Ditemukan 17961 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-09-2018 — Putus : 14-09-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 297/Pid.C/2018/PN Gpr
Tanggal 14 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KEPOLISIAN SEKTOR PAGU
Terdakwa:
HARIYANTO Bin Alm. SK. HARIYONO
2810
  • SK HariyonoTempat lahir : Kediri.Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Juli 1967Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Alamat : Kelurahan Ngadisimo Gang Wakaf RT.08RW.05 Kecamatan Kota, Kota Kediri.Agama : Islam.Pekerjaan : SwastaHakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yangdidengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwamenerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidikmengajukan
Putus : 21-02-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 897/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 21 Februari 2017 — MOESAMAH melawan PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TIMUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR cq. WALIKOTA SURABAYA DKK
697
  • (Vide Petitum angka 3)Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undangundang Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan Atas Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, vwaris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah."
    Bahwa Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: perkawnan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
    Nyi Eka.Bahwa Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: perkawnan, waris, vwasiat, hibah, wakaf,zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
    Nyi Eka.Bahwa Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: perkawnan, waris, vwasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadaqah, dan ekonomi syariah.
Register : 19-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/PDT.G/2014/PN.JKT. SEL
Tanggal 13 Oktober 2014 — IMoerdiningsih Waloejo S,dkk lawan Wisnu Barata,dk
159119
  • lingkungan Peradilan Agama diatur berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUNo.7/1989);Bahwa kewenangan / yurisdiksi absolut Peradilan Agama ditegaskandalam Pasal 49 UU No.7/1989 yang selengkapnya berbunyi :1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a perkawinan;b kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumIslam;c wakaf
    Ketentuan Pasal 2 ini berhubungandengan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga yang rumusannya padapokoknya sama dengan Pasal 49 ayat (1) UU No.7 /1989 yang menyatakanbahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf dan shadagah berdasarkan hukum Islam;Bahwa dari rumusan Pasal 2 jo.
    merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagitrakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentuyang diatur dalam undangundang ini..Menimbang, bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama ditegaskan dalamPasal 49 UU No.7/1989:(1)Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:d perkawinan;e kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumIslam;f wakaf
    mengenai harta peninggalan;e penentuan bagian masingmasing ahli waris, dane melaksanakan pembagian harta peninggalan,Menimbang, bahwa jika Pasal 2 UU No.7 / 1989 dihubungkan denganPenjelasan Umum angka 2 alinea ketiga yang rumusannya pada pokoknya samadengan Pasal 49 ayat (1) UU No.7 /1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agamamerupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan,kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Register : 28-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 820/Pdt.P/2020/PA.GM
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
178
  • diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Perwalian yang diajukan olehPemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal initelah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 yang menyebutkan: Peradilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
411148
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  • masingmasing"misalnya :a. bagi Peradilan Miiliter, antara lain mengenai pembinaan administrasikeprajuritan hakim militer disesuaikan dengan Undangundang Nomor 2 Tahun1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketentuan yangmengatur mengenai kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksadan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir;b. bagi Peradilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikanperkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Register : 26-06-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan MS PROP NAD Nomor 51/Pdt.G/2015/MS-Aceh
Tanggal 10 Juli 2015 — PEMBANDING TERBANDING
6625
  • Kabupaten Bireuen,berbatas:Utara dengan tanah ,ukuran 25 meter;Selatan dengan tanah , ukuran 25 meter;e Barat dengan tanah rumah , ukuran 16,5 meter;e Timur dengan tanah , ukuran 16,5 meter;1 (satu) petak tanah sawah terletak di Kabupaten Bireuen, berbatas:e Utara dengan tanah sawah,ukuran 61,90 meter;e Selatan dengan tanah sawah , ukuran 45,70 meter;e Barat dengan tali air , ukuran 21,90 meter;e Timur dengan tanah kebun , ukuran 23,50 meter +9,70 meter;2 (dua) unit kios yang letaknya di atas tanah Wakaf
Register : 20-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Skh
Tanggal 4 Oktober 2018 — Pemohon:
SUHARDI
212
  • PengadilanNegeri Sukoharjo adalah terkait dengan masalah waris;Menimbang, bahwa terhadap perkara waris bagi orang yang beragamaIslam, maka diatur dalam Pasal 49 Undangundang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang antara lain: a) perkawinan, b)waris, C) wasiat, d) hibah, e) wakaf
Register : 04-06-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Ktl
Tanggal 2 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
261
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi bernama ... yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
    sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1655 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — GUNAWAN RUSLI, dk VS PT EASTWAY CORPORATION
60172 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1655 K/Pdt/201710.Jakarta yang pada intinya, menyatakan:Untuk sementara tidak melayani permohonan pemberian hak maupunkonversi serta permohonan pelayanan lainnya, mengenai tanahtanah dariyayasanyayasan seperti Stichting Saleh Abdat Wakaf, Stichting ErvenSaleh Obeid, School Bedevaar Fonds Abdat, dan Obeid Abdat Wakaf olehkarena banyaknya sengketasengketa tanahtanah yayasanyayasan tersebut(bukti P9):(Note: Garis bawah dan cetak tebal dari Penggugat);.
    terbitnya surat Kepala Direktorat Agraria DKIJakarta sebagaimana angka 7 tersebut di atas, kemudian ditindaklanjutipula dengan terbitnya Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia NomorM.HT.01.1004, tanggal 17 Oktober 1985 yang memberikan petunjuk kepadaseluruh Notaris, Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara di seluruh Indonesia,yang intinya menyatakan:Agar tidak membuat akta jual beli/peralinan hak apapun juga atas hartatetap maupun harta gerak dari keempat yayasan tersebut, yaitu StichtingSaleh Abdat Wakaf
    , Stichting Erven Saleh Obeid, School Bedevaar FondsAbdat, dan Obeid Abdat Wakaf (bukti P10):Note: Garis bawah dan cetak tebal dari Penggugat:.
    Nomor 1655 K/Pdt/2017padahal, pada saat yang bersamaan terdapat Peraturan DirektoratAgraria maupun Menteri Kehakiman RI yang memerintahkan denganmenyatakan melarang melayani permohonan pemberian hak maupunkonversi serta permohonan pelayanan lainnya mengenai tanahtanahyayasanyayasan Stichting Saleh Abdat Wakaf, Stichting Erven SalehObeid, School Bedevaar Fonds Abdat, dan Obeid Abdat Wakaf, yaitu:23.1.1.
Putus : 27-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Juni 2012 — KARTINI BR.PURBA VS KUASA PURBA
169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • T.A.Hamzah, Gg Wakaf Lingk. IV, Kel. Nangka, Kec.
    Hamzah,Gg Wakaf Lingk. IV, Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai seluas +2771,13 m? berdasarkan Surat Keterangan No.593.21 tanggal 5 Maret 2003atas nama Pemohon Kasasi (Kartini Br Purba) yang diperolehnya berdasarkanPemberian dari Termohon Kasasi (Kuasa Purba) maka sangat beralasan objektersebut juga harus dikeluarkan dari warisan Alm.Samel Br Ginting;Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian tidaksebagaimana mestinya, yaitu dalam hal;1.
    Wakaf, Lingk. IV, Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara,Kota Binjai seluas + 2771,13 m?;3. Bukti P3 yaitu Surat Perjanjian Sewa Menyewa toko/kios/losd/balebaleRegister No.231 tanggal 7 Januari 1994 diusahai dan dikuasai olehTergugat/Pembanding;4. Bukti T5 yaitu Sertifikat Hak Milik : 682 Desa Gung Leto Jalan VeteranNo.134 Kab. Karo atas nama KUASA PURBA dan Kartini Br Purba(Penggugat dan Tergugat) Sebidang Tanah hak milik terletak Jalan Veterantanah luas lebih kurang 150 m?
Register : 13-08-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
Siti Rohimah
Tergugat:
1.Irpaidah
2.Sabingatun
3.Ani Mudrikah
4.Miswanto
5.Andi Subhan
6.Imron Januarto
8436
  • Menetapkan bahwa sisa dari penjualan tanah seluas kurang lebih400 m2 (empat ratus meter persegi) dan wakaf untuk musholah seluaskurang lebih 400 m2 (empat ratus meter persegi) pada Tanah dengan SHMNomor: 2248 seluas 1.000 m? (seriou meter persegi), adalah merupakanobjek sengketa yang belum dibagi waris;Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt12. Menetapkan tanah seluas 926,77 m?
    Wakaf dan shadaqah.(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf aialan halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangnmengenai perkawinan yang berlaku.(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf bialah penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenaiharta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris danmelaksanakan pembagian harga peninggalan tersebut.Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN
    dahulu eksepsitersebut;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telahmenentukan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Register : 20-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 3050/Pdt.G/2018/PA.Tng
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
152
  • Wakaf RT.006 RW. 002 No. B.63Kelurahan Panunggangan Utara, KecamatanPinang Kota Tangerang , selanjutnya disebutsebagai "Tergugat";Setelah membaca surat gugatan Penggugat;Hal 1 dari 18 halaman putusan Nomor: 3250/Pdt.G/2018/PA.
    Wakaf RT. 003 RW.002 Kelurahanpanunggangan utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang;3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anakbernama : ANAK, tempat lahir Tegal, tanggal 17 Januari 1999; ANAK, tempat lahir Tangerang, tanggal 06 Maret 2007;4.
Register : 22-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 435/Pdt.P/2021/PA.Ktl
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
111
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi bernamaBaharuddin yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFiqhus Sunnah yang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kKematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
    sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 17-06-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ktl
Tanggal 16 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
281
  • dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi bernama Udin danAdul yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebarluas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab FiqhusSunnah yang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
    sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 26-03-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0686/Pdt.G/2015/PA.Lmg
Tanggal 12 Nopember 2015 — P DAN T
169
  • Membeli Sawah luas berkisar lebar 15m panjang 00 m =1500m2, yangkami peroleh pada tahun 2012 terletak di dusun Tugu desa TuguKecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang berbatasan :Sebelah utara milik Bpk Khoirul HudaSebelah selatan milik Tanah Wakaf PondokSebelah barat milik : Bok SuparSebelah timur milik : Bok Suwarnoc. Membuat gedung penggilingan padi yang di bangun tahun 2012.
    Sawah dengan ukuran Lebar 15mPanjang 100m =1500m2,yang saat initaksiran seharga Rp. 500.000.000 yang kami peroleh pada tahun 2012terletak di dusun Tugu desa Tugu kecamatan Mantup kabupatenLamongan yang berbatasan :Sebelah utaramilik :Bpk SuwarnoSebelah selatan milik : Tanah Wakaf PondokSebelah barat milik :Bpk SuparSebelah timurmilik : Bok Suwarno.c. Membuat gedung penggilingan padi yang saat ini seharga Rp800.000.000 yang kami bangun tahun 2012.
    Kecamatan Mantup Kabupaten Lamonganyang berbatasan :sebelah Utara milik : Bok H.Sanajisebelah selatan milik :Bpk SupriadiSebelah barat milik : Bok H.SanajiSebelah Timur milik : Tanah Kuburan Umum;Sawah dengan ukuran Lebar 15m Panjang 100m =1500m2,yang saat initaksiran seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kamiperoleh pada tahun 2012 terletak di dusun Tugu desa Tugu kecamatanMantup kabupaten Lamongan yang berbatasan :Sebelah utara milik : Bok SuwarnoSebelah selatan milik : Tanah Wakaf
    Put. no. 686/Pdt.G/2015/PA.Lmg.kabupaten Lamongan yang berbatasan :Sebelah utara milik : Bok SuwarnoSebelah selatan milik : Tanah Wakaf PondokSebelah barat milik : Bpk SuparSebelah timurmilik : Bok Suwarno.Ternyata dalam jawaban Tergugat selama dalam perkawinan tidak pernahmerasa mempunyai harta bersama berupa obyek sawah tersebut;Menimbang, bahwa dari bantahan tergugat tersebut Penggugat tidakdapat membuktikan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun bukti saksisaksi karena sebagaimana keterangan
Register : 26-04-2010 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 26-06-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 2864/Pdt.G/2010/PA.Jr.
Tanggal 7 Juni 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
295
  • Bermaterai cukup dan tidakdicocokkan dengan Aslinya (TI.2);Fotocopy Akta Ikrar Wakaf No. W.2/12/45/II/2008. Bermaterai cukup dantelah dicocokkan dengan Aslinya (TI.3);Fotocopy surat perjanjian bersama tertanggal 20 Nopember 2006, Bermateraicukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya (T.II.D);Fotocopy Akta Jual Beli No. 378/541/2006. Bermaterai cukup dan tidakdicocokkan dengan Aslinya (TII.2);10111.15Foto Copy Akta Ikrar Wakaf No. W.2/12/44/II/2008.
    1960 sebagaimanadikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 381 PK/Pdt/1986, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga tidakrelevan untuk dipertimbangkan karena tidak memiliki nilai kekuatanpembuktian dan harus dikesampingkan;Bahwa bukti TI.2, TII.2 dan TVI berupa akta jual beli tanah (Obyeksengketa 2,1, 2.2 dan 2.3), ekuivalen dengan bukti P1P2 dan P3,sehingga penilainan atasnya ekuivalen pula dengan bukti yang diajukanPenggugat;Bahwa bukti TI.3 dan TII.3 berupa akta ikrar wakaf
    Pasal 32 angka (6)PP No. 42 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Nazhir organisasi harusdisertai dengan salinan akta Notaris tentang pendirian dan anggaran dasardan Nazhir harus ditetapkan oleh pengurus organisasi, sedangkan waktudilakukan ikrar wakaf tersebut, akte pendirian Ponpes MU DaarulMukhlisin belum terbentuk.
Register : 04-06-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Ktl
Tanggal 2 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
101
  • Abd Gani yang keterangannya berdasarkan pada beritayang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang artinya: Imam Syafii membenarkankebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas)dalam masalah nasab, kelahiran, Kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya.
    sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 18-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
146
  • Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat digunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala,pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf,pencabutan kekuasaan (wewenang) dari Sseseorang, perkawinan dansegala akibatnya, penilaian integritas seseorang, wasiat dan hakkepemilikan.
    Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafiiyahberpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan),kematian, pemerdekaan budak, wala, wakaf dan hak kepemilikanmurni.Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti berupasuratsurat dan saksisaksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai dalildalilPemohon telah terbukti dan telah diperoleh faktafakta yang pada pokoknyasebagai berikut:1.
Register : 10-02-2020 — Putus : 27-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MS
Tanggal 27 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
1511
  • Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahterjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
    keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Register : 16-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.LB
Tanggal 8 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
222
  • MenurutWahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat istifadhah/testimonium de auditu,dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), danpendapat tersebut diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalampertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium deauditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, ceritatentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
    UlamaSyafriyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanyakesaksian Istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yangmustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehinggamenghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaranceritanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2007 bahwa dalam perkara wakaf dannikah secara kasuistis, testimonium de auditu (