Ditemukan 17962 data
22 — 3
pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi I (........... eee )yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :EPArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
62 — 17
Hal. 7 dari 10 Hal.Sel g Cr gallg SaY gllg Cuuill 28 AveSLill vic Fool salgilll 43 3 IS os 4 : omyAail gig Clsilly J jelly ab gll's A2Y sly eYsllyArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikahbeserta seluruh masalahnya.Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas
62 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2418 K/Pdt/2014b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapanpemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yangberwenang;tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan denganakta pemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan aktapemberian hak tanggungan.Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan huruf d;Dalam hal ini Termohon Kasasi Il semula TerbandingII/Tergugat II tidak menggunakan Buku Tanah sebagai alatbukti karena telah disadarinya bahwa di dalam Buku
Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atausejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauj. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yangberwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertaialas hak yang dialihkan, atauk. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah penggantitanah yang diambil olen Pemerintah atau Pemerintah Daerah,atau.
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal1 butir 6:Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi :Pemegang hak atas tanah ;Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;929 5 pPihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad
Alas hak kepemilikan tanah sebagai lokasi tempat Usaha Tambak yangdigarap oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan Tanah Hak MilikPakualaman (PAG) sebagaimana telah diakui secara tegas olehPemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya sehingga jelasbahwa Pemohon Keberatan bukan termasuk sebagai Pemegang HakAtas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Nadzir UntukTanah Wakaf atau Pemilik Tanah Bekas Milik Adat atau MasyarakatHukum Adat atau Pihak Yang Menguasai Tanah Negara DenganIktikad Baik atau
Nomor 3514 K/Pdt/2016Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;~ oa 09 5Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik ;Pemegang dasar penguasaan atas tanah ; dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitandengan tanah ;Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan :(1) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf hberupa
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;.
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g.
18 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glbal) Lally clsil) ple Aol Salgcill S525 agbily Gray AbLigd) sindALY sll y Visll Find y pally Ad prcany Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0534/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) ball y cls plo ouUYL salgaill S585 ag ltly Cag AbLad) sindAL sll y Yigll Gin) y Ci gall y Ab pueney Cid gllArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian."2. Dr.
13 — 3
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 422/Pdt.P/2017/PA Wng2.Glaal) Albay cis te Aol Salgdill 5985 agltly Gyo y Ab Ua) iedAQ sll y Vigl) Giallg Cagally 4d pucne g Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) ball y clsill ple AouUYL Salgaill S585 ag btly Gag ALL) sindALY ally Ysll Gially Crgally Ab pcre y Lid gllArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 465/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
18 — 13
Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangartinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fiqghus Sunnah
12 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :lal) ball y cls ple LouiUYy Salgall S585 agltly Gog ALUN) windALY ally Yall Giallg Cagally Ab pucre y Lad llArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
21 — 1
Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shadagqah dan i. Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksuddengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkanundangundang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurutsyariah.
1.Sabngatun binti Yhsan
2.Siti Nuraini binti Misbahudin
3.Siti Rohmatul Janah binti Misbahudin
4.Ahmad Khusnan Hadi bin Misbahudin
22 — 16
warisadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b)Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
18 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal) Abell y cL) pte Aol ball) S585 agbtly Gag ALLind sindALY slg Vl) ial cipal g AB puers y Cad ollArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
51 — 17
maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 50 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
15 — 1
No. 319/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
33 — 1
maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
11 — 0
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal) Adal els ple dali yl dla 5505 ag hdl y Gay ALUN iedAL sll Yigl) Gaal g Cogally 4d puere g Cid yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
15 — 4
nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulanlamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepadaPengadilan Agama dan pengaduaannya dibenarkan serta diterima olehPengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, makajatuhlah talak satu kepadanyaBahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah wakaf
11 — 6
3 poin ( e ) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dipertimbangkan berikutint;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dirubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkanPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibahyang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf
29 — 14
Bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (UU 3/2006), yang menjadi kewenangan daripengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah;i. Ekonomi syariah.+O 29 5 4. Bahwa Gugatan ini diajukan karena adanyaperselisihanantara Penggugat dengan Tergugat (mantan suamiistri)HlIm. 2 dari 11 hlm, Pen.