Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — PUJIANTO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
97 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 488 K/TUN/2013
    DARMAWAN SIAGIAN,S.H.Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/20134. IBENG SYAFRUDDIN RANI,S.H.,5. ASRUL AZWAR SIAGIAN,S.H.
    Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat HakMilik Nomor : 43/ Desa Belawan III, Kecamatan MedanKota Belawan, Kotamadya Medan, Propinsi SumateraHalaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/2013Utara Tanggal 1651978, Seluas + 100.000 M?
    Yakob dan Sumiran);Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/20134. Surat Keterangan No.593.3/26 tanggal 23 Desember 1993 yangditerbitkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan;5. Surat Keterangan No.593.3/07 tanggal 20 Januari 2004 yangditerbitkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan (terlampir Gambar Situasi);6.
    Bahwa dengan adanya salah seorang Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNo.77/G/ 2012/PTUNMD yang tidak sepakat dengan Hakim Ketua Majelisdan Hakim Anggota yang lain sehingga menimbulkan 2 (dua) pertimbanganhukum mencerminkan putusan tersebut bertentangan dengan keadilan dankepatutan;Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/201310.
    HaUntuk SalinanMahkamah Agung RIPaniteraTBS Aiea meee Pate Usaha Ne8 K/TUN/2013ara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. KAMUNDAN RAYA
84 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2009
    Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan TUN obyekgugatan a quo, yang dikirmkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembalidengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudahditerima Pengadilan, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan barumengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yangtidak benar dan mengadaada sehingga harus ditolak ;d.
    No. 295 K/TUN/20093.
    No. 295 K/TUN/2009d.
    No. 295 K/TUN/2009f.
    No. 295 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — WALIKOTA BALIKPAPAN, ; MISNAN SUGINI,
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2010
    P UT U S ANNo. 286 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkatkasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkaraWALIKOTA BALIKPAPAN' berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 01, Balikpapan, dalamhal ini memberi kuasa kepada1. Daud Pirade, SH. MH.2. M. Hidayatullah, SH. M.Hum.3. Elyzabeth E.R.L Toruan, SH.4.
    No. 286K/TUN/2010setidak tidaknya adalah tidak mempunyai nilaikekuatan hukum yang mengikat ;Bahwa berdasarkan PP No. 9 Tahun 2003, dalam Pasal24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dengan tegasmenyatakanPasal 24 ayat (1)Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsimenetapkana. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahPropinsi yang tidak memenuhi syarat untukdiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya ; danb.
    No. 286K/TUN/2010tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalamperkara ini yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap/pasti ;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;2.
    No. 286K/TUN/201012dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim AnggotaKet uattd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./MarinaSidabutar, SH., MH.ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.PaniteraPenggantittd./ HariSugiharto, SH., MH.Biaya biaya1. Matera i Rp. 6.000, 2. Redaksi Rp. 5.000,3.
    No. 286K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK vs. H. SAMAN
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 639 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 639 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015a.1.2.
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015a.3.m?
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015adat C.158 persil 1 b S.Ill seluas + 1.720 m?
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2011 — Hj. ISMIATY, S.H., ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 27 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Hj. ISMIATY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Non Aktif pada Pengadilan Tinggi Palembang, pangkatPenata Muda Tingkat (Ill/b), NIP. 040046394/19640629 198403 2 001,tempat tinggal di Jalan Letnan Murod Lr.
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek sengketa
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Permohonan Kasasi masingmasing Nomor 11/K/2010/PT.TUN.JKT. yangmasingmasing dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara tersebut masingmasing pada tanggal 02 Agustus 2010 dan tanggal 03Agustus 2010;Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi yangmasingmasing pada tanggal 09 Agustus 2010 dan tanggal
    Putusan Nomor 27 K/TUN/20111010PID/2004/PT.PLG atas nama Jhon Berty Rays dengan menerima imbalanuang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), yang dibuktikanTergugat dengan Bukti T11, T12, T13, T14, dan T15.Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Perkara Nomor 05/G/2010/PT.TUN.Jakarta tanggal 8 Juli 2010 halaman 16 alenia 3 yang menyatakanpelanggaran disiplin Penggugat yang telah diakui hakim terbukti barumeliputi 2 pelanggaran yaitu Calo Calon Pegawai Negeri Sipil denganmenerima imbalan
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 —
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 97 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :ROBERTH YUNIZAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor TNIAL, bertempat tinggal di Jalan Patimura No.30 RT/RW. 03/08, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan TanjungPinang Barat, Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. HENDIE DEVITRA, SH, MH2.
    RAMDHAN CHRISMANA, S.sos KepalaSub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan,Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai padaKantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang berkedudukan di Jalan RayaSenggarangSimpang Madung, Tanjung Pinang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 November 2012.2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota TanjungHalaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.892/Air Raja, bertanggal 14082004 Surat Ukur No.0576/AirRaja/2003, Luas 19.962 m2 tanggal 06122003, atas namaCHRISTINA DJODI, Khusus dan sebatas Hak Penggugat seluas 10.000m2;3.
    Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan dalampokok perkara mengenai apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkankeputusan obyek sengketa a quo merupakan perbuatan yang bertentangandengan undangundang dan asas umum pemerintahan yang baik ?
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000574 Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DELI SERDANG vs. PT. INDO PRIMA NUSANTARA
96 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 154K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan KaryaUtama No. 1, Komplek Perkantoran Bupati Deli Serdang di LubukPakam;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Ali Akbar Hasibuan S.T., pekerjaan Kepala Seksi PengawasanNorma Ketenagakerjaan;2. Hisar P.
    Diterima Tergugat tanggal 09 Januari 2015;Ketujuh:Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 033/KAMM/I/2015, tanggal 14Januari 2015, Perihal Tanggapan Surat Nomor: 560/145/DTKTR/2015,Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016tanggal 13 Januari 2015, Perihal Pelaksanaan Nota Pemeriksaan.Diterima Tergugat tanggal 19 Januari 2015;9.
    Dengan adanya asas ini suatu Keputusan TataUsaha Negara harus diumuskan secara jelas dan tegas agar janganHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016sampai menimbulkan bermacammacam penafsiran. Disamping itudengan adanya asas tersebut, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaratidak dapat dengan mudah begitu saja menarik kembali atau mengubahKeputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan;B.
    Konkretisasi dari kepentinganumum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/20161. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor:560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan;3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/TUN/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — PT MANGGUNG MAS PERDANA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN (DAK KESEHATAN) RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013, DK
76 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 467 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201422.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201423.24.b.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201425.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/2014melakukan pendaftaran terhadap PT.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2015
Tanggal 19 Maret 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, dk vs. H. DENNY MUSTIKA SYAIFULLAH, S.H
68 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 16 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASTI, berkedudukandi Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya dalam halini memberi kuasa kepada :17Budi Setiawan, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan ;Suhudi, A.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/20157 Bahwa bidang tanah milik Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalamSertipikat Hak Milik No. 06063/Kel.Pondok Kelapa, terbit tanggal 06November 2003, dengan Surat Ukur No. 00193/2003 seluas 177 m?
    Putusan Nomor 16 K/TUN/201520Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak MilikNomor 8909/Bintara Jaya Surat Ukur Nomor 76/Bintara Jaya/2012 tanggal 20September 2012 tertulis atas nama Dra.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/2015c Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No.460153051994 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluanpembangunan perumahan terletak di Kelurahan Bintara Jaya, KecamatanBekasi Barat, Kabupaten Tk.II Bekasi seluas 30.000 M?
    Putusan Nomor 16 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-05-2010 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2010
Tanggal 11 Mei 2010 — RIDWANSYAH SITORUS, ; BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN, PT. INTI PALM SUMATERA,
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 109 K/TUN/2010
    No. 109 K/TUN/2010bertanggal 13 Februari 2007 tentang Izin Usaha BudidayaPerkebunan kepada PT.
    No. 109 K/TUN/2010KeduaKetigaKeempat :Kelima: 1. Pengawasan terhadap ...... dan seterusnya;2.
    No. 109 K/TUN/2010Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dengan buktiP1 dan P2 tersebut berpendapat bahwa sengketa ini adalahsengketa Hak Kepemilikan;6.
    No. 109 K/TUN/2010memiliki kwalitas sebagai Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menerima eksepsidari Tergugat Il Intervensi, maka Majelis Hakim menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima..
    No. 109 K/TUN/2010Biayabiaya :1. Meterai............ Rp. 6.000,2. RedakSi................. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi ........ Rp. 489.000.Jumlah ...... 0... ee Rp. 500.000.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 109 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2008.-
Tanggal 14 Juli 2009 — AMIN HAJAR SIHWANTO, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT, dkk
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2008.-
    No. 273 K/TUN/2008.b.
    No. 273 K/TUN/2008.pokok Agraria jo.
    No. 273 K/TUN/2008.3.
    No. 273 K/TUN/2008.Pasal 4 jo. Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 danPasal 5 jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 1999 tentang HAM).
    No. 273 K/TUN/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, DK
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 468 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.OBYEK GUGATANBahwa, adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:1.
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.5.
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015..
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.dipertegas dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 29 Tahun 2013;15.
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2016
Tanggal 15 September 2016 — BUPATI MALUKU TENGAH VS JACOB BERHITU, DKK
103 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 344 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI MALUKU TENGAH, berkedudukan di Kota Masohi JalanGeser No. 04, kode Pos 97511, dalam hal ini diwakili oleh:1.Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuandan Penyuluhan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah.M.
    Dikatakan demikian karena;Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016a.
    Amanat Pasal 7 ayat (1) danHalaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016ayat (2) secara konstitusional dilindungi dalam UUD 1945 sebagaimanadisebukan dalam pasal 18b.
    Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan pemilihan sebagaimana ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam)tahun;Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016Ayat (5).
    Administrasi Rp489.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah ... 0.0... .0.....:22...........R500.000, 00ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2009
Tanggal 6 Februari 2013 — Rd. TJETJEP DEDI SUPENDI vs. SUTEDJO, DKK
83 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96 PK/TUN/2009
    PUTUSANNomor 96 PK/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Rd.
    PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2002 No. 376/K/TUN/2001,tidak dapat dilaksanakan atau NON EXECUTABLE;4.
    Bahwa Sertifikat Hak Milik No.3559/Warung Muncang, Gambar Situasi tanggal 2Juni 1997 No. 5.198/1997, luas 1510 M2 atas nama Pelawan III;Hal. 9 dari 21 hal.Put.No.96 PK/TUN/200910e.
    Putusan MahkamahAgung RI tanggal 17 Juni 2002 Nomor 376 K/TUN/2001, yang kemudian diajukanPerlawanannya oleh Para Termohon PK1, s.d.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 Hal. 21 dari 21 hal.Put.No.96 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — GUBERNUR BANTEN VS SUHERI, DKK
85 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 199 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 199 K/TUN/2014pengusaha dengan pekerja/oburuh atau serikat pekerja/serikat buruhyang tercatat;7.
    Putusan Nomor 199 K/TUN/2014wilayah Kabupaten Serang Nomor 17 yaitu PT. YooshinIndonesia, Serang yang diterbitkan oleh Tergugat;3.
    TUN/III/1 992;6). Majelis Hakim Judex Facti yang menerima kuasa dari parapekerja PT. Yooshin Indonesia kepada Sujai dkk adalahmelampaui batas batas kewenangannya dan cacathukum;Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/20141.7). Bahwa karena telah melampaui batas kewenanganmenurut aturan yang ada, harusnya putusan perkara aquo:a. Harus dibatalkan Mahkamah Agung RI;b. Dan atau ditolak;c.
    Putusan Nomor 199 K/TUN/20149.
    Putusan Nomor 199 K/TUN/2014Biaya biaya:1. Meteral..............68 Rp 6.000,002. RedakSi................ Rp 5.000,003. Administrasi ..........Bjp489.000.00Jumlah ......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.Nip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN VS EDHIE KOSASIH
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 564 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 564 K/TUN/2014dan:BAHARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Cokroaminoto, Nomor 320, Lk.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/2014Tergugat pada tanggal 21 Februari 1990 di bawah Pendaftaran Nomor87/1990;.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — IBRAHIM, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DK
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 81 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016Tergugat. Namun Tergugat tidak menanggapinya, bahkan Tergugat tetapmenerbitkan objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1Tanggal 28 Agustus 2002 seluas 1.329 M?
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016fisik oleh Para Penggugat, dan tidak sepatutnya mengeluarkan objekgugatan;6.
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/201615.16.1.329 M?
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016oleh Para Tergugat (atau sekarang Para PemohonPeninjauan Kembali) selama ini.
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2009.-
Tanggal 17 Nopember 2009 —
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 104 PK/TUN/2009.-
    No. 104 PK/TUN/2009.3. Bahwa selama Penggugat menjalani hukuman penjara selama 4 (empat)bulan Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaiKepala Dusun Jagung namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberiperingatan kepada Penggugat ;4.
    No. 104 PK/TUN/2009.Pasal 55(1) Tim peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dibentukoleh Kepala Daerah ;(2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakaninstansi terkait di Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan Camat yangbersangkutan sesuai dengan kebutuhan ;.
    No. 104 PK/TUN/2009.1.
    No. 104 PK/TUN/2009.Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan peninjauan kembali sebagai berikut :mengenai alasanalasan Kesatu s/d.
    No. 104 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-10-2013 — Upload : 24-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — HIDAYAT PURBADI VS BUPATI BANYUMAS
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — Drs. H. MUHAMMAD TAHIR KANNA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, HASANUDDIN PAWAE, SE,
72 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 281 K/TUN/2009
    PUTUS A NNomor. 281 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :Drs. H. MUHAMMAD TAHIR KANNA, Warga NegaraIndonesia, beralamat di Jalan Mangadel No. 40Makassar. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. SAHARDI, SH2.
    No. 281 K/TUN/2009Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada point 1dan 2 diatas, maka Penggugat pun menguasai dengan menanampatok beton setiap sudutnya sebagai pembatas, dan pada musimkemarau Penggugat membersihkan rumputnya yang selama initidak pernah ada orang lain yang mengklaim kalau diatas tanahseluas 300 M? tersebut sebagai miliknya;Bahwa H.M.
    Alasan Tergugat Il Intervensi tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa Meskipunsengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat,Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 281 K/TUN/2009tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilkan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebutharus diajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karena jelassudah merupakan sengketa perdata.
    No. 281 K/TUN/2009dan tanah seluas 300 M2, tetap dalam penguasaan Penggugat sampaisekarang, oleh karena H. Muh Sanusi selaku saksi yang telahdisumpah dimuka sidang dengan tegas menyatakan bahwa akta jualbeli antara dirinya dengan Drs.
    No. 281 K/TUN/2009