No 151/Pdt.P/2019/PA.Bbs4.Fotocopy Surat Keterangan Domisili no 470/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019yang dikeluarkan oleh KepadadESA kUP;5.surat Keterangan Dokter pemeriksaan calon Pengantin yang dikeluarka olehDinas Kesehatan UPT Puskesmas Wanasari Kabupaten Brebes,bermeterai cukup bukti P5).b);6.

kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanpembuktian yang diajukan oleh pemohon;Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahirananak Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenalidentitas diri dari anak Pemohon yang sebenarnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT

permohonanPemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwaHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Jmryang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalan Pemohonhendak memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam akta kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

(P.4) dan pemohon ingin membuat kutipan akta kelahiran atasPemohon kembali ; Bahwa selain itu pemohon juga ingin memperbaiki akta kelahiran yanghilang tersebut yang tertulis nama ayah Ajub ingin dibetulkan menjadi Ayub,Bukti surat (P.5) Bukti surat (P.6) Bukti Surat (P.7) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentangPercepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yaitu :Instansi pelaksana atau UPT

Sita MasitaIsmail, yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas Mebung KecAlor Tengah Utara, dr. DESIMA MARIA ADVENA, dengan kesimpulan telahdilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berumurdelapan belas tahun dengan keadaan perut yang membesar dan robekanlama pada alat kelamin keadaan tersebut diduga diakibatkan olehkekerasan benda tumpul dan dinyatakan hamil dengan perkiraan ukurankehamilan tiga puluh satu minggu satu hari.Hal. 5 dari 34 hal. Put.

Desima Maria Advena,Dokter pada UPT Puskesmas Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara,Kabupaten Alor adalah benar;Bahwa selama 12 kali berhubungan dengan Terdakwa, Terdakwamengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi;Bahwa setiap berhubungan Terdakwa mengatakan mau bersetubuhdengan saksi dan saksi menjawab mau;Bahwa Saksi tidak tahu ada darah atau tidak karena saat itu gelap;Bahwa setelah berhubungan saksi membersihkan/lap dengan celana saksiyang berwarna merah dan hitam;Bahwa saksi tidak pernah berhubungan

Sita Masita Ismail,yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas Mebung Kec Alor TengahUtara, dr.

Sita MasitaIsmail, yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas MebungKecamatan Alor Tengah Utara, dr.

tanda P.19;Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Pemohon I, yangdiketahui oleh Lurah Kota Kecamatan Tanjungpandan, tanggal 10Februari 2019, surat tersebut berisi tentang penghasilan Pemohon sebesar R. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan, Buktisurat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tandaP.20;Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor344/SKD/PKM.TP/VII/2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkanoleh UPT

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh HakimTunggal diberi tanda P.21;Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor344/SKD/PKM.TP/VII/2020 atas nama Pemohon II yang dikeluarkanoleh UPT Puskesmas Tanjungpandan Kabupaten Belitung. SuratKeterangan Kesehatan tersebut menyatakan jika Pemohon II dalamkeadaan Sehat.

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup danPenetapan Nomor 0216Pdt.P/2020/PA.TDN him 8 dari 38 halaman24.25.26.27.telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh HakimTunggal diberi tanda P.23;Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 1203/UPT RSUD/InstiMR/VII/2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Belitung tanggal 18 Juli 2020. SuratKeterangan Kesehatan tersebut berisi tentang kesehatan jiwa yangbersangkutan.

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh HakimTunggal diberi tanda P.24;Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 1203/UPT RSUD/InstiMR/VII/2020 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Belitung tanggal 18 Juli 2020. SuratKeterangan Kesehatan tersebut berisi tentang kesehatan jiwa yangbersangkutan.

(saksi5) selaku KepalaUnit Pelaksana Teknis Lab Kesehatan lingkungan Jember dalamfakta persidangan segala tindakan yang dilakukan oleh saksi5 sudahbersifat Pro Justitia karena Unit Pelaksana Teknis Lab KesehatanLingkungan Jember berada dibawah naungan DepartemenKesehatan RI dan selaku perpanjangan tangan dari DepartemenKesehatan RI yang berada didaerah.f Bahwa dalam perkara ini alat bukti berupa 1 (satu) lembar surathasil pemeriksaan darah dan urine yang diterbitkan oleh UPT Lab.Kesehatan Lingkungan

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Darah dan Urine Terdakwa diUPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan milik Dinas KesehatanKabupaten Jember pada tanggal 19 Juni 2014 Urine Terdakwa Positifmengandung Methamphetamine hal ini sesuai Surat dari UPT LaboratoriumKesehatan Lingkungan Nomor:Lab/312 Reg 303 Tanggal 19 Juni 2014 yangditanda tangani oleh Saksi5 Erwan Widiyanto.20.

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Darah dan Urine Terdakwa yangdilakukan di UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan wmilik DinasKesehatan Kabupaten Jember pada tanggal 19 Juni 2014 Darah dan UrineTerdakwa Positif mengandung Methamphetamine hal ini sesuai Surat dari UPTLaboratorium Kesehatan Lingkungan Nomor:Lab/312 Reg 303 Tanggal 19Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Erwan Widiyanto, ST.selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kabupaten Jember.18.

Harus memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih BinaTanaman Pangan yang dikeluarkan oleh UPT. Pengawasan danSertifikasi Benih Tanaman Pangan atau dari LSSM (LembagaStandarisasi & Sertifikasi Mutu) yang sudah diakui dan terakreditasisecara nasional;b. Harus mengajukan Permohonan Sertifikasi Benih;c.

Harus memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih BinaTanaman Pangan yang dikeluarkan oleh UPT. Pengawasan danSertifikasi Benin Tanaman Pangan atau dari LSSM (LembagaStandarisasi & Sertifikasi Mutu) yang sudah diakui dan terakreditasisecara nasional;b. Harus mengajukan Permohonan Sertifikasi Benih;c.

Hal tersebut berdasarkan hasilreview dokumen dislokasi dari KPKS dibandingkan dengan rekapitulasiFaktur penjualan benih bersubsidi Kabupaten serdang Berdagai.Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Kepala UPT.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acarapenyidik sudah benar;Bahwa saksi sebagai Staf pada bagian sertifikasi pada UPT.

PSBTPHDinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera UtaraBahwa adapun Tugas Pokok dan Fungsi saksi adalah sebagai berikut:1) Memungut biaya PNBP atas pengajuan permohonan sertifikasi yangdiajukan oleh produsen benih.2) Menyetorkan biaya PNBP yang telah dipungut ke BendaharaPenerima pada Kantor UPT.

Erina Dyah Ayu Novianti Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Lupakpada tanggal 29 Mei 2020 dengan kesimpulan :e Telah diperiksa pasien atas nama RABIATI Binti ASNI di UGD PuskesmasLupak pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tandatanda kekerasane Ditemukan robekan di selaput dara arah jam 12.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahanatas UndangUndang

Erina Dyah Ayu Novianti Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Lupakpada tanggal 29 Mei 2020 dengan kesimpulan :e Telah diperiksa pasien atas nama RABIATI Binti ASNI di UGD PuskesmasLupak pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tandatanda kekerasan.e Ditemukan robekan di selaput dara arah jam 12.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahanatas

Erina DyahAyu Novianti, selaku dokter umum pada UPT PUSKESMAS LUPAK, yangmenerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap RABIATI Binti ASNIberumur 17 (tujuh belas) tahun yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan :pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tandatanda kekerasan, danditemukan robekan di selaput dara arah jam 12; Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RABIATItelah menerangkan lahir di SEI BAKUT pada tanggal 7 April 2003;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwayang

Erina Dyah Ayu Novianti, selaku dokter unum pada UPT PUSKESMASLUPAK, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap RABIATIBinti ASNI berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dalam kesimpulan hasilpemeriksaan : pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tandatandakekerasan, dan ditemukan robekan di selaput dara arah jam 12;Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiranatas nama RABIATI telah menerangkan lahir di SEI BAKUT pada tanggal 7April 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP

menggunakanNarkotika tersebut adalah mengakibatkan Terdakwa menjadi semangat dan fitserta rasa mengantuk menjadi hilang dan semangat dalam bekerja.Bahwa Terdakwa Doan Samuel Nababan Als Doan Bin Maringan Nababan tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan Narkotika Gol. jenis shabushabu tersebut.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor: 20990311.T/LHU/LKLPR/IX/2018 tanggal 27 September 2018 telah dilakukan analisis secara kimiaforensic oleh Dinas Kesehatan Laboratorium Penguji UPT

beratnetto 0,26 (nol koma dua enam) gram milik Tersangka atas nama DOANSAMUEL NABABAN Als DOAN Bin MARINGAN NABABAN dari hasil analisistersebut bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor: 20990311.T/LHU/LKLPR/IX/2018 tanggal27 September 2018 telah dilakukan analisis secara kimia forensic oleh DinasKesehatan Laboratorium Penguji UPT

berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram milik Tersangkaatas nama DOAN SAMUEL NABABAN Als DOAN Bin MARINGANNABABAN dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor: 20990311.T/LHU/LKLPR/IX/2018tanggal 27 September 2018 telah dilakukan analisis secara kimia forensicoleh Dinas Kesehatan Laboratorium Penguji UPT

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Diwakili Oleh : Bambang Harianto
Pembanding/Tergugat III : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Diwakili Oleh : Bambang Harianto
Terbanding/Penggugat : Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Toba
Turut Terbanding/Tergugat II : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Turut Terbanding/Tergugat IV : Unit Pelaksana Teknis (UPT

jenisShabushabu (Metamfetamin, No. urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 TahunHal.11 dari 34 Putusan No.119/Pid.B/2013/PN.Pyk.122009 tentang Narkotika) sebanyak 1(satu) paket kecil yang dibungkus dalamplastik bening dengan penutup plastik warna merah seberat 0,24 gr ( Nol komadua puluh empat gram ) bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. wenn nnn en nnn nn naan Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan NomorB/013/VIIV2013/UPT

Marajo.Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukanbukti surat sebagai berikut:1.Surat Keterangan Nomor : B/013/VIIV2013/UPT LAB BNNKPYK tanggal 25Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Erinaldi (Pemeriksa) dan diketahuioleh Riki Yanuarfi, SH.M.Si AKBP NRP. 72010458 selaku Kepala BNN KotaPayakumbuh menyatakan bahwa telah melaksanakan screening tesnarkoba terhadap Rahmad Ricardo dengan hasil Metamphetamin (MET) :Positif dan Tetrahydrocannabinol (THC) : Positif;Hal. 19 dari 34 Putusan

DODO BIN MARDI ST.MARAJO menggunakan Narkotika Golongan (satu) bukan tanaman jenisShabushabu (Metamfetamin, No. urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika) sebanyak 1(satu) paket kecil yang dibungkus dalamplastik bening dengan penutup plastik warna merah seberat 0,24 gr ( Nolkoma dua puluh empat gram ) bagi diri sendiri bukan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenanguntuk itu. selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan NomorB/013/VIIV2013/UPT

pejabat yangberwenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutananwilayah Sulawesi;Hal 20 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr Pid.1.A.3 Bahwa Riwayat Pekerjaan, Terangkat Pegawai Negeri Sipil tahun2005 dalam formasi polisi kehutanan pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Enrekang, menjadi Pejabat Fungsional PolisiKehutanan Pelaksana Tahun 2007 di Dinas Kehutanan Kab.Enrekang.Pada tahun 2019 menjadi Polisi Kehutanan di UPT

Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud:Permohonan Hutan Desa:Pasal 8 ayat (1) berbunyi Permohonan HPHD diajukan oleh satu ataubeberapa lembaga desa dan diketahui oleh satu atau beberapa kepaladesa yang bersangkutan, Pasal 8 ayat (2) berbunyi Lembaga desa yangdimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Koperasi Desa atau BadanUsaha Milik Desa setempat, Pasal 9 ayat (1) berbunyi PermohonanHPHD diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada : Gubernur,Bupati/Walikota, Kepala UPT dan Kepala KPH.Permohonan

Hutan Kemasyarakatan:Pasal 19 ayat (1) berbunyi Permohonan IUPHKm diajukan oleh : Ketuakelompok masyarakat, Ketua gabungan kelompok tani hutan, dan KetuaKoperasi, Pasal 20 ayat (1) berbunyi Permohonan IUPHKm diajukanHal 22 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr Pid.1.A.3 kepada Menteri dengan tembusan kepada : Gubernur, Bupati/Walikota,Kepala UPT dan Kepala KPH;Permohonan Hutan Tanaman Rakyat :Pasal 30 ayat (1) berbunyi Permohonan IUPHHKHTR diajukan oleh :Perorangan yang merupakan petani hutan,

Kelompok Tani Hutan,Gabungan kelompok tani hutan, Koperasi tani hutan, dan Seseorang yangmemperoleh pendidikan kahutanan,Pasal 31 ayat (1) berbunyiPermohonan IUPHHKHTR diajukan kepada Menteri dengan tembusankepada : Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala UPT dan Kepala KPH.Permohonan Kemitraan Kehutanan :Pasal 44 ayat (1) berbunyi Pengelola atau pemegang izin memohon padaMenteri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat dengantembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur, Pasal 44 ayat (2

NiMade Dewi Desiani dokter pada UPT. Puskesmas Kintamani yang diajukan olehPenyidik pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan Terdakwa telah melakukantindak pidana melanggar Pasal 352 KUHP ;+ Keterangan saksisaksi : 1. Ni Luh Hartati Rahayu. 2.

Ni MadeDewi Desiani dokter pada UPT. Puskesmas Kintamani yang diajukan oleh Penyidik ;Mendengar keterangan Terdakwa dan saksisaksi ;Meneliti Visum et Repertum Nomor: 06/XI/2015/Puskesmas Kintamani tanggal 15Nopember 2015 yang dibuat oleh dr. Ni Made Dewi Desiani dokter pada UPT. PuskesmasKintamani ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksisaksi tersebut sertabarang bukti berupa Visum et Repertum Nomor : 06/XI/2015/Puskesmas Kinamani tanggal 15Nopember 2015 yang dibuat oleh dr.

Ni Made Dewi Desiani dokter pada UPT. PuskesmasKintamani yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapatbahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;Mengingat UU No. 8 tahun 1981, Pasal 352 KUHP serta ketentuanketentuan peraturanlain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

UPT KPH Unit V Bengkalis, Wilayah Administrasi Provinsi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Bengkalis Bupati Bengkalis
4.Kementrian ATR, BPN Provinsi Riau Cq Kementrian BPN Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Sultra dalammelaksanakan kewenangan Urusan Tugas Penyelenggaraan,pengendalian, Pengawasan, dan Pelaksanaan Kebijakan TeknisOperasional dibidang Perhubungan Udara, namun dalam halsemua PAD Bandara Dikelola oleh UPT Pusat (Dirjen KementrianPerhubungan Udara), sehingga pelaksanaan tupoksi di UPTD tidakberjalan;Bahwa pemungutan stiker/kupon retribusi bandara diatur dalamPerda No. 2 Tahun 2012, dimana stiker/kupon stiker retribusidikelola oleh Dinas Perhubungan Prov.

ELVIRYANI, SE, hanya ada tandatangandibuku bu elvi;Bahwa terdakwa tidak memerintahkan secara tertulis hanya secaralisan agar membuat catatan perihal pemungutan stiker/kuponretribusi bandara, ada buku APB dimana isinya terdapatstiker/kupon yan terjual dengan jumlah penumpang yangberangkat, dan ada perbedaan karena tidak semua penumpangyang membayar stiker/kupon retribusi tersebut;Bahwa UPTD Bandara Haluoleo Kendari pelaksanaan tugasberjalan dalam pengawasan namun masalah PAD yang mengelolaadalah UPT

Pusat, UPT Pusat yang melakukan penyetoran kepadaBendahara Dinas Perhubungan sehingga terdakwa tidakmengetahui sudah disetor atau belum dan saksi tidak mempunyaikewenangan;Bahwa pernah disampaikan kepada kepala dinas perhubungansecara lisan perihal tupoksi UPTD, namun karena perintahpimpinan laksanakan saja, UPTD Bandara Haluoleo berfungsiapabila ada kerusakan dimana harus melalui terdakwa,berdasarkan SK Kadishub saksi bertugas hanya mengawasi saja;Bahwa dalam pada saat saksi IBRAHIM masuk tidak

bendahara UPT Dirjen Kemenhub lalu ke Bendahara DinasPerhubungan;Bahwa saksi IBRAHIM sebagai kepala seksi operasional wajibmelaporkan perihal pemungutan retribusi berdasarkan suratperintah, namun saksi IBRAHIM melaporkan secara lisan;Bahwa pernah ada klarifikasi oleh BPKP, hanya ditanyakan kenapabiisa lolos, tidak dipertanyakan perihal jumlah stiker, jumlahpenumpang;Bahwa pemungutan retribusi berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012pernah dilakukan sosialisasi oleh Kadishub;Bahwa dalam perda tersebut

Gubernur Povinsi SulawesiTenggara);Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BendaharaPenerimaanDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaPropinsi Sulawesi Tenggara adalah :e Menerima uang setoran PAD, khususnya airportax, BandaraHaluoleo Kendari dari UPT Ditjen Perhubungan UdaraKementrian Perhubungan RI di Bandara Haluoleo Kendariyakni dari ibu Elviryani;e Menerima Setoran retribusi dari UPTD Bandara HaluoleoKendari;Halaman 66 dari 98 halaman, Putusan No. 43/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdie Menyetorkan

diam dan pasrah karenabingung mau berbuat apa lagi;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Anak Korban hamil danmelahirkan anak lakilaki Sebagaimana dengan Hasil Visum etRepertum dari RSUD Harapan Insan Sendawar No. 0075/068/RSUDHIS/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr.SOPHIA DESMIATI, dengan kesimpulan telah terjadi persetubuhanlama dan sesuai dengan tandatanda pasien pasca melahirkan (masanifas) dan tidak didapatkan tanda kekerasan lainnya dan suratketerangan kelahiran dari UPT

dan sesualdengan tandatanda pasien pasca melahirkan (masa nifas) dan tidakdidapatkan tanda kekerasan lainnya;Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 01 Desember 2012 atasnama Anak Korban;Kartu Keluarga Nomor xx tanggal 04 April 2018 atas nama KepalaKeluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kutai Barat;jazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XX tanggal 29 Mei 2019 atasnama Anak Korban;Surat Keterangan Kelahiran Nomor xx tanggal 29 September 2020 yangditerbitkan oleh UPT

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN SdwKabupaten Kutai Barat diketahui bahwa Anak Korban merupakan anakdari pasangan Bapak dan Saksi Il yang lahir pada tanggal 13 Januari2004; ljazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XX tanggal 29 Mei 2019 atasnama Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban telah lulus dariSekolah Menengah Pertama tahun perlajaran 2018/2019; Surat Keterangan Kelahiran Nomor xx tanggal 29 September 2020 yangditerbitkan oleh UPT

korban denganTerdakwa, kemudian Terdakwa menendang korban BERTI sebanyak 3 (tiga)kali yangmengenai perut korban BERTI dan Terdakwa berhasil mengambil tas milik korbanBERTI yang berupa: (satu) buah tas jenis bludru warna hitam yang didalamnya berisiHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN Mkd1 (satu) unit Handphone merk Mito beserta chargernya , uang sebesar Rp. 460.000,(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan Sim A atas nama korban BERTI;Bahwa berdasarkan hasil Vitsum Et repavertum dari UPT

Setelah diperiksa di kantor polisi Terdakwa baru ingat bahwasebelumnya Terdakwa pernah ketemu dengan saksi Berti Verawati yaitu saatsaksi Berti Verawati di Hotel Rosita dan pernah minta tolong Terdakwamembelikan nasi goreng;e Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Rawat InapBorobudur tanggal 22 Desember 2014 No. 800/263/21.3/2014 yang dibuat olehdr.

berdasarkan keterangan saksi Berti Verawati binti Mujiman,saksi Eko Supriyanto bin Legiyanto yang saling bersesuaian terbukti bahwa akibatperbuatan Terdakwa tersebut, saksi Berti Verawati mengalami kerugian yaitukehilangan 1 (satu) buah tas bludru yang berisi: 1 (satu) unit handphone merek Mitowarna merah beserta chargernya, SIM A atas nama Berti Verawati, dan uang sekitarRp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) serta mengalami luka sebagaimanabukti surat berupa Visum et Repertum dari UPT

berkas perkara terpisah), saksi HUSNIATIN (dalam berkasperkara terpisah) dan saksi SURIANI (dalam berkas perkara terpisah) membicarakantentang pengambilan kredit di bank dan mencari jalan bagaimana supaya dapatmemperoleh kredit di bank tersebut, kemudian setelah beberapa hari kemudiansekitar akhir bulan Nopember 2011 terdakwa bersama saksi RITA SARANANI, saksiHUSNIATIN dan saksi SURIANI bertemu lagi dan pada saat itu saksi RITA SARANANImenyampaikan kepada terdakwa bahwa ada bendahara / juru bayar UPT