURWANINGSIH, DKK;

Rini Purwaningsih, dkk., yang dikeluarkan oleh Tergugat (KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Yogyakarta);Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimanadipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang 9 Tahun 2004 jo.

RiniPurwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan Tergugat(Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta),kepentingan/nak Para Penggugat merasa dirugikan karena ParaPenggugat meskipun dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS dan telahdinyatakan memenuhi persyaratan berkas administrasi sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, namun demikianoleh karena tidak mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri(NIP) dari Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat(Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara) adalah SuratKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara NomorHalaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/201726/K.Reg.I/TMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal PengembalianBerkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n.

Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhnadap Tergugat (KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Negara) adalah kurang pihak, makagugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;d.

Rini Purwaningsih dkk. yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. RinHalaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);4.

Kantor Regional Jakarta

- PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) REGIONAL VU VS.- NUHUNG DG LABANG Cs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Makassar yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara := PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (CPERUMPERUMNAS) REGIONAL VU; berkantor di jalan LetjendHertasning Not Makassar dalam hal ini diwakiliAMRAN,SH.

Advokat dan IRVAN HABIE,SH, AsistenManager SDM, umum dan Hukum Perum perumnasregional Vil, Keduanya memilih domisili hukum padakantor Perum Perumnas Regional VII di jalan LetjendHertasning No;1 Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus Direktur Utama Perum Perumnas NomorDirut 769/79/X1I/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 danSurat Kuasa Subtitusi Nomor Reg : VII/1479/12/2011tanggal 12 Desember 2011 dalam hal ini bertindak untukdan atas nama Perumnas;Selanjutnya disebut sebagai .....................

BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL Cq.BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG MELAWAN ROSMANIDAR, Dk

PUTUSANNOMOR 14/PDT/2018/PT.PLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadillperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL Cq.BADAN KEPEGAWAIANNASIONAL KANTOR REGIONAL VilPALEMBANG beralamat di Jalan Gubernur H.ABastari, Seberang Ulu , Jakabaring KotaPalembang,dalam hal ini memilin domisili hukumdan memberikan kuasa kepada : Drs.

,M.H, Jabatan Kepala PusatKonsultasi dan Bantuan Hukum KepegawaianKantor Regional VII BKN Palembang,Drs.H.Kurnaedi, S.H.,M.M., jabatan Kepala BidangPengembangan dan Supervisi KepegawaianKantor Regional VII BKN Palembang,Sumardi,S.Pd.,M.Si jabatan Kepala Bagian TataUsaha Kantor Regional VIl BKN Palembang,Andianto, S.Sos.,M.H jabatanKepala BidangBantuan Hukum Kepegawaian Kantor Regional VIIBKN Palembang, Robinsar Marbun,S.H., M.H.

,Jabatan Kepala Sub Bidang Pendampingan danBantuan Hukum Kantor Regional VII BKNPalembang, Sarwan,S.H., Jabatan Kepala Sub.Bidang Pertimbangan dan Dokumentasi PerkaraHukum Kantor Regional VII BKN Palembang,Halaman 1 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.Nurdin Silalahi, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub.Bidang Konsultasi Kantor Regional VII BKNPalembang, Achmad Harris Emawan,S.H.

,Jabatan Kepala Sub Bidang Pemantauan danInventarisasi Permasalahan Kantor Regional VIIBKN Palembang, Abdul Muiz Fauzi, S.H., JabatanAnalis Hukum Kantor Regional VII BKNPalembang, dan Zaenuda Ikhwanul Aziz, S.H.,Jabatan Analis Hukum Kantor Regional VII BKNPalembang sesuai dengan Surat Kuasa KhususNomor 092.d/ KR.VII/ BKN. K/ VIII /2017 tanggal04 Agustus 2017.

(Vide Bukti T3).Kemudian diterangkan lebih lanjut Kembali dalam ketentuan pasal 1 ayat(1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 tahun 2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan KepegawaianNegara menyatakan bahwasanya Pembanding (Kepala Kantor RegionalVIl BKN) adalah merupakan instansi Badan Kepegawaian Negara didaerah, yang berada di daerah, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

ARIFIN DJOKO SUROSO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA

DjokoSuroso, SP ; Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II Jawa Timur BadanKepegawaian Negara) untuk mencabut Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara No. 00248 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 11 Oktober 2012, yangditerbitkan oleh (Kepala Kantor Regional II Jawa Timur Badan KepegawaianNegara), dengan penerima pensiun Pengawai Negeri Sipil atas nama ArifinDjoko Suroso, SP ; Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II Jawa Timur BadanKepegawaian Negara) untuk mengembalikan

ARIFIN DJOKO SUROSO, SP.NIP.080033764/19550914 1978031005 dkk, yang ditujukan kepada KepalaKantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo.

Regional II Badan Kepegawaian NegaraSurabayaadalah merupakan instansi vertikal dan merupakan Kantor Regional dari BadanKepegawaian Negara,yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokokdan fungsi dari Badan Kepagawaian Negara di bidangadministrasi....administrasi dan manajemen kepegawaian negara di wilayah kerjanya, yangwewenangnya melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa sebagian wewenang dan tugas dari Kantor Regional

kepegawaianyang diberikan oleh BKN maupun Kantor Regional BKN semakin dekat dengan yangdilayani, sehingga akan menuju pelayanan yang mengandung prinsip efisien danefektif;Menimbang, bahwa keberadaan administrasi dan manajemen kepegawaian padaKabupaten Ponorogo adalah termasuk dalam wilayah kerja dari Kantor Regional IIBadan Kepegawaian Negara Surabaya, maka halhalyang...yang berkenaan dengan penetapan pensiun dan penetapan status kepegawaianmerupakan wewenang dan tanggung jawab dari Kantor Regional

Kepala Badan Kepegawaian Negara tidaklah menunjukan75bahwa Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya bisa lepastanggungjawab atas produk keputusan yang telah diterbitkannya dan tanggungjawabtersebut tetap menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Regional II Badan KepegawaianNegara Surabaya oleh karena Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabayamaupun sebelas Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara lainnya telah menerimadelegasi dari Badan Kepegawaian Negara berdasarkan wilayah

KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA VS Drs. PIETER REBA, M.Si.,

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional IX BadanKepegawaian Negara Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 046.a/KR.1X/III/2016, tanggal 22 Maret 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/T ergugat;melawan;Drs.

OBJEK SENGKETA;Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah:Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX JayapuraNomor 00012/KEP/JV/29405 tanggal 23 Maret 2015 mengenaiHalaman 1 dari 17 halaman.

Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepadaPenggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura a quo;c.

PIETER REBA;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian NegaraJayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015,mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipildengan Hak Pensiun atas nama Drs.

Hal tersebut berlaku sejakPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010diterbitkan dan juga telah menjadi kelaziman di kantor Regional BKNlainnya;e.

REGIONAL COLLECTION MEDAN

HARI SUPRIJANTO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARASURABAYA

Mleto No. 54 Surabayaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Februari 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; MELAWAN :KEPALA KANTOR REGIONAL IlBADAN KEPEGAWAIAN NEGARASURABAYA,Berkedudukan di Jl. Letiend S. Parman No. 6Sidoarjo ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor88/KR.ILK/IV/2013 tanggal 8 April 2013 kepada : 1. Dra.Hj. Nurchasanah, MM. ; 2. La Ode Lahade, SH.MM. ..................2.

. ; Keduanya Warganegara Indonesia bekerja padaKantor Regional Badan Kepegawaian NegaraSurabaya, beralamat Jl. Letiend S. Parman No. 6SidoOarjo ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 128/KR.ILK/IV/2013 tanggal 29 April 2013 kepada : 1. SLAMET NUGROHO, SH.M.Si. ; 2. ANDI ANTO, S.Sos, MH. ; 3. OTANG, SH. ; 4. SARWAN, SH. ; 5. TRADJU SAPTADI ; 6. ACHMAD HARRIS EMAWAN, SH. ; 7.

PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII Lawan NUHUNG DG. LABBANG

PU TUS AN.NO. 49/PDT.G/2013/PN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Negeri Klas 1A Khusus Makassar yang memeriksadan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :e PERUSAHAAN UMUMPEMBANGUNANPERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS)REGIONAL VII, Berkantordi jalan Letjend. HertasningNo.1 Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:1. AMRAN ALIMUDDIN, SH., Advokat/Penasihat Hukum 2. A.

IRVANHABIE, SH., Asisten Manager SDM, Umum &Hukum Perum Perumnas Regional VII Makassar;Kesemuanya memilih domisili Hukum di kantorPemberi Kuasa Hukum Subtitusi di Jalan Letjend.Hertasning Po. Box 1181 Makassar; BerdasarkanSurat Kuasa Subtitusi Khusus No. Regi.VII/148/02/2013 tertanggal 12 Februari 2013 dantelah terdaftar pada Kepaniteraan PengadilanPutusan No.49/Pdt.G/2013/PN.MKS. Page 1Negeri Makassartanggal 18032013No.130/Pdt/13/KB;Selanjutnya disebut .........ceeee, sebagaiPENGGUGAT;LAW AN1.

MKS, yaitu. dalam perkaraperdata daftar No. 159/Pdt.G/2012/PN.Mks. antaraPerusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional(PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII sebagai Penggugat,lawan NUHUNG DG LABBANG sebagai Tergugat;Bahwa oleh karena obyek segketa yang di gugat oleh Penggugatsementara berjalan / berlangsung pemeriksaannya olehPengadilan Mahkamah Agung, maka gugatan Penggugat tersebutmasih tergantung (aanhangig), sehingga dengan demikiangugatan Penggugat haruslah disingkirkan (set aside);Bahwa oleh karena

MKS, yaitu. dalam perkaraperdata daftar No. 159 / Pdt.G 2012 PN.Mks. antaraPerusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional(PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII sebagai Penggugat,lawan NUHUNG DG LABBANG sebagai Tergugat;Bahwa oleh karena obyek segketa yang di gugat oleh Penggugatsementara berjalan / berlangsung pemeriksaannya olehPengadilan Mahkamah Agung, maka gugatan Penggugat tersebutmasih tergantung (aanhangig), sehingga dengan demikiangugatan Penggugat haruslah disingkirkan (set aside);Bahwa oleh karena

AHMAD AHA lawan PIMPINAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, REGIONAL OFFICE MAKASSAR

Penggugat:
LAODE AMRIN
Tergugat:
PT POS INDONESIA PERSERO REGIONAL VI

Penggugat:
FAIQ SANTOSA
Tergugat:
PT BANK MEGA Tbk REGIONAL JAWATENGAH

Regional Jawa Tengah yang berkedudukan danberkantor di Gedung Menara Bank Mega Lantai 6beralamat di jalan Pandanaran No. 82 Semarang,Jawa Tenggah dalam hal ini diwakili oleh kuasanyabernama Eka Fajar Rukmana, SH., berdasarkan suratkuasa khusus No.

Penggugat:
AFDI MUSLIM, S.E
Tergugat:
PERUM PERUMNAS REGIONAL II JAKARTA

.;KEPALA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL III BANDUNG.;

Kota Tangerang,Provinsi Banten, Pekerjaan aay Selariuinya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ; wane nnnnennnn ennaMelawan < SsKEPALA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL iilBANDUNG berkedudukan di Jalan Surapati, Nomor 10,Bandung neeDalam hal ini memberikan kuasa kepada : AY. Drs. Harun Arsyad,SH,MH, KepalaPusat KonsultasiDan Bantuan Hukum Kepegawaian ; 2. Andi AntoS.Sos,MH, Kepala Bidang Bantuan HukumKepegawaian ; n+ 222 sen nae nen nne neon3 Dra.

Jajang Mulyana,S.IP, Auditor Kepegawaian Muda ; kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional Ill BadanKepegawaian Negara, beralamat Kantor di JalanSuropati, Nomor 10, Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 286/1/KR.VV201 6, Ctafugal25 Juli 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; membaca: aan anna cn crn cnr1.

POS INDONESIA PERSERO REGIONAL VI

KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA VS GUNAWAN SIAWIRA, DKK

KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARA berkedudukan di Jalan Prof.H.M. Yamin No. 14, Medan;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/TergugatRekonvensi/Pembanding;melawan:1. GUNAWAN SIAWIRA, bertempat tinggal diJalan Sumatera No. 30, sekarang tidakdiketahui berada di wilayah Rl;2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (bpn)PUSAT cq. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHANPROVINS! SUMATERA UTARA DI MEDAN, cqKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TK. IIMEDAN berkedudukan di Jalan Jend. BesarDR.

KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARA tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dariPemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasal pasal dari UndangUndang No. 4Tahun 2004, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang No 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan

;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARAtersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/TergugatRekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2009oleh Drs.

KATAMA SURYABUMI MELAWANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Cq BPPNFI REGIONAL VII MATARAM yang sekarang disebut BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM yang saat ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen, KHAIRUDIN, SH, Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala BPPNFI REGIONAL VII MATARAM, yaitu RONY GUNARSO, MM Pd, DKK

Pada tanggal 10 Februari 2011 Tergugat 1 dengan suratnya nomor 074/E12/LL/2011 , menerbitkan surat penunjukan setelah konsultanmengevaluasi rencana pembangunan gedung Asrama BPPNFI regionalVil Mataram , yang isinya bahwa menetapkan pemakaian pondasiKonstruksi Sarang Labalaba (KSLL) pemegang hak paten ,dipergunakan dalam membangun gedung Asrama BPPNFI Regional VIIMataram (Bukti P1);2.

Pada tanggal 18 Mei 2011 dilakukan evaluasi penawaran lelang ataspembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , danditunjuk pemenang lelang pada tanggal 21 Juni 2011 dengan suratTergugat 1 nomor 414/B.12/KP/2011 (Bukti P2);3.

MENGENAI TERGUGAT 1 MENGETAHUI BAHWA TERGUGAT 2BELUM MEMENUHI PERSYARATAN' UNTUK DILAKUKANPEMBAYARAN, NAMUN TERGUGAT 1 TETAP MELAKUKANPEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT 2 MELALUI REKENINGTERGUGAT 3,1.Bahwa Tergugat 1 menerbitkan surat nomor 2010/B.12/LL/2011tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasilpekerjaan phisik pembangunan Asrama BPPNFI regional VIIMataram ;.

Bahwa Tergugat 1 , 2, 3 , 4dan 5, sudah saling mengetahui pekerjaanpembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataramsebenarnya dilaksanakan oleh Tergugat 2, ternyata dikerjakan olehTergugat 3 , dan dana pembangunan seharusnya dimasukkan kedalamrekening Tergugat 2 ternyata dimasukkan kedalam rekening Tergugat3;.

Bahwa karena banyaknya masalah, maka patut dan wajar agarpembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram dihentikandan bangunan tersebut disita sebagai jaminan bagi Penggugat sampaimasalah didalam pembangunan proyek tersebut sudah terselesaikandengan tuntas sehingga semua pihak dapat memperoleh kepastianhukum ;4.

Regional Collection Medan

Regional Collection Medan , Jin. PutriHijau No.2 Medan, selanjutnya disebut semula disebut sebagaiTERGUGAT/ sekarang sebagai TERBANDING PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2014 Nomor:188/PDT/2014/PTMDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2.

berusaha melakukan penagihan kepada Penggugat namunPenggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya mengangsur kreditnya secaratertib sesuai Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Penggugat dengan BRImelalui Kantor Cabang Medan Sisingamangaraja.Selanjutnya dengan telah diberlakukannya system baru (system monoline) dalampelayanan kredit consumer terkasuk KPR pada Tergugat I, maka penagihanpembayaran angsuran KPR atas nama Penggugat dan suaminya yang telahmenjadi kredit bermasalah dilakukan oleh BRI Regional

Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta sampai keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; ---DALAM EKSEPSI :- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat tidak diterima ; -------------------DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----------------------------2.

Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; -------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n.

Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; ------------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 atasnama Rini Purwaningsih dkk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----------------------------------------------------------------------5.

KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA vs RINI PURWANINGSIH. dkk

SBY..DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VINomor 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)YOGYAKARTA; Berkedudukan di Jalan Magelang Km.7,5 Yogyakarta ;Dalam hal ini memberikan Kuasa

Nama : SUPRIYANTO, S.H.5 =" =" = === =NIP : 19650627 1985031 001 ;Jabatan : Auditor Kepegawaian;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Badan Kepegawaian Negara beralamat di Kantor Badan KepegawaianNegara Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur dan Kantor Regional BadanKepegawaian Negara Yogyakarta beralamat di Jalan Magelang Km. 7,5Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 266/10/REG.V2016fedtangyall 20 Mei 20416 jpecesecssssece en nenecaereeenemeneterenaeeneeereaunmoeneneiSelanjutnya

Rini Purwaningsih dkk yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta) ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negaraberupa surat Nomor 26/K.Reg.VTMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. RiniPurwaningsin dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);4.

Menimbang, bahwa dasar hukum terbitnya Surat PernyataanPertanggung Jawaban Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Surat KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.234/99 tanggal 27 Pebruari 2014yang ditujukan kepada Semua Pejabat Pembina KepegawaianPusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang substansinya sebagaimana tercantum dalamhuruf c. angka 4) prosedur dan syaratsyarat penyampaian usul penetapan NomorInduk Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan KepegawaianNegara/Kepala Kantor Regional

Rini Purwaningsih dkk yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta) ; 22292 222 sone nnn nee oe nee. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupasurat Nomor 26/K.Reg.VTMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015 PerihalPengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsihdkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional BadanKepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; 2+ 5".