Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengantanggal 14 Agustus 2013 ;n nnn nnn nn en nnn nnn ener nnn6. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Agustus 2013Sampai dengan tanggal 13 September 2013 ; 7.

SIHOMBING, SH dan GROUPyang berkedudukan hukum di Jalan Jambu Blok II No. 4 Telpon 0736 26365Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 23 Mei 2013 dan telahdidaptarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor : 103/SK/V/ 2013/ PN.BKL tanggal 24 Mei 2013 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Setelah MEMbDaCA nnnnnnnnn nnn renner nen nnn nnn ern rn ern ern ence e ne ennen1.

pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU.

BUPATI BENGKULU TENGAH VS HARTANTO, SH;

PUTUSANNomor 58 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI BENGKULU TENGAH, tempat kedudukan di JalanRaya BengkuluCurup KM.20 Karang Tinggi KabupatenBengkulu Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. Fajrul Rizki, M.M.

., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi,Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, PekerjaanPedagang;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Rendra Edwar Fransisko,S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat diBengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang

Putusan Nomor 58 K/TUN/2019 Mengabulkan permohonan Penggugat tentang PenundaanPelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor141300 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa TabaTerunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu TengahTanggal 20 Oktober 2017; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau = menangguhkanpelaksanaan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141 300Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba TerunjamKecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 20Oktober

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor23/G/2017/PTUNBKL tanggal 08 Mei 2018, kKemudian pada tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 136/B/2018/PTTUNMDN,tanggal 28 Agustus 2018;Menimbang, bahwa

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor23/G/2017/PTUN. BKL tanggal 8 Mei 2018 Juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 136/B/2018/PT.TUNMDN,tanggal 28 Agustus 2018;3.

JOHNNY HERLY VS HIMAWAN, BTPN Pusat Jakarta Cq BTPN Area Bengkulu, MUFLI NOKHMAN, SH

Bentiring Permai KecMuara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;Selanjutnya disebut TERGUGATIsNama : Bank Tabungan Pensiunan NasionalPusat Jakarta Cq Bank Tabungan PensiunanNasional Area Bengkulu ;Alamat : Jl. Salak No 31 Kel Padang NangkaKec. Gading cempaka Kota Bengkulu .;Dalam hal ini diwakili Kuasanya 1. SENTOT AHMADI, SH, 2.FA. HIMAWAN HARI, SH, 3. AGUS PONIMAN, SH 4. BUDI NURYADI,SH, 5. DADANG BUDI PRAYITNO, SH, 6. WAWAN SUGIANTOsemuanya adalah Karyawan pada PT.

Bank Tabungan PensiunanNasional Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal28 Pebruari 2011 , yang = didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu' tanggal 17 Maret2011 , dibawah Register No: 42 /SK/III /2011/PN.BKLSelanjutnya disebut : TERGUGAT IINama : MUFLI NOKHMAN, SH;Umur : Manna, 22 Oktober 1962;Pekerjaan i Notaris/PPAT;Alamat : Jl. S Parman RTO1 RW Ol Kel TanahPatah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu ;Dalam hal ini diwakili Kuasanya 1.

Februari 2011, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16Februari 2011, dengan Nomor Register: 07/Pdt.G/2011/BKL, telahmengemukakan hal hal sebagai berikut:1.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat 11 untukmembayar biaya perkara ini.ATAU;Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeni Bengkulu berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ,pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya 1. HUSNI TAMPRIN, SH,2. PUSPA ERWAN SH, 3. LUKMAN, SH, 4. ANSYORI SYARIFUDIN, SH.

Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat rekovensi telahmerugikan Penggugat Rekovensi dalam menghadapi proseshukum di Pengadilan Negeri Bengkulu secara materiel jikadirinci sebesar Rp 1.00.000.000, (seratus juta rupiah)..

IDFIL, S.T vs WALIKOTA BENGKULU;

., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Korpri 14 Nomor 726 RT 012 RW 003, KelurahanBentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Julita, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada KantorAdvokat Julita, S.H. dan Rekan, beralamat di Kota Bengkulu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020:Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA BENGKULU, tempat kedudukan di Jalan WR.Supratman, Kelurahan Bentiring

Permai, Kecamatan MuaraBangkahulu, Kota Bengkulu;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurlia Dewi, S.H., M.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor488 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2020Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama IDFIL, S.T., tanggal 28Desember 2018:3.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor119/G/2019/PTUN.BKL, yang ini diputuskan diucapkan pada hari Rabutanggal 30 Oktober 2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor 23/B/2020/PT.TUNMDN, yang diputus pada hariRabu tanggal 11 Maret 2020;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan Permohonan Penggugat/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa KeputusanWalikota Bengkulu Nomor 488 Tahun 2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIdfil, S.T., NIP. 196904031993031010 tanggal 28 Desember 2018:3.

MULYADI vs WALIKOTA BENGKULU;

SATRIA BUDI VS WALIKOTA BENGKULU;

PUTUSANNomor 6 PK/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:SATRIA BUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Hibrida 4, Perum Manggarai, Nomor 54, RT 031 RW007, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka,Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pekerjaan MantanAparatur Sipil Negara;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Desi Wahyuni, S.H., dankawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia

, ParaAdvokat pada Kantor Hukum PT Election Masif, beralamat diKota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Agustus 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanWALIKOTA BENGKULU, tempat kedudukan di Jalan W.R.Supratman, Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Asnawik, S.H., jabatanKepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/7/B.II/2020, tanggal 17 September

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 85/G/2019/PTUN.BKL.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor493 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, atas nama Satria Budi, S.E., tanggal 28Desember 2018;3.

Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untukmerehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukanPemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat pada keadaan semulasebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu;5.

SATRIA BUDI VS WALIKOTA BENGKULU;

NASDI YULIAR VS BUPATI BENGKULU UTARA;

FAUZI VS BUPATI BENGKULU SELATAN;

SUSILAWATI, S.I.P VS BUPATI BENGKULU UTARA;

., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Air Nakai 5, Nomor 71, RT 13, PerumnasArga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pekerjaan MantanAparatur Sipil Negara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syaiful Anwar, S.H.

,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor AdvokatSyaiful Anwar dan Rekan, beralamat di Kota Bengkulu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020:Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BENGKULU UTARA, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 1, Arga Makmur, KabupatenBengkulu Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugiarto, S.H., M.H.

., andAssociates, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 220 K/TUN/20202.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkulu UtaraNomor K.888.04 tentang Pemberhentian karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, atas nama Susilawati, S.I.P., tanggal 31Desember 2018;3.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 16 Desember 2019, Nomor 265/B/2019/PT.TUNMDN, danPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor94/G/2019/PTUN.BkI., tanggal 21 Agustus 2019;3. dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini:Dalam Pokok Perkara:1. Memeriksa dan mengadili serta memutuskan pokok perkara Nomor94/G/2019/PTUN.BKI.:2.

SUWANDI VS BUPATI BENGKULU TENGAH;

HERMAN SERADI, S.H VS WALIKOTA BENGKULU;

FAUZI VS BUPATI BENGKULU SELATAN;

., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Hukum Election Masif, beralamat di Kota Bengkulu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI BENGKULU SELATAN, tempat kedudukan diJalan Raya Padang Panjang Nomor 1 Manna, KabupatenBengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bengkulu SelatanNomor 888/500 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. Fauzi, tanggal 31Desember 2018;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/20213.

Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsa;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 95/G/2019/PTUN.BKL,tanggal 5 September 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengandihadiri kuasa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bengkulu SelatanNomor 888/500 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs. Fauzi, tanggal 31Desember 2018;3.

Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugatuntuk mencabut Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 888/500Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs. Fauzi, tanggal 31Desember 2018;4.

NURHAN AFRIZON VS BUPATI BENGKULU SELATAN;

NASDI YULIAR VS BUPATI BENGKULU UTARA;

Sutami RT.IV Nomor 17, KelurahanKarang Suci, Kecamatan Arga Makmur, KabupatenBengkulu Utara Provinsi Bengkulu, pekerjaan MantanAparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah KabupatenBengkulu Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Desi Wahyuni, S.H.

,kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PT Election Masif,beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Agustus 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI BENGKULU UTARA, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Kota ArgaMakmur Kabupaten Bengkulu Utara Provisi Bengkulu;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 84/G /2019/PTUN.BKL.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bengkulu UtaraNomor K.888.12 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, atas nama Nasdi Yuliar, S.Sos.,M.M.,tanggal 31 Desember 2018;3.

Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugatuntuk mencabut Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888.12tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan, atas nama Nasdi Yuliar, S.Sos.,M.M., tanggal 31Desember 2018;4.

HERMAN SERADI, SH VS WALIKOTA BENGKULU;

., kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 36 RT.02, RW.02, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan MuaraBangkahulu, Kota Bengkulu, pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Desi Wahyuni, S.H.,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Hukum PT.

Election Masif, beralamat di KotaBengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Januari 2020;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA BENGKULU, tempat kedudukan di Jalan W.R.Supratman, Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu,Provinsi Bengkulu;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya: Nurlia Dewi, S.H.,M.H.

Dalam Penundaan1.Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang PenundaanPelaksanaan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan, atas nama Herman Seradi, S.H., tanggal 28Desember 2018, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukumtetap;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018tentang Pemberhentian

Putusan Nomor 204 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN.BKL.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, atas nama Herman Seradi, S.H., tanggal28 Desember 2018;3.

KUWATO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH., II. BUPATI BENGKULU TENGAH;;

BARA MEGA QUANTUM (BMQ) VS GUBERNUR BENGKULU;

., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaM&N Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR BENGKULU, tempat kedudukan di JalanPembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Bengkulu,Provinsi Bengkulu;Dalam hal ini diwakili oleh:. Dian Ozhari, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum DianOzhari, S.H., dan Rekan, beralamat di Kota Bengkulu,dan;Il.

., jabatan Kepala Biro Hukum danHak Asasi Manusia Setda Provinsi Bengkulu, dankawankawan;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 182/341/B.2/2021,tanggal 15 Maret 2021;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.

Gugatan kurang para pihak (Plurium Litis Consortium);Menimbang, bahwa permohonan tersebut dinyatakan tidak diterimaoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor2/P/FP/2020/PTUN.BKL, tanggal 27 Januari 2021;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu tersebut diucapkan dengan dihadiri kKuasa hukum PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2021, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauankembali disertai dengan

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUNBengkulu) Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.BKL, tertanggal 27 Januari 2021;3.

Putusan Nomor 57 PK/FP/TUN/2021dahulu membuktikan mengenai /egal standing kepengurusan PT Bara MegaQuantum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap(BHT) sebelum mengajukan sengketa permohonan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu.