Ditemukan 7010 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT INDOBOGA JAYA MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18067 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/2020Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1084/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor 00024/207/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru, Penjaringan,Jakarta Utara 14440, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009Nomor 00024/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas nama PTIndoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/2020perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.
    kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon PK dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1084/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor 00024/207/ 09/057
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3515 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. STAR CAMTEX;
219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3515/B/PK/Pjk/2019KEP962/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 1 September 2009 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00254/207/06/057/08tanggal 23 Desember 2008. atas nama : PT Star Camtex.
    telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP962/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 1 September 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2006 Nomor: 00254/207/06/057
    kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP962/WPJ.07/ BD.05/2009 tanggal 1 September2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor :00254/207/06/057
Register : 11-12-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA Ngamprah Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Nph
Tanggal 14 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
114
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Nph dari Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp176000,00 ( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
Putus : 15-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2050/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — PT. FOTEXCO BUSANA INTERNATIONAL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Nomor 00086/207/13/057/16 tanggal 17 Juni 2016Masa Pajak November 2013; dan3.
    2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01435/NKEB/WP4J.07/2017tanggal 10 Mei 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf Bkarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00086/207/13/057
Register : 18-07-2016 — Putus : 29-07-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN NEGARA Nomor 42/Pdt.P/2016/PN.Nga
Tanggal 29 Juli 2016 — - Ni WayanSariasih
205
  • 2016/PN.Nga, telahmengemukakan hal hal sebagai berikut : Bahwapemohondilahirkan di DesaDelodbrawah, KecamatanMendoyo, Kab.Jembrana, padatanggal 20 Januari 1970 anakperempuandari KetutSegeldengan Ni NyomanSutriberdasarkanKutipanAktaK elahiranNo.297/DIS/1999/70 tertanggal 06 Agustus 1999 (fotocopyterlampir);Halaman 5dari6 Putusan Nomor :42/Pdt.P/2016/PN.Nga BahwaPemohonmenikahdengansuamipemohon yang bernamaNyfeller,Fritz padatanggal 9 September 1999, di HuttwilberdasarkanAktaNikah /ACTE DE MARIAGE 057
    FotocopyTerjemahanAktaNikah No. 057/LEG/MENG/04.2014 tertanggal 22April 2014, yang dikeluarkanolenKedutaanBesarRepublik Indonesia di Bern,Swiss, (Bukti P2) ; 272222 no n=3. FotocopySuratKeteranganNikah No. 019/Kons/SKN/IV/2014 tertanggal 14April 2014, yang dikeluarkanolenKedutaanBesarRepublik Indonesia di Bern,Swiss (Bukti P3) ; 4.
Register : 25-04-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 B/PK/PJK/2012
Tanggal 22 Januari 2013 —
155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah Nomor 144 Tahun2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak PertambahanNilai yang menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip Pajak Pertambahan Nilaisebagai pajak konsumsi di dalam Daerah Pabean, pengenaan PajakHalaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 231 /B/PK/PJK/2012Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi selurun penyerahan barang danjasa;Alasan FormalBahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00103/207/05/057
    /07 tanggal 28 Mei2007 tersebut cacat demi hukum karena sesuai Pasal 17B UndangundangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak diterbitkanpaling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima, sedangkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00103/207/05/057/07 tersebut diterbitkan melewati waktu 12 bulan sejak suratpermohonan diterima, yaitu. saat Surat pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai disampaikan, yaitu tanggal 15 Agustus 2005;Bahwa selain
    /07 diterbitkan tanggal 28 Mei 2007, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Nomor : 00103/207/05/057/07 tersebut telah diterbitkan lewat waktu dandengan demikian seharusnya menjadi batal demi hukum;Alasan MaterialBahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00103/207/05/057/07 tanggal 28 Mei 2007 diterbitkan karena Pemeriksamenganggap bahwa Pemohon Banding seharusnya mengenakan PajakPertambahan Nilai dengan tarif
    SKPKB Nomor 00103/207/05/057/07tanggal 28 Mei 2007 Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 0,002005 yang (lebih) dibayarCfm.
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:PUT.22395/PP/M.XIV/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang menyatakan : Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP028/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Januari 2008 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 #Nomor:00103/207/05/057/07tanggal 28 Mei 2007 atas nama : PT.
Register : 19-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 B/PK/PJK/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66144/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1078/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00026/207/09/057
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009Nomor 00026/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas namaPT Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1078/WPJ.07/2013, tanggal 11 Juni 2013,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2009,Nomor 00026/207/09/057
Register : 10-08-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1689/Pdt.G/2015/PA.Pwt.
Tanggal 19 Oktober 2015 — PEMOHON TERMOHON
121
  • Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 April 2015yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPurwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor : 0185/057/IV/2015 tanggal 27 April 2015, dalam status Jejaka danP@rAWAN 22 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn ne nee ne ne nen nee nee nen en nnn nn ene2.
    Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/057/IV/2015 yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPurwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas tanggal 27 April 2015,Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan denganaslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelenoleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tandaIl.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1832/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — PT. FLEX INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajak 77.547,70 77.547,70 06 PPh Kurang (Lebih) Bayar (77.547,20) 401.268,47 478.815,677 Sanksi Administrasi 0 144.456 65 144.456,658 JumlahPPh ymii (lebih) dibayar (77.547,20) 545.725,12 623.272,32 Ketentuan FormalBahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP1586/WPJ.07/2012 tertanggal 15Agustus 2012 (tanggal diterima oleh Pemohon Banding 20 Agustus 2012)tersebut diterbitkan sehubungan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor:00019/206/09/057
    Membatalkan Direktur1586/WPJ.07/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PPhNo.00019/206/09/057/11 tanggal 21 Juni 2011;3. Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar US $Keputusan Jenderal Pajak No.
    Kep77.547,70 sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Menimbang, bahwa amar PutusanPut.59284/PP/M.VIA/15/2015 Tanggal 03 Februari 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMenolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur JenderalKEP1586/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor : 00019/206/09/057/11 tanggal 21 Juni 2011 TahunPajak
Register : 19-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 03-04-2020
Putusan PA LIMBOTO Nomor 057/Pdt.P/2016/PA.Lbt
Tanggal 12 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
132
  • 057/Pdt.P/2016/PA.Lbt
Register : 01-11-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PA TANJUNG Nomor 057/Pdt.P/2013/PA.Tjg
Tanggal 20 Nopember 2013 — PEMOHON
222
  • 057/Pdt.P/2013/PA.Tjg
    SALINAN PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2013/PA.Tjgparal yer oll alll pawsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan ataspermohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :MATRAN bin IBRAM, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani padi, tempat kediaman di RT.01 Kecamatan Banua LawasTabalong Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama
    tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta saksisaksidi muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohontertanggal 01 Nopember 2013 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung denganregister perkara Nomor 057/Pdt.P/2013/PA.Tjg yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :1.
Register : 15-01-2014 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PA AMBARAWA Nomor 057/Pdt.G/2014/PA.Amb
Tanggal 3 Maret 2014 — pemohon vs termohon
140
  • 057/Pdt.G/2014/PA.Amb
Register : 30-01-2013 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 16-04-2013
Putusan PTA SURABAYA Nomor 057/Pdt.G/2013/PTA.Sby
Tanggal 7 Maret 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT/ TERBANDING DAN PEMBANDING
2211
  • 057/Pdt.G/2013/PTA.Sby
Register : 09-05-2016 — Putus : 13-07-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 057/Pdt.P/2016/MS.Lsm
Tanggal 13 Juli 2016 — PEMOHON I, PEMOHON II
488
  • 057/Pdt.P/2016/MS.Lsm
Register : 13-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Bgl
Tanggal 11 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
115
  • Menikahpada tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta NikahNomor : 0145/057/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami isteri dengan mengambil tempat kediaman terakhir di rumahHalaman 1 dari 9; Putusan nomor 1012/Pat.G/2019/PA.
    dan patut untuk menghadap sidang, sedangkantidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sahmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakimmelanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yangisinya tetap dipertahankan Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0145/057
    kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam,pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatanyang akadnya mitsagon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), maka MajelisHakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 0145/057
Register : 01-07-2011 — Putus : 21-07-2011 — Upload : 21-07-2011
Putusan PA CILEGON Nomor 301/Pdt.G/2011/PA.Clg.
Tanggal 21 Juli 2011 — Perdata
1115
  • Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/34/11/2011 tanggal23 Februari 2011);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri nmamun belum dikaruniai keturunan;3.
    Termohon, akan tetapi tidakberhasi sehingga persidangan dilanjutkan pada tahappemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untukumum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapatdidengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara inidilanjutkan dengan pembuktian;Bahwa = untuk meneguhkan ~ dalil dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat alat bukti tertulis berupaFotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 057
    Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikahsecara agama Islam pada tanggal 23 Februari 2011 dandicatat dalam Akta Nikah No. 057/34/11/2011 tanggal 23Februari 2011;2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonissering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkankarena Termohon tidak mau tinggal satu) rumah denganPemohon;3. Dalam dua bulan terakhir antara Pemohon dan Termohonberpisah tempat tinggal;4.
Register : 08-03-2012 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 09-09-2015
Putusan PA CIBADAK Nomor 0057/Pdt.P/2012/PA.Cbd
Tanggal 3 April 2012 — Pemohon I dan Pemohon II
6314
  • PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2012/PA.CbdBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara isbat nikah yang diajukanoleh:ENCUM Binti ADNA, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IbuRumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Rancabungur RT 01RW 04 Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu
    ,Kabupaten Sukabumi;Sebagai PemohonPengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi serta telahmemeriksa buktibukti lainnya di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak padatanggal tersebut dengan Nomor Register : 057/Pdt.P/2012/PA.Cbd mengajukanhalhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 26
    Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dimulai denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Bahwa dengan adannya permohonan Pemohon tertanggal 08 Maret 2012yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengannomor register 057/Pdt.P
Register : 13-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3415 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRO INDOMAS;
14150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put097278.15/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 12 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2408/WPJ.07/2015 tanggal23 Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00006/206/12/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2408/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00006/206/12/057/14 tanggal 5 Mei 2014, atas nama PT AgroIndomas, NPWP 01.548.959.4057.000, beralamat di MenaraGlobal Lantai 16, Jalan Jend.
    Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2408/ WPJ.07/2015 tanggal 23 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00006/206/12/057
Register : 05-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1717 B/PK/PJK/2021
Tanggal 13 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SENG FONG MOULDING PERKASA;
6324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Pajak NomorPUT009802.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP03328/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 2Oktober 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei2016 Nomor 00004/277/16/057
    Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/20213.2.3.3.3.4.Atau:Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP03328/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Mei 2016 Nomor 00004/277/16/057/17 tanggal 31 Juli 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00002/NKEB/WPJ.07/KP.0503/2018tanggai
    Dr.Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Mei 2016 Nomor 00004/277/16/057/17 tanggal 31 Juli 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal
Register : 03-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 48/PID.SUS-LH/2020/PT SBY
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ANTON LARANONO, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : PT RAJAWALI PAPUA FORESTA
451158
  • >TEGU 286642-1

    1 (satu) lbr

    056/NP/IUI-RPF/JPR/XII/2018

    1 (satu)lbr

    056/DK-NP/IUI-RPF/JPR/XII/2018

    18

    1 (satu) unit

    TEGU 294818-1

    1 (satu) lbr

    057

    /NP/IUI-RPF/JPR/XII/2018

    1 (satu)lbr

    057/DK-NP/IUI-RPF/JPR/XII/2018

    19

    1 (satu) unit

    TEGU 300598-4

    1 (satu) lbr

    058/NP/IUI-RPF/JPR/XII/2018

    1 (satu)lbr

    058/DK-NP/IUI-RPF/JPR/XII/2018

    2018 RPF/JPR/XII/20181a 1 (Satu) unit TEGU 1 (Satu) Ibr 053/NP/IUI 1 (satu)lbr 053/DKNP/IUI2984569 RPF/JPR/XII/2018 RPF/JPR/XII/201815 1 (satu) unit TEGU 1 (Satu) Ibr 054/NP/IUI 1 (satu)lbr 054/DKNP/IUI2858750 RPF/JPR/XII/2018 RPF/JPR/XII/201816 1 (satu) unit TCLU 203873 1 (satu) lbr 055/NP/IUI 1 (satu)lbr 055/DKNP/IUI9 RPF/JPR/XII/2018 RPF/JPR/XII/201817 1 (Satu) unit TEGU 1 (Satu) Ibr O56/NP/IUI 1 (satu)lbr 056/DKNP/IUI2866421 RPF/JPR/XII/2018 RPF/JPR/XII/201818 1 (satu) unit TEGU 1 (Satu) Ibr 057
    /NP/IUI 1 (satu)lbr 057/DKNP/IUI2948181 RPF/JPR/XII/2018 RPF/JPR/XII/201819 1 (satu) unit TEGU 1 (Satu) Ibr 058/NP/IUI 1 (satu)lbr 058/DKNP/IUI3005984 RPF/JPR/XII/2018 RPF/JPR/XII/201850 1 (satu) unit TEGU 1 (Satu) Ibr 059/NP/IUI 1 (satu)lbr 059/DKNP/IUI2890644 RPF/JPR/XII/2018 RPF/JPR/XII/2018oa 1 (Satu) unit TEGU 1 (Satu) Ibr O60/NP/IUI 1 (satu)lbr 060/DKNP/IUI3000806 RPF/JPR/XII/2018 RPF/JPR/XII/201839 1 (satu) unit TEGU 1 (Satu) Ibr 061/NP/IUI 1 (satu)lbr 061/DKNP/IUI2949737 RPF/JPR/XII/2018
    lbr RPF/JPR/XI1I/20181A 1 (satu) TEGU 1 (satu) 053/NP/IUI 1 (satu) 053/DKNP/IUIunit 2984569 lbr RPF/JPR/XI1/2018 lor RPF/JPR/XI11/201848 1 (satu) TEGU 1 (satu) 054/NP/IUI 1 (satu) 054/DKNP/IUIunit 2858750 lbr RPF/JPR/XII/2018 lbr RPF/JPR/XII/201816 1 (satu) TCLU 1 (satu) 055/NP/IUI 1 (satu) 055/DKNP/IUIunit 2038739 lbr RPF/JPR/XI11/2018 lbr RPF/JPR/XI11/2018v7 1 (satu) TEGU 1 (satu) 056/NP/IUI 1 (satu) 056/DKNP/IUIunit 2866421 lbr RPF/JPR/XI11/2018 lbr RPF/JPR/XII/201818 1 (satu) TEGU 1 (satu) 057
    /NP/IUI 1 (satu)057/DKNP/IUI Halaman 10 Putusan Nomor 48/PID.SUSLH/2020/PT SBY unit 2948181 Ibr RPF/JPR/XI/2018 Ibr RPF/JPR/XI1/2018io (Satu) TESU 1 (satu) 058/NP/IUI 1 (satu) 058/DKNP/IUIunit 3005984 Ibr RPF/JPR/XI1/2018 Ibr RPF/JPR/XII/2018ap t Satu) TEGU 1 (satu) O59/NP/IUI 1 (satu) 059/DKNP/IUIunit 2890644 Ibr RPF/JPR/XI1/2018 Ibr RPF/JPR/XII/20185, t (Satu) TEGU 1 (satu) O60/NP/IUI 1 (satu) O60/DKNP/IUIunit 3000806Ibr RPF/JPR/XI1/2018 Ibr RPF/JPR/XII/2018a 1 (satu) TEGU 1 (satu) O61/NP/IUI 1
    /NP/IUI 1 (satu)) 057/DKNP/IUIunit 2948181 lbr RPF/JPR/XII/2018 lbr RPF/JPR/X11/201819 1 (satu) TEGU 1 (satu)058/NP/IUI 1 (satu) 058/DKNP/IUI Halaman 16 Putusan Nomor 48/PID.SUSLH/2020/PT SBY unit 3005984 Ibr RPF/JPR/XI/2018 Ibr RPF/JPR/XI1/2018ap t (Satu) TEGU 1 (satu)059/NP/IUI 1 (satu) 059/DKNP/IUIunit 2890644br RPF/JPR/XII/2018 Ibr RPE/JPR/XII/201851 t (Satu) TEGU 1 (satu)060/NP/IUI 1 (satu) 060/DKNP/IUIunit 3000806 Ibr RPF/JPR/XII/2018 Ibr RPF/JPR/XII/2018ap t (Satu) TEGU 1 (satu)061/NP/IUI