Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BUOL tersebut;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BUOL vs. Drs. SUHARTO AM. SADU

(Vide : Pasal 40 UU Nomor 15Tahun 2011) ;sBahwa salah satu tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah melaksanakansemua tahapan penyelenggaraan PEMILU di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh : KPU, KPU Prop, dan KPU Kab. / Kota ( Vide Pasal 42 UUNo.15/2011 ) ; Bahwa UU Nomor 15 Tahun 2011, juga mengatur dan menentukan PEMILU /PEMILUKADA di tingkat Desa / Kelurahan yang disebut PPS (PanitiaPemungutan Suara) yang salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalahmelaksanakan tugas.

Wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU,KPU Propinsi, KPU Kab / Kota, dengan PPK sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundangundangan dan melaksanakan tugas, wewenang, dankewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan ;Majelis Hakim yang Mulia,Petunjuk Teknis tentang tata cara Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapanpasangan calon perseorangan dalam PEMILU Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Buol tahun 2012, yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Buolmengatur tentang Verifikasi

Putusan Nomor 296 K/TUN/2013Bahwa selanjutnya petunjuk teknis KPU Kabupaten Boul a quo,juga mengatur tentang verifikasi dan rekapitulasi di tingkatKecamatan oleh PPK terhadap persyaratan dukungan pasangancalon Bupati / Wakil Bupati perseorangan, dengan kemenangandapat mencoret dukungan yang tidak sah, PPK selanjutnyamembuat' Berita Acara (BA) hasil Verifikasi danmenyampaikannya pada KPU (Tergugat);Bahwa jumlah dukungan menurut Para Penggugat yangdimasukkan pada tahap (I) Pertama sejumlah 10.370 orang

Bahwa Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti, padahal1112, yang mempertimbangkan bahwa Pasal 31 ayat 2 Pasal 32 ayat 9 danPasal 33 ayat 8 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, telah ditentukan bahwaBerita Acara Hasil Verifikasi oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kotadibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikanHalaman 15 dari 18 halaman.

Bahwa nyata dan benar, Judex Factimengetahui hasil verifikasi administrasi dan faktual telah dikirimkan /diberikan oleh KPU Kab.Buol (Tergugat) kepada Para Penggugat BuktiT8).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ; PARTAI REPUBLIKU INDONESIA ; RAMSES DAVID SIMANJUNTAK

ADE IRMA PULUNGAN : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG SIDIMPUAN

Bahwa untuk dua kecamatan yaitu kecamatanPadangsimpuan Tenggara dan Padangsidimpuan Batunaduapihak PPS dan /atau PPK tidak bersedia menerima berkas akibatbelum adanya petunjuk dari KPU Kota Padangsidimpuan yangmana pada Saat itu telah terjadi pembakaran di kantor KPU kotaPadangsidimpuan. Keadaan tersebut juga dialami oleh pasangancalon perseorangan yang lainnya yang saat ini telah ditetapkanjadi peserta pemilu.

yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yangdiatur dalam peraturan perundangundangan ( Peraturan KPU No13 Tahun 2010 ), hal ini antara lain disebabkan diduga akibattidak dilaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan calonperseorangan ( oleh PPS ), selanjutnya PPS diduga melakukanrekapitulasi data dari daftar dukungan ( Model B1KWK KPU )dengan tidak taat azas penyelenggara pemilu.

Foto copy Berita Acara Veifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap JumlahDukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh KPU KotaPadangsidimpuan, tanggal 01 Juli 2012, atas namaBakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH danBakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST.(Model BA.2KWK.KPU Perseorangan) ( Bukti T 10 ) ;11.

Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kota Padangsidimpuan Nomor : 629/BA/VIII/ 2012,Tanggal 04 Agustus 2012. perihal Penetapan PasanganCalon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah KotaPadangsidimpuan dalam Pemilihan Umum KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota PadangsidimpuanTahun 2012. ( Bukti T18 ) ; 19.

Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaPadangsidimpuan Nomor : 20/Kpts/KPUKota/002.434920/2012,Tentang Penetapan Nomor Urut PasanganCalon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam PemilihanUmum Walikota dan Wakil Walikota PadangsidimpuanTahun 2012, tanggal 06 Agustus 2012. ( Bukti T 19) ;20.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ; 4.

ETIN KOGOYA; MARTHEN BUBIAVSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO

Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 TentangPedoman Teknis Tata Cara Pencalonan PemilihanUmum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;.

Peraturan KPU Nomor 68Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata CaraPencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah ;14.Bahwa yang membingungkan lagi, Tergugat' telahHal. 9 dari 61 Hal.

Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR20dalam pasal 4 ayat 1,4,5 dan 6 peraturan KPU No. 68Tahun 2009,bahwa setelah dilakukan perhitunganternyata partai yang mencalonkan para penggugatsebagai bakal calon tidak memnuhi' syarat mutlakdukungan minimal 15% suara sah atau kursi, bahwasesuai ketentuan pasal 12 ayat 4 hutuf c. dan ayat5, peraturan KPU No. 68 / 2009, apabila setelahdilakuka perhitungan tidak memenuhi syarat mutlakdukungan minimal 15% suara sah atau kursi di DPRD,KPU dapat menolak pendaftaran bakal

No. 15/KPTS/KPUMBR031/2010 TentangPerubahan atas Keputusan KPU Kab. MamberamoRaya No. 01/KPTS/KPUMBR031/2010 TentangTahapan, Program, dan Jadwal WaktuPenyelenggaraan Pemilihan umum Kepal daerahdan Wakil Kepala Daerah Akb. Mamberamo RayaTahun 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya)3SK. No. 24/KPTS/KPUMBR031/2010 TentangPerubahan atas Keputusan KPU Kab.

syarat dan ditolak oleh KPU provinsidan/atau KPU kabupaten/kota, partai politik,gabungan partai politik, atau calonperseorangan tidak dapat lagi mengajukancalonMenimbang, bahwa Para Penggugat dalamipositagugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2010Para Penggugat mendaftar sebagai pasangan bakal calonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenMamberamo Raya Periode tahun 2010 2015 yang diusungoleh Gabungan Partai Politik yaitu.

.; ALEXANDER EDOWAY, S.IpVS - KETUA KPU KABUPATEN DEIYAI

Deiyai karena kandidat harus membawa penguruspartai pendukung, tetapi saat itu) KPU Kab. Deiyai tidakhadir;Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPRBahwa setelah survey lapangan ternyata ditemukan banyakrekomendasi PIS kepada para kandidat sehingga tanggal29 Oktober 2011 saksi menyurat ke KPU Kab.

SAKSI : HENDRIKUS BOBII, S.SosBahwa pada tanggal 13 September 2011 saksi dan TimSukses dan Calon Wakil Bupati (Alexander Edowai)melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Deiyai pada jam11.00 malam;Bahwa Saat itu di KPU ada dua kandidat lain juga sedangmendaftar ;Bahwa Saksi menghadap Ketua KPU tetapi karena masihterima kandidat lain hanya ditanya mana 01 dan saksimenjawab O01 tidak bisa hadir karena kesulitantransportasi/Ccuaca buruk sehingga pesawat ditunda tapisaksi diberi surat mandat oleh 01, dan

Deiyai,disampaikan oleh Ketua KPU bahwa kalau 01 tidak hadirmaka KPU tidak dapat menerima, pendaftaran, kalau 02yang tidak hadir KPU masih dapat menerima;Bahwa setahu saksi pendaftaran dibuka sejak tanggal 7Hal. 37 dari 46 Hal.

provinsi dan/atauKPU kabupaten/kota ;KPU provinsi dan/atau) KPU kabupaten/kotamelakukan penelitian ulang tentang kelengkapandan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat(3b) sekaligus memberitahukan hasi!

lebih lanjutdiatur dalam Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yangmenyatakan sebagai berikut : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima suratpencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitianpersyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepadainstansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan darimasyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuana. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahanberkas

ABDUL GOFUR
Tergugat:
KPU KABUPATEN SERANG

calon yang memperoleh suara terbanyakberikutnya.(5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota menetapkananggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kotasebagai calon terpilin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calonterpilin berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).5.

tentangPartai Politik calon peserta pemilu, kKeputusan KPU/KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan KPU tentangpasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasidengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusanKPU Kabupaten/Kota..

Penetapan Perolehan Kursi DanCalon Terpilih;Bahwa KPU Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor939/PL.01.9SD/KPU/06/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihalperbaikan surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 901/PL.02.6SD/KPU/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal penyelesaianSITUNG Pemilu Dan Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih;Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2019 KPU Provinsi Bantenmengeluarkan surat dengan Nomor : 293/36/prov/VII/2019 perihalpenjelasan mekanisme penetapan calon

, KPU Provinsi, danKPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPUtentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentangpasangan calon Presiden dan Wakil Preseiden, Keputusan KPU/KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang calon tetap anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;6.

KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkanya keputusanKPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;Halaman 47 dari 88 No.39/G/2019/PTUN.SRG7.Bahwa didalam pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun2017 juga secara tegas disebutkan bahwa objek sengketa prosespemilihan umum adalah keputusan KPU tentang partai politikcalonpeserta pemilu, keputusan KPU tentang pasangan calon presiden danwakil presiden, keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU kabupaten/KotaTentang

Penggugat:
ANDRE REYNOLD MICHAL MONGDONG, S.Pd
Tergugat:
1.KETUA KPU RI
2.TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROPINSI SULAWESI UTARA

Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) danayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang SELEKSIANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, dinyatakan bahwa :(2) KPU menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutanperingkat teratas.(3) Penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotaterpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengankeputusan KPU.;c.

PTUN.Mdoketentuan sebagai berikut: a. penyampaian calon anggota KPUProvinsi kepada KPU; dan b. penyampaian calon anggota KPUKabupaten/Kota kepada KPU.4) Selanjutnya di dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 7Tahun 2018 mengenai Laporan Hasil Seleksi menyebutkan bahwaTim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calonanggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPUpaling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa kerja TimSeleksi.5) Selanjutnya di dalam Pasal 31 Peraturan KPU RI

Menyatakan sah Surat Keputusan KPU RI Nomor 401/SDM.13Kpt/05/KPU/V/2018, tanggal 22 Mei 2018 tentang PengangkatanAnggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Periode 20182023;Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor :19/G/2018/PTUN.Mdo3.

Bukti T.II2Fotokopi sesuai dengan asliPengumuman KPU Nomor34/PP.06SD/05/KPU/I/2018 tentang Pembentukan TimSeleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/KotaPeriode 20182023 tanggal 10 Januari 2018 danPengumuman KPU Nomor 47/PP.06SD/05/KPU/I/2018tentang Perubahan Pengumuman Nomor 34/PP.06SD/05/KPU/I/2018 tentang Pembentukan Tim SeleksiCalon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKabupaten/Kota Periode 20182023 tanggal 12 Januari2018.

Tim Seleksi KPU Prov.

Pembanding/Penggugat : MUSWHIDA, SH
Terbanding/Tergugat : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam perkara inidiwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama HakimTorong, SH, Prista Tarigan, SH, Rediyanto Sitepu, SH,Kalpin Sitepu, SH dan Pengadilan Ginting, SH Advokatdan konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hakim Torong& Rekan berkedudukan di Torong Center Komplekpertokoan Pulo Mas Blok IX No. 13 Jalan PerintisKemerdekaan Jakarta Timur berdasarkan surat kuasakhusus tanggal : 26 Mei 2014, selanjutnya disebutPEMBANDING semula PENGGUGAT ;LAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU

) Pusat , berkedudukan diJalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dalam hal inidiwakili oleh Husni Kamil Manik , Ketua komisi PemilihanUmum pada kantor KPU RI DI Jalan Imam Bonjol No. 29Jakarta Pusat dan memberikan kuasa kepada IdaBudhiati, SH,MH dkk Pegawai komisi Pemilihan Umumberalamat di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol No. 29Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01Juli 2014, selanjutnya disebut TERBANDING semulaTERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara

ADE IRMA PULUNGAN : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG SIDIMPUAN

Bahwa untuk dua kecamatan yaitu kecamatanPadangsimpuan Tenggara dan Padangsidimpuan Batunaduapihak PPS dan /atau PPK tidak bersedia menerima berkas akibatbelum adanya petunjuk dari KPU Kota Padangsidimpuan yangmana pada Saat itu telah terjadi pembakaran di kantor KPU kotaPadangsidimpuan.

yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yangdiatur dalam peraturan perundangundangan ( Peraturan KPU No13 Tahun 2010 ), hal ini antara lain disebabkan diduga akibattidak dilaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan calonperseorangan ( oleh PPS ), selanjutnya PPS diduga melakukanrekapitulasi data dari daftar dukungan ( Model B1KWK KPU )dengan tidak taat azas penyelenggara pemilu.

Foto copy Berita Acara Veifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap JumlahDukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh KPU KotaPadangsidimpuan, tanggal 01 Juli 2012, atas namaBakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH danBakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST.(Model BA.2KWK.KPU Perseorangan) ( Bukti T 10 ) ;11.

Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kota Padangsidimpuan Nomor : 629/BA/VIII/ 2012,Tanggal 04 Agustus 2012. perihal Penetapan PasanganCalon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah KotaPadangsidimpuan dalam Pemilihan Umum KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012. ( Bukti T18 ) ; 19.

Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaPadangsidimpuan Nomor : 20/Kpts/KPUKota/002.434920/2012,Tentang Penetapan Nomor Urut PasanganCalon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam PemilihanUmum Walikota dan Wakil Walikota PadangsidimpuanTahun 2012, tanggal 06 Agustus 2012. ( Bukti T 19) ;20.

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018;4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Penggugat NICHODEMUS RONSUMBRE dan Ir.

NICHODEMUS RONSUBRE;MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR;

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kotasebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPUKabupaten/kota".2.

Bahwa sebagaimana ketentuan Perma Nomor 11 Tahun 2016:Pasal 1 Poin 9 Perma Nomor 11 Tahun 2016"Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota danCalon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPUProvinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasanganCalon

Menimbang bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappangmelakukan verifikasi penelitian persyaratan administrasi terhadapkelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan danPersyaratan Calon.f.

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Atau Walikota dan Atau WakilWalikota (selanjutnya PKPU 3 Tahun 2017).Pasal 54 PKPU Nomor 3 Tahun 2017:KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikanhasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada BakalPasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalamrapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (

Prosedur itulah yangtidak dilakukan oleh KPU sejak pendaftaran, perbaikan sampaipenetapan sehingga Penetapan Keputusan KPU Nomor: 08/PL.03.3Kpt/7314/KPUKab/Il/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tidak sah..

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI tersebut;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI vs. TITUS MOTE, SE, DK

PUTUSANNomor 58 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, tempatkedudukan di Jalan Madi, Kampung IpakiyeEnarotali, Distrik PaniaiTimur, Kabupaten Paniai, diwakili oleh Zeth Yeimo, SH., selaku Ketua,tempat tinggal di Enarotali Kabupaten Paniai, dalam hal ini memberikuasa kepada: Aris Bongga Salu, SH. dan Herman Bongga Salu

Dan Para Penggugat dan sampai sekarang ini ParaPenggugat tidak mengetahui alasan apa sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat;Bahwa kemudian Para Penggugat mendatangani para PPD dan menanyakan mengapasampai Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU KabupatenPaniai (Tergugat) dan kemudian dijelaskan oleh PPDPPD bahwa Tergugatlah yangmerubah hasil verifikasi yang telah ditetapkan oleh PPDPPD tanpa melibatkan PPDPPD;Bahwa ternyata Tergugat telah membuka amplop yang masih tertutup sebelum

Hal ini akan Para Penggugatbuktikan dalam persidangan;Bahwa tanpa dihadiri oleh PPD 10 Distrik, Tergugat telah membuat rekapitulasiperolehan dukungan 1 (satu) hari sebelum rapat pleno terbuka penghitungandukungan suara dilakukan;Bahwa berdasarkan Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Paniai periode 20122017 yangdikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 17 Februari 2012 yang ditandatangani olehKetua KPU Kabupaten Paniai untuk Para Penggugat

Dimana Tergugat secara sepihak telah bertindakmenyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang tidak memenuhi syarat untukditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai;Bahwa telah terlihat nyata bahwa kerjakerja Tergugat penuh rekayasa dan tidakmempertimbangkan asasasas keadilan, kepatuhan, kecermatan dan kejujuran, atasdikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012.Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik

20131010dukungan yang diajukan pada tahap pendaftaran adalah sebanyak 10.478 orang,setelah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi pada tingkat PPD dan PPS di 10distrik, maka hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan tersebutdituangkan pada Berita Acara Nomor BA.42/KPUPAN/ III/2012, tanggal 10Maret 2012, Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Ulangterhadap jumlah dukungan bakalcalon pasangan perseorangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI

Kabupaten Deiyai, dalamPerkara ini memberikan Kuasa kepada YOHANIS GERSON BONAY,S.H, ARIS BONGGA SALU, S.H, HERMAN BONGGA SALU, S.H,masingmasing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat padaKantor Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum ARISBONGGA SALU, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Batu Karang No.67 Polimak II Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 42/SK/AVKABS/XI/2010 tanggal 02 November 2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ;melawan:1 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU

Politik dan nama nama dari anggotaDPRD Kabupaten Deiyai terpilih dari setiap Partai Politik ;5 Bahwa kebijakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai / Tergugat I,untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai terpilih Tahun 2009 2014dalam bentuk rekapitulasi suara pemilihan umum yang didasarkan pada hasilpemilihan calon DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009, namun tidak didasarkansesuai dengan fakta hasil perhitungan suara pemilihan calon anggota DPRDKabupaten Paniai Tahun 2009 dan atas kebijakan KPU

Kabupaten Paniai tersebutbertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan ;6 Bahwa berdasarkan hasil rincian perolehan suara partai politik dan calon anggotaDPRD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Paniai (Kabupaten Induk) padapemilihan umum calon DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009, Partai GerakanIndonesia Raya telah mendapat suara terbanyak pada pemilihan umum calonanggota DPRD Kabupaten Deiyai yaitu 4.705 (empat ribu tujuh ratus lima) suarasah, berdasarkan pembagian kursi di DPRD Kabupaten Deiyai

Persatuan Daerah,yang sudah diresmikan keanggotaannya oleh Tergugat II melalui Surat KeputusanGubernur, sudah jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuanperundangundangan dan merugikan kepentingan politik Penggugat yangseharusnya ditetapkan dan diajukan oleh Tergugat I melalui Bupati Deiyai kepadaTergugat II untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD KabupatenDeiyai terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya;Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 026/KPU

DKK VS KPU KABUPATEN BANYUASIN; YAN ANTON FERDIAN, SH

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANYUASIN, yangberkedudukan di Jl. Thalib Wali No. 01 PangkalanBalai Kecamatan Banyuasin III, KabupatenBanyuasin Sumatera Selatan;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. H. SUHARYONO, SH.,M.H;2. SUGIARTO, SH;Masingmasing kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat/Pengacara dan Advokat padaKantor ...Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES,alamat Jl.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS

Haltersebut justru melanggar pemaknaan Pasal 1 angka 2 Peraturan KPUNomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf byang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 7Tahun 2013, Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013, perihal TemuanHasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Bakal Calon dan SyaratBakal Calon Anggota DPRD pada Nomor 15:Berdasarkan ketentuan Pasal angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yang

merujukpada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013,Halaman 5 dari 19 halaman.

Memerintahkan kepada Tergugat KPU Kabupaten Maros, untuk memperbaikiKeputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor 48/Kpts/KPUKab.025433319/VIII/2013, terkait Penetapan DCT Anggota DPRD KabupatenMaros dan memasukkan kembali Penggugat atas nama H. A.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon AnggotaDPR, DPD.DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret daridaftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentangpenetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud Pasal 65 dan 75;Pertimbangan Judex Facti tersebut, sesungguhnya telah mempertegas/memperjelas, mengakui bahwa masukan dan tanggapan masyarakat hanya dapatdilanjutkan apabila ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen ataupenggunaan dokumen palsu dalam

persyaratan administrasi bakal calon Legislatifsebagaimana disebutkan dalam Pasal 65, sebagai berikut:Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yangmenyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaandokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibacakan setelah KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menetapkan calon tetap AnggotaDPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, putusan tersebut tidakmempengaruhi daftar calon tetap;7 Bahwa masukan dan tanggapan

AGUSTIANTO
MELAWAN
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kab. Kediri Cq

Manggala DusunKedusari, Rt.001,Rw.001, Desa Donganti, KecamatanPlosoklaten, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebutSebagai 00... 6. cee eee eee cette PENGGUGAT ;Melawan :: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kab. Kediri Cq Ketua Komisi PemilihanUmum (KPU) Propinsi Jawa Timur Cq.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia alamat : JalanPamenang No. 39 Katang, Kec.Gampengrejo,Kab.Kediri, JawaTimur , selanjutnya disebut ,SEDAG4l scaacissawawciasa as scemommmamcss LERGOUGAT 3 Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam RegisterNomor 123 /Pdt.G/2015/PN.Gpr. tertanggal 23 Desember 2015 ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, Tanggal 13 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, Tanggal 13 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ; 4. Memerintahkan Tergugat untuk segera melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat dalam proses Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ; 5.

PEDIS ENUMBI; WEINUS KOGOYA;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PUNCAK JAYA

Soereoso No. 41, Menteng, Jakarta, BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT ;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PUNCAK JAYA,Tempat Kedudukan di Jalan Drs. Philipus AndreasCoem, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya ;Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPRDalam hal ini memberikan Kuasa kepada ThomasUlukyanan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamatdi Jalan Jend.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 34/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/ VII/2014 Tanggal 4 Juli 2014 yang intinya menyatakan Adolina Sendol, S.Pd. sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Politik Nasional Demokrat Daerah pemilihan 3 (tiga), Nomor urut 1.; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 34/ Kpts/KPU-Bartim-020.435900/VII/2014 Tanggal 4 Juli 2014 yang intinya menyatakan Adolina Sendol, S.Pd. sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Politik Nasional Demokrat Daerah pemilihan 3 (tiga), Nomor urut 1.; 4.

Melawan- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR

Peraturan KPUNomor : 29 Tahun 2013 Pasal 50 ayat (1) huruf c dan ayat (2), yangbersangkutan akan dilakukan penggantian calon terpilih; 2) Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor : 29 Tahun 2013 Pasal 56, KPUKabupaten Barito timur menetapkan calon pengganti dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur;3) Sesuai Peraturan KPU Nomor : 8 Tahun 2013 Pasal 56 ayat (6a), dalamhal Calon Terpilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantiancalon

Oleh karena itu maka bukan menjadi KewenanganAbsolute Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP) dan bukan juga menjadi Kewenangan MahkamahKonstitusi (MK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU (DKPP) Nomor : 1 Tahun 2013;Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2012Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara PEMILU, Pasal 1ayat (2) huruf b menegaskan: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Pasal 268 ayat (2) yang berbunyi:Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara; a.

KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD,DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetapHal. 42 dari 58 hal.

Kota atau Partai Politik CalonPeserta Pemilu dengan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Yulius Mambay, SE, dk. vs Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura.

., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum PIETERELL,S.H. dan REKAN, beralamat di Jalan Sosial No. 31 A Padang Bulan,Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal05 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semulaPARA PENGGUGAT ;lawanKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA JAYAPURA, beralamat di Jalan Kelapa Dua~~~ Pengadilan Tinggi tersebut ;~

RINI SUSANTI, S.Sos MelawanKPU KAbupaten Bengkulu Selatan

.; YULIUS BOBIVS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN DEIYAI

Bahwa dalam Posita poin 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut:bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan KPU No. 08Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati yang Dinyatakan Lulus dan tidak Lulus taggal 03November 2011 adalah sah karena Tergugat telah melaksanakansemua tahapan sesuai dengan peraturan KPU No. 13 tahun 2010Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ternyata Para Penggugathanya memperoleh dukungan sebanyak

BuktiP2 o Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan CalonPeseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten12 Deiyai 20112016 ke KPU Kabupaten Deiyai. (Fotocopy sesuaidengan asli) ; . BuktiP3 onnennnn Laporan dan Tanda Terima Nomor 1681 Tanggal 21September 2011 kepada KPU Provinsi Papua. (Fotocopy sesuaidengan aslinya) ; .

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotamenetapkan namanama pasangan calon yang memenuhi syaratsebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah palingHal. 21 dari 29 Hal.

tersebut diatas tidak ditemukan satupun bukti mengenai verifikasi danrekapitulasi yang dilakukan oleh PPK, selain itu Majelis Hakim juga tidak24menemukan bukti berupa Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasioleh PPK yang menurut ketentuan Pasal 32 Ayat 9 Peraturan KPU Nomor13 Tahun 2010 disampaikan kepada Pasangan Calon in casu ParaPenggugat dan KPU Kabupaten in casu Tergugat ;Menimbang, bahwa setelah PPS melakukan verifikasi administrasidan verifikasi faktual dilanjutkan dengan PPK melakukan

verifikasi danrekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Tergugatdiwajibkan untuk melakukan verifikasi jumlah dukungan bakal pasangancalon dan hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara sebagimanadimaksud Pasal 33 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yangmana Berita Acara tersebut disampaikan pula kepada Pasangan Calonin casu Para Penggugat ; SSRs eMERs Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Rekapitulasi VerifikasiFaktual oleh PPD dan KPU Kab.