:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/83/AD/K/I02

Kota Pasuruan pada tanggal19 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/50/IX/2016tanggal 19 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

La Wae);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutusperkara ini telah melampaui batas wewenangnya, denganpendapatnya bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidakjelas, karena tidak menguraikan secara rinci siapasiapa yangharus digugat, kalaupun dalil gugatan dapat dikabulkan seluruhnyadikhawatirkan dikemudian hari apabila putusan tersebut sudahberkekuatan hukum tetap tidak akan kesulitan dalam pelaksanaaneksekusi dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari;Pertimbangannya yang mendasari

HukumAcara Perdata);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salahmenerapkan hukum karena tidak memuat ringkasan yang jelas darituntutan Pemohon Kasasi/Penggugat dan jawaban TermohonKasasi/Tergugat sebagai alasan dan dasar dari pada putusan, halmana sudah merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimanayang dimaksud dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 184 HIR,Pasal 195 R.Bg. dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 24 Tahun2004;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalampertimbangan hukum yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/90

penjelasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon PKtentang arti Kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksudPasal 67 UU Mahkamah Agung di atas :Selanjutnya Pemohon PK akan menguraikan hal hal atau fakta fakta yangmenunjukkan adanya Kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata yangdilakukan Judex Jurist didalam Putusan Kasasi a quo, yang membenarkanPutusan Judex Facti tingkat banding, sebagai berikut :TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA JUDEX JURISTDAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING YANG MENDASARI

Pasal 1866KUHP, sebagai suatu kebenaran yang mendasari Putusan Judex Jurist danJudex Factitersebut, jelas merupakan perbuatan KEKHILAFAN atauKEKELIRUAN YANG NYATA yang dilakukan Judex Jurist dan Judex Factitingkat banding;Sehingga walapun Judex Jurist dan Judex Facti yakin, tetapi jikakenyakinan itu tidak ditegakkan dan tidak didasari alat bukti yang sah,tidak dibenarkan oleh hukum dan sebaliknya kalaupun Judex Jurist danJudex Facti tidak yakin, tetapi dapat dibuktikan dengan alat bukti yangsah,

sebaliknya kalaupun Judex Jurist danJudex Facti tidak yakin, tetapi dapat dibuktikan dengan alat bukti yangsah, maka harus diterima sebagai suatu kebenaran, meskipun hanyabersifat kebenaran formil :e 14TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA JUDEX JURISTDAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN HUKUMYANG ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD, KARENA TIDAK MENILAI DANMEMPERTIMBANGKAN BUKTI BUKTI PENGGUGAT / PEMOHON PK ;Bahwa Judex Jurist dan Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan putusanyang mendasari

Dengan demikian, a contrario Pengadilan NegeriSurabaya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara in casu.ALASAN YANG MENDASARI GUGATAN GRONDSLAG VANDELIS)PENGGUGAT TIDAK JELAS.Bahwa diktum ketentuan Pasal 19 P.P. Perkawinan menyebutkan: "Perceraian dapatterjadi karena alasan atau alasanalasan:a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainsebagainya yang sukar disembuhkan;b.

Hal mana yang malah terkesan bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya, diajukan secara amburadul dan asalasalan olehkarena alasan yang mendasari Gugatan a quo tidak jelas.TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATANPENGGUGAT.Bahwa setelah perubahan gugatan, pada posita kel1 gugatannya, Penggugatmenambahkan dalil bahwa Tergugat menitipkan anak ketiganya, i.e., KASTH SEMESTARAYA kepada orang tua Tergugat, tanpa seizin Penggugat, sehingga mempersulitPenggugat untuk bertemu dengan anak

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.Bahwa berdasarkan argumentasiargumentasi sebagaimana terurai di atas, bahwa alasanyang mendasari Gugatan a quo tidak jelas, dan terdapat pertentangan antara posita denganpetitum Gugatan Penggugat serta Gugatannya yang kabur, maka, mengakibatkan seluruhpetitum Gugatan Penggugat turut menjadi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratanformil serta TIDAK DAPAT DITERIMA Niet Ontvankelijke

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/165/AL/K/I02

P.lyang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan paraSAKSI P.lyang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang SAKSI P.lyang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSIT P.1 dan SAKSI P.2, serta seorang SAKSI P.lyang diajukan oleh Tergugatbernama SAKSI T.1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Nomor1311k/Pdt/201910.11.12.13.mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukumPenggugat atas tanah objek perkara;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum PutusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor: 45/Pdt.G/2011/PN.SIM. yangdimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upayapenguasaan dan pengusahaan yang dimiliki olen Tergugat , Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat Xl, Tergugat

Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII,Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, TergugatXXll, Tergugat XXIll, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI,Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX,Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIll, Tergugat XXXIV,Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII,Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, TergugatXLII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV yang menyangkut objek tanahperkara yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/67

ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas; === nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nnn Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istriyang sah;9 2929222 22222222222 222 n Menimbang ,bahwa yang mendasari

Dan oleh karenanya PermohonanPemohon cukup beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Pemohon tentang hak perwalian atas seoranganaknya yang bernama XXXXX, umur 7 tahun , Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Pemohon adalah disamping karena Termohonberagama Kristen juga dikhawatirkan anak tersebut ikut agama Termohon ; Menimbang , bahwa atas gugatan Pemohon aquo, Termohon didalam jawabannyamenyatakan keberatan bila hak hadlonah

Penggugat diusir olehTergugat sehingga tidak pernah lagi berkumpul sampai sekarang; Bahwa, permasalahan yang mendasari diusirnya Penggugat oleh Tergugattidak dapat dibuktikan karena tidak mencukupi batas minimal pembuktian; Bahwa, orang terdekat Penggugat dan Tergugat pernah merukunkanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukungoleh buktibukti surat dan keterangan kedua orang saksi di atas, maka dailildalilgugatan Penggugat tersebut dianggap

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka MajelisHakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakrukun dan harmonis, keduanya tidak lagi memiliki rasa saling membutuhkandan mempedulikan satu sama lain karena keduanya telah nyata berpisahrumah selama lebih dari 6 bulan terakhir, masingmasing tidak lagimelaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga sudah tidakmungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;Menimbang, bahwa meskipun alasan yang mendasari

/Pdt.G/2019/PA.Pas.tanggal 12 Desember 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor397/04/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan sekarang rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihandan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

dalam memutus perkara a quo ;me mn Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Bandingmenyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim TingkatPertama dalam perkara ini, maka putusan tersebut harusdipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihakyang dikalahkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat bandingbesarannya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;we eeee Mengingat dan mendasari

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalandengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan ........... tahunkeharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak,karena antara Pemohon dengan Termohon' terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Adapun alasan/dalildalilyang mendasari permohonan pemohon sebagai berikut :. 1.

Hakim HakimParaf Ketua Anggota Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 111/PID/2020/PT GTO Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id) : Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr.

Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id) : Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr.

Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id): Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr. HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.Hdan team melakukan pemeriksaan tubuh bagian Luar (Autopsi)terhadap Jenazah SUKARDI POU Alias KA DADI Pada hari Selasatanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Team mendapatihalhal sebagai berikut : Tampak dimeja jenazah dibungkus dengan sarung yang berwarnabiru dan hitam kotakkotak.

HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.H penyebab Kematianadalah Kegagalan pernapasan yang disebabkan Karena Paruparu tidakbisa mengembang oleh karena Terhalangnya saluran Napas untukpertukaran udara yang di akibatkan karena Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher akibat trauma tumpul dileher, ataukata lain penyebab yang mendasari adalah Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher yang diakibatkan karenapersentuhan tumpul dileher, bisa karena dengan kancingan ataukuncian yang

HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.Hdalam Kesimpulan menyatakan penyebab Kematian adalah Kegagalanpernapasan yang disebabkan Karena Paruparu tidak bisamengembang oleh karena Terhalangnya saluran Napas untukpertukaran udara yang di akibatkan karena Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher akibat trauma tumpul dileher, ataukata lain penyebab yang mendasari adalah Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher yang diakibatkan karenapersentuhan tumpul dileher, bisa karena dengan

meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yangberdasarkan azas lex specialis derogate lex generalis, majelis Hakimberpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atastidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend) melainkan masih harus didukungoleh buktibukti yang lain, segingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pariArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka

yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan dalam acara mediasi bahwagugatan salah alamat dengan menempatkan seseorang sebagai Tergugat,karena Tergugat dalam perkara ini tidak merasa menguasai maupunmengelola tanah sengketa dimaksud;Dan oleh karena ternyata gugatan tersebut tetap dilanjutkan dalampersidangan. maka Tergugat menolak dengan tegas semua alasan/dalilyang mendasari

SMG yang berbunyisebagai berikut: Menimbang bahwa bukti surat T5 membuktikan bahwa Rasio bin Raid.telah menjual tanah miliknya kepada Wastonah binti Ismail yang berasaldari warisannya dari Said Tabir yang tercatat pada C Nomor 517atasnama Tabir; Menimbang bahwa T5 tersebut semakin menguatkan PI bahwa tanah diblok Mijen adalah tanah peninggalan dari kakek paraPenggugat/Pembanding/Tergugat/Terbanding yang bernama Said Tabir,bukan milik dari Tabir pihak Tergugat/Terbanding;Sedangkan fakta hukum yang mendasari

Bahwa dengan mendasari Pasal 14 Ayat (3) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yang bukan dariApotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan kepada bukansebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalah "tidak sah dan melanggar Pasal 60 Ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997".Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.41 K/MIL/2009c.

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 Ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yangbukan dan Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter ; dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 Ayat (5) UndangUndang No. 5 Tahun 1997.d.

Bahwa Pasal 1 angka 11 menegaskan Penyerahan adalah setiapkegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepadapengguna dalam rangka pelayanan kesehatan kKemudian Pasal 14 Ayat(3) menyatakan Penyerahan Psikotropika oleh apotik, rumah sakit,puskesmas, dan balai pengobatan, hanya dapat dilakukan kepadapengguna/pasien Demikian pula Pasal 14 Ayat (4), menyatakanPenyerahan Psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balalpengobatan, dilaksanakan berdasarkan resep dokter.Bahwa dengan mendasari

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 Ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika baik dari penjual(seorang preman) kepada Terdakwa maupun kemudian dari Terdakwakepada pengguna (Saksi1) tersebut tidak sesuai yang ditetapkan olehPasal 14 Ayat (4) tersebut yaitu bukan dari apotik, rumah sakit,puskesmas, dan balai pengobatan, karena Terdakwa maupun Saksiladalah bukan pegawai Rumah Sakit, bukan pegawai apotik dan bukanpula seorang pasien/tidak mempunyai resep dokter