Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE vs. ANDI ROHANI, DKK
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 502 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 502 K/TUN/201410.11.Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalali :Utara berbatasan dengan tanah milik Syarifuddin dan jalan kuburan ;Timur berbatasan dengan jalan raya ;Barat berbatasan jalan kuburan ;.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/2014ketentuan Pasat 1 angka 12 dan Pasat 1 angka (9) UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :a.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/2014Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, AsasKecermatan/ketelitian, Asas Keterbukaan, Asas Proporsioalitas dan AsasAkuntabilitas ;b.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 502 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK vs. H. MARDANIH, DKK
194 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 364 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015telah mengetahui bahwa ada pihak lain, yaitu Perum Perumnas/ TergugatIl Intervensi yang telah memiliki secara sah lahan diareal tanah yang diakuimilik Para Penggugat.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telahlalai memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan;2.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/20154 masih bertempat tinggal diatas tanah tersebut. Penggugat jugamendalilkan tidak ada sengketa.4.2.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. KEBUNARIA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
125 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 137 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/20163.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016Indonesia terdiri atas Badan Pertanahan Nasional (Pusat), Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016diatas, dan Surat Keputusan Kepala BPN RI atas Penetapan TanahTerlantar HGU Nomor 1/Pontianak atas nama PT.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016Tetapi ketika Termohon Peninjauan Kembali menugaskan team survey BPNRI masingmasing: Mardiati Permana L, Manasip K.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016April 2013 tentang: Penetapan Tanah Terlantar HGU Nomor1 atas namaPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/TUN/2008
Tanggal 27 Oktober 2009 — LULUNG HARI SUNYOTO, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA,
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 PK/TUN/2008
    PU TU S ANNomor. 72 PK/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGMemeriksa permohonan Peninjauankembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :LULUNG HARI SUNYOTO, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan Ratulangi No. 1 Surabaya.
    No. 72 PK/TUN/2008Surabaya, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok DNo. 10 (Komp.
    No. 72 PK/TUN/2008Pendaftaran Tanah tanggal 18 Pebruari 2002 No.
    No. 72 PK/TUN/2008 Tanah dari Sdr Wati yang dikuasai sejak tahun 1950 denganPetok D No. 217 persil No. 26 b.
    No. 72 PK/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PT. DAN LIRIS, vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
20 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 626 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 626 K/TUN/2015DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT. DAN LIRIS, diwakili oleh HANDIANTOTJOKROSAPUTRO, selaku Direktur Utama PT. Dan Liris,tempat kedudukan di Kelurahan Banaran (Lawean Selatan),Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;Dalam hal ini memberi kuasa kepada DJOKO SANTOSA,jabatan Direktur Umum PT.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015ll. Dasar dan Alasan Gugatan:1. Bahwa putusan Tergugat di atas (angka 1) dikirim dengan SuratPengantar Nomor Tar.264/M/KP4P/2000 tertanggal 24 Februari 2000dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Maret 2000, gugatandiajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 1 Mei 2000, dengan demikian gugatan masih dalamtenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;2.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015Ayat (2) Keterangantertulis dengan bukti yang sahsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdiserahkan paling lambat pada hari pertama pekerjamasuk bekerja;dan bertentangan atau tidak sesuai dengan Kesepakatan KerjaBersama PT.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/20154.b. Pekerja hanya mencari masalah untuk keuntungan pribadi danmengabaikan serta melecehkan peraturan yang berlaku;4.c. Pekerja telah terbukti melanggar peraturan dan memenuhiuntuk diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja RINomor Per.03/MEN/1996 Pasal 15 ayat (1, 2) sertaKesepakatan Kerja Bersama PT. Dan Liris Pasal 16 ayat (2)Nomor 3.a bahwa pekerja (Sdr. Rahmad) layak dan sahdianggap mengundurkan diri;4.d.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — H. AGUS SALIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
183 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 392 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah: 65.000 m?; atas nama:H. Mas Bonsar Hernayadi, sebatas tanah milik Penggugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa:3.1.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017terkait dengan siapa yang paling berhak atas tanah yang termasukkedalam tanah yang tumpang tindih tersebut.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwahukum, menetapkan suatu status.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017b. Berdasarkan pernyataan Desa Sukajaya, Kepala Desa setempattidak pernah menjadi Peneliti data yuridis dan bidang tanah.c. Berdasarkan pernyataan Desa Sukajaya, tidak pernah adapengumuman dari BPN atas objek sengketa tersebut selama 60 hari.d.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2012
Tanggal 6 Agustus 2012 — AHMAD DAHLAN PANJAITAN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS, FAEBUADODO HAREFA
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 217 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 217 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:AHMAD DAHLAN PANJAITAN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan M.U Damanik Nomor 68 LK.
    No. 217 K/TUN/2012Sebelah Timur : Jalan Provinsi Gunung SitoliIdano Gawo (9 m)Sebelah Selatan : Tanah Talisokhi Harefa (33 m);Sebelah Barat : Tanah Talisokhi Harefa (10 m);Seluas kirakira 323 m? (fotokopi surat terlampir);6.
    No. 217 K/TUN/2012Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:1.Bahwa Tergugat menolak seluruh dialildalil yang diajukan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakuinya dengan tegas olehTergugat;.
    No. 217 K/TUN/201214Tanggal 28 Mei 1988 atas nama Badrul Munir Caniago dan obyek tanahnyaberbeda dengan obyek tanah dalam obyek gugatan dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas nyatanyata sertipikatobyek gugatan dalam perkara ini tidak diterbitkan di atas bidang tanahdalam surat penjualan antara Fangoli Harefa dengan Mhd.
    No. 217 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-05-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2007
Tanggal 28 Mei 2009 — JUMIAH, PRISMAN, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 K/TUN/2007
    No. 117 K/TUN/2007Iswahyudi No. 40 Balikpapan.
    No. 117 K/TUN/2007Sebelah Timur dengan : Sdr. PrismanSebelah Selatan dengan : Sdr. PrismanSebelah Barat dengan : Sdr. OskarBahwa berdasarkan Surat Pelepasan hak atas tanah dari Penggugat II(Sdr.
    Dengan demikian gugatan inidiajukan masih dalam tenggang waktu menurut hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undangundang No. 9 Tahun2004 jo Undangundang No. 5 Tahun 1986 jo KeputusanMahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1992Memperhatikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 499 Desa/KelurahanBatu Ampar An.
    No. 117 K/TUN/200720.000 m? maka Jjelaslah tindakan Tergugat tersebut bertentangandengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 3 ayat (3) dan(4).
    No. 117 K/TUN/200710oleh Tergugat, fiktif adanya, karena Tergugat telah menerbitkanSertifikat Hak Milik No. 499 Desa/Kelurahan Batu Ampar tertanggal3 Nopember 1989 An. Ervan Pandji Sutyono, maka paraPenggugat merasa kepentingan Penggugat dirugikan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, EDDY SUWANTO BONG alias ALIONG, ; ABDUL HAMID, SE.MM.,
36 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 268 K/TUN/2009
    No.268 K/TUN/2009bahwa setelah itu terbitlah Sertifikat Hak Milik No.2136 tanggal30 Oktober 2000 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utaraatas nama Para Ahli Waris H. Abdul Razak termasuklah didalamsertifikat tersebut nama orang tua Penggugat Masnah binti H.
    No.268 K/TUN/20092. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TergugatSertifikat Hak Milik No.2136 tanggal 30 Oktober 2000 KelurahanBatu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, terakhir atas nama EdySuswanto Bong alias Aliong ;3.
    No.268 K/TUN/2009Pasal 13 ayat (4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalahSurat Tanda Bukti Hak yang dimaksud dalam Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria ;2.
    No.268 K/TUN/2009dengan perkara yang berbeda. Dan dalam perkara ini adalahsengketa Tata Usaha Negara, bukan sengketa keperdataan,dimana setiap individu yang merasakan dirugikan dapatmengajukan gugatan/tuntutan.
    No.268 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral..............2. RedakSl..................0003. Administrasi kasasi............JumlahPanitera Pengganti:Rp. 6.000, ttd./Rp. 5.000, Hasiamah Distiyawati, S.H.MH.Rp.489.000.,Rp.500.000.,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI SH. )Nip : 220000754 Hal.13 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-06-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — HALIM ARGO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG,
95 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 94 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/TUN/2009
Tanggal 22 Desember 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, DKK VS YADI SURYADI, DKK
55 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 216 K/TUN/2009
    P U T U S A NNomor. 216 K/TUN/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah mengambil putusan sebagai berikut1.YADI SURYADI, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Petani, beralamat di Babakan SirnaRT.02 / RW.O01, Desa Citepus, KecamatanPelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — Ir. CHAIRIL ANWAR VS PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 PK/TUN/2014
    Bogor, tertanggal 28 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 4 November 1998,Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/2014No. 04/Tamansari/1998, luas 4.000 M2, atas nama pemegang hak SitiSyamsiah, yang mana pada tanggal 22 April 2010 telah beralih dan tercatatatas nama pemegang hak terakhir Ir. Chairil Anwar;4.
    /2010Halaman 41;Bahwa putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta melalui Putusannya Nomor 98/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal23 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 52K/TUN/2013 tanggal 17 April 2012:Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tersebut, kiranyaHalaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/2014cukup jelas bahwa terhadap Putusanputusan tersebut telah suatukekhilafan
    Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001;Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikanadalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/20143.
    Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001;Kaidah Hukum : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitandengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang PeradilanTata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkanwewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan;4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/TUN/2009
Tanggal 29 Nopember 2011 — Drs. MOH. CHOIRUL YUSUF SHOLEH, vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 PK/TUN/2009
    PUTUSANNo. 150 PK/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :Drs. MOH.
    A. 3 pada BadanPertimbangan Kepegawaian ;Kesemuanya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/G.TUN/BAPEK/2007tanggal 24 Juli 2007 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 2008 No.39 K/TUN
    No. 150 PK/TUN/2009bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 1Januari 1974 sebagai guru SD sampai dengan menjabat sebagai Kepala Ranting Dinas Pdan K bulan April 1998 berarti telah bertugas selama 24 tahun lebih 3 bulan, belumpermah melakukan pelanggaran disiplin
    No. 150 PK/TUN/2009keputusan yang dipersoalkan tetapi belum melihat Adil seadiladilnya antara beratkeputusan yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan ;Gambaran singkat pokokpokok masalahnya adalah sebagai berikut :1 Saya Drs. Moh.
    No. 150 PK/TUN/2009dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, UndangUndang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :Drs. MOH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Ny. NIRTIA SANUSI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, DKK
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 84 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/20145. R.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014Nomor : 25 Tabun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;15.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014Ny. H.ROKHAYAH Janda R.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — TALMINTO,DKK VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK
200 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 78 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 78 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015abstrak yaitu hanya sekedar menunjuk suatu lahan sebagaikawasan hutan produksi;Yang dimaksud individual adalah Keputusan TUN tidak ditujukanuntuk umum, tetapi ditujukan untuk pihak tertentu (natuurlijkeperson atau recht person).
    Putusan Nomor 78 K/TUN/201523.24.dapat dikategorikan sebagai KTUN yang dapat digugat kePengadilan Tata Usaha Negara;d.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015B.C.AD.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 K/TUN/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — BUPATI KAMPAR VS H.MUDAHAR DT.GODANG, DKK
1027 — 549 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 07 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar KM. 07 KomplekKantor Bupati (STA.07+800) Bangkinang, dalam hal ini memberi kuasakepada:1.Ahmad Syukri.,SH.Plh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — ADE IRAWAN, vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU,
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 294 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 294 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :ADE IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempattinggal di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H., M.H. ; MUS MULYADI, S.H.
    No. 294 K/TUN/2010Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknyaatas dalildalil :1.Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat karena telah diterbitkannyaSurat Keputusan Nomor Pol.
    No. 294 K/TUN/2010Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru) agar memberikanputusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor Pol. Skep/35/V/2009 tertanggal 30 Januari 2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri atas nama Ade lrawan (Penggugat) ;3.
    No. 294 K/TUN/2010dilakukan pembentukan Sidang Komisi Kode Etik terhadap diriPemohon Kasasi ;3. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan ketentuanperundangundangan dalam menilai dan menguji Surat KeputusanNomor Pol.
    No. 294 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — THE DJURIANTO IRAWAN vs. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017Ad.1.1. Mengakibatkan kerugian Penggugat dan masyarakat, yangmemberikan kuasa kepada Penggugat.2. Membahayakan Penggugat dan Masyarakat yangmemberikan kuasa kepada Penggugat.3.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017(2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a. Garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepisungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangantinggi; danb.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/20177. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.12Huk/2015tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perijinan KepadaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu;8.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2015/PTUNSRG yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. EMMA DIENOVYNA S.STP
45 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 352 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 352 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) yangberkedudukan di Gedung 3 lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara,Jalan Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur, yang diwakili oleh YuddyChrisnandi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Menteripendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selaku KetuaBadan Pertimbangan
    Majelis Hakim PT.TUN Jakarta telah salah dalam pertimbangan hukumnyakarena sesuai Pasal 48 ayat (3) menyebutkan Apabila terjadi pelanggaranHalaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini (PP No.53 Tahun 2010) maka hasil pemeriksaan tetapberlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini (PP No.53 Tahun 2010).
    TUN Jakarta dalampertimbangan hukumnya tidak benar, sehingga salah dalampertimbangannya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padahalaman 37 alenia 1 telah melakukan kekhilafan dalam pertimbanganhukumnya, karena Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca danHalaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016memahani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
    Hary Djatmiko, S.H., M.S.Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.HBiayabiaya :1. Meterai ..0 0.00... ee eeeeeeettetteeeeees Rp 6.000,002. RedakSi ... 0... .0cc. cece cece eeeeeeeeeeeeeees Rp 5.000,003. Administrasi .....0....0..0.ceceeeeee eee Rp489.000,00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 —
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2012
    Nomor 186 K/TUN/201214mempertimbangkan keberatankeberatan Pemohon Kasasi/ dahuluPembanding/Tergugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya;.
    Nomor 186 K/TUN/201220(lima) tahun (in casu bahkan hampir 10 tahun), tanpa dikomplain ataudiprotes oleh Penggugat;e. Bahwa terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Pemagarsari tanggal 8 Februari 2000, Surat Ukur tanggal 1 Desember1998 Nomor 47/Pemagarsari/1998 luas 37.835 m?
    Nomor 186 K/TUN/2012222. Tentang Mahkamah Agung Mengadili Sendiri Dalam Tingkat Kasasi;A.
    Nomor 186 K/TUN/201224a.
    Nomor 186 K/TUN/2012