tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

memoribanding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadikeberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmempelajari secara sekSama berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Medan nomor : 06/Pid.S/2014/PN.Mdn tanggal 2September 2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan,berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 20 November 2010, berdasarkan kutipan aktanikah nomor: XXXXXXX Tertanggal 22 November 2010, Yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.2 Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di XXXXXXX.3.

Bahwa halhal yang mendasari PEMOHON untuk tetap mengajukanPermohonan Cerai Talak dengan TERMOHON, disebabkan karena: Bahwa TERMOHON menganggap PEMOHON tidak mampu untukmencukupi kebutuhan hidup keluarga, meskipun PEMOHON sendiri sudahmeminta maaf dan berjanji kepada TERMOHON untuk tetap berusahasebaik mungkin dan semampunya membahagiakan keluarga, namundimata TERMOHON hal tersebut belumlah cukup; Bahwa pada tanggal O07 Januari 2018 TERMOHON pernah pergimeninggalkan rumah dan hanya pamit kepada anakanaknya

Marie), namun di dalam posita surat permohonan tersebut tidaktermuat keterangan tentang syarat dan rukun nikah kedua orang tua Pemohontersebut seperti : Status yang menikah, Penghulu yang menikahkan, Wali nikah,Ijab Kabul, Mahar dan Saksisaksi nikah.Menimbang, bahwa apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari permohonan atau ada dasar hukum, tetapi tidakmenjelaskan fakta kejadian maka permohonan tersebut dinyatakan Kabur(Obscur Libel).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

perkara tersebut diputus pada tanggl 28 Juli 2016 danpermohonan banding diajukan oleh terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2016 dan jaksapenuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2016 maka permohonan banding Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang wakiu dan tatacara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, makapermohonan banding tersebutl dapat diterima; Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa penuntut Umum tidakmengajukan memori banding sehingga alasan apa yang mendasari

yang dimohonkan banding oleh PenasihatHukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita AcaraPemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan PengadilanNegeri Kisaran berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan denganperkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Kisaran nomor :346/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 8 September 2016, dan memori banding dariJaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari

angka 13, maka sudah sepatutnya dalil Gugatan PARA PENGGUGATpada Posita angka 1 dan angka 28 beralasan hukum untuk DITOLAK untukseluruhnya;Bahwa oleh karena peralihan hak atas persil tanah a quo dari TERGUGAT kepada TERGUGAT Il tidak dapat dikualifikasikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum sehingga senyatanya PARA PENGGUGAT tidakmengalami kerugian baik materil maupun imateril dan karena itu terhadapdalil PARA PENGGUGAT pada Posita Gugatan angka 32 s/d Posita angka34 beralasan hukum untuk DITOLAK;Bahwa mendasari

Bahwa oleh karena bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan BUKANLAH bukti kepemilikan, lagi pulaberdasarkan fakta persidangan sebagaimana buktibukti surat yakni P12,P13, P14, P16, P17, P18, P19 dan Bukti P20, TIDAK TERCATATBAHWA PEMILIK OBJEK PAJAK adalah SARLIN LOMI in cassuPENGGUGAT I, sekarang PEMBANDING I, sehingga mendasari dalilsebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, terhadap dalil keberatan PARAHalaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG10.PEMBANDING

Bahwa dengan mendasari fakta sebagaimana didalilkan dalam uraiankeberatan Pertama angka 1 s/d angka 12, maka senyatanya dalam perkaraa quo, PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan dalildalil Gugatannya, malah sebaliknya PARATERBANDING dahulu PARA TERGUGATlah yang mampu membuktikandalildalil bantahannya;.

Bahwa mendasari dalildalil sebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, makatelah sangat nyata bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sangatcermat dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan,sehingga terhadap keberatan Kedua dari PARA PEMBANDING dahuluPARA TERGUGAT dengan seluruh dalildalilnya halaman 10 s/d halaman14, yang mana menguraikan kembali keterangan saksi dari PARAPEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dan keterangan saksi dariPARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT adalah mengadaada,sehingga

beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya;Bahwa mendasari keseluruhan dalildalil bantahan sebagaimana telah diuraikanmaka dapat disimpulkan :1.Seluruh dalildalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGATdalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 10, bukanlah dalil yang barutetapi dalil yang senyatanya SUDAH dipertimbangkan Judex Factiesebagaimana dalam Putusan a quo halaman 43 s/d halaman 55;.

Disamping itu berdasarkan surat darikesatuan Denbekang I4406A tersebut di atas yang disampaikanOditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa PeldaYuswardi rahman NRP 21960216830676 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I03 Padang karena Terdakwaberstatus Desersi Sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syaratuntuk disidangkan secara in absensia.Bahwa Terdakwa

Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 100(seratus) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkelima yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa selain telah terpenuhi unsurunsur Dakwaan Oditur Militertersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 JoPasal 172 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 1997, danberdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim13MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangsemakin

Bahwa secara adat di Dusun Pete, Banjarnegara, Para Pemohon telahmengadakan syukuran / selamatan sekadarnya, untuk memberitahukankepada masyarakat setempat bahwa anak perempuan yang bernamaTERMOHON adalah anak angkat dari Para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka PengadilanNegeri berpendapat bahwa apakah pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon sudah sesuai dengan peraturan perUndangUndangan ataukah tidak, makaakan diuraikan sebagai berikut :Menimbang, mendasari

ketentuan pasal 8, 9 jo pasal 19 PP Nomor 54 tahun 2007,Pengangkatan anak dapat dilakukan secara adat atau berdasarkan Undangundang.Pengangkatan anak secara adat dalam pelaksanaannya mendasari adat kebiasaan yangberlaku dalam masyarakat /adat dimaksud, sedang Penetapan Pengadilan dalam kontekspengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan sifatnya tidak mutlak, tapi menjadi pilihanbagi setiap Pemohon ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak terhadapTERMOHON, anak kandung dari

pokoknya menyangkalsebagai berikut :e Saat Terdakwa diambil urine dilaksanakan di Denpom Garut danTerdakwa masukan didalam aqua gelas bukan di pot seperti yangditerangkan oleh Saksi.e Terdakwa tidak pernah mengisi daftar hadir karena posisi Terdakwadidalam tahanan Denpom Garut.e Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi.Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebutdi atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikandibawah sumpah, maka dengan mendasari

Bahwa benar mendasari pasal 171 hukum acara pidana militer, bahwauntuk membuktikan Terdakwa bersalah haruslah dengan sekurangkurangnya2 (dua) alat bukti dan Majelis Hakim yakin.Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu Setiap penyalahgunanarkotika golongan I tidak terpenuhi.Bahwa oleh karena Unsur Kesatu Setiap penyalahguna Narkotika GolonganI tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberpendapat : unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.Bahwa berdasarkan halhal yang

Khairul Anwar NRP 114548tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer I08 Jakarta Nomor : Sdak/55/IV/2017 tanggal 5 April2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempatsebagaimana

Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 joAyat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas namaSerma Bah Rismawan dan Saksi atas nama Kopka Eta Sodikun telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangHal 3 dari 12 hal Nomor : PUT/101K/PM IIO8/AL/IV/2017undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Mendasari keadaankeadaan tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak lagilayak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI karenaperbuatan tersebut dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, apabilaTerdakwa tetap berada di Kesatuan.

Oleh karenanya mendasari Pasal 26KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari DinasMiliter.Dengan demikian putusan Judex Facti in casu harus diperbaiki yaitudengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer kepadaTerdakwa tersebut.Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi IIJakarta Nomor 23K/BDG/PMTII/AD/III/2016, tanggal 25 April 2016, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Militer IlO08 Jakarta Nomor 143K/PM Il08/AD/VII/2015, tanggal 4 Februari 2016

Bahwa, sejak Sumirin meninggal dunia, para ahli waris dari almarhumMarsudi (para Penggugat), telah memberitahu dan sekaligus memintakepada Wiradi (almarhum) dan diteruskan kepada Tergugat III maupunTergugat , agar menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut kepadapara Penggugat secara baikbaik/musyawarahkekeluargaan, oleh karenakedua obyek sengketa tersebut sangat diperlukan oleh para Penggugatdan di samping itu, baik Tergugat maupun Tergugat III menurut hukumtidak ada alas hak yang mendasari dibenarkannya

ataubersamasama telah menyewakan sebagian dari obyek sengketa II (posisidi depan/menghadap ke Jalan Raya), seluas kurang lebih 4,5 M2 kepadaTergugat II untuk buka Center HP; Bahkan Tergugat II selain menyewasebagian dari obyek sengketa II tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijinpara Penggugat telah membuat atau mendirikan bangunan tambahan,seluas kurang lebih 3 M2 di depan pintu/ gandeng dengan obyeksengketa Il ;11.Bahwa, oleh karena baik Tergugat maupun Tergugat III, di samping tidakada alas hak yang mendasari

dari Kaotmil Il08 Jakarta Nomor : B/2658/X1/2015 tanggal 5 Nopember2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Paspampres telah memberikan jawaban yaitu surat Denmako Kolinlamil Nomor: R/478/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : R/460/X1/2015 tanggal 3 Nopemberdan Nomor R/494/X1/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang menyatakan bahwaTerdakwa Klk Bah Murdiono NRP 108347 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIl08 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi PELTU EDE MISIYANTO dan Saksiatas nama SERMA NAV PARDIONO telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Nomor:0164/46/VII/2001, tanggal 31 Juli 2001 foto copy mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sebagaimana tersebut diatas, maka harus dinyakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka

obscur libel didasarkan oleh adanya 4 (empat)alasan, yaitu: (a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; (b) Tidakjelasnya obyek sengketa; (c) Petitum gugatan tidak jelas, dan; (d)Menggabungkan posita wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum;Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasanTidak JelasnyaDasar HukumDalil Gugatan, yaitu posita(fundamentum petendl) tidak menjelaskan kejadian atau peristiwasecara jelas dan rinci yang mendasari

gugatan, serta tidakmenjelaskan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatanvide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, h.449;Bahwa dalam gugatan a quo sudah menjelaskan kejadian atauperistiwa secara jelas dan rinci adanya perselisihan dan pertengkarandalam kehidupan perkawinan yang mendasari gugatan;3.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas/tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) serta posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskandasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan a quo, sehingga dalilgugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, dalam posita telahnyatanyata tidak sesuai atau kabur atau dapat dikatakan peristiwaperistiwa hukum yang diuraikan (fundamentum petendi) tidak menguraikanapa yang dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatantelah melakukan

Putusan Nomor 1909 K/Pdt/2015dan mengandung unsur ketidakjelasan (onduidelijk), halmana dalam Positaatau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond)yang mendasari gugatan a quo;Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga tidak menelitigugatan a quo secara mendalam yang seharusnya dilakukan oleh JudexFacti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dimana dengan jelas adanyaketidaksingkronan atas gugatan dan dimana atas gugatan telah disusunsecara tidak cermat, dimana Termohon

Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.

Kepentingan umum ierlayani, karena kebijakkan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.

Terlebih lagi pada Pasal 333Amenyatakan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan paling lambat mulaitahun anggaran 2009 (terlampir).Dengan demikian sebagaimana peraturan pelaksana yakni Permendagri No.59 Tahun 2007 dikaitkan atau dihubungkan dengan dasar dan dalil yangmendasari putusan Judex Facti adalah tidak tepat dan keliru, karenaperaturan pelaksana ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasardan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalahHal. 28 dari 47 hal. Put.

Kepentingan umum iterlayani, karena kebijakkan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.

No. 2134 K/Pid.Sus/201 1mendasari putusan Judex Facti adalah tidak tepat dan keliru, karenaperaturan pelaksana ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasardan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalahbertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menyatakan Suatuperbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuanketentuan perundangundangan pidana yang telah ada.