Ditemukan 17962 data
17 — 4
Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggaldirumah milik Tergugat di Lorong Wakaf Kampung Baru KelurahanKemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Uluselama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, sampai dengan berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahberhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), akan tetapibelum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;5.
15 — 2
Wakaf;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beragama islam, merekamengajukan perkara dengan bertujuan membetulkan Bio Data yang terdapatpada Buku Nikah mereka yang menurutnya tidak sesuai dengan dokumendokumen lainnya, Oleh karena Pembetulan dalam Bio Data pada Buku Nikahbagi yang beragama islam, erat sekali dengan bidang perkawinan, sehinggamenurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai legal standing dalam berperkaraPembetulan biodata pada Buku Nikah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon
12 — 2
SedangkanPemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagaikepastian hukum, untuk mengurus sahnya perkawinan, pengurusan wakaf tanahuntuk masjid dan suratsurat penting lainnya;6 Bahwa, atas dasar alasanalasan tersebut, Pemohon memohon kepada PengadilanAgama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnyamenjatuhkan penetapan sebagai berikut:1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan XXXX yangnikahnya dilaksanakan
1.Rengsi Simanjuntak istri kedua alm Jamulia Siahaan
2.Miduk W Siahaan
3.P Siahaan Parhehean Siahaan
4.Otto Siahaan
5.Marlinang Siahaan
6.Sostro Siahaan
7.Tongam Siahaan
Tergugat:
1.Muni Siahaan BA Anak kandung alm Santun boru Hutasoit
2.Janes Pakpahan anak kandung alm Sonta boru Siahaan
3.Delima Silitonga istri alm Hakim Siahaan
4.DR Capt Anthon Sihombing
Turut Tergugat:
1.Sahata Siahaan
2.Maruhum Siahaan
3.Roida Gurning
4.Pemerintah RI cq Kepala Badan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Pro Sumatera Utara
76 — 9
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Simarompu ompu.Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara;Bahwa benar adapun rencana ataupun keinginan Alm. Santun boruHutasoit (iobu Tergugat 1!) ataupun istri pertama Alm.
Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun Parhasioran, DesaLobu Siregar Il, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utaraseluas + 65.000 M2 ( 6,5 Hektar) dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adel Silitonga dan tanah milikGideon Siahaan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar.
201 — 101
menjadiHarta Peningalan atau Warisan dari keturunan yang sama.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akanmempetimbangkan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 undangundang no. 3 tahun2006 sebagaimana perubahan atas undangundang No. 7 tahun 1989,disebutkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang Bergama Islam dibidang: a. perkawinan; b. warta; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
bahwa Gugatan para Penggugat termasuk dalam kategoripenentuan kewarisan, dan sebagaimana identitas yang tercantum dalamGugatan para Penggugat bahwa para Penggugat beragama Islam sehinggaharuslah tunduk dan patuh pada Pengadilan Agama sesuai dengankewenangan dari Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaHalaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SelIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
1009 — 429
Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2016/PT BTN10.g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yangdialinkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
15 — 2
Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala,pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf,pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dansegala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang,wasiat dan hak kepemilikan.
Imam Ahmad bin Hambal dan sebagianulama Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkaraperkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak,wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan para saksitersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangansaksisaksi Tergugat, apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin
110 — 42
Fotocopy Surat Keterangan Wakaf yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd.Samad, S.Pdi. tertanggal 4 Maret 2013 yang telah dilegalisir, diberi tanda P2: 3.FOLOCOPY .......... 26. ceeeeeeeeee LY193. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangnan(SPPTPBB) tahun 2001 atas nama wajib pajak H. HUSEN yang telahdilegalisir, diberi tanda P3; 4.
Husen dan wakaf tersebut dilakukansecara lisan pada tahun 1985 dengan cara diumumkan di Balai Desa yang saat ituKepala Desanya adalah Bahnud, dibanding sanggahan Tergugat s/d IX yangdidukung oleh keterangan saksisaksinya yaitu Saksi Suleman Lamo dan SaksiHalik D. namun tidak disertai alat bukti lain terlebin lagi terdapat pertentanganantara Saksi Suleman Lamo yang menerangkan masjid tersebut sudah ada padatahun 1986 ketika dimintakan wakaf kepada Rudin sedangkan Saksi Halik D.menerangkan pada tahun
1986 ketika dimintakan wakaf untuk lokasi masjid, masjid itu belum ada;Menimbang, bahwa Saksi Halik D., menyatakan kalau tanah sengketadiolah oleh Puang Tampa sejak tahun 1958 dan Puang Tampa meninggal duniatahun 19601961 dan Saksi Satoru menyatakan Puang Tampa mengolah tanahsengketa sejak 1950an sampai dengan masa DITII (Saksi Satoru) kemudian dipersidangan diketahui setelan Puang Tampa tersebut tidak ada orang lain yangmengolah tanah sengketa sehingga dengan demikian berdasarkan Undangundang No
272 — 147
Yk.disita adalah miliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun1977 : Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yangbersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah dan berdasarkan Pasal 1angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1977 : Sertifikat adalah tanda bukti haksebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruh c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun
1.Jemy Pudo
2.Yastin Pudo
3.Marten Pudo
4.Yunita Pudo
5.Prince Pudo
6.Yunice Pudo
7.Simson Pudo
Tergugat:
Majelis GPdI di Jakarta cq Propinsi Sulteng cq Kabupaten Banggai cq Kecamatan Toili Kabupaten Banggai cq GPdI Filadelfia Pandanwangi
131 — 30
yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pandan Wangi kemudiandiberikan Wakaf 200 x 200 m? oleh KUPT XIII / Pemerintah Desa untukpembangunan Gereja Pantekosta;Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lwk2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara aquo adalah tanah kintal yang diberikan olen Pemerintan DesaPandan Wangi dengan Ukuran 25 x 100 m* ditambah wakaf KUPT XIIIdengan ukuran 200 x 200 m?
13 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
42 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
9 — 1
Panji, Kabupaten Situbondo;Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut : Saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon II(PEMOHON II) karena saksi adalah Tetangga Pemohon; Saksi tahu Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon Il PEMOHONIl telah menikah sah pada 20 april 2006 ; Pernikahan Pemohon dengan Pemohon II itu dilakukan sesuaidan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah WALI NIKAH, 60tahun, agama Islam, pekerjaan meubel, tempat tinggal di dusun Wakaf
25 — 12
tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat kesaksian tersebut tidakdisangkal dan peristiwa itu sudah lama terjadi*;Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mereka adalah termasuk kesaksianistifadhoh maka Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiqdidalam kitabnya Fighus Sunnah jilid II halaman 426 yang artinya Imam Syafiimembenarkan kebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi Hakim,wakaf
20 — 2
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan (............teseeeeeeeee ) danSaksi ID (.....eseeeeeeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :EFArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
NAMA
117 — 19
berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakansurat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
26 — 3
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulupermasalahan tentang apakah permohonan pengangkatan anak termasukwewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu di tingkatpertama antara orangorang beragama Islam dibidang: (a) Perkawinan, (b)Waris, (e) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf
45 — 5
Terdakwaharusdipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri paraTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu halhal yangmemberatkan dan yang meringankan ;Hal Yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;e Bahwa uang yang diambil terdakwa adalah uang wakaf
ISMAIL BIN JAFAR
Tergugat:
1.UNE Binti ARRAHMAN
2.AGUS RIFAID Bin SYAMSUDIN
76 — 38
masihhidup ;Menimbang bahwa dari uraian dalil gugatan baik penggugat dan tergugatadalah sama sama beragama islam dan sengketa tersebut murni Sesama ahli warismaka apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang peradilanAgama, yang menyatakan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutusdan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
13 — 1
., hlm. 7dari16him.depananaktersebutuntuklebihbaik, lebihsejahteralahirdan batin;Menimbang,bahwauntukmendapatkankepastianhukum danperlindunganhukum, pengangkatananakberdasarkanhukumislamdiperlukanPenetapandariPengadilanAgama yangmenjadikewenanganabsulutnyasebagaiPeradilanbagiorangorangyangberagamalslamdibidangperkawinan, waris,wasiat,hibah,wakaf,zakat,infag, shadagahdan ekonomisyariah, sesuaidenganketentuanpasal49 UndangUndangNomor7Tahun 1989yang dirubahdenganUndangUndangNomor3Tahun2006danUndangUndangNomor50Tahun2009tentangP