Ditemukan 32351 data
124 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
369 K/TUN/2010
No.369 K/TUN/20104.dilampirkan tersebut sehingga dinyatakan tidak Jlulus evaluasiadministrasi, maka berdasarkan dokumen kualifikasi pada bagian Ilmengenai rencana kerja dan syaratsyarat pada angka 2.7 tahap evaluasidokumen pelelangan huruf d, maka PT.
No.369 K/TUN/2010Bahwa ketentuan menunjukkan Deposito tersebut tidak diatur dalampersyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku namun hanya tambahan dalamaanwizing.
No.369 K/TUN/2010Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dariUndangUndang No.5 Tahun 1986 ;Bantahan :1.
No.369 K/TUN/2010nyata melanggar dari UndangUndang dan menyimpang dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik.
No.369 K/TUN/2010
299 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
385 K/TUN/2020
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putusan Nomor 385 K/TUN/20206. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 8214/KptsII/2002 Tanggal 9 September 2002Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20(Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus)Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NusaTenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;7.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020nama .G.B.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 385 K/TUN/2020
64 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 K/TUN/2010
No. 118 K/TUN/2010(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai pengguasaan tanah atau penerbitan sertipikatsertipikat tersebut.
No. 118 K/TUN/2010Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.13tanggal 5 Februari 1976 atas nama Bank Indonesia i.c. obyekgugatan a quo, sebagaimana tercantum dalam putusan No. 42/Pdt.G/2008/PN.JPR tanggal 22 Desember 2008 (Bukti TIIIntervensi2);f.
Bahwa selanjutnya SE MA No.2 tanggal 3 juli 1991 mengatursebagai berikut ~Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatukeputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagiamana dimaksud dalam Pasal 55dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahuiadanya Keputusan TUN yang bersangkutan.;j.
Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dituju olehKeputusan TUN yang berupa Sertifikat Hak Milik No.13 tanggal 5Februari 1976 atas nama Bank Indonesia, yang merupakan obyekgugatan perkara a quo, sehingga jangka waktu 90 hari dihitungsejak saat Penggugat mengetahui adanya sertifikat tersebut ;k.
No. 118 K/TUN/2010
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 K/TUN/2009
No.424 K/TUN/2009OGAN ILIR, berkedudukan di Jalan RayaPalembangInderalaya Km.31,5, Kelurahan SimpangTimbangan, Kecamatan Inderalaya ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;dan:Ir.
No.424 K/TUN/20093. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kembali SertifikatHak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat UkurNo.138/Tanjung Seteko/1999, atas nama Ir. Ishak Mekki ;4.
No.424 K/TUN/2009Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan llir selaku Tergugat, makasecara hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secarahukum menjadi salah subjek (error in subjecto) ;4.
No.424 K/TUN/20094.
No.424 K/TUN/2009Hal.16 dari 15 hal. Put. No.424 K/TUN/2009
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 K/TUN/2014
Putusan Nomor 430K/TUN/2014perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata. ;1.2.
Putusan Nomor 430K/TUN/20147.1.7.2. Ali Hasan (dahulu bernama Lian Tjang) ; Chandra Hanum (dahulu bernama Yong Hua) ; Nyonya Susilawati Hasan (dahulu bernama Yong Fang) ;di mana Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari (Alm)Tuan Johan Hasan. ;c.
Putusan Nomor 430K/TUN/201411.211.3.11.4.12.Hakhak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) ialah :a. Hak milik ;jo.
Putusan Nomor 430K/TUN/20142013, Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 5 Februari 2013 atas namaJeffry Kartasasmita dengan luas 88 M? (delapan puluh delapan meterpersegi), yang diterbitkan di atas bidang tanah dengan Hak Milik No.204/Kel.
Putusan Nomor 430K/TUN/2014
175 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
412 K/TUN/2015
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran;d. Pembuatan daftar tanah;e.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015b. Kualitas dari Pemohon/Penggugat (/a qualite du requerant);c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (/a forme et les delaisdu recours);d.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015tembusannya diberikan kepada bapak Burhanuddin sebagai Kuasadari Penggugat.
Putusan Nomor 412 K/TUN/20152001, seluas 1.015 m?, atas nama PT.Bahagia Audio Video, di JakartaPusat;4.
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 K/TUN/2014
Putusan Nomor 50 K/TUN/2014DASAR GUGATAN.1.Tentang Obyek Gugatan :Obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 2/Pemb Tahun 2011 Tanggal 21 September 2011 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil khususatas nama Drs.
Putusan Nomor 50 K/TUN/2014Penggugat mohon agar Surat Keputusan tersebut dinyatakan batalatau tidak sah demi hukum; Bahwa akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebutkepentingan Penggugat dirugikan:a. Hilangnya penghasilan Penggugat;b. Hilangnya karier Penggugat;c. Adanya rasa malu yang sangat memukul perasaan Penggugatdan keluarganya;5. Permohonan Penundaan Pelaksanaan.
Putusan Nomor 50 K/TUN/20144. Mewajibkan Tergugat merehabiliasi nama baik Penggugat danmengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Semarang;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:.
Putusan Nomor 50 K/TUN/2014Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs.
Putusan Nomor 50 K/TUN/2014
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 K/TUN/2009
No. 273 K/TUN/2009.Karena :3.
No. 273 K/TUN/2009.3.
No. 273 K/TUN/2009.11.
No. 273 K/TUN/2009.a.6.
No. 273 K/TUN/2009.Hal. 80 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.
95 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 PK/TUN/2014
Putusan Mahkamah Agung RI tanggalHalaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/20148 Agustus 2002 No. 2122 K/Pdt/2001 jo.
Citra Agung Prima;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/20141.
;B Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/TUN/2013 tanggal 27 Pebruari2014 terdapat kekeliruan dan kekilafan yang nyata dimana Putusan MahkamahAgung RI hanya meneruskan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan, padahal Putusan Putusan tersebut tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.C Bahwa seharusnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 38 K/TUN/2013tanggal 27 Pebruari 2014 haruslah bersifat produktif dalam memeriksa perkara aquo dan bukan
Putusan Mahkamah Agung RI No. 136 K/TUN/2013 tanggal2 Mei 2013 Pasal 7 pada pokoknya menyebutkan : Pihak kedua dengan ini menyatakan mencabut segala gugatan terhadap SertipikatHak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia seluas kurang lebih 9.123 M2 yangterletak di Jalan Alumunium Raya sudut Jalan Perbatasan, Kelurahan TanjungMulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atas nama Perseroan Terbatas PT.
bahwa tanah seluas kurang lebih 9.123 M2 tersebutHalaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/2014adalah milik Perseroan Terbatas PT.
28 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 K/TUN/2010
Nomor 209 K/TUN/2010Surat Keputusan No.
Nomor 209 K/TUN/20101:Bahwa Kepala Madrasah adalah merupakan tugas tambahan bagiseorang guru PNS dan bukan sebagai Jabatan struktural ataupunfungsional.
Nomor 209 K/TUN/2010tersebut tidak pernah sampai kepada Pemohon Kasasi, dan tidak diketahuisiapa yang membawanya dan mengapa tidak sampai ;5.
Nomor 209 K/TUN/2010masa tugas kedua sesuai dengan Pasal Pasal 5 ayat (2).
Nomor 209 K/TUN/2010
118 — 74
Abas, SH danRekan Jalan Rambutan KelurahanHuangobotu Kecamatan Dungingi KotaGorontalo, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 13 Pebruari 2009 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan =; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado tertanggal 09 Pebruari 2009,Nomor : 07/Pen.MH/TUN/2009/ P.TUN .Mdo tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili sengketa
125 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
292 K/TUN/2015
Putusan Nomor 292 K/TUN/201510.ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas Cipta Karya danTata Ruang Pemerintah Kota Surabaya (bukan atas nama Plt.
Putusan Nomor 292 K/TUN/201520.26. Pasal 2, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perwali 37 Tahun 2012;dan;b.
Putusan Nomor 292 K/TUN/201540.kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq.
Putusan Nomor 292 K/TUN/2015perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Aset Pemkot Surabaya diJalan Kenjeran 118 RT 06 RW 09, Kelurahan Tambakrejo.
Putusan Nomor 292 K/TUN/2015yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009.
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
348 K/TUN/2014
Putusan Nomor 348 K/TUN/20144 MARIOMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat Tinggal di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai Nomor 21Rt.
Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Majelis Hakim telah memanggil pihak TNIAD dan meminta ditunjukan bukti alashak di atas tanah objek sengketa melalui Kuasa Hukumnya Bp.
Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014IV.6.IV.7.IV.8.IV.9.IV.11.a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.
Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014satu persyaratan IMB SPBU PT. Alpha Kumala Wardhana/Ping Astono& Helen Soewignyo;B.
Putusan Nomor 88 PK/TUN/20142.3.2.4.2.5.Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.
Putusan Nomor 88 PK/TUN/201414.
Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
448 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 448 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als. MUAD Bin Alm. H. ABDUL AZIZ,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan MIS MiftahulUlum RT. 001, RW. 001 Ds.
Putusan Nomor. 448K/TUN/2014gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,masih aktif.Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2013 penggugat menerima SURATKEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor175/80/SETDPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAKHAK ANGGOTADPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN.
Putusan Nomor. 448K/TUN/20145.
Putusan Nomor. 448K/TUN/2014Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
Putusan Nomor. 448K/TUN/2014Biayabiaya : Panitera Pengganti : 1. Meteral............ Rp 6.000,00 ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum2. Redaksi .................. Rp 5.000,00Bs AGMINISUASH ss cick ves cis Rp489.000,00Jumlah ............ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 448K/TUN/2014
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 K/TUN/2014
Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Utara berbatasan Yansen; Selatan berbatasan Komarudin bin Sidin; Timur berbatasan H.
Putusan Nomor 327 K/TUN/2014Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, yang menyatakan bahwa gugatandiajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.
/1992, tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi yang terdapat dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10November 1994 dan Yurisprudensi yang terdapat dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 junctoSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan TataUsaha Negara tetapi
Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Bahwa pada tanggal 27 Desember 1994 terbit objek sengketa a quo(vide Bukti T IL Int1); Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 diadakan rapat membahaspenyelesaian masalah tanah antara Ir.
Putusan Nomor 327 K/TUN/2014
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 119 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SYAMSIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diOlak Kemang RT 07 RW 02,Kecamatan Danau Teluk, KotaJambi, pekerjaan Ibu RumahTangga;2 M.
Putusan Nomor 119 K/TUN/2014Kemang RT O07 RW 02,Kecamatan Danau Teluk, KotaJambi, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada;1 RAMLI TAHA, S.H., M.H.;2 ADITHIYA DIAR, S.H.
Putusan Nomor 119 K/TUN/201412 Bahwa Penggugat secara hukum merupakan ahli waris (alm). Syukur BinZaenal Abidin yang sah dan berhak atas tanah dengan luas + 60.000 M?yang terletak di Jalan Surya Dharma KM. 10, Kelurahan Kenali AsamBawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;13 Bahwa legalitas kepemilikan Penggugat terhadap warisan atas tanahdengan luas + 60.000 M?
Putusan Nomor 119 K/TUN/201425 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92bertindak tidak cermat, Tergugat tidak mempunyai data fisik atau datayuridis dalam melengkapi pembukuan tanah, sehingga alas hak dalammenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tersebut tidak sesuai denganpemilik tanah sebenarnya.
Putusan Nomor 119 K/TUN/201422MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SYAMSIAH, 2. M.FATHLI 3. M. HAVIS, 4. M. KAMAL FIKRI, 5. FAUZAN SUBRI tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H.
136 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
482 K/TUN/2015
Putusan Nomor 482 K/TUN/20151.Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT.
Putusan Nomor 482 K/TUN/20153/7.
Putusan Nomor 482 K/TUN/2015PT.
Putusan Nomor 482 K/TUN/2015sendiri.
Putusan Nomor 482 K/TUN/2015
126 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
111/PK/TUN/2012
No. 111 PK/TUN/20121010Hutan Produksi (HP) dan di dalam areal TUPHHKHA PT Dasa Intiga seluas+ 2.357 Ha.
No. 111 PK/TUN/201242ditetapkan kapan dan masa berlakunya surat tersebut, sehingga syaratformil ini tidak terpenuhi ;5.
No. 111 PK/TUN/201246Tsdalam persidangan.
No. 111 PK/TUN/2012Nomor 4 Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUPsebagaimana terlampir ;2).
* Apabila ada maka orang tersebut harus dipanggil (dalam pemeriksaanpersiapan) dan diikutsertakan dalam sengketa TUN tersebut.17. Apakah keputusan TUN (beschikking) itu benarbenar tidak adil?Onrechtmatig); dalam arti:a Bertentangan dengan ketentuan, perundangundangan yang berlaku?;b Ada penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)?;c Ada larangan berbuat sewenangwenang (Willekeur);d Apakah semua kepentingan telah dipertimbangkan dengan baik olehBadan/Pejabat TUN?