Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — SUTARNO, S.H., M.M vs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DK
112 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 PK/TUN/2016
    Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara(Keputusan TUN) karena terdapat unsurunsur sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016Rapat Direksi tanggal 23 Nopember 2010 yang dihadiri Sdr.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/20169.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/20164.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016Halaman 79 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. PETUDUNGAN vs. HARIYADI dahulu BOK, SWIE MAY/BOK SUI MEI, DK
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 381 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 381 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/2015Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T1 berupa SuratPermohonan Hak Guna Bangunan dari drg. Lanne Tedjawinata atas namaPT.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/2015Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterai................. Rp. 6.000,00 Ttd/. Joko Agus Sugianto, S.H.2.RedakSi................ Rp. 5.000,003. Administrasi ............... Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H)Nip. 220000754.Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — HJ. MARIANA. DKK VS. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, DK
17 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 K/TUN/2011
    PUTUSANNo.50 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1.HJ. MARIANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlou Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan LintasTimur Simpang IV RT.14, RW.05, Kelurahan PangkalanKasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;. HJ.
    No.50 K/TUN/20112.
    No.50 K/TUN/2011nama Abdul Latif dengan Luas 4.500 M2, yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;b. Bahwa fakta sebenarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 KelurahanPangkalan Kasai, tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat UkurNomor : 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 tercatat atas nama AbdulLatif dengan Luas 4.500 M2.
    No.50 K/TUN/2011UndangUndang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundanganlainnya yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Hu.MARIANA, 2. HJ. MARDIANA, 3. RAMLI, S.Sen., 4.
    No.50 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2022
Tanggal 4 Agustus 2022 — WALIKOTA TANGERANG vs. YAYASAN AL MUHAJIRIN PONDOK BAHAR
63 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — PT. TAMAKO RAYA PERDANA vs. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2012 BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
45 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 98 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014b.3.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014Bahwa Penggugat telah menyampaikan Hasil Rapat Lapangan ke1 danRapat Lapangan ke2 yang belum mendapatkan keputusan formal, yaitusebagai berikut :e Outstanding Rapat Lapangan ke1 :> Permasalahan : Adanya perbedaan design yang mendasar dalamgambar lampiran Kontrak antara Gambar dengan Nama GambarDenah Lantai1 Zona B (No.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014CK/PGK/X1/2012 Tanggal 28 Desember 2012 (Vide Bukti P16) dan sanksikontrak berupa pencairan jaminan pelaksanaan sesuai dengan peraturanyang berlaku.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — BUPATI BUOL vs. PT TRANS SENTRA MULIA, DK
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 679 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 679 K/TUN/201520.21.22.c.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015A. Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat:B. Dalam Pokok Sengketa;1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL
74 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 K/TUN/2014
    Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Halaman 3 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/PejabatTUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yangdapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkanperaturan perundangundangan.
    Selanjutnya terbukti bahwa Penggugat, melaluikuasanya yang bernama Army Djatiprasetya, hadir memenuhiHalaman 7 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014undangan Tergugat pada tanggal 7 September 2011.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalNomor KEP 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentangPembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP 1152/Halaman 24 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKBPPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 ;4.
    Selanjutnya Lampiran angka 5 KEP183/PJ./2010 tersebutmenyatakan sebagai berikut:Halaman 32 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014 NO. WEWENANG DIREKTUR DASAR DILIMPAHKANURUT JENDERAL HUKUM KEPADA (1) (2) (3) (4) (5)1: ous Menerbitkan keputusan Pasal 16 Kepala Kantorpembetulan kesalahan tulis, UU No.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 49 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 C/PK/PJK/2008
Tanggal 2 Desember 2008 — PT. MINERAL EXPORTINDO, ; KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A BALIKPAPAN,
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/TUN/2015
Tanggal 3 Maret 2016 — PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, DK vs. PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO
266 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 162 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20158.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/201515. GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.;16. MUHAMMAD DZUL IKRAM, S.H.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20157.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015D.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 K/TUN/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — SOPIAN SORI NASUTION VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, DKK
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 220 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 220 K/TUN/2013.IKeduanya memilih domisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten LabuhanBatu, beralamat di jalan Pramuka No. 3 Rantauprapat, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 570.1/26/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 ;1.
    Putusan Nomor 220 K/TUN/2013.1.a.
    Putusan Nomor 220 K/TUN/2013.12kepada 1. Piyan Nasution, 2. Ahli WarisAlm.H.Syahrudi Adam Nasution, 3. Hj.MahyuniNasution, 4. Para Ahli Waris Almarhum Hj.LatifahNasution, 5. Para Ahli Waris Almarhum DomrotulAlaiyah, 6.
    Putusan Nomor 220 K/TUN/2013.22karena di dengar dari pegawai Bank Danamon kota Pinangmaka untuk kepastiannya mereka mendatangi kantor BPNLabuhan Batu berhubung Kepala Badan Pertanahan KabupatenLabuhan Batu tidak ada.
    Putusan Nomor 220 K/TUN/2013.24Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.24
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — A.RAHIM MUHAMMAD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 318 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 318 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:A.RAHIM MUHAMMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rt.10.Rw.03 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi NusaTenggara Barat, pekerjaan Petani, dalam hal ini memberi kuasa kepada: IndiSuryadi,SH. dan Yan Magandar Putra,SH., Advokat, KewarganegaraanIndonesia, beralamat di Jalan Jenderal
    atas namaGufran Amajid, terletak di Dusun Kalaki Nae, Desa Panda, Kecamatan Pali Belo,Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;Alasanalasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Gufran A.Majid selakuTergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat II padaHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI tertanggal 21 Januari 2013 sehubungan
    Saleh berdasarkan tanah adat dan kemudian pada Tahun2011 di kuasai oleh Gufran Amajid berdasarkan warisan yang menyebutkanbatasbatasnya sebagai berikut:Utara : Jalan Raya;Selatan : Abdurahim;Barat : Yasin;Timur : Abdurahim;b Surat pernyataan pembagian warisan tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkanbatasbatanya sebagai berikut:Utara : Jalan Raya;Selatan : Abdurahim;Barat : Yasin;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Timur : Abdurahim;7 Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2013 baru diketahui secara
    Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 199 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 107 yang menjelaskan : Cacathukum administrasi sebagaimana di maksud Pasal 106 Ayat 1 adalah:a Kesalahan prosedural;b Kesalahan penerapan Peraturan perundangundangan;c Kesalahan subyek hak;d Kesalahan obyek hak;e Kesalahan perhitungan luas;f Terdapat tumpang tindih hak atas tanah:e Data yuridis atau data fisik benar atau;Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN
    ,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Anggota Majelis:Ttd/H. Yulius, SH.MH..,Ttd/Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................08. Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Ketua Majelis,ttdDr.H.Imam Soebechi, SH.MH..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK VS PT SEBUKU INTI PLANTATION
94 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 527 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Ill.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014E.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014Tahun 1999 tentang Kehutanan (dhi.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/201434.35.5. Ada/atau tidak adanya KHDTKc.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU vs. FERI FERDIAN, SE
72 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 368 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 368 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Eka Mediely, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada:1. Toni Ariadi Effendi, SH.,S.IK.,MH.,MM, Jabatan/Kesatuan KABIDKUMPOLDA RIAU;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, Dk
61 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 120 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 120 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIKINDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kol. (Purn) DR(Hc) H.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/20156 Bahwa sejarah awal tanah Penggugat adalah berdasarkan Surat KeputusanBupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang Nomor 2/02/PLP/VIII52/74 tanggal 14 September 1974, sebagai lampiran SK GubernurJawa Barat mengenai Penjelasan Tanah, maka perincian bahagian tanahnyaadalah sebagai berikut: Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atasnama Sdr.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/20151959/1974, telah dilanggar oleh Tergugat pada saat kegiatan pendaftaran tanahHGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari tanggal 9 Pebruari1998, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti riwayatkepemilikan tanah Penggugat pada saat kegiatan pengukuran dan pemetaantanah, dalam rangka proses peralihan hak dari HGU PT. Tanjung KrisikMakmur kepada HGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/2015tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga menyatakan bahwa pengajuangugatan oleh Penggugat/Terbanding telah lewat waktu.Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dengan ini menolak dengan tegas dalilpertimbangan hukum Judex Facti putusan a quo yang berpendapat: bahwa sejakinformasi bukti T4 tersebut diterima Penggugat/Terbanding pada tahun 2010,sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertipikat yangmenjadi objek gugatan.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/2015ASHADI, SH.NIP.: 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS) vs. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 620 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 620 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS), diwakili olehASMURAN ABDUL, selaku' Persero Pengurus dalamjabatannya selaku Direktur CV.
    Putusan Nomor 620 K/TUN/2015Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/002/IUPEr/MBPBAT/I/2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana.540/IUPEr/DPEIV/VI/2009 objek sengketa yang telah diterbitkan olehTergugat kepada CV.
    Putusan Nomor 620 K/TUN/20154.54.6474.8ditujukan kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara Perihal: Pengumumansetempat untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan UmumBahan Galian Batu) Bara atas nama CV.
    Putusan Nomor 620 K/TUN/2015Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUPEr/DPEIV/V1/2009;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Tergugat:A.
    Putusan Nomor 620 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-09-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2014
Tanggal 11 September 2014 — IRAJENG DG. MALEBBI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO, DK
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 331 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 331 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1. IRAJENG DG. MALEBBI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi (Samping Depot GasPertamina), Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;2. USMAN JUFRI DG.
    HUSAIN SAHAKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS,bertempat tinggal di Jalan Kapasa Raya No.25 B, RT/RW.001/005, KelurahanHalaman dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam halini memberikan kuasa kepada :1 JAMALUDDIN DJAFAR, S.H.,;2 AGUS MELAS, S.H.,M.H.
    Hibah yang dilakukan dari HalipaHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014ke Husain Sahaka tersebut tertuang dalam Akta Hibah tertanggal 9 April1979 Nomor: 45/PPAT/1979 yang dibuat oleh Haji Muhammad DyunaidCamat Walenrang Kabupaten Luwu saat itu ;12 Bahwa atas dasar Akta Hibah itulah Husain Sahaka lalu mengajukanPermohonan Penerbitan Sertifikat pada Tergugat sebagaimana tertuangkemudian dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Mancani Tahun 1987seluas 11, 511 m?
    Ini adalah salah satu kesalahan dan kekeliruan fatal yang dilajukan oleh kedua HakimJudex Facti dalam perkara ini karena tekah mengambil kesimpulan hukum berdasarkanHalaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014asumsi belaka dan bukan atas dasar fakta hukum yang dilandasi dengan alat bukti yang sahmenurut hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini.
    Tata Usaha Negara,Jumlah ... oc e Rp500.000,00ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 —
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 214 K/TUN/2010
    No. 214 K/TUN/2010Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. PL. Tobing,SH., MH., 2. Hana Firtiana, SH., MH., 3. Dadang Azis,SH., 4.
    No. 214 K/TUN/2010Putusan No. 309/1975/G.PN. Jakarta BaratSelatan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) Alm.
    No. 214 K/TUN/2010833 M?
    No. 214 K/TUN/20108.
    No. 214 K/TUN/2010Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 214 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 K/TUN/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — BUPATI KAMPAR VS H.MUDAHAR DT.GODANG, DKK
805 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 07 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar KM. 07 KomplekKantor Bupati (STA.07+800) Bangkinang, dalam hal ini memberi kuasakepada:1.Ahmad Syukri.,SH.Plh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2015
Tanggal 13 September 2015 — NURYANI YUSUP VS YUSRIL ZUBIR, DK
49 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02993 surat ukurNomor 72/2000 Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas9.572 m?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Siapa yang paling berhak atas tanah sertifikat hak masih objek sengketatersebut yang harus diselesaikan dulu di Peradilan Umum, sehinggaPTUN belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimanahal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 yang menyatakan bahwameskipun sengketa itu terjadi akibat adanya SK pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atastanah, maka gugatan atas
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015dikabulkan sehingga Para Termohon Kasasi tidak dapat memprosesbalik nama atas objek tanah tersebut;5.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2009
Tanggal 28 September 2009 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG.PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG, ; GUBERNUR MALUKU UTARA,
135 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2009
    No. 90 PK/TUN/2009.di O.C.
    No. 90 PK/TUN/2009.Karena berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.
    No. 90 PK/TUN/2009.Mineral, PT. Halmahera Sukses Mineral dan PT.
    No. 90 PK/TUN/2009.1603.
    No. 90 PK/TUN/2009.