Ditemukan 17968 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 21-03-2017 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.TR
Tanggal 10 April 2017 — Pemohon I Pemohon II
20 — 16
  • ataspernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karenabanyaknya orang akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut didalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
Pengadilan PN SRAGEN Perdata Permohonan
Register : 08-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 102/Pdt.P/2017/PN Sgn
Tanggal 31 Agustus 2017 — SARJU
57 — 14
  • Sebagaimana diketahui ketentuanpendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997);Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun1997 bahwa :Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PN SgnSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hakmilik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 24-08-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.Dum
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • No. 380/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Seorang suami yangberagama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonankepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai suami dari Termohon
Pengadilan PA LUBUK BASUNG Perdata Agama
Register : 05-01-2010 — Putus : 21-01-2010 — Upload : 06-06-2012
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 12/Pdt.P/2010/PALB
Tanggal 21 Januari 2010 — Pemohon I dan Pemohon II
31 — 17
  • Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagah dan;i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) cq PEMIMPIN CABANG PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANG MAKASSAR cq MANAGER UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT TODDOPULI, DK. VS NURALAM DAN 1. MUH A. GOFUR, DKK.
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan bangunan yang terletak ditanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00675 telah sah menjadi milik Tergugat ;Berikut akan Tergugat IV kutip bunyi dari ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
    melanggar tata tertibhukum acara perdata karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidakmemiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat;Bahwa Judex Facti tingkat Pengadilan Tinggi telah mengabaikan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
    Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip Pasal1 butir 20 juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 29-11-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
Haryanto, S.E.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
364 — 179
  • Dalam pasal 17 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 disebutkan bahwa Pihak yang berhaksebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi a. pemegang hak atas hak;Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor : 86/G/2019/PTUN Smg.5.b. pemegang hak atas pengelolaan;c. nadzir untuk tanah wakaf;d. pemilik tanah bekas milikadat; e. masyarakat hukum adat;f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikadbaik;g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; danh. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang
    Penerimakuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yangberhak atas Ganti Kerugian Yang berhak antara lain :a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hakpengelolaan; c. nadzir, untuk tanah wakaf;d. pemilik tanah bekas milik adat;e. masyarakat hukumadat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau;h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitandengan tanah; Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor : 86/G/2019/PTUN Smg.
    Kepentingan Umum : Pasal 1 angka 3:Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memilikiObjek Pengadaan Tanah; Pasal17:(1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki ataumenguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;(2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang pengelolaan;c. nadzir untuk tanah wakaf
Pengadilan PA KENDAL Perdata Agama
Register : 21-10-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 02-03-2017
Putusan PA KENDAL Nomor 245_Pdt.P_2013_PA.Kdl
Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon
66 — 4
  • dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Dum
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 5
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 02-09-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1053/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 September 2019 — Pemohon:
1.MA EDDY YUSUF
2.DEWI SUSANTY, CHIN
32 — 3
  • KampungSawah Tanah Wakaf No. 6 Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 006Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi JakartaBarat;2. DEWI SUSANTY, CHIN, perempuan, warga negara Indonesia, lahir diPemangkat, tanggal 17 Mei 1971, bertempat tinggal di JI.
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 17-04-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.ML
Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
  • bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi 2 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA BATURAJA Perdata Agama
Register : 07-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PA BATURAJA Nomor 691/Pdt.G/2017/PA.Bta
Tanggal 18 Juli 2017 — Penggugat Tergugat
69 — 9
  • Setia Budi Lorong Wakaf No.02RT.010 RW.003 Kelurajan Kemalaraja Kecamatan Baturaja TimurKabupaten Ogan Komering Ulu dan Tergugat sekarang berada diLembaga Pemasayarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas Ill PalembangKelurahan Serong Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten BanyuasinProvinsi Sumatera Selatan, hingga sekarang telah berjalan selamasekitar 2 tahun 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidakpernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;7.
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Umum
Register : 03-05-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BANJARBARU Nomor 155/Pid.B/2016/PN Bjb
Tanggal 27 Juni 2016 — Penuntut Umum:
W. YUANITA SENDY N, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HARIYADI Als. AMAD Bin JASTAN
31 — 0
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  • Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

    • -1 (satu) buah kotak amal / wakaf yang terbuat dari kaca

    - Uang tunai sebesar Rp 629.000,-(Enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

    a.

Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 05-09-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan PN KALIANDA Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Kla
Tanggal 23 Nopember 2023 — Penggugat:
HENI INSIAH
Tergugat:
SAIFUL ANWAR
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
93 — 81
  • Menyatakan tanah di Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan seluas 3.445 (tiga ribu empat ratus empat puluh lima) meter persegi sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1719/ Desa Cintamulya Tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :
    • Sebelah utara berbatas dengan Tanah Wakaf, 01425
    • Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Desa
    • Sebelah barat berbatas dengan Tanah Jamin
    • Sebelah timur berbatas dengan 01427

Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Dum
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 4
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama Waris Islam
Register : 15-08-2012 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan MS SIGLI Nomor 201/Pdt.G/2012/MS-Sgi
Tanggal 29 Januari 2014 — KUASA PENGGUGAT VS KUASA TERGUGAT, dkk
84 — 20
  • Usman; Timur : dengan aneuk lueng; Barat : dengan kebun Waki Puteh;A.29.Sepetak kebun kelapa di Meunasah Krueng, Mukim Blang Gapu,Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, dengan batas: Utara : dengan kebun jurong umum; Selatan : dengan kebun wakaf Mns.
    Abdullah Meuraxa;B.06.B.07.B.08.B.09.Sepetak tanah sawah terletak di Desa Babah Jurong, Mukim AsanKumbang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, luas 1(satu) naleh bibit, dengan batas: Utara : dengan sawah Cut Wan Halimah; Selatan : dengan lueng Badeuk; Timur : dengan sawah Habib Puteh; Barat : dengan sawah Habib Husen;Sepetak tanah sawah terletak di Desa Arusan, Mukim ArusanKecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, luas 1 (satu)naleh 4 (empat) are bibit, dengan batas: Utara : dengan sawah wakaf
    Gampong Meurasa Iboh, ada ;Di Gampong Mns.Keurembok, tidak ada ;Di Gampong Blang Sukon, ada ;Di Gampong Kota Baro, ada ;Di Gampong Kupula, ada ;Di Gampong Arusan, ada ;Di Gampong Babah Jurong, ada;Bahwa menurut cerita dari Cut Syarifah Zaitun kepada saksi bahwahartaharta yang sudah saksi sebutkan tersebut sudah dibagikan, yaituterhadap harta yang berada di Sigli sudah diberikan kepada Cut SyarifahZaitun, sedangkan diluar Aceh milik Said Ibrahim;Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada hibah atau wakaf
    ;di Gampong Aron ada 1 petak tanah kebun ;di Gampong Tanjong Krueng ada 2 petak tanah kebun ;di Gampong Meunasah Krueng ada 1 petak kebun ;di Gampong Lancang Teungoh ada 2 petak tanah kebun ;e Bahwa menurut cerita dari Cut Syarifah Zaitun kepada saksi bahwahartaharta yang sudah saksi sebutkan tersebut sudah dibagikan, yaituterhadap harta yang berada di Sigli sudah diberikan kepada Cut SyarifahZaitun, sedangkan diluar Aceh milik Said Ibrahim;e Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada hibah atau wakaf
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 19-08-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PN SITUBONDO Nomor 37/PDT.G/2014/PN-Sit
Tanggal 23 Oktober 2014 — Perdata - SUMIYATI sebagai penggugat - 1. PT. TELKOMSEL, dkk sebagai tergugat
111 — 21
  • Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.7.
    Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.76.Bahwa karena telah terbukti bahwa gugatan mengenai sengketaterhadap objek waris B AMSU MISARI (almarhumah) adalah merupakankewenangan absolute Pengadilan Agama, maka kiranya terdapat alasanhukum
    dari Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri Situbondo ataukah peradilan Agama dalam mengadili perkara ini,berdasarkan ketentuan yang ada, Peradilan Umum berwenang untuk mengadiliperkara pidana dan perkaraperkara yang didalamnya ada hubungan keperdataan,sedangkan Peradilan Agama berwenang untuk mengadili perkara perdata tertentudikalangan rakyat golongan tertentu, yaitu orangorang nyang beragama islam.Kekuasaan absolute pengadilan agama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris,wasiat, hibah wakaf
    Kekuasaan absolute pengadilanagama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonomi syariah.Menimbang, bahwa berdasar petimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa pokok sengketa yang harus diungkap kebenarannya adalahtentang hak kewarisan dari penggugat dan tergugat V serta turut tergugat, yaituapakah benar penggugat, tergugat V dan turut tergugat ini merupakan ahli waris dariB Amsu Misari yang nota bene merupakan kewenangan dari pengadilan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 23-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2015/PTUN-TPI
Tanggal 13 Juli 2015 — PT. MANGGALA WAHANA ENERGITAMA, MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. PT. SOLOMON GLOBAL ASIA
174 — 66
  • Solomon GlobalAsia;10 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Bagian Kedua, Obyek Pendaftaran Tanah Pasal 9:(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi :Ccda bidangbidang tanah yang dipunyaidengan hak milik, hak guna usaha,hak guna bangunan dan hak pakai;b tanah hak pengelolaan;tanah wakaf;hak milik atas satuan rumah susun;hak tanggungan;tanah Negara.(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannyadilakukan
    dibuktikandengan :I penetapan pemberian hak dari Pejabat yangberwenang memberikan hak yang bersangkutanmenurut ketentuan yang berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hakpengelolaan;2 asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebutoleh pemegang hak milik kepada penerima hak yangbersangkutan apabila mengenai hak guna bangunandan hak pakai atas tanah hak milik;a hak pengelolaan dibuktikan denganpenetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yangberwenang;b tanah wakaf
    atau data yuridis yang bersangkutan atau masih adakeberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai halhalyang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar untuk :a pembukuan hak atas tanah yangbersangkutan dalam buku tanah;apengakuan hak atas tanah;b pemberian hak atas tanah.Paragraf 3 Pembukuan HakPasal 29(1)Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
    dalamnya,ataupetuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961, atauakta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengandisertai alas hak yang dialihkan, atauakta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atauakta ikrar wakaf
    /surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atausurat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atauk surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 17 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Samarinda Cq. Walikota Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat III : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat IV : Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Puskesmas Sidomulyo
Terbanding/Penggugat I : H. ABDULLAH, SE., MM
Terbanding/Penggugat II : Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H.,S.Sos, M.Hum
49 — 28
  • ANDUT pada saat itu.Bahwa terhadap proses pembelian maupun Pemberian (Wakaf) tersebuttelah dilakukan antara Pihak Pemerintah Kota Samarinda dengan Aim. H.MUHAMMAD LISI Bin H.
    ANDUT yang mana proses jualbeli dan pemberian (wakaf) dilakukan oleh almarhum H. Muhammad Lisibin H. Andut kepada Pemerintah Kota Samarinda sebelum tahun 1986 yaitusebelum bangunan PUSKESMAS SIDOMULYO didirika diatas lahantersebut.7. Bahwa Proses pembelian tanah sengketa oleh Tergugat telahdiakui sendiri oleh Penggugat melalui suratnya yang ditujukan kepada WaliKota Samarinda tertanggal 22 Juni 2015 (Sebelum gugatan ini diajukan).8.
    ANDUT dan sebagian lagi mendapatpemberian (wakaf) dari Almarhum H. MUHAMMAD LISI yang mana prosesperaliahan hak atas tanah PUSKESMAS SIDOMULYO tersebut diketahuioleh Para Terbanding (Terbanding I) semula Para Penggugat (Penggugat 1!)
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama Waris Islam
Register : 05-05-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Pyk
Tanggal 14 Oktober 2014 — PENGGUGAT I PENGGUGAT II PENGGUGAT III PENGGUGAT IV TERGUGAT I TERGUGAT II TERGUGAT III
41 — 25
  • menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah lelangeksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara a quo sebagai jaminanhutang Tergugatl dan TergugatII kepada TergugatllI;Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undangundang 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
    Oleh karenaPerkara imi adalah perkara yang berhubungan dengan Kewarisan makaberdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang berbunyi PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah danEkonomi Syariah.
    dan terhadap hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan bahwa31Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1310 K/Pid/2009
Tanggal 28 September 2009 —
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan denganSurat bukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985,di mana Bahar selaku Anggota Kaum Pemohon Kasasi/Terdakwa, ikutmembubuhkan cap jempol di atas surat dimaksud, makaterbukti,benar Bahar adalah sekaum dan setali darah dengan PemohonKasasi/Terdakwa, dan juga terbukti benar isi Ranji Asli dimaksudyang mencantumkan nama Bahar di dalamnya ;5.
    Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan dengan SuratBukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985, dimana Bahar selaku anggota kaum Terdakwa, ikut membubuhkan capjempol di atas surat dimaksud terbukti benar Bahar adalah sekaum dansetali darah dengan Terdakwa Hafni, tetapi Bahar diangkat oleh kaumlain, Lingkuang Papan Dt.