Ditemukan 7010 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3975/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PALLISER INDONESIA
15764 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114079.15/2011/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Menerima seluruh permohonan banding dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPN PPh Badan TahunPajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057
    Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114079.15/2011/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057/16tanggal 6 Januari 2016, atas nama: PT Palliser Indonesia, NPVWP01.882.688.3057.000, beralamat di JI.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057/16 tanggal 6Januari 2016, atas nama: PT Palliser Indonesia, NPWP01.882.688.3057.000, beralamat di JI. Gebangsari Raya No.10,Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50114, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukumtetap;3. 4.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4153 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CARGILL INDONESIA;
6330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkandan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/13/057/15 tertanggal 24 November 2015Tahun Pajak 2013 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya Keputusan Terbanding NomorKEP00193/KEB/ WP4J.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/13
    mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112982.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Selatan DKI Jakarta, terkaitHalaman 4 dari 9 halaman.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15tanggal 24 November 2015, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT 010, RW 009,Tanah Abang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terkait sengketa a quoadalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1131 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
7415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005615.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal
    28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00601/207/16/057
    /18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057
Register : 09-04-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PA TALIWANG Nomor - 57-PDT.G-2015-PA-TLG
Tanggal 11 Mei 2015 — Perdata
7115
  • Beru, KecamatanBrang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat;= Pengadilan Agama tersebut ;= Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;= Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dansaksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal09 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang,Nomor: 57/Pdt.G/2015/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan untukHal. 1 Perkara No: 057
    Penggugat Nomor:5207086412840001, tanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan olehKabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah ditempel denganHal. 3 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.TlgMaterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisiroleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;.
    orang anak;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, namun saat ini sudah berpisah .Bahwa penyebab perpisahan karena saat 1 tahun Penggugat menjadiTKW di Saudi Arabia Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idamanlain berasal dari Sekongkang;Bahwa Penggugat pergi ke Saudi Arabia tahun 2008 seijin Tergugat danpulang tahun 2010 ke rumah orangtuanya;Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama istri barunya, saatTergugat berkunjung ke rumah saudaranya;Hal. 5 Perkara No: 057
    ,MH sebagai hakim hakimAnggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidangHal. 13 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.Tlgterbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota sertaMuhammad Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri olehPenggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;Ketua MajelistidImran, S.Ag.,MHHakim Anggota Hakim Anggotatid tidNurul Fauziah, S.AgUnung Sulistio Hadi, S.HI.,MHPanitera PenggantitidSITI AISYAH, SHPerincian Biaya Perkara :1.
    Materai :Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 381.000,00Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinyaPengadilan Agama TaliwangPANITERATAMJIDULLAH, S.H.Hal. 15 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.Tlg
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG SUPERFEED
3319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00325/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00atau ex aequo eft bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116533.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00325/107/14/057
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Agustus2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00325/107/ 14/057/16 tanggal 10Juni 2016 Masa Pajak Agustus 2014 yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 116533.99/2014/PP, atas nama PT Cheil JedangSuperfeed, NPWP 01.071.778.3057.000
    berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16Agustus 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00325/107/14/057
    Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor: 00325/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakAgustus 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan
Register : 01-03-2005 — Putus : 05-05-2005 — Upload : 04-09-2012
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 571/Pdt.G/2005/PA.TA
Tanggal 5 Mei 2005 — Penggugat Dan Tergugat
90
  • Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat telah berusaha mencariPutusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 1 dari6keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya, akan tetapipenggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahuikeberadaan tergugat sekarang;7.
    Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dikabupaten Tulungagung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 2 dari6Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah keponakan penggugatdan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 01;Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua penggugatselama 2 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai keturunan
    telah berusahamencari keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya,akan tetapi penggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakantidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang ;Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernahberhubungan lagi ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut penggugat tidakkeberatan;Menimbang, bahwa penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi danmohon putusan;Putusan Cerai Gugat, nomor: 057
    Apalagi merekasudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan telah putus komunikasi antaraPutusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 4 dari 6keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hakhak dan kewajiban rumah tangga mereka,maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikatagorikan padapertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluargasejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal UU No. 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan
    ENGKOS HAS YIM K, S.H.Hakim Anggota Panitera Penggantittd. ttd.Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 6s dari6Drs. MOH. JAENURI, S.H. Drs. MOH. DJUARIPerincian Biaya Perkara : 1. hak kepaniteraan Rp. 30.000,3. Biaya Panggilan Rp. 300.000 5. Materai Rp. 6.000,6. Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 341.000 ,(ratus empat puluh satu riburupiah)Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 6 dari 6
Register : 17-12-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Bpp
Tanggal 4 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
4441
  • PENETAPANNomor 691/Pdt.P/2021/PA.BppDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/PenetapanAhli Waris yang diajukan oleh:Hj.Munaji Binti Samuji, tempat dan tanggal lahir Sinjai, O07 Agustus 1955,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman diJalan Sulawesi, Rt 057, No. 04Kelurahan
    Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapansebagai Pemohon IVSudirman Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14September 1982, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Jalan Sulawesi, Rt 57, No. 04Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan BalikpapanTengah, Kota Balikpapan sebagai Pemohon VSulaiman Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Juli1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di JalanSulawesi, Rt 057
    PA.Bpp 2 dari 14Bahwa para Pemohon adalah istri dan anakanak almarhumSYAMSUDDIN bin BANRO;Bahwa pada tanggal 5 Maret 1975 Pemohon menikah denganalmarhum SYAMSUDDIN bin BANRO di KUA Kecamatan Sinjai UtaraKabupaten Sinjai berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor32//111/1975 C No.28193/69A tanggal 5 Maret 1975,Bahwah, semasa hidupnya almarhum SYAMSUDDIN bin BANROhanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuanbernama HJ.MUNAJI binti SAMUJI dan semasa hidupnyabertempat tinggal di jalan Sulawesi RT 057
    MUNAJI binti SAMUJI yang diketahuiRT. 057, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan, sesuai aslinyabermatrai cukup diberi tanda (P.3); Penetapan Nomor 691/Padt.P/2021/PA.Bpp 5 dari 14A. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris almarhum almarhumSYAMSUDDIN dengan HJ. MUNAJI binti SAMUJI yang diketahuiRT. 057, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan,, Sesuai aslinyabermatrai cukup diberi tanda (P.4);5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDDIN denganHJ.
    Samuji, umur 57 tahun, agama islam, adikPemohon , dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakanyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada tahun 1975 Pemohon menikah dengan almarhumSYAMSUDDIN bin BANRO di KUA Kecamatan Sinjai UtaraKabupaten Sinjai; Bahwah, semasa hidupnya almarhum SYAMSUDDIN bin BANROhanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuanbernama HJ.MUNAJI binti SAMUJI dan semasa hidupnya Penetapan Nomor 691/Padt.P/2021/PA.Bpp 6 dari 14bertempat tinggal di jalan Sulawesi RT 057
Putus : 12-06-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — SOFJAN AMIR VS YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT. PLN (Persero)
3711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa TERGUGAT tanggal 11 Maret 2011 menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 perihal usul Pesangon dan Renumerasi Pimpinan SekolahTinggi Teknik PLN, yang berisi antara lain ; mengenai pesangon diatur sebagaiberikut : Untuk yang direkrut setelah usia 35 tahun, diberi Uang Pesangon sajamaksimum 8 kali Penghasilan Tetap.
    Dengan perhitungan berdasarkan pada suratdari TERGUGAT No. 057/KEU/BPYPK/2011 tanggal 11 Maret 2011.Dengan demikian TERGUGAT II melakukan perbuatan yang bertentangandengan surat keputusan No. 075.SK/3/1/2005 tanggal 28 Maret 2005 yangtelah diterbitkan oleh TERGUGAT II sendiri;TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal176 ayat (5) UndangUndang No13/ Tahun 2003;8.
    Bahwa surat No. 057/BPYPK tanggal 11 Maret 2011 adalah suratdari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN(Persero)/Tergugat (Termohon ) kepada Ketua STTPLN/Tergugat Il (Termohon Il) perihal pesangon dan remunerasipimpinan STTPLN.Penjelasan Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut:1. Penuh diskriminasia. Membedakan karyawan yang direkrut terdiri dari sampai dengan usia35 tahun dan yang berusia di atas 35 tahun;b.
    Berbunyi: Ketentuan dalamperaturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Dari data dan fakta yang tak terbantahkan bahwa surat No. 057/KEU/BPYPK bertentangan dengan peraturan yang berlaku/bertentangandengan undangundang, karenanya batal demi hukum;e.
    Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 tertanggal 11 Maret 2011 perihal usulan Pesangon danRemunerasi Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik PLN yang berisi tentangpersetujuan atas perhitungan Pesangon dan Remunerasi bagi pegawaiyang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanya tanpa penetapan,khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetap yang direkrut danpensiunan PT PLN atau instansi lain;3.
Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SRIBOGA RATURAYA
2613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2137/B/PK/Pjk/2018dan Jasa Nomor 00001/217/08/057/13 tanggal 30 Desember 2013 MasaPajak Desember 2008;3.
    Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85125/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP285/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor00001/217/08/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP285/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari 2015, tentangKeberatan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008Nomor 00001/217/08/057/13 tanggal 30 Desember 2013, atasnama PT Sriboga Baturaya, NPWP 01.690.260.3057.000, AlamatPlaza Daniprisma Lt. 3 Jalan Sultan Hasanudin Nomor 4748,Melawai, Jakarta Selatan 12160, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan
Register : 09-08-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT
Tanggal 14 Desember 2016 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN ; FOREST WATCH INDONESIA (FWI)
9081165
  • atas Putusan KomisiInformasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.Juli 2016 yang mengabulkan permohonan Forest Watch Indonesia (FWIl) dengandasar sebagai berikut:.
    Meskipun HGU dapat diberikan kepada tanah hak pengelolaan dan hakmilik, namun pemegang HGU tetap memiliki kewajibankewajiban khusus selama 1 Point 6.3 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIPPS/2015Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.memegang HGU.
    Bukti P6 : Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor :057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22 Juli 2016 (fotokopisesual dengan aslinya).7.
    Bukti T 02 : Putusan Hasil Mediasi Nomor 057/XIV/KIPPS/2015tertanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya).37.
    Menguatkan Putusan Komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia Nomor:057/XIVKIPPSMA/2015, tanggal 22 Juli 2016 ;Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.3.
Register : 04-09-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PA MALANG Nomor 493/Pdt.P/2017/PA. Mlg
Tanggal 18 September 2017 — Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir(PEMOHON)
116
  • Tohir yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 14 Juni 2010 adalah salah, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon : Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;4.
    Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malangdengan Nomor: 0546/057/VV2010 tanggal 14 Juni 2010;4. Bahwa setelah menerima buku nikah, terdapat kesalahan tulis yaitu:Nama Pemohon: Sri Yuliati Ningsih binti M. Tohir. sedangkan yang benaradalah: Nama Pemohon: Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurusKartu.
    Tohir yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0546/057/VI/2010tanggal 14 Juni 2010, sebenarnya adalah: Nama Pemohon: Sri YuliyatiNingsih binti Moch. Tohir ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan namatersebut di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;5.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VV2010 tanggal 14 Juni2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LowokwaruKota Malang, atas nama Fini Chusni Fauzi bin Moch. Kusnan dengan SriYuliati Ningsih binti M. Tohir, yang telah bermeterai cukup, cocok denganaslinya ditandai dengan P3;4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93214.BB tanggal 12 Agustus 2002atas nama Sri Yuliyati Ningsih, yang telah bermeterai cukup, cocok denganaslinya ditandai dengan P4;5.
    Tohir)sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Lowokwaru Kota Malang, Nomor : 0546/057/V1/2010 tanggal 14Juni 2010 (bukti P3) adalah satu orang;Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undangundang Nomor 23tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untukmemberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan statushukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga NegaraIndonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status
    Tohir yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VV/2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malangtanggal 14 Juni 2010 adalah salah, sedangkan yang benar adalah namaPemohon : Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodatanikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru KotaMalang;4.
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4609 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CARGILL INDONESIA;
7139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4609/B/PK/Pjk/2020pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak, maka berdasarkanpenjelasan dan informasi di atas, Penggugat sungguhsungguh berharapagar Pengadilan Pajak bersedia untuk mengabulkan permohonan GugatanPenggugat atasKeputusanTergugat NomorKEP08120/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 9 November 2016 yang menolak untuk membatalkan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 Nomor00239/107/13/057/15 tertanggal 30 Juni 2015sebesarRp58.130.000,00 danmengeluarkan
    Terbandingmengajukansurat tanggapan tanggal28 Februari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86759/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal9 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00239/107/13/057
    Denganmengadilisendiri:3.1 Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:3.2 Menyatakan Surat KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP08283/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak Nomor00238/107/13/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Agustus 2013, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01 Jalan
    Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 9 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00239/107/13/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 9 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor : 00239/107/13/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak November 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak
Register : 28-01-2014 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Tlb
Tanggal 10 Maret 2014 — Pemohon dan Termohon
106
  • Pekerjaan lbu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari semua berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TulangBawang tanggal 28 Januari 2014, di bawah Register Nomor: 0057/Pdt.G/201 4/PA.Tlb, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Putusan Nomor : 057
    Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR :Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.
    tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohondan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih danbertengkar;Bahwa saksi sering kali melinat dan mendengar antara Pemohon dan Termohonterlibat pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohondan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami danseringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumahPutusan Nomor : 057
    Hakim PengadilanAgama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalyang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telahtermuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon telahsesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan pengakuanPutusan Nomor : 057
    Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dansendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaii,Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.
Register : 25-10-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 B/PK/PJK/2010
Tanggal 20 April 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
9036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP879/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal27 Juni 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk MasaPajak Juli 2004, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulisdalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas Satu Surat Keputusan Terbandingsebagaimana tersebut diatas pada tanggal 5 September 2008.
    S1062/WPJ.07/BD.0504/2008 tanggal 11 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian KeberatanNo. 28/PT.JICM/FN/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008;Bahwa selanjutnya, Pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP879/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang pada dasarnya menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo.00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.
    Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputi kelebihanpajak Masa Pajak Juli 2004 diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak suratpermohonan diterima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.
    Sebagai bahan pertimbangan Majelis,perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPN Tahun Pajak 2004,termasuk SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Juli 2004 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding inimerupakan produk dari 1 (satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada (satu) SP3yaitu Surat No.
    /07 yang diterbitkan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak telahditerbitkan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan dan seharusnya menjadi batal demihukum;Alasan MaterialBahwa SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007diterbitkan karena Pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding seharusnyamengenakan PPN dengan tarif 10% atas penjualan ekspor yang oleh PemeriksaHalaman 9 dari 26 halaman.
Register : 03-04-2012 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 30-05-2012
Putusan PA MALANG Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Mlg
Tanggal 18 April 2012 — PEMOHON
63
  • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;-----------------------------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari Buku Register yang bersangkutan;-----------3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);--------------------------------
    No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapanyang seadil adilnya ; Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanuntuk perkara ini Pemohon dihadiri kuasahukumnya ; Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya karena tidak jadi menjual tanah; Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebutdiajukan, dimana perkara tersebut masih dalam proses, maka berdasarkan Pasal 89ayat
    Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannyaNomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;2.
    No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1258/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ELEGANT TEXTILE INDUSTRY
2720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar permohonan Gugatan Penggugatterhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakNomor 00005/177/13/057
    Putusan Nomor 1258/B/PK/Pjk/201800005/177/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atas nama PT ElegantTextile Industry, NPWP: 01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H.
    ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar DaerahPabean Nomor 00005/177/13/057
    permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057
    Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKPdari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057
Putus : 16-06-2004 — Upload : 20-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51/C/PK/PJK/2004
Tanggal 16 Juni 2004 — P.T. SRIBOGA RATURAYA ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang bersangkutan ternyataPemohon ...Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan PengadilanPajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put01642/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala KPP PMA IV menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00008/227/01/057
    Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP205/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing
    Bahwa SKPKB Nomor : 00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Oktober 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan ...penerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar hukum untuk menagih PPN Impor.
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR
4527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruhpermohonan gugatan yang diajukan Penggugat yakni membatalkan SuratKeputusan Tergugat tentang Penolakan Permohonan Pengurangan AtauPembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor 00341/107/14/057/15 Masa April2014 dan memutuskan agar Tergugat mengembalikan sanksi administrasidenda Pasal 14 (4) KUP
    Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015 atas nama : PT IndofoodFritolay Makmur, NPWP 01.346.347.6057.000, beralamat diSudirman PlazaIndofood Tower
    Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP:01.346.347.6057.000, sehingga
    Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00341/107/14/057
Register : 31-05-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN PATI Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pti.
Tanggal 26 Juli 2018 — WAGIYO bin WARIYO
15564
  • Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis sidney 057 = 2 dan 57 = 2, dirampas untuk dimusnahkan : 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
    Menetapkan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) lembar sobekankertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057 =2 dan 57 = 2, dirampas untuk dimusnahkan;6. Menetapkan supaya terdakwa WAGIYO bin WARIYO membayar biayaperkara Rp. 2.000, (dua ribu rupiah); 7. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke2KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum; 8.
    yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 12.30 wibterdakwa sedang menyetor hasil penjualan nomor togel Sidney kepada seorang pengepul yang bernama Karsidi dirumahnya dukuh Balong desa Pucakwangikecamatan Pucakwangi kabupaten Pati dengan jumlah setoran uang hasilpenjualan nomortogel Sidney sejumlah Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) .Uang yang disetor terdakwa itu adalah hasil penjualan nomor togel jenis Sidneydengan urutan tiga angka 057
    Ketika terdakwa sedang menyetor kepada saksi Karsidi tersebut tibatibadiketahui oleh Polisi dan selanjutnya terdakwa digrebek bersama Karsidi ,berikut barang bukti 1 (Satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna puthbertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057 = 2 dan 57 =2.
    PAK YUS bin DJOJO PADANG,kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057=2 dan 57=2;Bahwa dalam permainan judi togel Sidney tersebut peranan terdakwasebagai pembeli atau penombok yang dilakukan dengan cara terdakwalangsung menemui saksi KARSIDI als.
    PAK YUS bin DJOJO PADANG,kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskanangka judi togel jenis Sidney 057=2 dan 57=2; Bahwa dalam permainan judi togel Sidney tersebut peranan terdakwasebagai pembeli atau penombok yang dilakukan dengan cara terdakwalangsung menemui saksi KARSIDI als.
Register : 21-06-2016 — Putus : 20-05-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -26/Pdt.P/2016/PN.Byl
Tanggal 20 Mei 2016 — -SRI WARYANTI
215
  • Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LT-31122013-057, tanggal 31 Desember 2013 atas nama FAHMI FASINUL LISAN;-------------------3.
    Memberikan ijin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali setelah salinan resmi Penetapan ini di tunjukan kepadanya untuk membuat catatan pinggir atas perubahan nama anak Pemohon dimaksud pada register akta Pencatatan Sipil dan memperbaiki kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 3309-LT-31122013-057, tanggal 31 Desember 2013 atas nama anak Pemohon dari bernama FAHMI FASINUL LISAN menjadi FAHMI FASIHUL LISAN;--------------------------------------------------4.