Ditemukan 7005 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-10-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG INDONESIA
2317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP08959/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Mei 2015 Nomor 00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08959/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak BenarPajak Pertambahan WNilai Masa Pajak Mei 2015 Nomor00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Mei 2015 Nomor00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2015,menjadi sebagai berikut: Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: nihil Jumlah yang masih harus dibayar: nihilMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 12 Juli 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.
Register : 11-11-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PA KOTABARU Nomor 057/Pdt.P/2013/PA.Ktb
Tanggal 18 Nopember 2013 — Pemohon
123
  • 057/Pdt.P/2013/PA.Ktb
    PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2013/PA.KtbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :P, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumahtangga, alamat Kabupaten Kotabaru;Selanjutnya disebut sebagai ;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan
    Pemohon, kedua calon mempelai dan saksisaksidalam persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa dengan surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2013yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam registerNomor 057/Pdt.P/2013/PA.Ktb tanggal 11 Nopember 2013 mengajukan halhal sebagaiberikut:1.
    No. 057 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : XXXXXXXX tanggal09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dantelah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4; 5.
    No. 057 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.2.
    No. 057 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.
Register : 29-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PA MAGETAN Nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Mgt
Tanggal 19 Juni 2017 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
121
  • Putusan No. 057 1/Pdt.G/2017/PA.Mgtajaran Syariat Islam, telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama XXXX(3 tahun ) sekarang ikut dengan Penggugat ;a.
    Putusan No. 057 1/Pdt.G/2017/PA.MgtApabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, maka dalam peradilanyang baik mohon Putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuanHukum yang berlaku.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanoa alasan yang sah, meskipunmenurut relaas panggilan tanggal 06 Juni 2017 dan 14 Juni 2017 Tergugat telahdipanggil secara
    Putusan No. 057 1/Pdt.G/2017/PA.Mgtsidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknyaadalah sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat.Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal08 Maret 2013.Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat denganTergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat diDesa XXXX, selama kurang lebih 2 tahun.Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugatdan telah
    Putusan No. 057 1/Pdt.G/2017/PA.MgtBahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahuiPenggugat sering berselisin dan bertengkar dengan Tergugat.Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena ekonomikurang, Tergugat penghasilannya tidak menetap dan tidak bisa untuk mencukupikebutuhan rumah tangga seharihari ;.Bahwa Saksi melihat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,Penggugat dengan
    Putusan No. 057 1/Pdt.G/2017/PA.Mgtkepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXX, Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;5.
Register : 15-01-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — PT. SAI GARMENTS INDUSTRIES VS DIRJEN PAJAK;
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut36915/PP/M.XV99/2012, tanggal 27 Februari 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa kepada Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009, Nomor: 00136/107/09/057
    KUP menurut Rp 500.000,00TergugatDenda Pasal 14 (4) KUP menurutPenggugat Rp 0,00Koreksi Rp 794.943.496,00Denda Pasal 14 (4) KUP menurutTergugat Ro 794.943.496,00Jumlah PPh yang masih harusdibayar Rp 795.443.496,00Bahwa atas Surat Tagihan Pajak a quo, Penggugat mengajukan Surat Nomor002/SGVPJK/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Permohonan KeduaPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 Nomor:00136/107/09/057
    WPJ.07/2011 tanggal 10 Mei 2011 telah ditolaksehingga dengan surat Nomor: 020/SGVPJK/2011 tanggal 24 Juni 2011Penggugat mengajukan Gugatan;Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 020/SGI/PJK/2011 tanggal24 Juni 2011 pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Badan Peradilan Pajak atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor KEP111/WPJ.07/2011 Tanggal 10 Mei 2011 terhadap Surat Tagihan Pajak (STP)PPN Noinor: 00136/107/09/057
    2010 perihal: Tanggapan PHP; Nomor: 022/SGIVIV/2010 tanggal 29 April 2010 perihal: PermohonanPengurangan STP PPN; Nomor: 002/SGI/PJK//2011 tanggal: 19 Januari 2011 perihal: Permohonankedua Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Nomor00136/107/09/057/10 tanggal 23042010 Masa Pajak Maret 2009;Bahwa bilamana diperlukan dokumen dan persyaratan lain untuk mendukungGugatan ini akan segera Penggugat lengkapi dikemudian hari;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put36915/PP/M.XV99/2012, tanggal
    27 Februari 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1111/WPJ.07/2011 tanggal 10 Mei 2011tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang TidakBenar atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Maret 2009, Nomor: 00136/107/09/057/10 tanggal23 April 2010, atas nama: PT.
Register : 28-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
158
  • Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesai karena dicabut;

    2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

    PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2019/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Desember1936, agama Islam, pekerjaan tidak ada, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diKel. Klasabi Kec.
    Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesaikarena dicabut;2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp.171.000, (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kamiDra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M.dan Drs. H.
Putus : 04-05-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 K/Pdt.Sus-BPSK/2021
Tanggal 4 Mei 2021 — PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk, MICRO BUSINESS UNIT (MBU) KC KARAWANG VS HERI ROSWANDI
520244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020;Pemohon Kasasi:LawanHERI ROSWANDI, bertempat tinggal di Dusun Gempol GirangRT. 1 RW. 6, Desa Suka Makmur, Kecamatan TelukjambeTimur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telahmengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Nomor Arbitrase/057
    Menyatakan Putusan BPSK Karwang Nomor Arbitrase/057/BPSKKRW/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Arbitrase batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.
    Menolak gugatan Termohon dahulu Pemohon dalam perkara NomorPd/057/BPSK.KRW/X1/2020:Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapatlain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara a quo denganseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 1/Pdt.SusBPSK/2021/PN Kwg tanggal 17 Februari 2021 juncto Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/057/BPSKKRW/XI/2020 tanggal 30 November 2020;Untuk selanjutnya:Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu TermohonKeberatan/Pemohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi/dahulu PemohonKeberatan/Termohon untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 1/Pdt.SusBPSK/2021/PN Kwg tanggal 17 Februari 2021 juncto Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/057/BPSKKRW/XI/2020 tanggal 30 November 2020 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
8330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01377/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006156.99/2019
    /PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00600/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00600/207/16/057
    /18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Mei 2016 karena PermohonanWajib Pajak oleh Majelis
Register : 25-01-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PA PALOPO Nomor 057/ Pdt.G/ 2016/ PA. Plp
Tanggal 8 Maret 2016 —
105
  • 057/ Pdt.G/ 2016/ PA. Plp
    PUTUSANNomor 057/ Pdt.G/ 2016/ PA.
    Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksinya.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal25 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopopada tanggal 25 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 057/ Pdt.G/2016/ PA Plp., dengan mengemukakan dailildalil permohonan Pemohon yangpada pokoknya adalah sebagai berikut ;Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.057/Pdt.G/2016/PA. Plp..
    No.057/Pdt.G/2016/PA Plp.4.
    No.057/Pdt.G/2016/PA Plp.sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama itupula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulkian.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalahdalam perkara ini, maka majelis hakim terlebin dahulu mempertimbangkanrelas panggilan termohon Nomor : 057/ Pdt.G/ 2016/ PA.Plp., masingmasingbertanggal, 1 Feberuai 2016 dan tanggal 17 Feberuari 2016 yang dilaksanakanoleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan maksudketentuan pasal
    No.057/Pdt.G/2016/PA Plp.16
Register : 11-02-2013 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44863/PP/M.IV/15/2013
Tanggal 7 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10219
  • Putusan Put44863/PP/M.IV/15/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak PPh BadanTahun Pajak 2001Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20Terbanding
    November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakPemohon Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan Wajib PajakBanding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor:00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut Majelis
    tanggal 6 Februari 2013,dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor : 01/II/WP/BND/PPhO1/PT.TJ/2013 tanggal 6 Februari 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP2214/WPJ.07/2012tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057
    serta kesimpulanMajelis tersebut di atas; mengingatUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; IMemutuskanMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor:00110/206/01/057
Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/PDT.SUS/2010
SARMAN, DKK.; PT. IVO MAS TUNGGAL PERKEBUNAN
2525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 057 K/Pdt.Sus/20104 x (gaji pokok + uang catu beras) x masa kerja12kepada masingmasing Penggugat, dengan perincian :Penggugat (Sarman) =4 x (Rp.780.000, + Rp.60.000,) x 9 bulan = Rp. 2.520.000,12 Penggugat II (Sudio) =4 x (Rp.780.000, + Rp.60.000,) x 10 bulan = Rp.2.800.000,12 Penggugat Ill (Ny.
    No. 057 K/Pdt.Sus/20102.
    No. 057 K/Pdt.Sus/2010 Penggugat V (Sarifin) sebesar Rp.2.520.000, (dua juta lima ratus duapuluh ribu rupiah)Secara sekaligus dan seketika;4. Menghukum Tergugat untuk dikenakan uang paksa (dwangsoom) sebesarRp.100.000, (seratus ribu rupuah) untuk setiap hari kelalaian menjalankanputusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;5.
    No. 057 K/Pdt.Sus/2010MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima Pemohon Kasasi dari Para PemohonKasasi: SARMAN, SUDIO, NY. LANDEP, RAHMAN dan SARIFIN tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 oleh Prof. DR. Mieke Komar,SH.MCL.
    No. 057 K/Pdt.Sus/2010
Putus : 28-07-2006 — Upload : 07-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255K/PDT/2003
Tanggal 28 Juli 2006 — SUBEKTI ; SISWORO ; PRAMUNI ; INDRARSA PRASAJA ; HUDOYO ; KEPALA DESA KRANDEGAN ; WATINAH BINTI NGUDERI DALIMAN ; SUMASTA ; SUTIRAH ; SUTINAH ; SUHENAH ; SULASTRI ; SUNARNO
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • B.Surip(Hambali) ; Sebelah Selatan: tanah Sukarno (Bu Subasti), B.Subekti ; Sebelah Barat : tanah Gombol, Rochyat, Gandi ;Selanjutnya disbeut sebagai tanah sengketa, pada saat sekarang inidikuasai oleh Tergugat s/d VI, terutama dikuasai oleh Tergugat ;Bahwa para Tergugat s/d VI mendaku dan menguasai tanah sengketadengan alasan sebagai harta peninggalan orang tuanya yaitu alm.KartoSudjono Sumjar dan berdasarkan buku C Desa Krandegan No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar, persil No.77 kelas D.I, luas 057
    da, terletak di DesaKrandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, tanggal 27353 BKSdari No.83 (B.Dulkamid Kamsinah) ;Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Kepala Desa Krandegandan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Purworejo, apakah yang dimaksuddengan BKS dalam buku C Desa No.2 atas nama Karto Sudjono Sumjartersebut, dijawab : yang dimaksud BKS tersebut adalah buku salah masuk ;Dengan demikian tanah sengketa didalam buku C Desa No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar persil No.77 kelas D.I, luas 057
    atas nama B.Dulkamid Kamsinahdalam Buku C Desa No.83, dan sudah sepatutnya Kepala Desa Krandegandijadikan Tergugat VII dalam perkara ini ;Bahwa Kepala Desa Krandegan pernah akan mengembalikan status tanahsengketa dari atas nama Karto Sudjono Sumjar dikembalikan menjadi atasnama B.Dulkamid Kamsinah akan tetapi hanya seluas 057 da atau hanyaseluas + 40 ubin saja, Penggugat dan para Tergugat Turut Berkepentingantidak mau menerimanya karena yang sebenarnya yang didaku dan dikuasaioleh para Tergugat
    sebenarnya seluas 150 ubin milik B.Dulkamid Kamsinah;Didalam Buku C Desa seluas 057 da hanya sebagai alasan agar dengandasar Buku C Desa dapat menguasai seluas 150 ubin milik B.DulkamidKamsinah oleh alm.
    da ; Tanah seluas 057 da menurutmetric stelsel adalah identik dengan + 40,7 ubin ;Bahwa dengan demikian bilamana putusan tersebut dilaksanakan akanterdapat kericuhan : apakah tanah seluas 0.057 Ha (57 da) sebagaimanayang tercantum di dalam C No.83 atas nama B.Kamsinah Dulkamid atautanah seluas 150 ubin (0.210 Ha) yang harus dieksekusi;Hal. 14 dari 166 hal.
Register : 31-03-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Tanggal 30 Maret 2015 — Pembanding, Umur 49 tahun, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, Tempat Kediaman di Kabupaten Semarang, Termohon/Pembanding; MELAWAN Terbanding, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat kediaman di Kabupaten Semarang, Pemohon / Terbanding;
1913
  • No. 057/Pat.G/2015/PTA.Smg1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang PengadilanAgama Salatiga;3.
    No. 057/Pat.G/2015/PTA.SmgMembaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa pada hari Senintanggal 2 Pebruari 2015 Termohon, telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga tersebut, permohonanbanding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;Membaca Akta pencabutan permohonan Banding yang dibuat olehWakil Panitera Pengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa padahari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Termohon/Pembanding
    No. 057/Pat.G/2015/PTA.SmgMengingat, segala ketentuan perundangundangan dan peraturanperaturan yang bersangkutan;MENETAPKANMenyatakan, mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding untukmencabut permohonan banding.
    No. 057/Pat.G/2015/PTA.SmgPanitera Pengadilan Tinggi Agama Semarangbette TTD.H. TRI HARYONO, SHHal. 5 dari 5 hal Tap. No. 057/Pat.G/2015/PTA.Smg
Register : 06-05-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 24-12-2013
Putusan PA SEMARANG Nomor 571/Pdt.G/2013/PA.Smg
Tanggal 11 April 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
70
  • Bahwa pada tanggal 29 November 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Kutipan Akta NikahNomor : XXXX/01/XII/2010 tanggal 29 November 2010;Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No: 057 1/Pdt.G/2013/PA.SmgBahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga Di KotaSemarang. selama + 1,5 tahun terakhir bertempat tinggal di kota semarang. danbelum hidup rukun layaknya suami istri
    lebih pada bulan Oktober tahun 2012, yang akibatnya antaraPenggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak hubungan layaknyasuami isteri lagi hingga sekarang karena Penggugat terpaksa pergi meninggalkanTergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, penggugat sangat menderitalahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga Penggugattidak sanggup lagin untuk meneruskan rumah tangga bersama;Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No: 057
    Saksi saksi :Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No: 057 1/Pdt.G/2013/PA.Smg1.
    SAKSITI:Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya: Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena tetangga mereka ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2010 dantelah punya anak 1 orang; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorang tua Penggugat di Anjasmoro;Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No: 057 1/Pdt.G/2013/PA.Smg Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran karena Tergugat
    beragama Islam maka merupakan kewenangan absolutPengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugatsecara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugattidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagaiwakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidakternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurutHalaman 5 dari 11 halaman Penetapan No: 057
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1276 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CARGILL INDONESIA;
18257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010 serta seluruh surat taginan pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP01325/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan
    Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010; dan3.
    mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117685.15/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017tanggal 1 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak2010 Nomor 00001/306/10/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010Nomor 00001/306/10/057/16 Tanggal 11 Mei 2016, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: WismaHalaman 3 dari 7 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00001/306/10/057/16 tanggal 11 Mei 2016, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: Wisma BNI 46Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.
Register : 21-02-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 08-05-2012
Putusan PA KOTABARU Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Tanggal 23 April 2012 — Penggugat vs Tergugat
127
  • 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb
    No. 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb.PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2012/PA.KtbBISMILLLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:P, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;LAWANTumur 50 tahun
    , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Lepas,tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 Februari2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalamRegister Nomor: 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 21 Februari 2012
    No. 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb.Bahwa atas dasar halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukangugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terusmenerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamperkawinan dengan Tergugat;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Kotabaru Cq.
    No. 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb.2.
    No. 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb.ini; Mengingat segala dalil syar'i dan pasalPasal dari perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI1.
Register : 11-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA SAMPANG Nomor 0571/Pdt.G/2019/PA.Spg
Tanggal 11 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
101
  • No.057 1/Pdt.G/2019/PA Spg.dan jejaka sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor1016/70/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;2. Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dengan dikaruniai 1orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6tahun;3. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugatbertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih6 tahun 11 bulan;4.
    No.057 1/Pdt.G/2019/PA Spg.disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dantidak pernah memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat;Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisahtempat kediaman selama kurang lebih sembilan bulan dan upayauntuk menyelesaikan kemelut rumah tangga keduanya sudah pernahdilakukan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil.2.
    No.057 1/Pdt.G/2019/PA Spg.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam danpernikahan keduanya berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai denganPasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.
    No.057 1/Pdt.G/2019/PA Spg.Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan a/Quransurah arRum ayat 21 yang lafalnya sebagai berikut:Zam) 9 5290 aSiss Saag Ugall giSucil Lely 3) aSundil Cpe aS) olla Oy! AGL) GyeArtinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya talah, Dia menciptakanuntukmu istriistri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung danmerasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasankasih dan sayang........
    No.057 1/Pdt.G/2019/PA Spg.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ataudata perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimanayang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Putus : 17-10-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2261/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG INDONESIA
2713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP08089/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 8 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Maret 2015 Nomor 00002/167/15/057/16 tanggal 12 April2016, dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08089/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 8November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00002/167/15/057/16 tanggal 12April 2016; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Maret 2015 Nomor 00002/167/15/057/16 tanggal 12 April 2016 Masa Pajak Maret 2015, menjadisebagai berikut: Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: nihil Jumlah yang masih harus dibayar: nihilMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 Januari 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.
    NomorPut.89079/PP/M.XB/99/2017, tanggal 22 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatanPenggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP08089/NKEB/IWPJ.07/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015, Nomor00002/167/15/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP08089/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 8 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00002/167/15/057/16 tanggal12 April 2016 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP:01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lt. 21Jalan Jend.
Register : 04-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4107 B/PK/PJK/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEIL JEDANG INDONESIA;
4544 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP06826/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai,Masa Pajak Agustus 2014, Nomor 00487/107/14/057/15, tanggal 21Agustus 2015, dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP06826/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai,Masa Pajak Agustus 2014, Nomor 00487/107/14/057/15, tanggal 21Agustus 2015; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratTagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Nomor: Agustus 2014, Nomor00487/107/14/057/15, tanggal 21 Agustus 2015, Masa Pajak Agustus2014, menjadi sebagai berikut:Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP : NihilJumlah yang masih harus dibayar : NihilBahwa demikian surat gugatan ini Penggugat sampaikan kepadaMajelis Hakim Pengadilan Pajak.
    Putusan Nomor 4107/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP06826/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23September 2016, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00487/107/14/057/15 tanggal 21Agustus 2015 Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21,
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00284/KEB/WPJ.22/BD.06/2016 tanggal 23September 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor00487/107/14/057/15, tanggal 21 Agustus 2015, Masa PajakAgustus 2014, atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21,Jalan Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat
Register : 12-03-2012 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan PA BANGKO Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.
Tanggal 11 April 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
168
  • 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.
    PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukanoleh:PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani sawit, tempat kediaman diKabupaten Merangin, sebagai Pemohon;MELAWANTERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan
    No 057/Pdt.G/2012/PA. Bko.A Alat bukti tertulis, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Merangin Nomor XX/XX/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, yang telah bermeterai cukup, telahdinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ( P);B= Alat bukti saksiBahwa, di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telahmengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masingmasing sebagaiberikut:I.
    No 057/Pdt.G/2012/PA. Bko.serta saksi sendiri sudah 3 kalimenjemput Termohon untukkembali ke kediaman bersama akantetapi Termohon tidak mau;Il.
    No 057/Pdt.G/2012/PA.
    No 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.14 1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,002. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,003. Biaya Redaksi Rp. 5.000,004. Biaya Proses :Rp. 50.000,004. Materai : Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Upload : 13-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/PDT.SUS/2008
PT. SBS. INDONESIA; NURJILAH
1920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 057 K/PDT.SUS/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisinan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT. SBS INDONESIA, berkedudukan di JI. Kemang Utara VIII / 46 PPJakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Inan H Rachman,SH., dan kawankawan, Para Advokat/ Pengacara dan KonsultanHukum dari Law Office IHR & Associates berkantor di Pusat NiagaDuta Mas Fatmawati Blok D2 No.11 Jl.
    Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 Pelawan telah mendapatkan relaaspemberitahuan putusan Verstek Perkara No. 177/G/2006/PHI.PN.JKT.PST ;Bahwa adapun amar putusan perkara No. 177/G/2006/PHI tanggal 31Maret 2004 a quo berbunyi sebagai berikut :MENGADILI Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ; Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek ; Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat terhitungsejak ditetapkannya putusan ini ;Hal 1 dari 8 hal Put No.057
    Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum dengan hadirnya Kuasa Pelawan pada tanggal 26 Juli2007 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya,Hal 3 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2007 diajukanpermohonan kasasi
    Apabila hal tersebut dibenarkan olehHal 5 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008Pengadilan, sehingga putusan perkara a quo menjadi yurisprudensi makatidak akan menutup kemungkinan seluruh Pembantu Rumah Tangga diIndonesia akan ramairamai menuntut hak untuk dipersamakan denganhakhak pekerja perusahaan.
    ,MH.Hal 7 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008Panitera Pengganti ;Ttd/RITA ELSY, SH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI, SH., MH.NIP. 040 049 629 Hal 8 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008