Putusan Nomor 213/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor 00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a

Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor 00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.

memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010032.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor00270/207/15/057

Putusan Nomor 213/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000

Kini Balu No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran9 meter x 22 meter (198 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah Utara :H. BakhrudinSebelah Timur :H.Masran JunaidSebelah Selatan : H.Marwan / Hj. FatimahSebelah Barat : H. M.

No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan TelukDalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, denganukuran 9 meter x 22 meter (198 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara :H. Bakhrudine Sebelah Timur :H.Masran Junaide Sebelah Selatan : H.Marwan / Hj. Fatimahe Sebelah Barat : H. M. AiniSekarang ditempati olen Penggugat V s/d XII3.3.

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah beralamat diJI,Kini Balu No 26 B Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran 7meter x 22 meter (luas 154 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara :H.Kamsionoe Sebelah Timur :H.Masran Junaide Sebelah Selatan : H. Anwarie Sebelah Barat : H. M.

Kini Balu No.26 A RT.057/038, RW.019,Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, KotaBanjarmasin, dengan ukuran 9 meter x 22 meter (198 M*),dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara : H. BakhrudinSebelah timur : H. Masran JunaidSebelah selatan : H. Marwan / Hj. FatimahSebelah barat : H.M. AiniSekarang dikuasai oleh Penggugat V s/d XIl.Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumahberalamat JI.

Sebuah rumah dan sebidang tanah perwatasan yangterletak beralamat di Jalan Kinibalu No.26.A RT.057/038RW.019, Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan hibahdibawah tangan tanggal 7 Juni 1981 dari Alm HjMaknawiyah kepada H Bakhruddin (PENGGUGATKONVENSI) dan SKKT No. 138.07/50/RahTD/BTH,Tanggal 11 Oktober 2004 dengan luas 154 M2 atas namaH Bahkruddin bin H M Aini (Alm).3.

LA/LOVE/FC37/P1/057, juncto Amandemen Terhadap Surat Persetujuan Sewa PTMulti Selera Indonesia Nomor Amandemen: 010/LOVEADD/VIII/2015,tertanggal 25 Agustus 2015, antara PT Multi Selera Indonesia denganBapak Anton Susanto, sah dan mengikat;Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan wanprestasi;Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar kekuranganPenalty & Outstanding sebesar Rp1.370.934.582,00 (satu miliar tigaratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratusdelapan puluh

Menyatakan Perjanjian Lease Agreement & Lease Conditions Ref.LA/LOVE/FC37/P1/057, antara PT Multi Selera Indonesia denganBapak Anton Susanto, adalah batal demi hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesarRp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagaipengembalian down payment atau booking deposit terhadap obyeksengketa;4.

LA/LOVE/FC37/P1/057 danmenghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk mengembalikanuang down payment senilai Rp252.000.000,00 (dua ratus limapuluh dua juta rupiah) hanya berdasarkan pada pertimbanganperjanjian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia, padahalkenyataannya Penggugat Dalam Konvensi telah menikmati objekHalaman 8 dari 11 hal. Put.

PENETAPANNomor: 35/Pdt.P/2019/PN.Met.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaiberikut dalam permohonan:Sriati Handayani, Tempat Tanggal Lahir : Purwosari, 03 Agustus 1978, Agama :Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaaan : Mengurus RumahTangga, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Alamat :Banjarsari Rt 057 Rw 012 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan

Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan memeriksa surat bukti yangdiajukan Pemohon;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal9 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Tanggal11 Januari 2019 di bawah Register Nomor: 35/Pdt.P/2019/PN.Met, yang telahmengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempattinggal di Banjarsari RT 057

Tandi Purwanti, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut; Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal diBanjarsari Rt 057 Rw 012 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro UtaraKota Metro; Bahwa pemohon telah menikah dengan Suwardi dan mempunyai2 (dua) orang anak bernama :1. Nama : Angga Wardana, jenis kelamin : lakilaki, tempat tanggallahir : Banjarsari, 17 September 2000;2.

Miranda Nur Aini Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal diBanjarsari Rt 057 Rw 012 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro UtaraKota Metro; Bahwa pemohon telah menikah dengan Suwardi dan mempunyai2 (dua) orang anak bernama :3. Nama : Angga Wardana, jenis kelamin : lakilaki, tempat tanggallahir : Banjarsari, 17 September 2000;4.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret2005 diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2006 dengan Nomor.00185/407/05/057/06 ;Dengan demikian bahwa SKPLB diterbitkan melewati tanggal terakhiryakni 25 Agustus 2006. Dengan demikian melewati lebih dari 1 (satu)bulan, dan Penggugat mendapatkan imbalan bunga sebesar 2 (dua)bulan dikalikan 2% = 4% dari pajak yang lebih bayar tersebut ;B.

Kep S55/WPJ.07KP.0508/2007 tanggal 26 Maret 2007, mengenai permohonanImbalan Bunga atas SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2005 Nomor. 00185/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, yang diajukanoleh PT. Nikawa Textile Industry, NPWP : 01.070.683.6057.000, alamatHal. 6 dari 20 hal. Put.

S55/Wpj.07/kp.058/2007 tanggal 26 Maret 2007,mengenai permohonan imbalan bunga yang diajukan PemohonPeninjauankembaii.Bahwa Majelis membuat keputusan, berdasarkan pendapatTermohon Peninjauankembali yakni penerbitan Surat KetetapanPajak Lebih Bayar No. 00185/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober2006, tidak melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejakditerimanya dokumen secara lengkap.Bahwa hasil putusan tersebut, berdasarkan Undangundang Nomor.6 Tahun 1983 juncto Undangundang Nomor. 16 Tahun 2000

PHP510/WPJ.07/KP.0505/2006 tertanggal 6 Oktober 2006, yangisinya daftar temuan pajak untuk pemeriksaan PajakPertambahan Nilai saja dan tidak ada pemeriksaan untuk semuajenis pajak.(2) Kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaanhanya untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2005 Nomor.00185/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, dan tidak adasurat ketetapan pajak lainnya.i.

Nomor. 5386/KMK.04/2000 tanggal terbit 22 Desember 2000 dan mulai berlaku 1Januari 2001 juncto Nomor. 82/KMK.03/2003 tanggal 28 Pebruari2003 maka seharusnya saat diterbitkannya Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Masa Pajak Januari No. 00185/407/05/057/06 tanggal13 Oktober 2006, maka antara tanggal 18 April 2005 sampaidengan 13 Oktober 2006, telah melebihi 12 (dua belas) bulan.2.

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 November 2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT89257/PP/M.VIB/15/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00271/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/12/057

Putusan Nomor 1127/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/12/057/14 tanggal 22Desember 2014 Tahun Pajak 2012 atas nama PT URC Indonesia,NPWP 01.070.717.2057.000, beralamat Kawasan IndustriMM2100 JI. Sulawesi Blok M No.27, Cikarang Barat, Bekasi, JawaBarat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00271/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Maret 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00015/206/12/057

tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89460/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2014 Nomor 00296/407/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24 Oktober2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor 00296/407/14/057/15, tanggal 07Oktober 2015, atas nama PT Nikawa Textile Industry, NPWP01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10, JalanJenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta, 10220, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24Oktober 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00296/407/14/057

Salinan Penetapan Nomor 1108/Pdt.P/2021/PA.Jrkerja, tempat kediaman di Dusun Sumber Uling RT.057 RW. 010 DesaPringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang akandilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;.

Bahwa dia ingin menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernamaNUR FAIZAH binti MISTARI, Lahir di Jember, 31 Oktober 2003 (umur 17tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman diDusun Sumber Uling RT.057 RW. 010 Desa Pringgowirawan KecamatanSumberbaru Kabupaten Jember ;3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut,karena sudah bertunangan sekitar 3 bulan lamanya;4.

Bahwa calon isterinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak ParaPemohon yaitu bernama NUR FAIZAH binti MISTARI, Lahir di Jember, 31Oktober 2003 (umur 17 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja,tempat kediaman di Dusun Sumber Uling RT.057 RW. 010 DesaPringgowirawan Kecamatan Sumberbaru) Kabupaten Jember, yangmemberikan keterangan sebagai berikut :1. Bahwa dia adalah calon isteri anak Para Pemohon;hal. 3 dari 10 hal.

sudah bertunangan sekitar 3 bulan lamanya;Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubunganyang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut ataskeinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau oranglain ;Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isterianak Para Pemohon yaitu MISTARI, agama Islam, tempat kediaman di DusunSumber Uling RT.057

/M.VII/15/2011, Tanggal 09 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP360/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Maret 2009, tentangkeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor304/B/PK/PJK/2013Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00022/206/06/057

Terutang = Rp. 1.459.903.700,0050% x Rp.1.459.903.700,00 =Rp. 729.546.850,00Kredit Pajak = Rp. 544.714.184,00Kurang Bayar =Rp. 184.832.266,00Segi Materi:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenaikoreksi terhadap Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2006 yang dilakukan Pemeriksa sebesar Rp.4.921.979.022,00 sehingga KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor00022/206/06/057

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2009, dalampemeriksaan ketentuan formal Pasal 36 ayat (4) atas permohonanbanding Pemohon Banding Nomor: 020/SG/Banding/IV/2009tanggal 28 April 2009 terhadap KEP360/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 27 Maret 2009 tentang SKPKB PPh Badan Tahun Pajak2006 Nomor: 00022/206/057/08 tanggal 29 April 2008 terungkapbahwa pemenuhan pembayaran jumlah pajak yang terutang kurangbayar sebesar Rp. 166,00;Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor304/B/PK/PJK/2013b.

permohonan banding PemohonBanding atas KEP361/WPJ.07/ BD.05/2009 tanggal 27 Maret 2009tentang SKPKB PPN Nilai 16D Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 Nomor: 00020/237/06/057/08 tanggal 29 April 2008memutuskan bahwa permohonan Pemohon Banding tidak dapatditerima5.

Bahwa koreksi ini terkait dengan koreksi pada SKPKB PPN MasaJanuariDesember 2006 No; 00183/207/06/057/08 tanggal 29 April2008 sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 31/797/PP/M.VII/16/2011tanggal 9 Juni 2011;18. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, tidak terdapatcukup data, bukti dan keterangan yang meyakinkan bahwa koreksisebesar Rp6.175.817.737,00 adalah merupakan penggantian uangL/C impor dari PT. Sai Apparel dan PT.

tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117123.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat ternadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02524/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00281/107/14/057

kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02524/NKEB/ WP4J.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00281/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02524/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00281/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak olehMajelis

No.057/Padt.P/2015/PA. PtkMenimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan,karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dansegala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0157/Pdt.P/2015/PA.Ptk dari Pemohon;2.

No.057/Pat.P/2015/PA. Ptk

057/Pdt.P/2010/PA.JS

Soeharto yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaSelatan dengan register Nomor : 057/Pdt.P/2010/PA.JStanggal 13. April 2010 dengan dalil dalil sebagaiberikutBahwa Soeharto. alias Soeharto:. Iman Soepeno Bin R. ImanSoepeno, lahir di palembang, 13 Agustus 1938;Bahwa pada tanggal, 15 Maret 1968, Soeharto Iman SoepenoBin R.

uraianpenetapan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimanatercantum dalam berita acara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukanpermohonan~ pencabutan perkaranya karena masih inginbermusyawarah dengan keluarga Pewaris lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuaidengan ketentuan yang ada dalam pasal 271272 RV makaMajelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohontersebut dan perkara nomor : 057

057/Pdt.G/2012/PA.Clg

Terbanding dengan posita perkarasebagai berikutBahwa sehubungan dengan Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP 1461/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 07September 2007 mengenai Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN Masa Pajak Januari Desember 2003 Nomor00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006, yangditerima oleh Pemohon Banding pada tanggal 10September 2007;A. Pemenuhan Ketentuan Formal7.

Oleh karenapenyerahan barang tersebut dilakukan ke pihakbuyer di luar negeri maka Pemohon Bandingtidak memungut PPN sesuai ketentuan yangberlaku;Bahwa dalam SKPKB PPN Nomor00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006,Terbanding menghitung Dasar Pengenaan Pajakyang terdiri dari Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sebesar Rp. 22.264.326. 126,00;Bahwa selanjutnya sesuai dengan Berita AcaraHasil Pemeriksaan tanggal 24 Nopember 2006Pemeriksa melakukan koreksi positif atasDasar Pengenaan Pajak yang terdiri

No. 392/B/PK/PJK/200910maupun = pengenaan PPN sebagaimana yangtercantum dalam SKPKB PPN Nomor:00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006tersebut;Bahwa PPN terutang menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut1. Dasar Pemgenaan Pajaka. Ekspor Ro.20.910.286.126,00b. Penyerahan yang PPNnya Harus dipungut Ro.1.354.040.000,00Jumlah Ro.22.264.326.126,002. Pajak keluaran seluruhnya Rp.84.262.329,003. Pajak yang dapat diperhitungkan:a. Pajak Masukan yangDapat dikreditkan Rp.86.456 .423,00b.

Putusan15663/PP/M.XII1/16/2008 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikutMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1461/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 7 September 2007,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari Desember 2003 Nomor:00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006, atasnama : PT. Molax International, NPWP:01.882.583.6.057 000, alamat : JI.

keliru' serta tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan' yangberlaku;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis HakimPengadilan Pajak Nomor: PUT15663/PP/M.XII1/16/2008tanggal 17 Oktober 2008 yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP 1461/WPJ.07/BD.05/2007tanggal 07 September 2007 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/d Desember2003 Nomor : 00012/207/03/057

tanggal 16 Juni 2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu) Tergugat dengan posita perkarasebagai berikutBahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Tergugat Nomor S190/WPJ.07/KP.0508/2008 tanggal 6 Mei 2008, halPengembalian Berkas Surat Permohonan Pengurangan AtauPembatalan Ketetapan Yang Tidak Benar atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor00011/307/03/057

ayat (2) Keputusan MenteriKeuangan Nomor 542/KMK.04/2000 ;Bahwa yang menjadi pokok sengketa materi dalam upaya hukumini adalah mengenai' koreksi' terhadap Penyerahan' PajakPertambahan Nilainya yang harus dipungut untuk Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2003 yang dilakukan Tergugatsebesar Rp. 9.984.188.524,00, sehingga Kantor PelayananPajak PMA Empat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2003 Nomor 00011/307/03/057

harusdibetulkan oleh Tergugat ;Bahwa pemungut pajak harus berdasarkan pada undang undangmengingat pajak itu merupakan peralihan kekayaan darirakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yangdapat ditunjukkan secara langsung, peralihan kekayaan itudari satu pihak kepada pihak lain itu) dapat terjadi dengancara cara yang baik dan seizin pemiliknya ;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2003 Nomor 00011/307/03/057

dalam ketentuan undangundang perpajakan olehsebab itu. harus dibatalkan ;Bahwa demikian permohonan Penggugat ini, semoga kiranyaPengadilan Pajak dapat mengabulkan permohonan Penggugatdengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor S190/WPJ.07/KP.0508/2008 tanggal 6 Mei 2008, halPemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2003 Nomor00045/206/03/057

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut Menyatakan permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S190/WPJ.07/KP.0508/2008 tanggal 6Mei 2008 perihal Pemberitahuan SuratPermohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar MemenuhiPersyaratan Formal atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2003 Nomor00011/307/03/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004914.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00853/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 3 April2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00008/203/12/057

Putusan Nomor 4880/B/PK/Pjk/202000008/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PT CoatsRejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat di VenturaBuilding Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26, Cilandak,Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00008/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 4880/B/PK/Pjk/202000008/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu Koreksi Atas DPP PPh Pasal 23 Masa PajakAgustus 2012 sebesar Rp534.759.799,00, yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP02135/KEB/WPUJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00030/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dengan rincianperhitungan pajak berdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Uraian Menjadi (Rp)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.991.607.815,00Diperhitungkan dengan Pajak Masukan 13.021.186.912,00PPN yang

tanggal 22 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008081.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02135/KEB/WPUJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2015 Nomor 00030/207/15/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP02135/KEB/WPuJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00030/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, JakartaSelatan, adalah telan sesuai dengan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00030/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 01 .071 .001 .0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 4131/B/PK/Pjk/2020tanggal 25 Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00045/406/13/057/15 tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat, JakartaSelatan 12710, sehingga Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto USD 30,165,490.00Kompensasi

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01068/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00045/406/13/057/15tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia,NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00045/406/13/057/15tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia,NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Halaman 4 dari 9 halaman

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01068/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 Juli 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00045/406/13/057

tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004142.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00482/KEB/WPJ.07/2018tanggal 26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2014 Nomor: 00039/207/14/057

Putusan Nomor 1787/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2014 Nomor 00039/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor 00039/207/14/057/17 tanggal 16 Februari 2017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum

, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00482/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2014 Nomor 00039/207/14/057

uraian banding tanggal 11 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084842.13/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2219/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00010/204/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2219/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak (SKPKB) Penghasilan Pasal 26 Masa PajakJuli 2011 Nomor 00010/240/11/057/13, tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan MuliaKav.9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak(SKPKB) Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2011 Nomor00010/240/11/057/13, tanggal 28 Juni 2013 atas nama PT DutaSugar International, NPWP 02.193.073.0057.000, beralamat diMultivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan Mulia Kav.9, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2219/WP4J.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2011, Nomor 00010/204/11/057