Ditemukan 9444 data
101 — 38
.;11.Menghukum Tergugat I, Il dan Ill untuk menyerahkan kembali Sertifikat HakMilik No.1563/1996 Kelurahan Tarok Dipo kepada kaum Penggugat secaratanpa sarat;12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sejumlah Rp. 1.766.000. (Satu juta Tujuh ratus Enam puluh enamribu rupiah);13.
12 — 3
tanggal 26 Februari 2013 Termohon kembali mengirimkanemail kepada atasan Pemohon dikarenakan ketidakpuasan Termohon,dan mengharapkan agar atasan pemohon memberi sanksi terkait statusperkawinan Pemohon;iV.Vi.vii.Bahwa dari apa yang dikemukakan pada Jawaban Termohon DalamKonvensi, sangatlah menunjukkan bahwa Termohon keras kepala dantidak mau mendengarkan apa yang dikemukakan oleh Pemohon, dimanaselaku istri, Termohon tidak mau tahu akan pekerjaan suaminya yangbekerja di sebuah perbankan yang mana sarat
132 — 23
Bdge Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatantetap ;e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan ;e Dalam sengketa sengketa mengenai bezitrecht ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 6 (enam)yaitu menyatakan putusan ini bisa dinyatakan dapat dijalankan terlebin dahuluwalaupun ada upaya hukum lainnya verzet, banding maupun kasasi (ultvoerbaar bij voorraad), maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salahsatu sarat diatas dipenuhi untuk dapat dijatuhkan putusan
106 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara tegas menciptakan suatu faktahukum yang tidak didukung dengan keterangan saksi yang terungkap dimuka persidangan ;Melihat posisi fakta hukum Judex facti tingkat pertama pada halaman161 tersebut, yang sangat berbeda dan berbanding terbalik dengan sikapJudex facti ketika pemeriksaan di muka sidang membuat Pemohonkasasi yakin putusan terhadap Pemohon kasasi adalah putusan yangtidak berdasarkan keTuhanan dan tidak berdasar hukum, serta dibuatberdasarkan pertimbangan yuridis yang tidak berimbang, sarat
104 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdataNomor 95/Pdt.G/2010/PN Pbr. terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbarutertanggal 14 Juni 2010 terhadap Tergugat sampai dengan Tergugat Iladalah Nebis in idem, karena perkara a quo sarat dan identik denganperkara Nomor 24/Pdt.G/2007/PN Pbr. juncto Pengadilan Tinggi Riau Nomor67/PDT/PL/2008/PTR dan sampai saat ini masih tahap kasasi sesuaidengan Risalah Pemberitahuan Kasasi tanggal 10 November 2008 obyekHalaman 13 dari 50 Hal. Put.
41 — 10
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/201 2 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
146 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMANdalam memberikan keterangan mengenai data yuridis dalam permohonanHak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabayatersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat tipu muslihat sehinggamengaburkan keberadaan PT. Pertamina (Persero) yang secara nyata danteruSs menerusS menguasai tanah tersebut sejak tahun 1965 dan terikatHal. 43 dari 174 hal. Put.
Perobuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMANdalam memberikan keterangan mengenai data yuridis dalam permohonanHak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabayatersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat tipu muslihat sehinggamengaburkan keberadaan PT.
Pertaminadalam permohonan HGB alas tanah yang terletak di Jalan MarmoyoNo. 2 Surabaya, telah memberikan keterangan mengenai data yuridissecara tidak benar dan tidak dilandasi itikad baik serta sarat tipumuslihat yang bertujuaan mengaburkan keberadaan aset PT.Pertamina sebagai kekayaan negara adalah perbuatan melawanhukum.Bahwa Sertifikat HGB No. 738 tanggal 8 Maret 2007 yang diterbitkandan ditandatangani saksi H.M.
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa kalau saksi tidak mengaku,saksiakan dibawa ke Polda NTT dan ditahan disana, serta ada foto satelit yangmerekam keberadaan saksi di TKP, yang menurut penyidik adalah teknikdari penyidik dalam pemeriksaan,...dstnya meskipun dalam KUHAP tidakdiatur".Bahwa penegasan Judex Facti meskipun dalam KUHAP tidak diatur padaakhir pertimbangan diatas sebagai bentuk pembenaran terhadap tindakanpenyidik yang bertentangan dengan hukum, sekaligus sebagai buktibahwa Terdakwa diajukan kepada persidangan ini sarat
87 — 58
Sarat keterangan kepemilikan tanah No. 1518/1972 tanggal 13Februari 1972 atas nama Sdr. H. Djaafar;b. Gambar kasar situasi tanah seluas 40 ha tanggal 20 November 1973atas nama Sdr. H. Djaafar;c. Pengumuman Kepala Daerah Riau No. 14/Peng/1971, tentang wajibmengerjakan tanahtanah dst... dst...d. Pengumuman Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar dst... dst...Jawaban Tergugat VI sebagai berikut:a.
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Undangundang Nomor 3 Tahun 1982,dinyatakan apabila perusahaan berbentuk perusahaan perorangan, makasebagai sarat kelengkapan administrasi dan halhal yang harus didaftarkan/dilampirkan adalah nomor dan tanggal bukti diri, di dalam penjelasanundangundang tersebut yang dimaksud bukti diri adalah seperti KTP, SIM,dan lainlain, dan tidak menjelaskan atau mensyaratkan bahwa seseorangyang akan berusaha di wilayah tertentu, ia harus orang yang berKTPdaerah tertentu, hal ini dibenarkan pula oleh katerangan
59 — 19
ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara;sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan az.as kekeluargaanataupun usahamasyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa baik dari keterangan Ahli Emma Sugema, SE. dari SPKPPerwakilan Propinsi Jawa Sarat
23 — 13
Alam Indah Blok RT 26 No.03 KelurahanSempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara,terdiri dari 2 (dua) buahsertifikat atas nama Ervina (tergugat rekonpensi) dan Khairu Subhan(penggugat rekonpensi) bahwa tanah dan banguan yang terletak di Perum Pondok Alam IndahBlok RT 26 No.03 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan SamarindaUtara,sekarang masih diagunkan pada PT.Bank Danamon Tbk. dengansetifikat atas nama Ervina; Bahwa berdasarkan bukti P14 yang tidak dibantah penggugatrekonpensi bukti mana telah memenuhi sarat
209 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 322 PK/Pdt/2015mengalami kerugian sebesar Rp9.757.710.000,00 (sembilanmiliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh riburupiah);Terdakwa Handoko Soelayman selaku pengelola SPBUPT.Pertamina (Persero) dalam permohonan untuk memperolehHGB Nomor 738: Telah memberikan keterangan mengenai data yuridis secaratidak benar, dan; Tidak dilandasi dengan itikad baik, serta; Sarat dengan tipu muslihat;Yang bertujuan untuk mengaburkan keberadaan hak dan asetPT.Pertamina (Persero) sebagai
173 — 15
(Vide : Surat Bukti P & P Il 10);Halaman 4 dari 50 putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.BdgBahwa keberadaan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember2001 yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRI HUSEN, SH selakuNotaris / PPAT (Tergugat II) tersebut nyatanyata merupakan produk Akta JualBeli (AJB) yang sarat dengan cacad hukum sehubungan Akta Jual Beli (AJB)No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 telah memuat atau mengandungpelanggaranpelanggaran atau kekeliruankekeliruan yang
130 — 44
sengaja tuntutan untuk perkara ini ke Polda Jawa Baratyang ternyata perkara tersebut dihentikan akibat dari terbuktinya perbuatanTergugat Rekonvensi yang sengaja memalsukan bukti.Hal. 12 dari 45 hal.Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensimenderita kerugian antara lain hilangnya peluang bisnis dan usaha yangsedang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi serta biaya transportasi danakomodasi yang dikeluarkan oteh Penggugat Rekonvensi untuk menjalaniproses penyidikan di Polda Jawa Sarat
126 — 35
Biasanya untuk menghimpun dana terlebih dahulu daripara pembeii;Bahwa Para pihak yang terlibat jual bell harus konsisten dalammemenuhi kewajibannya terhadap isi perjanjian yang telah disepakatisebelumnyaBahwa apabila ada perubahan isi kesepakatan atau perjanjian tersebutharuslah dengan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yangmembuatnyaBahwa mengenai sarat sahnya perjanjian adalah :a. Adanya kesepakatan dari pihak yang membuatnya dalam arti tidak adapaksaan ataupun tipu daya didalamnyab.
113 — 17
Berdasar keadaan itu, adalah amat beralasankiranya jika suratsurat TERGUGAT dimaksud dikualifikasi sebagai surat yang sifatnyamengadaada, karena itu pula patut "ditengarai" sarat dengan modusmodus tertentu (tendensius);Bahwa namunpun demikian keadaanya, karena PENGGUGAT atas dasar itikad baikuntuk menyelesaikan kewaiiban melaksanakan '"Pekerjaan Konstruksi"pembangunan PLA Kota Palu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, yang dalamkelancaran pelaksanaannya senantiasa diperlukan terpeliharanya hubungan
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Japan sehingga menjaditidak lazim ketika penggunaan milik sendiri harus memungutbayaran kecuali ada motif lain, hal ini menjelaskan bahwa transaksiini sangat sarat demi kepentingan bisnis Sumitomo Electric WintecInc.
Terbanding/Tergugat : SIA CAHYONO PURNOMO BUDIONO
66 — 28
Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan pada butir 2 paragraf ke 1 s/d4 (hal. 2) Perlawanan a quo, yang menyatakan bahwa terbitnya Putusan PKHalaman 22 dari 54 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.DKI10.11.12.No. 287 dinilai sangat tidak adil dan sarat dengan pelanggaran hukum olehkarena Putusan PK No. 287 dapat membatalkan suatu Putusan PK No. 21yang berkekuatan hukum tetap.KetentuanPasal 24 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan
559 — 399
petugaskeamanan (aviation security) Bandara Praya Lombok.Selain itu, dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSImengenai hilangnya tas jinjing (hand bag) juga merupakan dalil tidak benardan tidak sesuai fakta, karena berdasarkan rekaman video CCTV, tasjinjing (hand bag) beserta barang di dalamnya telah dibawa oleh rekanPENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang ikut dalamPenerbangan GA 435.Gugatan dengan jumlah ganti rugi fantastis (lebih dari 1 Milyar) tidak dapatdibenarkan karena diduga sarat