Putusan Nomor 106 K/TUN/2016(3), Pasal 214 ayat (3), Pasal 215 UndangUndang Nomor 8 Tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,serta melanggar Pasal 41, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan KPUNomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanKPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil PemilihanUmum, Perolehan Kursi, Calon Terpilin dan Penggantian CalonTerpilin dalam Pemilihnaan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat

objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugatmelanggar ketentuan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 215 (a),Pasal 217 ayat 1 dan Pasal 220 ayat (1), dan Peraturan KPU Nomor29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPUNomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemillihan Umum,Perolehan Kursi, Calon Terpilin dan Pengganti Calon Terpilin dalamPemilinan Anggota Dewan

keanggotaannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Yapen tahun 20142019; Bahwa dengan tidak dicantumkannya nama Para Penggugat karena telahdigantikan dengan nama calon anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Yapen yang tidak sesuai dengan hasil Pemilu tanggalHalaman 14 dari 30 halaman.

Dengandemikian, maka sifat sengketanya adalah perselisihan penetapan perolehansuara hasil Pemilu, yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusisebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 272 ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanHalaman 17 dari 30 halaman.

Selanjutnya ketentuan Pasal214 ayat (8) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo.

Putusan Nomor 367 K/TUN/2015Tentang Pembatalan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 telahmenetapkan bahwa membatalkan calon terpilin atas nama Ir.

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suarapemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkanHalaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 367 K/TUN/2015hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acarapenghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara;.

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggotaDewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah diProvinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan beritaacara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi PemilihanUmun Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 19/KPTS/KPU.PROV.Sultra.026/2014 tanggal 30 September 2014 tentang pembatalan calonterpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolakahasil Pemilihan Umum Tahun 2014;3.

Sultra.026/2014 tanggal 30 September 2014 tentangPembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Denganmembatalkan Calon Terpilih Ir.

Masa Jabatan Tahun 20142019;Bahwa isi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor: 161.155750 Tahun 2016, tanggal 26 Juli 2016 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi JambiHalaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 516 K/TUN/2017atas nama IRMANTO, S.Pd., M.M.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambiatas nama IRMANTO, S.Pd., M.M., Masa Jabatan Tahun 20142019,karena Penggugat sangat dirugikan, sebab Penggugat tidak dapat lagimenjalankan hak politik Penggugat sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Jambi dan Penggugat kehilangan sujumlahpendapatan berupa gaji, uang reses, perjalanan dinas, tunjangankesejahteraaan dan lainlain;Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambiatas nama IRMANTO, S.Pd., M.M.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiJambi atas nama IRMANTO, S.Pd., M.M., Masa Jabatan Tahun 20142019;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor: 161.155750 Tahun 2016 tanggal 26 Juli2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jambi atas nama IRMANTO, S.Pd., M.M., Masa Jabatan Tahun20142019;Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

,sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi JambiMasa Jabatan Tahun 20142016;Dengan demikian Gubernur Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jambi dan DPD Partai Demokrat tidak dapat diabaikankeberadaannya sebagai pihakpihak dalam penerbitan objek gugatan a quooleh Tergugat.

Lamma Kolly, S.E ;DASAR GUGATAN :1.2.3.4.Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Alor masa jabatan 20092014 yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/ 571/2009tanggal 18 Agustus tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan 20042009 danPeresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Alor Masa Jabatan 20092014;Kemudian Tergugat mengeluarkan objek sengketa

Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 20092014 atas namaPermenas Lamma Kolly, S.E., telah merugikan Kepentingan Penggugatberupa kehilangan pekerjaan sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor ;Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/264/11/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 20092014 atas namaPermenas

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dalam usulan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E ;f.

Memerintahkan Kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi dan menempatkanPenggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Alor masa Jabatan 20092014 ;5.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM:171.2/264/II/2011 tanggal 23Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor MasaJabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas Lamma Kotty, SE.

Putusan Nomor 204 K/TUN/2016Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentangPerubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MusiBanyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman,S.H.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPeresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 khusus atasnama Yulisman, S.H.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014khusus atas nama Yulisman, S.H.;4.

Putusan Nomor 662 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan Pelaksanaan :Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017, sampai ada PutusanPengadilan yang memperoleh kekuatan

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur SulawesiTenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaKendari, Tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat;3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan GubernurSulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017;4.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugatterhadap keputusan a quo sudah sangat berdasar hukum dan tidakmelampaui batas pengajuan gugatan yang diatur dalam undangundangtentang peradilan tata usaha negara.Tentang Legal Standing Penggugat Dalam Mengajukan GugatanHalaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 465 K/TUN/20151.Bahwa Para Penggugat adalah Calon Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dari Partai masingmasing yangtercatat Calon Anggota Dewan Perwakilan

atau Duduk Perkara1.Bahwa Para Penggugat adalah Calon Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dari Partai masingmasing yangtercatat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDProvinsiKabupaten/Kota Tahun 2014 yang terdaftar pada KPUKabupaten Kutai Timur pada Daerah Pemilinan 3 sebagai Peserta dariPartai masingmasing sebagaimana diuraikan pada uraian awal gugatanini:dHalaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 465

Bahwa sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Timur, Para Penggugat kemudian telah mengikutiproses Pemilihan Umum sebagaimana mestinya dari awal hinggaditetapkannya perolehan suara khususnya pada Daerah Pemilihan 3Kabupaten Kutai Timur untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Timur..

Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimanadiubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanPeraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan HasilPemilihan Umum, Perolehan Kursi Calon Terpilin dan PenggantianCalon Terpilin Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiTimur tanggal 11 Agustus 2014;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3.2 5353 Tahun 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014;Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 465 K/TUN/20154.

Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Badung masa bhakti Tahun 20142019 dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diresmikan berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1365/04A/HK/2014 tanggal 10 Juli2014;2.

Putusan Nomor 250 K/TUN/201715.Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Badung atas nama NI PUTU YUNITAOKTARINI;b.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Gubernur Bali Nomor 1276/04A/HK/2016 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Badung atas nama Made Sugita, S.Sos., Tanggal 11 Mei 2016;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Keputusan Gubernur Bali Nomor 1276/04A/HK/2016 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Badung atas nama Made Sugita, S.Sos., Tanggal 11 Mei 2016;4.

Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Badung;b.

Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014,dinyatakan batal dan tidak sah.

Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat, yaitu SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor59/Kpts/KPUKab012.329336/2014, tertanggal 1 Juli 2014, tentangPenetapan Calon Terpilin Pengganti Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilinan Umum Tahun 2014:1.

Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, makaakibatnya kemudian adalah Penggugat tidak dapat mengikutiPelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, yang sedianya akandilaksanakan pada sekitar bulan September.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPUKab012.329336/2014, tentangPenetapan Calon Terpilin Pengganti Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014,tertanggal 1 Juli 2014;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPUKab012.329336/2014,tentang Penetapan Calon Terpilin Pengganti Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pemalang

Putusan Nomor 146 PK/TUN/2016Calon Terpilin Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli2014;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPUKab012.329336/2014tentang Penetapan Calon Terpilin Pengganti Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014,tertanggal 1 Juli 2014;4.

Bahwa Penggugat diatas adalah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 2014 Nomor Anggota 41 (empat puluh satu) dari Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) dapil 4 atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, tanggal 18Agustus 2009 Nomor 171.412/54/011/2009 Tentang : PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahBojonegoro Tahun 2009, sehingga memiliki kepentingan yang mana hak asasisebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan undangundangtelah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG PULAU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:RANTAU MAPESAI, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI GUNTUNG HILIR, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019KABUPATEN : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (Satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGANPEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.RgtDESA/KELURAHAN:RANTAU MAPESAI, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (Satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGANPEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

Dewan.

DAA1DPRD KAB/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI BERINGIN,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN: KUANTAN BABU,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN

Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma1/2018) sebagai berikut:Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemiluadalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 2017 yang dimaksud dengan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebutPemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilin anggota DewanPerwakilan Rakyat, anggota

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan WakilPresiden, dan untuk memilin anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yangdilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.