Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 tidakberdasarkan perencanaan;B.2. Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarasas kejelasan rumusan;Halaman 19 dari 98 halaman.

Putusan Nomor 52 P/HUM/2013B.3.B.4.B.5.B.6.B.7.B.8.Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarasas dapat dilaksanakan;Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarazas keterbukaan;Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggar asas kejelasantujuan;Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarasas kepastian dan keadilan hukum;Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarasas kesesuaian antara Jjenis, hierarki, dan materi muatan;Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013, tidak

Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013. tidakmemenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang perancangan peraturan perundangundangan;B.1. Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 tidakberdasarkan perencanaan;AeMenurut Prof. DR.

,maupun yuridis;Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarasas dapat dilaksanakan dengan beberapa uraian sebagaiberikut:B.3.1.

Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun = 2013melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materimuatan;Halaman 67 dari 98 halaman.

Pembentukan peraturan perundangundangan memilikiberbagai macam aspek yang selayaknya dan sepatutnyadipenuhi, sebagai sebuah rangkaian pembentukan peraturanperundangundangan yang tidak akan memunculkankembali berbagai macam penafsiranpenafsiran sehinggamenyebabkan hilangnya maksud, dan tujuan yang hendakdicapai oleh suatu peraturan perundangundangan.

Salahsatu aspek atau komponen yang tidak dapat dilepaskan dariproses, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan adalah Partisipasi Masyarakat.

Pembentukan peraturan perundangundangan berlakuprinsip bahwa peraturan perundangundangan yangsederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskanperaturan perundangundangan yang sederajat atau lebihrendah.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerahdiatur dalam undangundang;Telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;Bahwa peraturan a quo telah disusun dan dibentuk sesuai denganasasasas pembentukan perundangundangan yang baik yaitusesuai dengan Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yangmenyatakan:Dalam membentuk peraturan perundangundangan harus dilakukanberdasarkan pada asas pembentukan

Bahwa Proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah KotaDepok Tahun 2012 2032 (objek a quo) telah melalui serangkaianpanjang tahapan pembentukan Peraturan Daerah termasuk prosesDegar Pendapat Masyarakat baik dalam ruang diiskusi maupunpertemuan dalam konsultasi publik berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan, UndangUndang Nomor 26 Tahun

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa LingkupPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 01Februari 2011;8) Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110/IV/Tahun 2010tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa LingkupPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010 tertanggal 22 April2010;9) Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 482 Tahun 2011Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor 37 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia PemeriksaBarang/Jasa Lingkup

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2011 tertanggal 05 Agustus 2009;10) Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KantorLingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Mei 2010;Hal. 7 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/201511) Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009;12) Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;13) Foto Copy Laporan Hasil Pembahasan Komisi

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa LingkupPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 01Februari 2011;Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110/N/Tahun 2010tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa LingkupPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010 tertanggal 22 April2010;Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432 Tahun 2011Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor 37 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia PemeriksaBarang/Jasa Lingkup Pemerintah

Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/ll/Tahun 2011tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa LingkupPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 01Februari 2011;8. Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110/IV/Tahun 2010tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa LingkupPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010 tertanggal 22 April2010;Hal. 22 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/20159.

Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4382 Tahun 2011Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No.37 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/ JasaLingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal05 Agustus 2009;10. Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KantorLingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tanggal 11 Mei 2010;11.

dapat dikatakan 11anggota dan 35% dari Termohon (vide P9) maka dapatdisimpulkan mayoritas MWA yaitu). menyetujui pembentukanPemohon sesuai dengan = arahan butir 4 bukti P9 agarmembentuk Senat Universitas untuk mengisi organ UI sesuaidengan Pasal 58 D, E dan F PP No.66/2010.Bahwa Rekior atas perintah tersebut kemudian mengeluarkanPeraturan Rektor No. 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang PembentukanSenat Universitas di tingkat Universitas tertanggal 5 Mei 2011 (videP12) dan No.1141 B/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan

Evi Fitriani, M.A., Ph.D(dari FisipUl); bahwa Senat Universitas telah dari bulan Juli 2011sampai Januari 2012 telah melakukan RapatPleno rutin setiap hariKamis telah melakukan Rapat Pleno sebanyak 11 (sebelas kali)kali, melakukan pra Raker tanggal 3 Nopember 2011, Raker padatanggal 2526 Nopember 2011; dari Raker disetujui adanya RKATTahun 20112012, pembentukan KomisiKomisi, Panja, Pansuspemilihan Rektor, membuat Tatib Senat Universitas, memperbaikiStatuta, Perpres dan lainlain (vide P14).Bahwa hubungan

SenatUniversitas (bukti P3).Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0147/SK/R/UI/2012Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesai No.141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas junctoPeraturan Rektor Universitas Indonesia 01/PR/R/UI/2011 TentangPerubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia NomorHal. 16 dari 30 hal.

No. 06 P/HUM/201210.11.12.13.14.15.1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas (bukti P 4).Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0148/SK/R/UI/2012Tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode2011 2015 (bukti P5).Surat dari Jaksa Agung RI kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaantertanggal 19 April 2010 Tentang Penyampaian Pendapat Hukum JaksaPengacara Negara (bukti P6).Surat dari Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat JenderalPerdidikan Tinggi Nomor 1283

Senat Universitas Indonesia (bukti P12).Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141B/SK/R/UI/2011Tentang Pembentukan Senat Fakultas di Universitas Indonesia (buktiP13).Laporan Kegiatan JuliDesember 2011 dan Januari 2012 SenatUnivwersitas Indonesia, tanggal 30 Januari 2012 (bukti P14).Surat dari Mahkamah Agung RI Nomor 70/Td.TUN/X/2011 tanggal 27Oktober 2011 kepada Rektor Universitas Indonesia tentangPermohonan Pendapat Hukum (bukti P15).Hal. 17 dari 30 hal.

AsasPembentukan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana tertuangdalam Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harusdilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi :a. Kejelasan tujuan;b.

ALASANALASAN HUKUMiPBahwa ketentuan Pasal 5 huruf b dan c UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyatakanbahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harus dilakukanberdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundanganyang baik, yang meliputi: b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yangtepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Dalampenjelasan atas ketentuanketentuan a quo dijelaskan bahwa: b.

Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasaryuridis (yuridische gelding) sangat penting dalam pembentukan peraturanperundangundangan karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanyakewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2015Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, danmateri muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan PeraturanPerundangundangan harus benarbenar memperhatikan materimuatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan.

Bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 jugatelah melalui tahapantahapan sebagaimana di muat dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri dari tahapan perencanaan,penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan danpengundangan.

Nomor188.4/62/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi CDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Masa Putusan Nomor 131/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY Hal.29 Keanggotaan 20142019 tanggal 22 Januari 2015161. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan DPRDKota Malang Nomor 188.4/14/35.73.200/2017 tentangPerubahan Atas Keputusan DPRD Kota Malang Nomor188.4/60/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi ADewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang MasaKeanggotaan 20142019 tanggal 13 Januari 2017162. 1

(satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan DPRDKota Malang Nomor 188.4/15/35.73.200/2017 tentangerubahan Atas Keputusan DPRD Kota Malang Nomor188.4/61/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi BDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang MasaKeanggotaan 20142019 tanggal 13 Januari 2017163. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan DPRDKota Malang Nomor 188.4/16/35.73.200/2017 tentangPerubahan Atas Keputusan DPRD Kota Malang Nomor188.4/62/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi CDewan

ARIEFWICAKSONO,189. 1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/15/35.73.200/2016 tentang Pembentukan PanitiaKhusus Pembentukan Panitia Knusus Laporan KeteranganPertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2015Putusan Nomor 131/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY Hal.33 tanggal 27 April 2016, ditandatangani Ketua DPRD KotaMalang, MOCH.

Nomor =:188.4/62/35.73.200/2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus?

ARIEFWICAKSONO, 189.1 (Satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/15/35.73.200/2016 tentang Pembentukan PanitiaKhusus Pembentukan Panitia Khusus Laporan KeteranganPertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2015 tanggal27 April 2016, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang,MOCH.

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Marah yang berganbarkan Bintang 14 (emapat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran + 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm; - 4 (empat) lembar Surat Pendiri Negara Republik Melanesia;- 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Republik Melanesia tahun 1988-2013;- 1 (satu) lembar Lagu kebangsaan Negara Republik Melanesia;- 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil rapat pembentukan

Acaratanbahan yaitu pembentukan bidang Exekutif, Legislatif, dan Yudikatif;Bahwa benar saksi menerangkan, maksud dan tujuan pembentukan biadangExkutif, Legislatif dan Yudikatif adalah :1. Bidang Exkutif bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan PemerintahanNegara Rapublik Melanesia di Kabupaten Srmi.2. Bidang Legislatif bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan DewanPerwakilan Rakyat Pemerintahan Negara Republik Melanesia di Kab. Sarmi.3.

Sarmi yaitu membentuk Senate Republik Melanesia Regional Sarmi ;Benar Terdakwa mengaku, bahwa Rapat pembentukan Senate Republik MelanesiaRegional sarmi dilakukan pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pukul10.00 Wit bertempat diruang tamu rumah terdakwa, Pertemuan tersebut dilaksanakansecara tertutup dan rahasia ;Benar Terdakwa mengaku, bahwa yang hadir pada saat pembentukan SenateRepublik Melanesia Regional Sarmi diruang tamu rumah terdakkwa pada hari sabtutanggal 02 November 2013 tersebut

Bahwa benar terdakwa mengaku, selain rapat pembentukan badan pengurus Senate,masih ada rapat lainnya yang di bahas yaitu rapat pembahasan kegiatankegiatan; Bahwa atas Perbuatan Tersebut Terdakwa Menyesali Perbuatannya.2.

Propinsi MamberamoBahwa benar terdakwa mengaku, pembentukan NEGARA MELANESIA sudah syahberdasarkan :a. Buku cetak yang ditulis oleh PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.Pd denganyang berjudul Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan systemPemerintahan Negara Republik Melanesia.b.

THOMAS WAFAI WANGGAI ;Bahwa benar tardakwa mengaku, tidak tahu daerah yang mana saja, namun daerahkab.Sarmi berapa wilayah provinsi Papua Utara;Bahwa benar terdakwa mengaku, kegiatankegiatan yang sudah dilaksanakan diwilayah Negara Republik Melanesia yaitu pembentukan Senate Republik MelanesiaRegional Sarmi ;Bahwa benar terdakwa mengaku, rapat pembentukan Senate Republik MelanesiaRegional Sarmi dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekirapukul10.00 Wit bertempat di ruang tamu rumah

Bahwa Penggugat mendapat atau mengetahui Surat KeputusanGubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen TheJakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City KotaAdministratif Jakarta Pusat yang diterbitkan di Jakarta tertanggal 24Februari 2014.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014 tentangPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The JakartaResidence dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota AdministratifJakarta Pusat yang diterbitkan di Jakarta tertanggal 24 Februari 2014:4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentangPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The JakartaHalaman 32 dari 45 halaman. Putusan Nomor 236 K/TUN/2016Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota Administrasi JakartaPusat;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014 tanggal 24Februari 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial CampuranApartemen The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin CityKota Administrasi Jakarta Pusat:4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014, tanggal 24 Februari 2014,tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen TheJakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City KotaAdministrasi Jakarta Pusat;3.

Asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yaitu asaskejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materimuatan, dan asas kejelasan rumusan sebagaimana tertuang dalamPasal 5 huruf a, huruf c dan huruf f UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;b. materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkanasas pengayoman, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana tertuangdalam

Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf g, huruf h dan huruf UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan; danc.

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, danmateri muatan adalah bahwa dalam Pembentukan PeraturanPerundangundangan harus benarbenar memperhatikan materimuatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan; d.

PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi, sehingga tidak memenuhiketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan PeraturanBupati a quo tidak sah dan batal demi hukum;B.

peraturan perundangundangansecara formiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan serta asas fiksi hukum;Halaman 45 dari 49 halaman.

Didi Hot Bagas Sitorus ) adalah siswaDiktuba Polri (Pendidikan Pembentukan Bintara Kepolisian Negara RepublikIndonesia) Tahun Ajaran 2016 yang didik di Sekolah Polisi Negara (SPN) PoldaSumut dengan Nomor Siswa (NOSIS) 1996063608128 Peleton 3/2/A;Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017, adanya laporan dari wargamasyarakat Kec.

Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang ditujukan kepada PimpinanPolri dan Staf Polda Sumut dengan tembusan Menpan RB,Kapolri, Kapoldasu,Kabid Propam dan Ka SPN Polda Sumut, bahwa sebelum Pemohon diterimamasuk sebagai siswa Diktuba Polri (Pendidikan Pembentukan Bintara KepolisianNegara Republik Indonesia), Pemohon melakukan dugaan tindak pidana pencuriankabel milik PT.

siswa Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri TA.2016 di SPN PoldaSumut, Termohon Il dengan surat Nomor :B/103/I/2017 tanggal 13 Februari 2017yang ditujukan kepada Termohon agar menerbitkan Surat Keputusan untukmemberhentikan siswa Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri TA. 2016 atasnama Didi Hot Bagas Sitorus Nosis 19960608128 Pleton 3/2/A (ic.Pemohon);Bahwa atas surat Termohon Il Nomor :B/103/I/2017 tanggal 13 Februari2017 tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Kepala KepolisianDaerah

:Juklak/15//1995 tanggal 17 Januari 1995 tentangPengeluaran Siswa, adalah dalam hal siswa Diktuk Bintara Polri yang melakukanpelanggaran disiplin atau pidana di dalam Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri,pada saat mengikuti Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri sedangkan dalamperkara a quo Pemohon diberhentikan dan dikeluarkan dari siswa Pendidikan danPembentukan Bintara Polri karena sebelum Pemohon diterima sebagai Calon siswaPendidikan dan Pembentukan Bintara Polri TA.2016 Pemohon melakukan

T.I dan Ik8;9.Notulen Sidang Wantukdiklat Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi TA.2016 an.

Per003/A/JA/01/2009 tentangPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihnan Pembentukan Jaksa (PPPJ),jelas menyebutkan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan JaksaPendahuluan diselenggarakan selama 1 (Satu) tahun, Pendidikan danPelatihnan Pembentukan Jaksa lanjutan diselenggarakan selama 4 (empat)Bahwa jelas berdasarkan pasal 1 ayat (8) Perja Nomor.

(vide Daftar Bukti P.5) Bahwa Pemohon juga mengikuti Seleksi Calon Peserta Pendidikan danPelatihnan Pembentukan Jaksa tahun anggaran 2016, tetap saja tidakdiloloskan Rekrutmen untuk Diklat.

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 57 Seharusnya PNS Sarjana Hukum saat Pertama kali melamar, menjadiYuana Wira/Golongan III/A dan diwajibkan lulus Pendidikan danPelatihan Pembentukan Jaksa, sehingga dapat menduduki JabatanFungsional Jaksa. Karenayang dapat meduduki Pendidikan danPelatihan Pembentukan Jaksa paling rendah hanya SarjanaHukum,Bukan Sarjana, Magister, Doktor, Profesor, selain Bidang Hukum.

Biar samaPendidikan Sarjana Hukum dan PPPJ nya karena dibatasi usia.Bahwa jelas semua PNS Kejaksaan diwajibkan untuk bekerja denganJabatan Tata Usaha terlebih dahulu meskipun belum pernah mendudukiPendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Sampai kapan Pemerintahan Indonesia menjadi milikGolongan, bukan milik seluruh Warga Negara Indonesia, dalam undangundang hukuman teringan masalah berat seperti Narkotika hanyahukuman 4 tahun, Salah Apa Pemohon sampai 10 tahun tidak dapat menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Bahwa dalam perkara a quo jelas hanya Sarjana, Magister, Doktor, Profesor di bidang hukum yang dapat menduduki Jabatan FungsionalJaksa setelah lulus Pendidikan dan Pelatihnan Pembentukan Jaksa.

Selisih pembentukan PPAP sebesar Rp.3.871.339.731,00b.

Penghapusan piutang tak tertagih sebesar Rp.99.071.917.704,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas seluruhkoreksi positif atas penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebesarRp.102.943.307.435,00 dengan alasanalasan sebagai berikut:Alasan banding atas koreksi pembentukan PPAP sebesar Rp.3.871.339.731,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksipositif yang tetap dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp.3.871.339.731,00atas selisih pembentukan PPAP

dan pembebanan PPAP, sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp)Pembentukan Cadangan Piutang Tidak Tertagih (112.546.559.092,00)menurut Pemohon BandingPembentukan Cadangan Piutang Tidak Tertagih (108.675.219.361 ,00)menurut TerbandingPembentukan Cadangan Piutang Tidak Tertagih yang 3.871.339.731,00kurang dilakukan oleh Pemohon Banding Bahwa sampai saat ini Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitunganatas Pembentukan Cadangan Piutang Tidak Tertagih menurut Terbandingsebesar Rp.108.675.219.361,00

Bahwa Beban Cadangan dapat dibebankan sebagai pengurangpenghasilan bruto oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah benar sebagaimana diatur dalam Pasal 9ayat (1) huruf c UU PPh, akan tetapi untuk dapat dibebankan secarafiskal maka pembentukan /perhitungannya pun harus benar secara fiskalyang dalam hal ini perhitungan unsur Penghapusan Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih sebesar Rp99.071.917.704,00 harus benardulu secara fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1

ketentuanyang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi labakomersial sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri KeuanganNomor: 68/KMK.04/1999.Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yaituberdasarkan penelitian lebih lanjut atas halaman 59 Audit Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan

Dewan KehormatanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara bertentangan ataumelangar ketentuan UndangUndang Nomor : 15 tahun 2011 tentangpenyelenggara Pemilihan Umum serta bertentangan pula dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Profesionalitas, Asas Kepastianhukum dan AsasKecermatan ;Manyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSulawesi Tenggara Nomor : 15/kpts/KPU.prov.027/XI/TAHUN 2011 Tamggal 5desember 2011 tentang pembentukan Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSulawesi Tenggara, belum mempunyai akibat hukum bagi penggugat sebagaiKetua KPU Buton, maupun seluruh anggota KPU Buton oleh karena SuratKeputusan tersebut hanya pembentukan Dewan Kehormatan KPU prov.Sultra,bukan surat keputusan pemberhentian KPU Kabupaten buton ;3 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Tenggara No.15/Kpts/KPU.prov.027/TAHUN 2011tanggal O5 Desember tahun 2011 tentang tentang pembentukan

Bukti P.4 =: Foto copy sesuai aslinya, Rekomendasi Pembentukan DewanKehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ;5.

Prov.027/XII/tahun 2011tanggal 05 desember tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Di samping belum final kepentinganPenggugat belumlah dirugikan oleh karena harus ditindak lanjuti oleh DewanKehormatan Komisi PemilihanUmum...19Umum Proy. Sultra untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan anggota KomisiPemilihan Umum Buton yang akan di putus oleh Dewan Kehormatan Komisi PemilihanUmum Prov.

Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimanayang dimaksud dalam ayat 1 di tetapkan lebih lanjut oleh Keputusan KomisiPemilihan Umum provinsi.

Peraturan PerundangUndangan(selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan PerUU) merupakanbagian dari peraturan perundangundangan.

Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku; dan3.

Dalam pembentukan Permenkes Nomor 53 Tahun2017 juga telah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturanperundangundangan dan tidak bertentangan dengan asaspembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana diaturdalam UU PPP.

Secarafilosofis halhal yang mendasari pembentukan Permenkes 53/2017,yaitu adalah dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatankepada masyarakat dan secara yuridis adalah untuk melaksanakanketentuan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Halaman 28 dari 39 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2018Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 dan PeraturanMenteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 102 Tahun 2015.

Putusan Nomor 25 P/HUM/2018nasional, melalui pembelanjaan pendapatan keuangan daerah Provinsi,dan Kabupaten/Kota; Bahwa dalam pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53Tahun 2017 objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) sesuai denganprosedur pembentukan peraturan perundangundangan dan tidakbertentangan dengan asas pembentukan peraturanperundangundangan yang baik dalam UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganyaitu asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara

Foto copy daftar hadir pembentukan Pokmas tertanggal, 9012010, diberi tanda,~ 2222 ee eee Bukti.P 6;7. Foto copy daftar kelompok Selorejo Biting tanpa adatanggalnya, diberi tanda,wee eee eee ee eee eee eee Bukti.P 7;8. Foto copy catatan tertulis tanggal, 1712010 MRLei KompekPasar Pucanganom Sby, diberi tanda,Bukti.P 8;9.

pengurus tersebut Tergugat ( Siti20Maratun ) juga ikut hadir, dan ia juga tidak keberatandijadikan pengurus; Bahwa pada waktu pembentukan pengurus tersebut yang hadir ada15 orang; Bahwa susunan pengurusnya adalah : Ketua Saeroji, SekretarisSutikno dan bendahara Siti Maratun; Bahwa nama usaha tusuk sate tersebut LestariBahwa usaha tusuk sate tersebut sudah berproduksi dan hasilnyadijual ke Surabaya; Bahwa saksi juga ikut kerja di perusahaan tusuk sate tersebutdengan sistim upah;Bahwa sewaktu saksi

Saeroji : Ketua, Sutikno Bendahara dan Siti MaratunSekretaris; Bahwa saksi tahu sewaktu) pembentukan pengurus tersebut,karena pembentukan pengurus tersebut dirumah Pak saeroji dansaksi waktu itu) kerja dirumah Pak saeroji dan yang menunjukpengurus tersebut adalah pak Saeroji sendiri; Bahwa pembentukan pengurus tersebut pada tanggal, 9 Mei 2010; Bahwa pembentukan pengurus tersebut yang menghadiri adalahkaryawan perusahaan tusuk sate tersebut yang berjumlah 20orang; Bahwa waktu pembentukan pengurus

SRI LESTARI Bahwa saksi tidak tahu , usaha tusuk sate tersebut adaijinnya atau tidak; Bahwa saksi tidaktahu usaha tusuk sate tersebut adapembukuannya atau tidak;Bahwa perusahaan tersebut menurut keterangan Pak Saeroji adapengurusnya yaitu) Pak saeroji sebagai Ketua, pak Sutiknosebagai bendahara dan Bu Siti Maratun sebagai sekretarisnya Bahwa saksi tidak tahu sewaktu pembentukan pengurus tersebut; Bahwa saksi ikut kerja di perusahaan tersebut sejak bulanApril 2009, dan pekerjaan saksi sebagai pemotong

susunan pengurus yang disaksikankerawat desa dan dihadiri sejumlah warga, namun bilaketerangan saksi saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P6,ternyata pertemuan tersebut dalam rangka pembentukan Pokmasbukan terbukti sebagai pembentukan pengurus UD Lestari Jaya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakahbenar mesin tusuk sate merk SHIE Y1 tersebut dibeli diSurabaya kepada Saudara Wahyu Tri Nugroho dengan harga sebesarRp.130.000.000 ,Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang pembelianmesin

Khodijah; (Copy dari copy). + =Surat Kepala Desa Margo Mulyo Nomor : 140/020/MMIII/2013Tanggal 28 Maret 2013, perihal Permohonan PengesahanPenentapan BPD Desa Margo Mulyo, (sesuai dengan asli); Dekomentasi foto pada acara rapat musyawarah pembentukan BPDDesa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya, ( fotocopi sesuaidengan foto asli); Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan BPD Desa MargoMulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s/d 2019 tanggal 7Maret 2013, (fotocopi dari fotocopi);Daftar Hadir (Acara

rapat musyawarah pembentukan BPD DesaMargo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s/d 2019tanggal 7 Maret 2013), ( fotocopi dari fotocopi).Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007, perihal BadanPermusyawaratan Desa, ( fotocopi Peraturan).Surat Undangan No. 005/ /MMIII/2013 Tanggal 5 Maret 2013,Perihal Musyawarah Pembentukan BPD Periode 20132019 DesaMargo Mulyo, (Sesuai dengan asli).Surat Camat Tungkal Jaya Nomor :138/284/KEC.TJIX/2014Hal 18 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUNPLGTanggal

habis; Bahwa, sepengetahuan Saksi nama Kadus III adalah Agusmianto, menurut Saksi adausulan dari Kadus II yaitu Saksi, Ahmad Hambali dan Sumuati, kesimpulan daripertemuan tersebut menurut Saksi Pembentukan Anggota BPD yang berjumlah 9 Orangtersebut, kemudian sepengetahuan Saksi tidak pernah dibuat usulan, selain usulan dariAgusmianto, selanjutnya menurut Saksi yang diminta oleh Plt.

Minarno; Bahwa, menurut Saksi sudah dilaksanakan pemilihan Kades yang baru yaitu tahappenyerahan berkas calon Kades, sepengetahuan Saksi Penggugat ikut mencalonkan;Bahwa, menurut Saksi tidak ada yang keberatan atas pembentukan Anggota BPD dariunsurunsur dan kompenen masyarakat; Bahwa, yang Saksi ketahui tentang undangan yang diterima oleh Saksi adalahUndang secara tertulis dan ada cap, untuk rapat tanggal 7 Maret 2014, yangdisampaikan oleh Plt.

Kades di Margo Mulyosejak tanggal 28 Desember 2010 sampai Juni 2013, sebelumnya sebagai Sekdes; Bahwa, Saksi menyatakan pernah melaksanakan pembentukan BPD tahun 2013, Saksipernah mengeluarkan undangan yang ditanda tangani Saksi sendiri Plt.

Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945,Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat(2) huruf b UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan Pasal 8 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan, maka dapat disimpulkan bahwa MahkamahHalaman 16 dari 45 halaman.

Putusan Nomor 35 P/HUM/2018atau. ketidaksesuaian dalam pembentukan peraturanperundangundangan. Namun, seluruh uraian, dalil, danargumentas! Para Pemohon tidak satupun menunjukan adanyapelanggaran/ ketidaksesuain dalam pembentukan peraturanperundangundangan.

Bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan(selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU) menyatakanbahwa:Peraturan PerundangUndangan adalah peraturan tertulis yangmemuat norma hukum yang mengikat secara umum dandibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabatyang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalamperaturan perundangundangan;7.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Pembentukan PUU, jenis danhierarki peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut:a. UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. UndangUndang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang;d. Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.

Argumentasi Substansi;1.Bahwa pembentukan Permenristekdikti Nomor 18/2015,merupakan amanat dari ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2013 tentang PendidikanKedokteran (selanjutnya disebut UndangUndang PendidikanKedokteran). Dengan demikian, dalam hal diajukannya UjiMateriil terhadap Permenristekdikti Nomor 18/2015, makaseharusnya acuan pengujiannya adalah terhadapUndangUndang Pendidikan Kedokteran.

Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 04Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Komisi Komisi DPRD Kab.Pandeglang Tahun 2004, tanggal 09 Nopember 2004, asli;Lampiran Surat Keputusan DPRD Kab. Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2004tanggal 04 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Komisi Komisi DPRDKab. Pandeglang Tahun 2004, tanggal 09 Nopember 2004, asli ;Surat Keputusan DPRD Kab. Pandeglang Nomor : 09 Tahun 2004 tanggal 09Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.

Pandeglang Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 14Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab. PandeglangTahun 2006, asli;Lampiran Keputusan DPRD Kab. Pandeglang Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal14 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab.Pandeglang Tahun 2006, perihal Daftar Namanama Personil PanitiaMusyawarah, asli ;Surat Keputusan DPRD Kab. Pandeglang Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 14Maret 2006 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kab.

Bahwa Pemohon berharap Mahkamah Agung RI agar melakukanpengujian terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1)dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun2017 tentang Perangkat Desa yang pembentukannya tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antarajenis, hirarkhi dan materi muatan sebagaimana yang tertuang didalam ketentuan Pasal 5 huruf c UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;2.

Mengawasi proses pembentukan Tim;c. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;d. Melakukan pengawasan setelah proses penjaringan danpenyaringan; dane. Memfasilitasi ujian tertulis apabila dilakukan seleksi bersama;5. Bahwa setelah Tim Kabupaten Terbentuk, kemudian seluruh PemerintahDesa di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami kekosongan perangkatdesa secara serentak membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringanbakal calon perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa;6.

Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pembentukan Tim Penjaringandan Penyaringan oleh Kepala Desa pada prinsipnya merupakansuatu bentuk kewajiban hukum bagi Pemerintah Desa dalam rangkaHalaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2018melaksanakan tugastugas pemerintah Desa pada aspekmenjalankan prosedur Pengangkatan Perangkat Desa.

Olehkarena itu, tidak cukup alasan bagi Pemohon dengan mandalilkansecara sertamerta terhadap pembentukan Tim oleh Kepala Desaakibat adanya pembentukan Tim Kabupaten oleh Termohon;c.

Terhadap dalil Pemohon tersebut pada dasarnyatelah Termohon sampaikan pada Jawaban Termohon di atas, yang padaprinsipnya Pembentukan Tim Kabupaten merupakan bentuk Fasilitasiterhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam aspek Pembinaandan Pengawasan terhadap Pemerintah Desa;Menimbang, bahwa bersamaaan dengan Surat Jawaban untukmendukung dalildalil jawabannya, Termohon telah melampirkan fotokopiberupa:1. Fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;2.

Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2)UndangUndang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan yang mengatur: Dalam hal suatu PeraturanPerundangundangan di bawah UndangUndang diduga bertentangandengan UndangUndang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;6.

Namun apabila dinyatakan bahwatujuan pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 ini adalah untukmeningkatkan kinerja dosen sebagaimana dinyatakan dalam bagianmenimbang huruf (b) Peraturan Menteri ini, maka yang seharusnyadilakukan oleh Kementrian adalah juga menfasilitasi, mendorong, danmengevaluasi kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi dalampenyelenggaraan pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri ini membuat gelisah dan tidakada kepastian hukum, karena pembentukan Peraturan Menteri ini tidakdidasarkan pada Naskah Akademik dan sosialisasi yang memadai;21.

Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, DanPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 TentangPemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesortidak memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:(1) Asas pembentukan yang ada dalam Pasal 5, UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harus dilakukan berdasarkan pada asas PembentukanPerundangundangan yang baik yang meliputi huruf (a) kejelasantujuan

Mahkamah Agung dapat menyatakanperaturan perudanganundangan yang lebih rendah dari undangundang tidak sah apabila:a. bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi; dan/ataub. pembentukan peraturan perundangundangan tidak memenuhiketentuan yang berlaku;Bahwa mencermati Permohonan a quo dapat disimpulkan dalildalilpokok Pemohon yaitu pembentukan Permenristekdikti 20/2017 tidakmemenuhi kaedah pada Pasal 5 huruf a, c, d, e, f dan Pasal 6 ayat (1)huruf a, b, d, g, h, i, dan huruf UndangUndang