Perawat,tempat tinggal di kampung Sukadaya RT.010/RW.003, Desa Sukasari,Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Dengan ini mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap istri Pemohon :Marlina binti Romli, Tempat Tanggal Lahir Subang, 15051989 umur 29tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Perawat, bertempattinggal di Kampung Parigi RT.018/RW.007, Desa Belendung KecamatanCibogo, Kabupaten Subang. selanjutnya disebut sebagai Termohon;Adapun yang alasan yang mendasari

Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkanpernikahan di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, padatanggal 31 Desember 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta NikahNomor: 18/18/I/2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap tertanggal 08Januari 2013.2.

PENGGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 21 April 1987, Umur 31 tahun, agama Islam,Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 22 April 1985, Umur 33 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

kemudian sebagai pelakukekerasan fisik terhadap Saksi1 atas nama Sdr Rachmat dankawankawannya tidak pernah dihadirkan baik dalampemeriksaan oleh Penyidik Polrestabes Surabaya maupunPenyidik Pomal Lantamal V Surabaya untuk melakukanpenyidikan yang diduga melakukan kekerasan terhadap anakoleh Terdakwa, untuk membuat terang permasalahan inisedangkan menurut hemat kami selaku Penasihat hukum,Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 76K/PMT.III/BDG/AL/VII/201810.11.bahwa para penyidik memiliki legalitas dan mendasari

sesuaisurat permohonan pertimbangan hukuman NomorR/128/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.Bahwa benar keterangan para Saksi yang dihadirkan yaituSaksi1, Saksi4, Saksi Tamabahan1, Saksi Tambahan2 danSaksi Tambahan3 sebagai pengurus Rt atau warga Rt04bahwa Terdakwa adalah sosok pemimpin yang amanah wargaRT 04 RW VIII PBI (pondok benowo indah) dengan sangatbijaksana, peduli, dan dibawah kepemimpinannya warga sangatguyub rukun, aman, bersih rapi dan damai sesuai dengan suratpernyataan warga tanggal 18 Juli 2018.Mendasari

Dahlan Surabaya Nomor : VER / 006 /Ill / 2015 / Rumkit tanggal 22 Maret 2015.Bahwa benar pada waktu kejadian pemukulan terhadap Saksi2pada waktu itu Saksi2 baru berumur 15 (lima belas) tahun danmasih duduk di dibangku sekolah SMP.Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 76K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatBahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IIl12 Surabaya Nomor

Di samping itu mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan PemerintahNo.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan :Pegawai Negeri sipil diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurunganberdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan atau....dst.

ketentuan untuk melaksanakan ketentuanundang undang (Pasal 12 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011), berarti peraturanpemerintah Nomor 32 tahun 1979 adalah peraturan untuk melaksanakan ketentuanundang undang Nomor 43 tahun 1999, namun nyatanya pertimbangan hukumpengadilan Tata Usaha Negara Pangka Raya Nomor : 18 / G / 2013 / P.TUN.PLKtanggal 24 September 2013 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku, yaitu :Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbanganhukumnya mendasari

putusan hanya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32tahun 1979 tetapi samasekali tidak ada mendasari putusannya kepada induk peraturanpemerintah tersebut yaitu : Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 terutama Pasal 23ayat (4 ) dari Undang Undang tersebut .Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayadalam putusanya Nomor 18/G/2013/P.TUN.

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Saksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Bahwa dasar pejantuhan hukuman bagi Prajurit TNIbukan mendasari prinsip pembalasan namun lebihmendasari pada prinsip pendidikan dan pembinaan,dimana Terdakwa sampai saat ini telah menunjukkansikap dan dedikasi yang baik bagi kesatuannya sehinggatidak memerlukan lagi proses pendidikan dan pembinaandi lembaga pemasyarakatan militer dalam jangka waktuyang lama selain itu supaya Terdakwa dapat segerakembali berdinas sebagai seorang Babinsa yang memilikitanggung jawab 11 (sebelas) desa binaan untuksenantiasa

yang ditentukandalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi/Tergugat II dan II dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya ialah:Bahwa para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Ill dengan tegasmenyatakan tidak sependapat dan berkeberatan dengan PutusanPengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat, sebab nyatanyata keliru dalam memberikan pertimbanganhukumnya yang mendasari

kepada Tergugat IIl adalahperbuatan melawan hukum, sehingga Akta Hibah Nomor 60tanggal 26 Agustus 1996 batal demi hukum;Bahwa sebagaimana alasanalasan yuridis para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Ill tersebut di atas pada hakekatnya secara yuridispertimbangan hukum Judex Facti yang hanya mendasari suratbukti yang berupa foto copy, vide bukti P15 dan P16 adalahbertentangan dengan ketentuan yuridis formal tentang alat buktiyang dianggap sah secara hukum, sehingga dengan demikiansecara yuridis pertimbangan

Sehingga dengan demikian pendapatdan atau pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang mendasari putusannya haruslah dinyatakan dibatalkan;Bahwa lebih lanjut para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Illdengan tegas menyatakan tidak sependapat dan berkeberatanatas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 89yang mendasari putusannya, yang akan dikutip sebagai berikutMenimbang, bahwa karena Akta Hibah Nomor 60 tanggal 26Agustus 1996 batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat Illyang

Tuty HaryatiSubianto (Tergugat Ill), maka Sertifikat dan Surat Ukur tersebutharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;Bahwa sebagaimana uraian yuridis para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III sebagaimana dalildalil di atas, hakekat yuridisatas pertimbangan hukum hukum Pengadilan Tinggi Jakartanyatanyata telah keliru, baik dari segi penempatan yuridis alatbukti yang hanya berupa foto copy, namun dijadikan pijakanhukum dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya,menempatkan pihak

G.TUN/2007P.TUN.Mks, yangdiperbaiki pada tanggal 25 September 2007; Mengenai Masalah : Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 283/Timbuseng, tanggal 9 Nopember 1989, Gambar Situasi (GS) Nomor909/1989, tanggal 8 Nopember 1989 luas 70.535 M tercatat/terdaftar atas nama ANDIMANGINRURU PATTA EMBA kemudian beralih kepada Ir.M.ARIEF KADIR padatanggal 17 Desember 1997 untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA ; Bahwa adapun halhal dan alasanalasan hukum yang mendasari

Bahwa asal usul nama XXXXXXXX adalah pada saat baru lahir oleh orang tuaPemohon diberi nama XXXXXXXXXXX, lalu setelan ayah kandung Pemohonmeninggal dunia disaat Pemohon sering sakitsakitan, lalu oleh keluarga namaPemohon dirubah menjadi XXXXX hal ini mendasari Pemohon sebagai anakPutusan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA Kbm Hal. 1 dari 8 halterakhir (kari) dengan harapan Pemohon senantiasa sehat.

Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer IIO8 Jakarta Nomor: 19/K/PM II08/AU/I/2009tanggal 25 Nopember 2009.Mendengar ;1. Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksimelalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidakpernah hadir tanpa alasan yang sah.2.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan/ 3 orang anak bernama : XX XX, Umur 23 tahun, XX XX, Umur 18 tahun dan XX XX, umur 11 tahun;2 Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang(POLIGAMI) dengan seorang perempuan berstatus gadis yang bernama : XXXX , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal diDs XXXX kab.Sampang ; Bahwaalasan yang mendasari

samasama di Metro);Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim tersebut dan adanya permasalahansebagaimana dinyatakan oleh Tergugat di persidangan, Penggugat menerima dan menyatakan ingin mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebutpada prinsipnya Majelis Hakim tidak berkeberatan karena dapat dibenarkan dan tidakbertentangan dengan hukum serta peraturan perundangundangan yang berlaku, halmana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv; Menimbang, bahwa dengan mendasari

Karenanya, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidakkeberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon,Termohon akan menjawab secara lisan sebagai berikut;e Bahwa, pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar

SYAIFUL IMAN, SH. akan tetapiternyata juga tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami ikstri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering SMS dengan lakilaki lain,Termohon tidak menepati janjinya untuk tetap taat kepada Pemohon, dan Termohonsering

Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;e Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.

Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.

I02/AD/X/2019MenimbangMenimbangberdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter diketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:keterangan saksi;keterangan ahli;abc. keterangan terdakwa;d. surat; danepetunjuk.: Bahwa selanjutnya

berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturanperundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk

tingkat banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukanTergugat/Pembanding I dan Tergugat I Intervensi/Pembanding II, untuk singkatnyadan untuk tidak mengulang hal yang sama, putusan ini merujuk kembali kepadaeksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding I dalam Jawabannyatersebut;Menimbang, bahwa salah satu dari eksepsi Tergugat/Pembanding I padapokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidakberwenang untuk menguji objek sengketa karena dasar penerbitan objek sengketadisebabkan dan mendasari

kepada adanya perubahan anggaran dasar perseroan,sehingga dengan dasar itu Tergugat/ Pembanding I mencatatkan perubahan tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa (bukti) benarTergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa in litis mendasari kepada AktaNotaris Nomor 11 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Yulita Harastiati,SH, berkedudukan di Bogor; Menimbang, bahwa Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Mei 2011 padapokoknya menyatakan, Para Pemegang Saham PT.

Saksi DAUD MAMUN, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan dengan menggunakan ketapel;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Pakupetas RT.14RW.03, Dusun III Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur,Kabupaten Kupang ;Hal. 5 dari 15, Putusan NO.173/Pid.B/2013/PN.OLM An.Sefnat NotiBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya

Saksi VEKI HENDERIKUS MAMUN, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan dengan menggunakan ketapel;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapDaud Mamun selaku Bapak kandung saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Pakupetas RT.14RW.03, Dusun Ill Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur,Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya peristiwatersebut;Bahwa

Ladami telah meninggaldunia, yang mendasari petitum ini adalah posita angka 4, dan untuk mendukung positadan petitum tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.5 dan P.6, atasbukti surat tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Mamur, BA bin H.

Ladami telahmeninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2011, dan dinyatakan pula sebagai pewaris(muwaris), sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 yang dituangkan dalam petitumangka 3, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan adiknya yang bernama MunifRahman adalah anak kandung dari Mamur dan Masita;Menimbang, bahwa yang mendasari posita dan petitum tersebut adalah karenasemasa hidupnya Mamur, BA bin H.

Ex pasal 1 angka angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 54Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebutdiatas, maka jelaslah bahwa yang dialihkan dari orang tua kandung kepadaorang tua angkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik danmembesarkan anak tersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi10kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkankesejahteraan anak dan perlindungan anak ; Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskananaknya diangkat oleh Pemohon dan Pemohon II adalah disamping karenapara Pemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tuadari anak angkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembangsecara baik ; Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorang yang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon Il sangatberkeinginan untuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasarioleh keinginan

Bahwa mendasari pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahHalaman 17 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua mengajukan

gugatan aquo;Bahwa mendasari pada KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON adalahselaku Pimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI)Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang bertindak untuk dan atasnama 8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua;Bahwa berdasarkan KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON = danKAPASITAS PEMOHON dalam mengajukan permohonannya yangbertindak

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5tahun Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa mendasari pada Permohonan yang diajukan oleh Pemohontelah mendalilkan dalam materi Kewenangan Mengadili bahwaTermohon pada tanggal 16 Desember 2019 telah menerbitkan suratkeputusan dengan nomor : 560/1455/

pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSl) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua mengajukan gugatan aquo;Bahwa mendasari surat keputusan yang diterbitkan oleh

PERMA nomor 8 tahun 2017;Eksepsi Tentang Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing/PersonaStandi In Judicio Untuk Mengajukan Permohonan Dalam Perkara Ini;Bahwa mendasari pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Selurun Indonesia (PC FSP KEP SPSI) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaHalaman 31 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPR8.300