Putusan Nomor 2464/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor:00110/406/11/ 057/13 tanggal 29 November 2013, atas nama PT. CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNILt. 28 JI. Jend.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 #Nomor:00110/406/11/057/13 tanggal 29 November 2013, atas nama PT.Cargill Indonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28 JI. Jend.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00110/406/11/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112509.15/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00149/KEB/WPJ.07/2017tanggal 8 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor: 00018/206/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00149/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Februari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00018/206/13/057/15 tanggal 23 November 2015, atas nama PTOsaki Medical Indonesia, NPWP: 01.824.471.5057.000,beralamat di JI.

Putusan Nomor 3534/B/PK/Pjk/2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00018/206/13/057/15 tanggal23 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.824.471.5057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebih bayar sebesar Rp1.289.315.625,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.

mengajukansurat uraian banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89599/PP/M.IB/15/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal04 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

2399/B/PK/Pjk/2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

Putusan Nomor 2399/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKBKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00006/206/10/057/15 tanggal20 Februari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.882.511.7057.000, sehingga

tanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003971.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal21 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057/17 tanggal 16 FebruariHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1827/B/PK/Pjk/20202017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor: 00048/207/14/057

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096002.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00108/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2012 Nomor 00108/407/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/20192015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00108/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yanglebin dibayar menjadi Rp1.802.692.753,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Yang DapatDiperhitungkan

Putusan Nomor 2671/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan selurunh permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal29 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0004 1/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010;Menimbang, bahwa

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87614/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0004 1/207/10/057

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00041/207/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89605/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00712/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor: 00020/507/10/057

Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PT.Pacific Plamindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105392.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057/15tanggal 25 Februari 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,Halaman 4 dari 9 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 12 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00003/406/12/057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak April 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87616/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.307.663.3057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.067.352.804,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

(dua ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan SHGBNomor 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi JawaBarat, terbit tanggal 19111996, Gambar Situasi Nomor 10821/1996 27051996tercatat atas nama Gunawan Susilo;2 Bahwa untuk pembayaran atas tanah dan bangunan a quo, pada tanggal 22 Juli1996, Tergugat I dalam Konvensi telah menandatangani Akta Pengakuan HutangNomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL dengan FT.

Nama Debitur Gunawan susilo;Nomor Account 621000761200;Saldo Pinjaman Rp47.218.000,00;Jaminan SHGB Nomor 3094/Cibatu atas namaGunawan Susilo;Pengakuan Hutang INomor 057/SPU/RO.RGB/VII/96KLL, tanggal2271996;b.

Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.G5B/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996;c.

Chandra Kirana dan S.M.Wawolumaja;14 Bahwa berdasarkan Alat bukti: Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ ROGSB/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996 (Vide bukti P2), diketahui fakta hukum sebagaiberikut:Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal 22 Juli 1996 (vide bukti P2) adalah surat pengakuan utanguntuk fasilitas kredit Nomor 621000761200 dengan jumlah hutangRp47.218.000,00 dan dokumen jaminan berupa SHGB Nomor 3094/Cibatu;Pada Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I, List of HousingLoan Agreements, tertulis pada nomor 1400, 621000760400, GunawanSusilo, Lippo, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XII/5 dan padanomor 1401, tertulis 621 000761200, Gunawan Susilo, Lippo,47.218.000.00, 057/SPU/ ROKPOA/II/6.

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89725/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00136/207/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00136/207/11/057/13 tanggal 26 April 2013, atas nama PTBangun Busana Maju, NPWP 02.192.931.0057.000, alamatHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00136/207/11/057

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117118.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02509/NKEB/WPVJ.07/2017 tanggal 07 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00272/107/14/057

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02509/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00272/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02509/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor00272/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak oleh

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 adalah sah menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Budha sesuai surat keterangankawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinantersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 ;2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugattinggal di rumah sewa di kota sibolga;3.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/V1/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21Juli 2009 adalah sah menurut hukum;3.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/V1/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21Juli 2009 adalah putus disebabkan karena perceraian;4.

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. 02.19/057/005/V1/2009yang dikeluarkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia tertanggal 22 Juni 2009yang menyatakan Tergugat dan Penggugat telah menikah pada hari minggutanggal 21 Juni 2009, yang telah diberikan meterai dan dicocokkan aslinyadalam persidangan selanjutnya diberi tanda bukti P1;2.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 suratketerangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli2009 adalah sah menurut hukum;4.

Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Karena Permohonan Wajib PajakNomor KEP105/WPJ.07/2015 tersebut jelas hanya ditujukankepada Penggugat sebagai jawaban atas Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan (PPh)Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 MasaPajak Maret 2013.

23 September 201310 Juni 2013 Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Pemberitahuan SPT PPh Pasal 25 Masa PajakDianggap Tidak Maret 2013 NomorDisampaikan Nomor: S 00136/106/13/057/13 3432/WPJ.07/KP.05/2013 28 Oktober 2013 ISurat No. 33C/CIIAT/X/2013 tentangPermohonan PenghapusanSanksi Administrasi (yangpertama)25 April 2014Keputusan No.

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penolakan atas Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat); dan dipertahankannyajumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanNomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013

Putusan Nomor 853/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77164/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP820/WPJ.07/2015 tanggal10 Maret 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2006 Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00010/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal6 Maret 2015, atas nama PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2006 Nomor 00009/307/06/057

.3528052910100001, tanggal 14032016, atas nama Kepala Keluarga THORIQULKHOIRI (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Pamekasan (bukti P1 dan P2);=Bahwa Pemohon juga mempunyai dokumen Kutipan Akta Nikah, No. 643/22/XI/2009, tanggal 02 Nopember 2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (bukti P3) ; Bahwa selain itu Pemohon juga mempunyai dokumen Ijazah Madrasah Tsanawiyah(MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057

Foto Copy ljazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057/1998, Tanggal 30 Mei 1998 (bukti P4) ;oaFoto copy Paspor Republik Indonesia, No.

namaTHORIQUL KHOIRI, tempat/ tanggal lahir Sampang tanggal 24 Agustus 1982,; Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitasnya tertulis dan terbaca dengantempat/ tanggal lahir Sampang tanggal 24 Agustus 1982, diantaranya yaitu padaKartu Tanda Penduduk (KTP), :3528052408820001, tanggal 10062012,atas namaTHORIQUL KHOIRI, Kartu Keluarga (KK) No. 3528052910100001, tanggal14032016, atas nama Kepala Keluarga THORIQUL KHOIRI, dan ljazah MadrasahTsanawiyah (MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057

tanggal 24 Agustus 1982 Menjadi , THORIQULKHOIRI, lahir di Sampang tanggal 24 Agustus 1982I,; Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon tercatatdengan lahir di Sampang tanggal 24 Agustus 19821 yang dikuatkan diantaranya yaitupada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor KTP),:3528052408820001, tanggal10062012 Kartu Keluarga (KK) No. 3528052910100001, tanggal 14032016, atasnama Kepala Keluarga THORIQUL KHOIRI, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs)HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon padaKantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebutmenolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:KK.21.16.07/PW.01/057/2014, tanggal 24 Maret 2014, maka oleh karena ituPemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapatmemberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;8.

Surat1.Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DuaPitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, NomorKk.21.16.07/PW.01/057/2014, tertanggal 24 Maret 2014 bermaterai cukupdan dinazzegel (bukti P.1);Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7314092810100027, tertanggal 26Februari 2014, atas nama La Palecceng, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang,bermaterai cukup dan dinazzegel

Pemohonkhawatir anaknya akan terjadi halhal yang tidak diinginkan;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon dipersidangan telahdidukung dengan alatalat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampaidengan P.3 dan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang.Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg buktibukti tersebut dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat PenolakanPernikahan Nomor : Kk.21.16.07/PW.01/057

tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003843.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP006/76/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 15 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00042/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2014 Nomor 00042/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atasHalaman 3 dari 8 halaman.

:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014Nomor 00042/207/14/057

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:PUT096004.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00099/207/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2012 Nomor 00099/207/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/20192012 Nomor 00099/207/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp6.210.644,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp2.627.438.566,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan Untuk Unit/Kegiatan Perkebunan Kelapa SawitDalam

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT53684/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00184/207/10/057

Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atasnama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Guntur

Putusan Nomor 3517/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Penijauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP