Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
274 — 229
  • PNS itusendiri bunyinya sama yaitu secara menyeluruh pada pokoknyamenyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:Pasal 250 : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukantindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-10-2019 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 881/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 April 2020 — Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya cq Mutanto Juwono, SIP, MM dan Anwar Ende Selaku Ketua dan Sekretaris, beralamat di Jalan Harsono RM 54 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya cq Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subanto dan H.
110 — 41
  • Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya cq Mutanto Juwono, SIP, MM dan Anwar Ende Selaku Ketua dan Sekretaris, beralamat di Jalan Harsono RM 54 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya cq Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subanto dan H.
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 10-06-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN TILAMUTA Nomor 17/PID.B/2015/PN.TLM
Tanggal 24 Agustus 2015 — TACKY TUMEWU ALIAS TEKI
78 — 51
  • Selanjutnya korban mengatakan kepadaTerdakwa kalau Terdakwa adalah anak PKI (partai komunis indonesia), kemudianTerdakwa melaporkan kejadian itu ke Polres Boalemo.Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa parang ke tempat kejadian tersebut karenasudah kebiasaan Terdakwa untuk membawa parang bila pergi ke kebun.Bahwa pada saat Terdakwa menuju lokasi kejadian, Terdakwa tidak tahu kalau korbanberada di lokasi kejadian saat itu.Bahwa Terdakwa menyesal telah membunuh saksi korban.Bahwa tujuan Terdakwa datang
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: KADRI UNING Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
107 — 39
  • Saksi ANDI MUSTARI,SH: memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan 2009, saksi menjabat sebagaiSekretaris di Komisi III DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Golkar; Bahwa saksi pernah menandatangani surat Rekomendasi PercepatanPembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 tertanggal 8 Mei 2006Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Bondan surat tersebut kami sampaikan kepada Ketua DRPD saksi UMARAMRULLAH TANATA agar disampaikan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 165/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 4 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Aswar Diwakili Oleh : IKHSAN, S.H.
Terbanding/Tergugat III : Ridwan Alias Kidu Papa Ekki
Terbanding/Tergugat I : Hj. Rawi
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene
Terbanding/Tergugat II : Sunusi Alias Pua' Tombor
61 — 29
  • SebabAkta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi lebihdahulu syarat Formil dan Materil yaitu : Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (Sekurangkurangnyadua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2019/PT.MKS Isidan tandatangan diakui.Dan syarat tersebut diatas terpenuhi Syarat maka dengan demikian ketentuanPasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 Rbg.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Tergugat : H. BERLIAN
Terbanding/Penggugat : LIYANTONO
Terbanding/Turut Tergugat : AMAT
34 — 23
  • Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat telah bertentangan denganprinsip partai kontrak sebagai diatur dalam Pasal 1340KUHPerdata(BW )Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnya , dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugattelah keliru,dan perjanjian tersebut adalah dibawah tangan dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. (Niet OntvankelijkeVerklaard);B.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-07-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 109/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
YANURA WARAE
Tergugat:
1.Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan Oou
2.KEPALA DESA LOLOMAYA KECAMATAN O'O'U KABUPATEN NIAS SELATAN
91 — 48
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanganundangan;j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-05-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — HUSNI alias APIN VS M. DAHLAN HS, DKK
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndangHukum Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak Penggugat danTergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidakterlibat sebagai pihak yang bersangkutan;Bahwa dengan jelas uraian tersebut di atas, oleh karenanya, PemohonKasasi/Pembanding mohon kepada Yth.
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-08-2014 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PA MALANG Nomor 1554/Pdt.G/2014/PA.Mlg
Tanggal 9 Maret 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
43 — 6
  • Perempuan yang menjadikawan saya dan istri di Partai Politik. Namanya ............ perempuan tersebut memiliki keinginan untuk menjadi istri saya,setelah suaminya nanti meninggal . kata dukunnya suaminya akanmeninggal 7 bulan lagi. Mungkin ini terdengar aneh dan bodoh.Sekarang saya bisa bilang saya bodoh saat itu. Tapi dulu saya danistri samasama terpengaruh oleh ................... Saya diberi jimatdimasukkan dalam dompet.
Pengadilan MS KUTACANE Perdata Agama Waris Islam
Register : 22-03-2011 — Putus : 06-12-2011 — Upload : 15-05-2012
Putusan MS KUTACANE Nomor 47/Pdt.G/2011/MS.KC
Tanggal 6 Desember 2011 —
86 — 28
  • tidak di hadapan pejabat umum yangberwenang, harus bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf (a) UndangundangNomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menyatakan, bahwa dikenakan BeaMaterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan suratsurat lainnya yangdibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, sedangkan bukti tertulis Penggugat(P.1) adalah bersifat partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-11-2010 — Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt/2010
Tanggal 1 Nopember 2010 — DJUNATAN PRAMBUDI VS. TAN ENDRO BINTORO, DKK.
120 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, dalambukunya: Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Sinar Grafika, cetakan .kelima, April 2007,halaman 546 547 mengemukakan bahwa terhadap aktabawah tangan melekat kekuatan pembuktian apabilaterpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secarasepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya duapihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang,ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isi dan tanda tangan diakui
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum Penganiayaan
Register : 04-01-2017 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor: 10/Pid B/2017/PN Njk
Tanggal 9 Februari 2017 — 1. YUSWANTO Alias GAYUS Bin (Alm) MARDI 2. SUPARTAM Bin YAIMIN 3. DWI SUSILO UTOMO Bin (Alm) SUPARMAN 4. SUWARDI Alias KATENG Bin (Alm) KADIONO
56 — 5
  • .: AG6484VMdisita dari FERI APRIANTO;e 1 (satu) buah Kaos berkerah dengan warna kombinasi Hitam, Abuabu Biru danterdapat bercak darahnya disita dari FERI APRIANTO;Dikembalikan kepada Saksi FERI APRIANTO;e 1 (satu) buah Celana panjang kolor pencak silat kain berwarna Hitam disita dariAINUL ANAM ALFARISKY;e 1 (satu) buah Kaos partai PAN berwarna putih dan terdapat bercak darahnya disitadari YUSWANTO;Dikembalikan kepada Saksi AINUL ANAM ALFARISKY;4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum Pencurian
Register : 13-10-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 186/PID.B/2015/PN.SKW
Tanggal 17 Desember 2015 — M. MOLIS Als MOLIS Bin MODUS
35 — 7
  • Rais tersebut sampai saat ini belumdiserahkan secara resmi kepada DPC PKB Kota Singkawang sehinggabelum pernah digunakan untuk kegiatan partai dan saksi juga belumpernah masuk ke kantor tersebut;e Bahwa kalau Sdr. ROKIB pekerjaannya adalah seorang PNS sedangkanTerdakwa M. MOLIS saksi tidak tahu;Atas keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan benar.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-06-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — I. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. BENGKULU., II. HENDRI DUNAND VS ARJUS PURNAMA T;
114 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Kaur, sebagai tugas dankewenangan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011Tentang Peyelenggara Pemilu, adapun tugas dan kewajiban yang saya laksanakan1 Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur Nomor : 01/B.A/KPUKab.Kautr/VIN/2012 tanggal 3 Agustus 2012 Tentang usulan Pergantian Sekretaris KPUKabupaten Kaur;2 Rapat Koordinasasi Pemetaan Pembekalan Manajemen Logistik Pemilu 2014yang diadakan oleh KPU Provinsi Bengkulu;3 Anggota TIM Kelompok Kerja penyusunan Peraturan mengenai Verifikasikepada partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 290/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Oktober 2018 — Ir. CHRISNO INDIANTO, S.H lawan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, c.q. Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Tipikor Perkara dkk
81 — 38
  • Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesiadalam hal pengajuan gugatan dikenal 2 bentuk gugatan yaitugugatan Voluntair (atau biasa disebut dengan istilah permohonan)dan Gugatan Contentiosa (perkara yang bersifat partai dalam halini ada pihak penggugat dan tergugat).3.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 291/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 Juli 2020 — Pembanding/Turut Tergugat : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Cabang Cipulir
Terbanding/Penggugat : TITIN PRIHATIN
Terbanding/Tergugat I : PPAT NOTARIS Hendro Hartanto,SH
Terbanding/Tergugat II : ARFIAN BUKHORI Alias ABU KHORI Bin SUPARDI
Terbanding/Tergugat III : WENPY
117 — 90
  • tanpa sepengetahuan dan persetujuanPenggugat, dijual Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan Akte JualBeli No. 872/2016 tanggal 10 November 2016 yang dibuat dihadapanTergugat I.Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana diakui Penggugat sendiridalam butir 3, butir 4, dan butir 14 posita gugatan yaitu Sertifikat Hak MilikNo. 01120, Kedaung atas nama SAFIl, maka seharusnya Saudara SAFIIditarik dalam proses perkara akan tetapi tidak dilakukan yangmengakibatkan gugatan menjadi kabur atau proses partai
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2017 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 39/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 2 Juni 2017 — PEMERINTAH R1 CQ. KEMENDAGRI CQ. BUPATI DELI SERDANG CQ. KADIS PU KAB. DELI SERDANG, IR. DONALD P. LUMBAN TOBING VS AHMAD FACHRUDDIN DAN IR. SOEHARDONO
46 — 30
  • Setelah itu, baru dianggarkan danselanjutnya disajikan dalam neraca;e Halaman 20 (dua puluh) Jawaban Pemkab DS TerhadapTanggapan DPRD atas LPJ TA. 2014, khususnya Jawabanterhadap Fraksi Partai Nasional Demokrat poin 4 (empat) yangintinya:.... mengenai tindaklanjut temuan BPKRI terhadapPengadaan Tahun 2014 pada Dinas PU yang belum diakui sebagaiHalaman 5 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PTMdnaset tetap, ditugaskan kepada Dinas PU (ic.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-03-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/PLW/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 April 2015 — SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84 — 54
  • Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusijo Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman jo Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan , yangHalaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUNJKT.berbunyi sebagaiberikut:Pasal 24C UUD 1945I Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-06-2011 — Putus : 03-01-2012 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 3 Januari 2012 — David Tjandrawidjaja;1.Gubernur Provinsi DKI Jakarta,2.Gereja Tiberias Indonesia
248 — 198
  • UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen , pasal 46 ayat (1),UndangUndang Nomor 81 Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi, pasal 38 ayat (1), ayat (2) , pasal 39,pasal 40, UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Tempat, pasal 36, pasal 37, pasal 33 ayat(1),(2),(8), UndangUndang Nomor 5Ttahun 1983 tentangZona Ekonomi Eksklusif Indonesia, pasal 9, UndangUndang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagaan Nuklir,pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) , PERMA Nomor 2 Tahun1999 tentang Pengawasan Partai
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN BATAM Nomor 172/Pid.B/2019/PN Btm
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
SAMSUL SITINJAK,SH
Terdakwa:
LALU RODIANSYAH Als DODI Als ODI
26 — 16
  • Saktiyanti; Bahwa pada waktu terdakwa menyewa mobil saksiterdakwa mengatakan akan dipergunakan untuk keperluan sebagai timsukses partai yaitu untuk mengantar spanduk ke daerah Barelang;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwamenyatakan benar dan tidak ada keberatan.3.