Terdakwa.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UndangundangNo.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakanPerkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalamKitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturutturut secara sah, tetapi tidak hadir di sidangtanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputustanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa dengan mendasari

Surat Nomor : B/71/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.yang menyatakan bahwa Terdakwa Agus Nurcahyo , KoptuNRP 31000545460879,Tayanrat Ramil O09 Gundhi Kodim0717/PWD Korem 073 /MKT yang sampai saat ini belumdiketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yangbersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 02 Mei2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksadan diputus tanpa hadirnya Terdakwa

perbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam : Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secarasah dalam perkara ini atas nama Serda Supriyanto (Saksi1),Pelda Sutikno (Saksi2) dan Serka Puryaji (Saksi3) telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari

bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan PengadilanAgama Pandeglang tanggal 10 September 2015 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23September 2015;Membaca memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 25September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglangpada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya keberatanatas pertimbangan yang mendasari

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula denganketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodatasuami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan padawilayah yang bersangkutan Pengadilan Agama secara absolute mempunyaikewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingansepihak, maka perkara ini termasuk perkara voluntair ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut di atassudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalamPasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KH).10. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum11.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan ceraiPenggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraTergugat, R**** Bin S*** terhadap Penggugat, S*.

Lalawi Nrp.11980041680375 menyatakan : bahwa Terdakwa Prada Charles Rumakiek Nrop.31140387420593 tidak ada di Satuan karena Desersi.Bahwa berdasarkan jawaban dari danyon 752/Praja Yudha tersebut di atas berartiTerdakwa belum bisa dihadapkan di persidangan.Bahwa demi penyelesaian perkara Terdakwa, Majelis akan menetapkan perkaraTerdakwa, dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa telah diketemukan makaperkaranya dapat dibuka kembali.Bahwa mendasari Putusan kasasi Nomor : 121K/KR/1980 tanggal 23 Desember

;Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor029/Pdt.G/2016/PTA.Pbr tanggal 17 Mei 2016 tidaklah salah atau tidak kelirudalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telahtepat dan benar, karena dalam suatu gugatan harus ada penjelasan dalamposita hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat sebagai Penggugatdengan Tergugat, dan dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak adapenjelasan tersebut dalam positanya, oleh karenanya putusan A Quo haruslahHal. 2 dari

00245/2020 atas nama Terlawan II;

Bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk berpoligamiadalah Pemohon dengan penuh keyakinan akan menjalankanSunnah Rasullulah SAW. Selain itu juga Pr. CLN ISTERIPutusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 2 of 33KEDUA yang hendak Pemohon jadikan isteri kedua adalahseorang Mualaf. Pemohon mempunyai niat yang muliamembina serta menjadi seorang imam bagi Pr. CLN ISTERIKEDUA. Hingganya dikemudian hari Pr. CLN ISTERI KEDUAakan menjadi seorang muslimah yang sejati;7.

kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteriisterinya,kemampuan Pemohon secara financial, dan keadaan sertahubungan Pemohon dengan calon isteri kedua apakah terdapathalangan untuk menikah atau tidak, untuk itu pengakuan Termohonterhadap semua dalildalil permohonan Pemohon dinilai oleh MajelisHakim sebagai bukti permulaan dan kepada Pemohon tetapdibebani pembuktian;Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohonuntuk berpoligami, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaianpada alasanalasan yang mendasari

yang mendasarikeinginan untuk berpoligami dan kedua, adanya syaratsyarat yangharus dimiliki dalam hal seorang lakilaki mau melakukan poligami;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telahterbukti di persidangan jika dihubungkan dengan dua ketentuantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syaratsyaratsebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilaioleh Majelis Hakim telah dipenuhi oleh Pemohon, sedangkan alasanyang mendasari

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan memutuskan sengketa a quo;Bahwa oleh karena sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yangtimbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang diterangkan di atas, maka tindakan Majelis HakimJudex Facti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalamperkara a quo yang mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

Putusan Nomor 297 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari penerbitan kedua sertipikat hakmilik a quo saat ini sedang bersengketa di Pengadilan NegriBangkinang adalah pertimbangan hukum yang keliru dan telahmengaburkan faktafakta yang sebelumnya telah disampaikan dalampersidangan di mana berdasarkan Pasal 100 jo Pasal 107

wajib dilakukan oleh Majelis Hakim selama buktibukti tertulis,keterangan saksisaksi dalam persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim untuk memutus sengketa a quo;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dalam perkara a quo yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakan:diperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;a Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 VbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Penggugat dalam gugatannya pada positaatau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum( rechtgtond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanPenggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syaratformil. Karena saya selaku pihak bank telah melakukan akadperjanjian yang sebagaimana mestinya Penggugat telah kami anggapmengerti dan paham atas konsekuensikonsekuensi yang ada ; 2.

Dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelassehingga Obscuur Libel, Penggugat dalam posita gugatannya tidakmenjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil ;Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat ; Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang mengadili perkara ini ; WNMenimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang terdiri dari 3 (tiga) angkatersebut, pada eksepsi angka 3 menyangkut tentang eksepsi kewenanganmengadili

persidangan ini karena kasuspemukulan; Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Febrianus Bau yangmerupakan calon suami saksiterhadap saksi ; Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitarpukul 11.00 wita bertempat di kebun dan juga didalam rumah Maria Kolodi Dusun Motamauk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, KabupatenBelu ; Bahwa antara korban dan terdakwa telah hidup bersama selama 5 tahunakan tetapi belum menikah secara resmi baik gereja maupun Negara ; Bahwa masalah yang mendasari

keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;hal10 dari 18 hal, Putusan No.162/Pid.B/2016/PN.ATBBahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitarpukul 11.00 wita bertempat di kebun dan juga didalam rumah Maria Kolodi Dusun Motamauk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, KabupatenBelu ;Bahwa antara korban dan terdakwa telah hidup bersama selama 5 tahunakan tetapi belum menikah secara resmi baik gereja maupun Negara ;Bahwa masalah yang mendasari

perselisihan dan pertengkaran tersebutantara Penggugat dan Tergugat semula pisah ranjang sejak tahun2012, kemudian berlanjut dengan pisah rumah sejak Januari 2014sampai dengan sekarang;e bahwa, oleh karena sering bertengkar dengan Tergugat, makaPenggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggalbersama orang tuanya;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

tangga,diperlukan sikap saling percaya, saling memahami, saling pengertian, saling cinta,saling kasin sayang, saling melindungi dan saling menjaga kehormatan masingmasing, yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tdak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudah hambar dan tidakmanfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

diberitanda bukti T1.1,T2.1,T3.1 sampai dengan T1.13,T2.13,1T3.13.dan telahpula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Markus Lenggu dan AbnerRelly Daik;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkantentang pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang syarat formil gugatan baikdari subyek, obyek dan dasar hukum gugatan Penggugat (Rechts Grond) sertaHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Soeperistiwa atau fakta yang mendasari

gugatan (fetelijke grond) gugatanPenggugattersebut;Menimbang, bahwa hak Hakim secara Ex Officio adalah hak yangmelekat pada Hakim yang penerapannya dilakukan karena Jabatan sematamata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa walaupun tidak ada eksepsi, maka Majelis Hakim secaraEx Officio akan mempertimbangkan apakah dasar hukum gugatan Penggugat(Rechts Grond) serta peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan (fetelijkegrond

palinglama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatanpembatalan didaftarkan.(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) harisetelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari ataspersetujuan Ketua Mahkamah Agung.(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari

2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) harisetelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) harisetelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari

sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah perjudian ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan BAP; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waluyo pada hari Senintanggal 19 November 2012 di rumah terdakwa Dusun Banjarwaru DesaBanjarparakan Rawalo sekitar jam 20.30 wib ; Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jam 17.00kalau di daerah Banjarwaru setiap hari ada judi togel ; bahwa mendasari

yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah perjudian ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan BAP; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waluyo pada hari Senintanggal 19 November 2012 di rumah terdakwa Dusun Banjarwaru DesaBanjarparakan Rawalo sekitar jam 20.30 wib ; Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jam 17.00kalau di daerah Banjarwaru setiap hari ada judi togel ;Bahwa mendasari

Bahwa yang mendasari diajukannya permohonan perubahan/penetapan status rumah negara yang dihuni oleh Penggugat maupunPenghuni rumah negara lainnya dari rumah negara golongan Ilmenjadi golongan III dengan harapan agar rumah negara yang dihuniPenggugat atau Para penghuni lainnya sebagimana yang dimaksuddalam angka 5 di atas dapat dimiliki olen Penggugat dan ParaPengguni lainnya dengan cara sewa beli, karena ketentuan yangterdapat pada pasal 2 surat keputusan Menteri Keuangan tersebut,memungkinkan tersebut

S405/WBC.09/2014 Tergugat hanyamemberi gambaran status hukum rumah negara, pengelolaanrumah negara oleh Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY danlainlain yang dihuni Penggugat tidak mendasari padakepastian hukum seperti yang termuat dalam Pasal 11, Pasal12 ayat (1,2,2a) PP no 40 tahun 1994 sebagaimana diubahdalam PP No. 31 tahun 2005.

Lekok Kabupaten Pasuruan pada tanggal 20Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0289/92/V/2016 tanggal 20 Mei2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi

No. 1571/Pdt.G/2016/PA.Pas.sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

dan memberhentikan Dukuh sebagimanatelah diatur dalam Pasal 35 tentang Lurah Desa mempunyaikewenangan untuk memberhentikan Dukuh berdasarkanpersyaratan tertentu;Bahwa tidak benar Penggugat selaku Dukuh telah menjalankantugas dan kewajiban dalam urusan pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan dengan baik, sebagai unsur pembantuKepala Desa di wilayah Pedukuhan Jangkang, DesaWidodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, yangterjadi justru Penggugat selaku Dukuh tidak mengindahkanataupun mendasari

disampaikan secara tertulisoleh Tergugat (Kepala Desa) kepada Penggugat (Dukuh),bahkan dengan sudah dikeluarkannya Surat Keputusan dariKepala Desa Widodomartani tentang pemberhentian tetapPenggugat selaku Dukuh, pada kenyataannya tanah sawahplungguh Dukuh tersebut masih dikuasai, dikelola dandimanfaatkan oleh Penggugat sampai sekarang, bahkan dalamfakta dilapangan Penggugat menyewakan sebagian dari tanahplungguh Dukuh dari bulan Maret 2007 sampai dengan April2010 ;Bahwa Tergugat dalam keputusannya sudah mendasari

Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor : 5 Tahuni986 jo.Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dikarenakan apa yangmenjadi keputusan Tergugat selaku Kepala Desa12.Widodomartani sudah melalui mekanisme dan mendasarkan padaPeraturan Daerah Kabupaten Sleman serta keputusan bersamadari warga masyarakat di Dusun Jangkang, Widodomartani,Ngemplak, Sleman ;Bahwa tidak benar keputusan Tergugat selaku Kepala DesaWidodomartani tidak mendasari