Ditemukan 11447 data
147 — 41
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
Tergugat:
MUSLIM,S.HI
241 — 25
Penggugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
Tergugat:
MUSLIM,S.HI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
2.DEWAN PENGURUS DAERAH DPD PARTAI DEMOKRAT ROVINSI PAPUA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANA
163 — 55
KADIR
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
2.DEWAN PENGURUS DAERAH DPD PARTAI DEMOKRAT ROVINSI PAPUA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANAMenjadi anggota partai politik lain atau;d. Melanggar AD/ART;Tetapi dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor 352/SK/DPP.PD/VII/2018 Tentang pergantian Antar Waktu AnggotaFraksi Partai demokrat DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua BaratAtas Nama DRS.
Surat Tergugat Ill Surat DPC Partai Demokrat KabupatenKaimana Nomor 228/DPCPD/KMN/2017 Tanggal 30 September2017 tentang Pengusulan Pemberhentian Anggota DPRDKabupaten Kaimana dari Fraksi Partai Demokrat atas Nama Drs.Adjid Hi.
Dengan demikian tindakan para tergugatdalam menjalankan tugastugasnya telah mengabaikan ketentuanyang diatur dalam: Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik: Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur didalamAD dan ART.
memperkaran diDewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat selain itu penjatuhanSanksi Bagi penggugat memang tidak melalui Dewan KehormatanDaerah padahal sebagaimana anggaran dasar dan anggran rumahtangga Partai mekanisme Pemberian sanksi bagi penggugat yangberada di legislative daerah dilakukan Oleh Dewan KehormatanDaerah Partai Demokrat.g.
Diberhentikan sebagai Anggota Partai Demokrat;b.
HENDRA SILAEN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan Dan Persatuan Provinsi Sumatera Utara
2.Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan
3.Komisi Pemilihan Umum
120 — 89
Penggugat:
HENDRA SILAEN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan Dan Persatuan Provinsi Sumatera Utara
2.Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan
3.Komisi Pemilihan Umum
Terbanding/Tergugat : BASRI DAMIS ,SH,MH
Terbanding/Tergugat : SALEH TUAHUNS
223 — 52
Kel Namaelo,Kecamatan Kota Masohi,Kabupaten Maluku Tengah,dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Dewan PengurusCabang Partai Kebangkitanbangsa (DPC PKB) KabupatenMaluku Tengah, semula sebagaiTergugat II sekarang TerbandingPengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARA.Mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantum dan teruraldalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 September2012
NIKO HARTONO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
357 — 187
Hasanuddin
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Aceh Utara
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
3.Bupati Aceh Utara
4.Gubernur Aceh
72 — 24
Penggugat:
Hasanuddin
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Aceh Utara
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
3.Bupati Aceh Utara
4.Gubernur Aceh
DARSONO, SH
Tergugat:
SAIRI
Turut Tergugat:
DEWAN PIPINANPUSAT PARTAI DEMOKRAT
49 — 33
Penggugat:
DARSONO, SH
Tergugat:
SAIRI
Turut Tergugat:
DEWAN PIPINANPUSAT PARTAI DEMOKRAT
63 — 31
I Ketut Jata
Tergugat:
1.Agus Harimurti Yudhoyono
2.Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat
3.I Made Mudarta
4.Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Bali
5.Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati
63 — 23
Penggugat:
I Ketut Jata
Tergugat:
1.Agus Harimurti Yudhoyono
2.Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat
3.I Made Mudarta
4.Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Bali
5.Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati
NIKSON LARTUTUL, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Turut Tergugat:
Bupati Kepulauan Tanimbar
85 — 47
Penggugat:
NIKSON LARTUTUL, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Turut Tergugat:
Bupati Kepulauan Tanimbar
Terbanding/Tergugat : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
178 — 27
KIKI HANDOKO SEMBIRING
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH SUMATERA UTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
53 — 41
Penggugat:
KIKI HANDOKO SEMBIRING
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH SUMATERA UTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
JEFFRY SENTANA S PUTRA
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
89 — 52
Penggugat:
JEFFRY SENTANA S PUTRA
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
SUPHAN K HASAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utara
205 — 34
Penggugat:
SUPHAN K HASAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utaraDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi, Boroko Kec.Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, sebagaiTergugat I;2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten BolaangMongondow Utara, berkedudukan di Jl. TransSulawesi, Boroko Kec. Kaidipang Kab. BolaangMongondow Utara, sebagai Tergugat Il;3.
1626 — 1103
strong>
DALAM EKSEPSI:
-Menyatakan eksepsi Tergugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Obscuur Libel) tidak diterima;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;
3. Memerintahkan
Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/ II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.186.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
dalam kepengurusan partai politik,secara tegas dinyatakan pada kepengurusan partai politik di tingkatpusat.
Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatandengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1PARPOL;. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;.
Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatandengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1PARPOL;p. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:5. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;6. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;Halaman 52 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT7. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan8. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;q.
Partai di TingkatKabupaten serta domisili tetap kantor.
Dalamrekapitulasi tersebut 14 Partai Politik dinyatakan Memenuhi Syaratsedangkan 1 Partai Politik yaitu Penggugat dinyatakan tidak memenuhisyarat.
Diana Susanti
Tergugat:
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Cq. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa.
Turut Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Cq. Ketua KPU Provinsi Sulawesi SelatanCq. Ketua KPU Kabupaten Gowa.
204 — 61
Penggugat:
Diana Susanti
Tergugat:
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Cq. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa.
Turut Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Cq. Ketua KPU Provinsi Sulawesi SelatanCq. Ketua KPU Kabupaten Gowa.
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.BAWASLU KOTA PALU
298 — 150
PARTAI HANURA KOTA PALU
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.BAWASLU KOTA PALUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketaantara:DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KOTA PALU,Berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 17 Kota Palu, dalam hal inidiwakili oleh ERFANDY, dalam kedudukannya selaku Ketua DPCPartai Hanura Kota Palu dan JENTO A.L, ST., dalam kedudukannyaselaku Sekretaris
DPC Partai Hanura Kota Palu, KeduanyaKewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien,No. 17 Kota Palu;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 telahmemberikan kuasa kepada:1.
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
NIKSON AHMAD, dk. vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA, dk.
,(Sekretaris) ;6 Bahwa Penggugat selaku kader Partai Golongan Karya yangsudah lama mengabdi untuk kepentingan partai, dan selama iniPenggugat merasa tidak pernah berbuat halhal yang sifatnyamerugikan partai ;7 Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011Penggugat secara tibatiba menerima sebuah surat dari Tergugat Iyaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor : B273/GOLKAR/VII/2011 tanggal 16 Agustus2011 tentang Perberhentian sebagai Pengurus Partai GolonganKarya masingmasing
jabatan sebagai Ketua Partai GolonganKarya Kota Gorontalo atas nama Ir.
sifatnyapermanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politiksebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 Pasal 32 dan Pasal 33 tentang Partai Politik.
Pusat Partai Golongan Karya dapat membentuksebuah Dewan Kehormatan.
Pengurus dan atau Anggota Partai Golkarterutama Pasal 7 jo.
2.2. Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP)
Turut Tergugat:
AIDI, S.H.
87 — 51
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.2. Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP)
Turut Tergugat:
AIDI, S.H.