Ditemukan 20445 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-10-2010 — Putus : 25-11-2010 — Upload : 12-11-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 4244/Pdt.G/2010/PA.Jr Tanggal 25 Nopember 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 2
13 — 2
perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2010yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor4244/Pdt.G/2010/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Jum 2002, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jemberdengan Akta Nikah Nomor 267
Register : 25-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PA PATI Nomor 316/Pdt.P/2019/PA.Pt Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
11 — 0
Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke KantorUrusan Agama Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratya nomor :267/Kua.11.18.08/PW.01/11/2019 tanggal 22 November 2019, karenaanak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya samasama beragamaIslam, tidak ada hubungan nasab, suSuan maupun semenda yangmenghalang! untuk menikah;7.
Register : 26-08-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 15-03-2014
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1100/Pdt.G/2013/PA.Wng Tanggal 20 Januari 2014 — PENGGUGAT, TERGUGAT
10 — 0
10 — 0
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3312084104650001, tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup, telahdinatzigelen dan sesuai dengan aslinya ( buktiFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/06/VI/1986, tanggal 16 Juni 1986,bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya (buktiSurat Keterangan dari Kepala Desa Baleharjo, Wonogiri, Nomor: 474.2/267,tanggal 21 Agustus 2013, bermeterai cukup, bukti (P3).Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan saksisaksi, setelahbersumpah
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1951/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
127 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Register : 01-12-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 256/Pdt.P/2015/PA.Wsp Tanggal 7 Desember 2015 — Pemohon
35 — 21
35 — 21
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
Register : 04-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA.Pmk Tanggal 16 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
11 — 0
SALINAN PUTUSANNomor 0623/Pdt.G/2018/PA.Pmkeee em Il al ayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempatkediaman di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal iniberdasarkan surat kuasa nomor : 267/S.Kuasa/5/2018tanggal 31 Mei 2018 dikuasakan kepada SULAISI,S.H.1.
Register : 21-08-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 337/PDT/2018/PT MKS Tanggal 3 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : Hama Dg. Tompo
Terbanding/Tergugat I : Sabbara Bin Lamporo
Terbanding/Tergugat II : Perempuan Dg. Kullu
Terbanding/Tergugat III : Lelaki Baso Dg. Sese Bin Kamalu
61 — 20
Terbanding/Tergugat I : Sabbara Bin Lamporo
Terbanding/Tergugat II : Perempuan Dg. Kullu
Terbanding/Tergugat III : Lelaki Baso Dg. Sese Bin Kamalu
61 — 20
Sese Bin Kamalu,Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Pandang pandang Desa Panyangkalang, KecamatanMangarabombang Kabupaten Takalar,selanjutrnya disebut sebagai Terbanding Ilsemula Terlawan Termohon Eksekusi II ;Yang dalam hal ini Para Terlawan Termohon Eksekusi diwakili olehkuasanya bernama MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR.S.H, advokatpada kantor Advokat pada kantor Hukum Muhammad Irfan Iskandar& rekan yang beralamat di Kompleks BTP (Bumi Tamalanrea Permai)jl Kerukunan Timur 1 Blok G Nomor 267 Kota Makassar, berdasarkanHlm
Register : 12-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Skh Tanggal 26 Juni 2019 — Pemohon:
Awaludin Mufti Efendi
26 — 3
Awaludin Mufti Efendi
26 — 3
Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1995, Pemohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi JawaTengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/01/VIII/1995 tertanggal 2 bulanAgustus tahun 1995) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikarunialHal 1 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pat.P/2019/PN.Skhlima (5) orang anak, yaitu Rosiati Putri Murtakim, Syamridho HafidzMurtakim, Khofifah Aulia Murtakim, Faizin Irfan Murtakim, KhotimatulKhoiri
Register : 16-10-2008 — Putus : 19-11-2008 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1282/Pdt.G/2008/PA.Sit Tanggal 19 Nopember 2008 — PEMOHON DAN TERMOHON
47 — 2
47 — 2
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor 267/52/V1/2001 Tanggal 28Juni 2001, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya (P.1);B. SaksiSaksi:1.
Register : 05-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA vs Drs. AGUS BAMBANG SETIOWIDODO, MPD;
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 60 PK/TUN/2019sebagai Kepala Daerah untuk mengukuhkan atau tidak mengukuhkanTermohon Peninjauan Kembali sebagai Kepala Badan Pajak danRetribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Bahwa bahasa hukum kata dapat tercantum dalam lampiran Il,halaman 86, BAB Ill, angka 267 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Perundangundangan, yang menyebutkan: Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yangdiberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat
Register : 03-06-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 81/Pdt.P/2013/PA.WSP Tanggal 12 Juni 2013 — Arase bin Saide
28 — 17
28 — 17
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara it 1, sepanjang denganrnuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan mempernlikan nflai nilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,balk alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karenaitu tanpa mengurangi keniuliaan dart tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azharJuz IV halaman 267
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1782 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA,Tbk vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
151 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
Putus : 11-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2038/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — PT GROBEST INDOMAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
45 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2038/B/PK/Pjk/2019Oil bukan barang yang dikecualikan dan merupakan barang yangdilakukan melalui proses pabrikasi yang terutang PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 7 UndangUndang Pajak PertambahaNilai juncto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.
Register : 29-10-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 179/Pdt.P/2013/PA.WSP Tanggal 1 Nopember 2013 — PEMOHON
46 — 19
46 — 19
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang denganmuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azharJuz IV halaman 267
Register : 02-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA BENGKALIS Nomor 0166/Pdt.G/2019/PA.Bkls Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
Penggugat dan Tergugat Nomor 267/30/IX/2016 tanggal 20 09 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATENKEPULAUAN MERANTI yang telah dinazegellen dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugattelah mengajukan dua orang saksi, yaitu:1.
Register : 27-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Mtp Tanggal 4 Oktober 2018 — Pemohon:
SUGIANTO
42 — 2
SUGIANTO
42 — 2
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 267/D/ Tahun 1991, atas namaSUGIANTO tertanggal 18 Juli 1991, diberi tanda bukti P4;5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUGIANTO, tanggal 26September 2018, diberi tanda bukti P5;6.
Register : 19-08-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PA PASURUAN Nomor 1204/Pdt.G/2013/PA.Pas Tanggal 11 Nopember 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
7 — 1
7 — 1
Akhirnya Penggugat mengajukan gugatancerai dengan nomor register: 267/Pdt.G.2013.PA.Pas namun di cabut kembalikarena Tergugat minta rujuk akan tetapi kenyataannya Penggugat danTergugat tetap tidak pernah berkumpul kembali;Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakmelakukan hubungan layaknya suami istri lagi;Bahwa melihat keadaan rumah
Register : 01-02-2012 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 23-11-2015
Putusan PA SENGKANG Nomor 14/Pdt.P/2012/PA.Skg. Tanggal 9 Februari 2012 —
15 — 8
15 — 8
tersebut memberi kebebasan bagi hakim untukmembentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasakeadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat(Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'anmaupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangikemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.BuyaHamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
Register : 21-03-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Wsp Tanggal 11 April 2016 — pemohon
38 — 15
38 — 15
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambilalilh majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun Nikah (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapikedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung padakecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masihHal 5 dari 8 Hal Pen.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
125 — 35
125 — 35
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267