Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — A.RAHIM MUHAMMAD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 318 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 318 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:A.RAHIM MUHAMMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rt.10.Rw.03 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi NusaTenggara Barat, pekerjaan Petani, dalam hal ini memberi kuasa kepada: IndiSuryadi,SH. dan Yan Magandar Putra,SH., Advokat, KewarganegaraanIndonesia, beralamat di Jalan Jenderal
    atas namaGufran Amajid, terletak di Dusun Kalaki Nae, Desa Panda, Kecamatan Pali Belo,Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;Alasanalasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Gufran A.Majid selakuTergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat II padaHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI tertanggal 21 Januari 2013 sehubungan
    Saleh berdasarkan tanah adat dan kemudian pada Tahun2011 di kuasai oleh Gufran Amajid berdasarkan warisan yang menyebutkanbatasbatasnya sebagai berikut:Utara : Jalan Raya;Selatan : Abdurahim;Barat : Yasin;Timur : Abdurahim;b Surat pernyataan pembagian warisan tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkanbatasbatanya sebagai berikut:Utara : Jalan Raya;Selatan : Abdurahim;Barat : Yasin;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Timur : Abdurahim;7 Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2013 baru diketahui secara
    Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 199 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 107 yang menjelaskan : Cacathukum administrasi sebagaimana di maksud Pasal 106 Ayat 1 adalah:a Kesalahan prosedural;b Kesalahan penerapan Peraturan perundangundangan;c Kesalahan subyek hak;d Kesalahan obyek hak;e Kesalahan perhitungan luas;f Terdapat tumpang tindih hak atas tanah:e Data yuridis atau data fisik benar atau;Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN
    ,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Anggota Majelis:Ttd/H. Yulius, SH.MH..,Ttd/Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................08. Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Ketua Majelis,ttdDr.H.Imam Soebechi, SH.MH..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — SUDARTO vs I. BUPATI PONOROGO., II. SOEGIONO
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015suara dilakukan Panitia menerima surat undangan yang kemudianditukarkan dengan surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih. Jikadihitung secara matematis 1 (satu) undangan ditukar 1 (satu) surat suaramaka jumlah akhirnya pasti sama.
    (Yurisprudensi Nomor 482 K/TUN/2003 tertanggal 1882004):Bahwa, gugatan Penggugat secara formal kurang pihak karena yangdigugat hanyalan Tergugat sedangkan Panitia Pelaksanaan PemilinanKepala Desa Trisono tidak ikut digugat.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015Babadan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Trisono,Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, didudukkan pulasebagai para pihak oleh karena saling berhubungan satu denganyang lainnya;b.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 151/G/2013/PTUN.SBY. Jo.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/TUN/2015
Tanggal 3 Maret 2016 — PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, DK vs. PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO
307 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 162 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20158.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/201515. GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.;16. MUHAMMAD DZUL IKRAM, S.H.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20157.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015D.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. SABAR GANDA, ;PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA , KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 06 K/TUN/2011
    Nomor 06 K/TUN/20111/Desa Kamal yang masih dikuasai para penggarap dan pemegang hakterakhir sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkanTergugat sendiri dan menerangkan data fisik dan juridis tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 1/Desa Kamal, Surat Ukur Nomor 153 tanggal 27Februari 1932 seluas + 90.541,72 M?
    Nomor 06 K/TUN/2011Sertipikat Hak Pakai Nomor 120/Cengkareng Barat, tanggal 11 Februari2004, Surat Ukur Nomor 693/2000 tanggal 27 November 2000 seluas2.520 M?
    Nomor 06 K/TUN/201112tanah sertipikat HGU Nomor 1/Kamal seluas 90.541,72 M?
    Nomor 06 K/TUN/20112020Pemohon Kasasi.
    Nomor 06 K/TUN/20112424
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. EMMA DIENOVYNA S.STP
45 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 352 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 352 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) yangberkedudukan di Gedung 3 lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara,Jalan Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur, yang diwakili oleh YuddyChrisnandi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Menteripendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selaku KetuaBadan Pertimbangan
    Majelis Hakim PT.TUN Jakarta telah salah dalam pertimbangan hukumnyakarena sesuai Pasal 48 ayat (3) menyebutkan Apabila terjadi pelanggaranHalaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini (PP No.53 Tahun 2010) maka hasil pemeriksaan tetapberlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini (PP No.53 Tahun 2010).
    TUN Jakarta dalampertimbangan hukumnya tidak benar, sehingga salah dalampertimbangannya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padahalaman 37 alenia 1 telah melakukan kekhilafan dalam pertimbanganhukumnya, karena Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca danHalaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016memahani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
    Hary Djatmiko, S.H., M.S.Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.HBiayabiaya :1. Meterai ..0 0.00... ee eeeeeeettetteeeeees Rp 6.000,002. RedakSi ... 0... .0cc. cece cece eeeeeeeeeeeeeees Rp 5.000,003. Administrasi .....0....0..0.ceceeeeee eee Rp489.000,00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — HJ. MARIANA. DKK VS. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, DK
26 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 K/TUN/2011
    PUTUSANNo.50 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1.HJ. MARIANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlou Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan LintasTimur Simpang IV RT.14, RW.05, Kelurahan PangkalanKasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;. HJ.
    No.50 K/TUN/20112.
    No.50 K/TUN/2011nama Abdul Latif dengan Luas 4.500 M2, yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;b. Bahwa fakta sebenarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 KelurahanPangkalan Kasai, tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat UkurNomor : 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 tercatat atas nama AbdulLatif dengan Luas 4.500 M2.
    No.50 K/TUN/2011UndangUndang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundanganlainnya yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Hu.MARIANA, 2. HJ. MARDIANA, 3. RAMLI, S.Sen., 4.
    No.50 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-05-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 K/TUN/2011
Tanggal 25 Mei 2011 — PT. BANGKIT NUSANTARA, ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
69 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 69 K/TUN/2011
    No. 69 K/TUN/2011SH., Staf Subbag Wilayah pada Biro Hukum,Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia,6. RISCHA OCTAVIA WISNU WARDANA, SH.M.Hum.
    No. 69 K/TUN/201110lampiran surat keputusan ini. Bahwa obyek tanahtersebut sekarang dikenal menjadi KelurahanHarjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;.
    No. 69K/TUN/201128nama PT.
    No. 69K/TUN/201132Tertulis atas nama Yayasan WHudaya Bina Sejahteradan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Sukatanitertanggal 4 Juli 1973 tidak berlaku lagi.KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Bogor u.b.
    No. 69K/TUN/201136Tata Usaha Negara Jakarta khusus eksepsi' tentangUnsur Kepentingan Kurang Cukup PertimbanganHukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Drs. TAJUDIN NUR, S.H vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 09 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Drs.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014lll. NYONYA.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Jo.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014WIDIYANSYAH, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pontianaktelah memperoleh bukti hak yang kuat dan tidak dapat lagi diganggugugat ;.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-05-2010 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2010
Tanggal 11 Mei 2010 — RIDWANSYAH SITORUS, ; BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN, PT. INTI PALM SUMATERA,
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 109 K/TUN/2010
    No. 109 K/TUN/2010bertanggal 13 Februari 2007 tentang Izin Usaha BudidayaPerkebunan kepada PT.
    No. 109 K/TUN/2010KeduaKetigaKeempat :Kelima: 1. Pengawasan terhadap ...... dan seterusnya;2.
    No. 109 K/TUN/2010Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dengan buktiP1 dan P2 tersebut berpendapat bahwa sengketa ini adalahsengketa Hak Kepemilikan;6.
    No. 109 K/TUN/2010memiliki kwalitas sebagai Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menerima eksepsidari Tergugat Il Intervensi, maka Majelis Hakim menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima..
    No. 109 K/TUN/2010Biayabiaya :1. Meterai............ Rp. 6.000,2. RedakSi................. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi ........ Rp. 489.000.Jumlah ...... 0... ee Rp. 500.000.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 109 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2008.-
Tanggal 14 Juli 2009 — AMIN HAJAR SIHWANTO, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT, dkk
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2008.-
    No. 273 K/TUN/2008.b.
    No. 273 K/TUN/2008.pokok Agraria jo.
    No. 273 K/TUN/2008.3.
    No. 273 K/TUN/2008.Pasal 4 jo. Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 danPasal 5 jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 1999 tentang HAM).
    No. 273 K/TUN/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE vs. ANDI ROHANI, DKK
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 502 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 502 K/TUN/201410.11.Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalali :Utara berbatasan dengan tanah milik Syarifuddin dan jalan kuburan ;Timur berbatasan dengan jalan raya ;Barat berbatasan jalan kuburan ;.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/2014ketentuan Pasat 1 angka 12 dan Pasat 1 angka (9) UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :a.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/2014Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, AsasKecermatan/ketelitian, Asas Keterbukaan, Asas Proporsioalitas dan AsasAkuntabilitas ;b.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, DK
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 468 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.OBYEK GUGATANBahwa, adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:1.
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.5.
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015..
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.dipertegas dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 29 Tahun 2013;15.
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 K/TUN/2011
Tanggal 31 Maret 2011 — TOMMY MARINGKA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, LETNAN KOLONEL (Purn) Drs. Djainal Gultom,
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 81 K/TUN/2011
    P UT U S ANNo. 81 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkatkasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkaraI.
    No. 81K/TUN/2011 Selatan : berbatasan dengan = SungaiSawangan ; Barat : berbatasan Jalan Umum;2.
    No. 81K/TUN/201110Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadikewenangan Peradilan Umum (Perdata) ;3.
    No. 81K/TUN/201120Penerbitan Sertifikat yang menjadi objek gugatan,atas pertimbangan putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah dirugikan dan akan tidakdipercaya oleh masyarakat terhadap produk yangditerbitkan ;.
    No. 81K/TUN/201126ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2016
Tanggal 15 September 2016 — BUPATI MALUKU TENGAH VS JACOB BERHITU, DKK
103 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 344 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI MALUKU TENGAH, berkedudukan di Kota Masohi JalanGeser No. 04, kode Pos 97511, dalam hal ini diwakili oleh:1.Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuandan Penyuluhan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah.M.
    Dikatakan demikian karena;Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016a.
    Amanat Pasal 7 ayat (1) danHalaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016ayat (2) secara konstitusional dilindungi dalam UUD 1945 sebagaimanadisebukan dalam pasal 18b.
    Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan pemilihan sebagaimana ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam)tahun;Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016Ayat (5).
    Administrasi Rp489.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah ... 0.0... .0.....:22...........R500.000, 00ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2009
Tanggal 6 Februari 2013 — Rd. TJETJEP DEDI SUPENDI vs. SUTEDJO, DKK
83 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96 PK/TUN/2009
    PUTUSANNomor 96 PK/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Rd.
    PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2002 No. 376/K/TUN/2001,tidak dapat dilaksanakan atau NON EXECUTABLE;4.
    Bahwa Sertifikat Hak Milik No.3559/Warung Muncang, Gambar Situasi tanggal 2Juni 1997 No. 5.198/1997, luas 1510 M2 atas nama Pelawan III;Hal. 9 dari 21 hal.Put.No.96 PK/TUN/200910e.
    Putusan MahkamahAgung RI tanggal 17 Juni 2002 Nomor 376 K/TUN/2001, yang kemudian diajukanPerlawanannya oleh Para Termohon PK1, s.d.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 Hal. 21 dari 21 hal.Put.No.96 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — Ir. CHAIRIL ANWAR VS PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 PK/TUN/2014
    Bogor, tertanggal 28 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 4 November 1998,Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/2014No. 04/Tamansari/1998, luas 4.000 M2, atas nama pemegang hak SitiSyamsiah, yang mana pada tanggal 22 April 2010 telah beralih dan tercatatatas nama pemegang hak terakhir Ir. Chairil Anwar;4.
    /2010Halaman 41;Bahwa putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta melalui Putusannya Nomor 98/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal23 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 52K/TUN/2013 tanggal 17 April 2012:Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tersebut, kiranyaHalaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/2014cukup jelas bahwa terhadap Putusanputusan tersebut telah suatukekhilafan
    Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001;Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikanadalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/20143.
    Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001;Kaidah Hukum : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitandengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang PeradilanTata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkanwewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan;4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — GUBERNUR BANTEN VS SUHERI, DKK
85 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 199 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 199 K/TUN/2014pengusaha dengan pekerja/oburuh atau serikat pekerja/serikat buruhyang tercatat;7.
    Putusan Nomor 199 K/TUN/2014wilayah Kabupaten Serang Nomor 17 yaitu PT. YooshinIndonesia, Serang yang diterbitkan oleh Tergugat;3.
    TUN/III/1 992;6). Majelis Hakim Judex Facti yang menerima kuasa dari parapekerja PT. Yooshin Indonesia kepada Sujai dkk adalahmelampaui batas batas kewenangannya dan cacathukum;Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/20141.7). Bahwa karena telah melampaui batas kewenanganmenurut aturan yang ada, harusnya putusan perkara aquo:a. Harus dibatalkan Mahkamah Agung RI;b. Dan atau ditolak;c.
    Putusan Nomor 199 K/TUN/20149.
    Putusan Nomor 199 K/TUN/2014Biaya biaya:1. Meteral..............68 Rp 6.000,002. RedakSi................ Rp 5.000,003. Administrasi ..........Bjp489.000.00Jumlah ......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.Nip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN VS EDHIE KOSASIH
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 564 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 564 K/TUN/2014dan:BAHARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Cokroaminoto, Nomor 320, Lk.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/2014Tergugat pada tanggal 21 Februari 1990 di bawah Pendaftaran Nomor87/1990;.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — IBRAHIM, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DK
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 81 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016Tergugat. Namun Tergugat tidak menanggapinya, bahkan Tergugat tetapmenerbitkan objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1Tanggal 28 Agustus 2002 seluas 1.329 M?
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016fisik oleh Para Penggugat, dan tidak sepatutnya mengeluarkan objekgugatan;6.
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/201615.16.1.329 M?
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016oleh Para Tergugat (atau sekarang Para PemohonPeninjauan Kembali) selama ini.
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2009.-
Tanggal 17 Nopember 2009 —
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 104 PK/TUN/2009.-
    No. 104 PK/TUN/2009.3. Bahwa selama Penggugat menjalani hukuman penjara selama 4 (empat)bulan Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaiKepala Dusun Jagung namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberiperingatan kepada Penggugat ;4.
    No. 104 PK/TUN/2009.Pasal 55(1) Tim peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dibentukoleh Kepala Daerah ;(2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakaninstansi terkait di Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan Camat yangbersangkutan sesuai dengan kebutuhan ;.
    No. 104 PK/TUN/2009.1.
    No. 104 PK/TUN/2009.Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan peninjauan kembali sebagai berikut :mengenai alasanalasan Kesatu s/d.
    No. 104 PK/TUN/2009.