Ditemukan 17962 data
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) Adal y elsal ple AoE Salil 595 aptly Gay Ab Lid) widAN lly Ysll Gilly Cagally 4B pony cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0334/Pdt.P/2019/PA WngZz.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
10 — 0
untuk hidupnya seharihari, biaya pendidikan dansebagainya beralin tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan Pengadilan tersebutadalah putusan/penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragamaIslam, karena Pengadilan Agama adalah badan peradilan negara yang bertugasmemeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara tertentuberdasarkan Hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf
55 — 13
Bahwa pada saat pemberangakatan almarhumah .. di bawa ke kampunghalaman, kedua anak dari almarhum ikut mengantar keberangkatanjenasah Almarhumah di kampong halaman dan sampai sekarang keduaanak tersebut tinggal dan menetap bersama Para Penggugat serta telahmelanjutkan jenjang pendidikan/sekolah di Pesantren Yayasan Wakaf AlMukhlishin yang terletak di Jalan Rahmadsyah, Desa Sukamaju,Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara;10.
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) Abell cts ple alii yh Salil S585 ag ttly Gag ALLind) sindAQ sly Vl) Gia y Ca pallg Ad puers g Lid ollArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
12 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :(Sibel) Lally eis) ple Lal daly cal Sgt aglals peg AbLins) tindA shy Yoll Gall y Spall 48 pay cil glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
40 — 1
No. 394/Pdt.G/2012/PA.Ktbmantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya
20 — 8
Bahkan telahmenjadi praktek peradilan di Indonesia, sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung RI No: 329 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alihdhawabith alfigh berikut ini untuk dapat diterapkan:, SMAI, bg, GUN GUN, deg, Cal: Gh Le aol YL Salgadl ade j get Ls alee oy0gal, elDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itqg.;(Dr.
30 — 17
Abubakar sekarang Gang Kampung ;Timur dengan Gang Kampung ;Selatan dengan rumah pemilik Toko Murah (Wakaf) ;Barat dengan Jalan raya ;Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut Rumah / TanahPekarangan obyek sengketa atau obyek sengketa ;Adapun duduknya perkara secara kronologis diuraikan sebagaiberikut :Adalah seorang lelaki keturunan Arab bernama SAID bin ALIALMUSALLI bersama isterinya bernama FATMAH tinggal diKampung Benteng Desa Melayu (sekarang Lingkungan BentengKelurahan Melayu Kecamatan asakota
31 — 5
Wakaf,f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud denganoerkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah. Hal inisebagaimana antara lain menurut Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum IslamHal. 6 dari 11 Hal.
26 — 20
,auzy JlDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
9 — 0
dirasakansendiri oleh saksisaksi karena tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Pemohon II, namun saksisaksi mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II telah diketahui sudah demikian luas tersiar oleh keluarga besardan masyarakat tetangga Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa sesuai pendapat dari ulama Hanabilan bahwasyahadah alistifadhah (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumberpada berita yang sudah demikian luas tersiar) boleh digunakan dalamperkawinan, hakhak pribadi, wakaf
40 — 1
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h.Shadagah, dan i. Ekonomi syariah.
13 — 4
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2021/PA.Tgrsperkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
82 — 15
Osmaniardipergunakan untuk Sadaqah/Infaq & Wakaf atas nama keduanyaVi. Uang Kontan yang tersimpan di Bank BNI Syariah Cabang Pasar JambiSebanyak Rp. 390.000.000 + Bunga Tabungan Sebesar Sejumlah RP.19.000.000 = Rp. 409.000.000 (Terbilang : Empat Ratus Sembilan PuluhJuta Rupiah).1.
18 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
14 — 9
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
Tergugat
18 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
28 — 11
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
40 — 8
eksepsi Tergugat mengenaikewenangan mengadili absolute (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMAmenyatakan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
21 — 5
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf