Meninjau ulang SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014;Halaman 1 dari 8 halaman.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put103268.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00110/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00276/207/12/057

Putusan Nomor 3913 B/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaNomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014 MasaPajak September 2012 atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP: 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaNomor: 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014 MasaPajak September 2012 atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 3913 B/PK/Pjk/2020(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.071.733.8.057000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp345.200,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang terkait denganpenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Masa PajakSeptember

057/Pdt.G/2012/PA.Clg

057/Pdt.P/2010/PA.JS

Soeharto yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaSelatan dengan register Nomor : 057/Pdt.P/2010/PA.JStanggal 13. April 2010 dengan dalil dalil sebagaiberikutBahwa Soeharto. alias Soeharto:. Iman Soepeno Bin R. ImanSoepeno, lahir di palembang, 13 Agustus 1938;Bahwa pada tanggal, 15 Maret 1968, Soeharto Iman SoepenoBin R.

uraianpenetapan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimanatercantum dalam berita acara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukanpermohonan~ pencabutan perkaranya karena masih inginbermusyawarah dengan keluarga Pewaris lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuaidengan ketentuan yang ada dalam pasal 271272 RV makaMajelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohontersebut dan perkara nomor : 057

BOBY, beralamat di: Perumahan Taman Elang Blok F No. 06 RT 005RW 010 Desa Priuk Kecamatan Priuk Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I ;Dalam perkara ini telah mewakilkan dan memberikankuasa kepada Alisati Siregar, SH, MH, Advokat Pengacara dari Law Firm Gracia, beralamat di Ruko MallMatropolis Town Square Blok GG 1 No. 6 KotaTangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 057/SKPdt.G/LOF/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 ;2.

Negeri Tangerang dengan registrasiperkara Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 12 Pebruari 2019, telahmengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III denganisi gugatan sebagaimana surat gugatannya tersebut ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukantelah hadir Penggugat yaitu kuasanya Ridwan Tarigan, SH, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 025/SKK/AGS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019,Tergugat hadir kuasanya Alisati Siregar, SH, MH, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 057

/SKPdt.G/LOF/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019,Tergugat Ill hadir kuasanya Jamiludin, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 590/057 Kec.TIkng/II/2019 tertanggal 20 Pebruari 2019, sedangkanTergugat II telah dipanggil dengan patut dan sah sebagaimana Relaaspanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi tidak hadir dantidak mengirim wakilnya yang sah untuk kepentingannya tersebut, sedangketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;Menimbang, bahwa pada persidangan hari KAMIS, tanggal

Putusan Nomor 1166/B/PK/Pjk/2018Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77155/PP/M.1B/15/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor

: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013, atas nama: PT.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013, atas nama :PT. Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKBKBT) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057

Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat Pajak harus dibayar/ditagih kembaliTelah dibayarKurang dibayarSanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUPd. Bunga Pasal 9 (2a) KUPe. Denda Pasal 14 (3) KUPf. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUPh.

gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 24 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116749.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02404/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057

Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02404/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02404/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak oleh

Putusan Nomor 1039 B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 632/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057/13 tanggal2 Desember 2013, atas nama PT Osaki Medical Indonesia, NPWP01.824.471.5057.000, beralamat di Jalan Rembang

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 4 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85208/PP/M.IIIB/15/2017, tanggal 25 Juli 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor00007/506/08/057/13 tanggal 2 Desember 2013, atas nama PTOsaki Medical Indonesia, NPWP 01.824.471.5057.000, beralamatdi Jalan Rembang Industri III Nomor 30, Pasuruan Industrial EstateRembang (PIER), Pasuruan 67152, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 7 halaman.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Demohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,nnengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057

Putusan Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117121.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057

Putusan Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

KEP896/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 1 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan KeberatanPemohon Banding atas SKPKB PPN No. 00182/207/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 untuk Masa Pajak Maret 2004, Pemohon Banding telahmengajukan satu surat banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepadaPengadilan Pajak atas satu surat keputusan Terbanding sebagaimana tersebutdiatas pada tanggal 5 September 2008.

KEP898/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 1 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan KeberatanPemohon Banding atas SKPKB PPN No. 00182/207/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 untuk Masa Pajak Maret 2004, dilakukan dalam tenggang waktudan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undangundang, khususnyaPasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan dan Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (8) dan (4)UndangUndang Pengadilan Pajak.

S1074/WPJ.07/BD.0504/2008 tanggal 12 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil PenelitianKeberatan No. 25/PT.JICM/FN/VV/2008 tanggal 19 Juni 2008;Bahwa selanjutnya, pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP896/WPVJ.07/BD.05/2008 tanggal 1 Juli 2008 yang pada dasarnya menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo. 00182/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007. Surat Keputusan TerbandingNo.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputikelebihan pajak Masa Pajak Maret 2004 diselesaikan melewati jangka waktu 12bulan sejak surat permohonan diterima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPNNo. 00182/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Sebagai bahan pertimbanganMajelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPNtahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN No. 00182/207/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 untuk Masa Pajak Maret 2004 yang Pemohon Bandingpersengketakan dalam banding ini merupakan produk dari 1 (Satu) pemeriksaanpajak yang didasarkan pada 1 (satu) SP3 yaitu Surat No.

, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002168.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02008/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00023/206/14/057

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02008/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017,tentang Keberatan Wajid Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00023/206/14/057/16 tanggal 18 Oktober 2016, atas nama: PTPerfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan JakartaBogor Km 47,4 Cibinong, Bogor, adalahtelah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00023/206/14/057/16tanggal 18 Oktober 2016, atas nama PT Perfetti Van MelleIndonesia, NPWP 01.069.201.0057.000, beralamat di JalanJakartaBogor Km 47,4 Cibinong, Bogor, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

Putusan Nomor 1446/B/PK/Pjk/2021menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP02008/KEB/WPUJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2014 Nomor 00023/206/14/057/16 tanggal 18 Oktober 2016,atas nama PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan JakartaBogor Km. 47,4 Cibinong, Bogor, dalam hal inidiwakili

No. 101 PK/Pdt.Sus/20123 Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat PartaiPatriot No. 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tertanggal 28 September 2010tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot dan Surat Dewan PimpinanCabang Kota Bontang No. 057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6Oktober 2010 tentang Usulan Pemberhentian Saudara IRWAN ARBAIN, ST.

No. 101 PK/Pdt.Sus/2012b Surat Dewan Pimpinan Cabang Kota Bontang No. 057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang Usulan PemberhentianSdr.

,(Penggugat) (Bukti P3);Bahwa dengan dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriottersebut, maka Dewan Pimpinan Cabang Kota Bontang mengajukan suratNo. 057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentangUsulan Pemberhentian Sdr.

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001115.99/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar gugatan atas Surat Terbanding NomorS183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak YangTidak Benar Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00242/107/16/057

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001115.99/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari2018 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yangTidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

01.071.733.8057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Surat Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 09 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117115.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor00081/107/13/057/16 tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnyaTerbanding dapat mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding,dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP2084/WPJ.07/2014,tanggal 12 Agustus 2014, yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057

tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085001.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2084/ WPJ.07/2014,tanggal 12 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2084/WPJ.07/2014, tanggal 12 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057/13, tanggal 20 Mei2013, atas nama PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00097/407/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, BerbekHalaman 6 dari 11 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2084/WPJ.07/2014 tanggal 12 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00097/407/12/057

Sebidang tanah seluas 405 M dan bangunan diatasnya, terletak di Blok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 152/057/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 ;b.

Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor : 150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;8. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;10.

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991;. Sebidang tanah seluas 282 M?

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?

Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPATSumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum ;. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yangharus dilindungi oleh hukum ;.

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan SumedangUtara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UvJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?

Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991;Antara Penggugat (sebagai Pembeli) dengan Tergugat Ill (sebagai)Penjual adalah sah menurut hukum ;Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.UV/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H.

Keluarga, Nomor 3, RT. 057, RW. 005, Kelurahan MentawaBaru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, KabupatenKotawaringin Timur, selanjutnya disebut Pemohon;melawanTermohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Farmasi,pekerjaan Karyawati Toko Baju, tempat tinggal di Jalan D. I.Panjaitan 31, Gang.

Keluarga, Nomor 16, RT. 057, RW. 005,Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti Surat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit padaHalaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor

Keluarga, Nomor 16,RT. 057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersamaterakhir;Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon danbelum dikaruniai anak;Bahwa, sejak bulan Desember 2019, kehidupan rumah tangga Pemohondengan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerusyang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon seringmengadu kepada orang tua Termohon, apabila

Keluarga, Nomor 3, RT.057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruHalaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.SptKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Keluarga,Nomor 3, RT. 057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, KecamatanMentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

057/Pdt.G/2006/PA.Pbg

057/Pdt.G/2011/PA.Ttb

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2011/PA.TtbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertamadalam persidangan Majelis' telah menjatuhkan putusansebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yangdiajukan olehHALIMAH binti SALMAN, umur 31. tahun, Agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PTATA, bertempat tinggal di KomplekPerumahan PT Charli Desa = Kasiau RayaKecamatan Murung Pudak Kabupaten

tinggal di Komplek Perumahan PTCharli Desa Kasiau Raya Kecamatan MurungPudak Kabupaten Tabalong, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara dan surat suratbukti;Telah mendengar keterangan kedua belah pihakberperkara dan saksi saksi/saksi keluarga dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwas Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang didaftarkandiMaretKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 022011 dengan Nomor =: 057

ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA IV menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nomor : 00004/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.199/WPUJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2001 Nomor : 00004/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Maret 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00004/227/01/057

telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal17 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057/13tanggal 18 Desember 2013, atas nama PT Harindo, NPWP02.192.918.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM 28 RT006/07, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710 atas sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057