DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL, DKK

Namun dalam perkara gugatan a quo dijadikannya Mahkamah Partaisebagai Tergugat Il dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalaherror in persona dimana telah terjadi kekeliruan pihak yang digugat.Mahkamah Partai PAN sebagai lembaga peradilan internal partai yangdibentuk oleh partai politik di tingkat pusat dan bertugas untuk memeriksadan memutus perkaraperkara internal yang ada di PAN serta melaporkanhasilhasil kerjanya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional(DPP PAN) tidak tepat dijadikan

Tergugat Il karena ia merupakan satukesatuan internal dalam partai.

Sedangkan partai di tingkat pusat secaraeksternalnya dioperasionalkan oleh DPP PAN sebagai Badan Hukum. Olehkarena itu turut dijadikannya Mahkamah Partai sebagai Tergugat II adalahsuatu hal yang keliru alias error in persona. Maka oleh sebab itu.

Mahkamah Partai PAN sebagai lembaga peradilan internalpartai yang dibentuk oleh partai politik di tingkat pusat dan bertugasuntuk memeriksa dan memutus perkaraperkara internal yang ada diHalaman 6 dari 12 hal.Put.Nomor 4 K/Pdt.SusParpol/2018PAN serta melaporkan hasilhasil kerjanya kepada Dewan PimpinanPusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) tidak tepat dijadikan TergugatIl karena ia merupakan satu kesatuan internal dalam partai.

politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisinan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor012/PHPU/MPPAN/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;Menimbang, bahwa oleh karena

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB), DKK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP), dkk.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASIINDOENSIA PERJUANGAN (DPD PDIP) PROVINSIMALUKU UTARA, beralamat di Jalan Branjangan,Kelurahan Santiong, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt.Sus.Parpol/20183.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 171/KPTS/DPP/X/2016tanggal 10 Oktober 2016 Tentang Pemecatan Ricardo Hongarta DariKeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah tidak sahatau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikatsecara hukum;Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt.Sus.Parpol/20184.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkatdan martabat Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan;7.

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politikharus diselesaikan terlebin dahulu secara internal melalui Mahkamah PartaiPolitik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akanmempertimbangkan alasanalasan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 33 ayat(1) UndangUndang Partai Politik, Pengadilan Negeri berwenangmemeriksa perselisihan partai politik setelah terlebin dahulu perselisihantersebut diajukan penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai;b. Bahwa dalam perkara a quo perselisinan antara Pemohon Kasasi denganpara Termohon Kasasi belum diajukan ke Mahkamah Partai, sehinggasudah tepat gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;c.

KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DKK

PUTUSANNomor 348 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutus sebagai berikut dalam perkara antara:H.A.

Musayyib Nahrawi, BA.dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa; Objek Sengketa 2, berupa : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Probolinggo Nomor 1233/DPC04/V/A.1/X1/2016, tanggal 12 Maret 2017, Perihal : Usulan PergantianAntar Waktu Anggota FPKB DPRD Kabupaten Probolinggo;Adalah tidak sah dan cacat hukum dan karena itu haruslah dinyatakanbatal demi hukum;3. Memulihkan hak hak Penggugat sebagai anggota Partai KebangkitanBangsa seperti semula;4.

Nomor 348 K/Padt.SusParpol/2018berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan partai politik selamaperselisinan tersebut belum diselesaikan oleh Majelis Tahkim baik atas dasarpermohonan atau tidak ada permohonan oleh pihak berkepentingan;d.

Bahwa karena itu untuk memberikan kepastian hukum dan keadilanbagi pihak yang berselisih maka batas waktu 60 hari dalamketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Partai Politik dihitung sejak tanggalpengajuan permohonan penyelesaian perselisihan di Majelis Tahkim;g.

Nomor 18625/DPP03/VI/A.1/X/2016, tanggal28 Oktober 2016, tentang Penetapan Pemberhentian H.A.Musayyib Nahrawi, BA. dari Keanggotaan Partai KebangkitanBangsa; Objek Sengketa 2, berupa : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Probolinggo Nomor1233/DPC04/V/A.1/X1/2016, tanggal 12 Maret 2017, Perihal :Halaman 7 dari 9 hal. Put.

SOEJITNO
MELAWAN
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Kediri

Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik . 3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Kementerian . 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikatsecara internal dalam perselisihhan mengenai kepengurusan.Oleh

leh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.

Kediri dari unsur Partai Golkar,diberi tanda T.4 ; Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GolonganKarya, hasil Keputusan Musyawarah Nasional VIII Partai Golongan Karyatahun 2009 nomor : VI/MUNASVIII/GOLKAR/2009 tangal 8 Oktober 2009,diberi tanda T.5 ; Peraturan Organisasi, Dewan pimpina Pusat Partai Golongan Karya Nomor :PO04/DPP/GOLKAR/VII/2010 tangggal 2 Juli 2010 tentang Tata HubunganDewan Pimpinan Partai dengan fraksi Partai Golkar DPR RI, DPRD Propinsidan Kabupaten/Kota, diberi

32tersebut partai politik menyelesaikan perselisihan partai politik secara internalsebagaimana AD dan ART Partai Politik, melalui suatu lembaga yang dikhususkanuntuk itu, yang dalam UU Partai Politik disebut dengan Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; wonnnnnn= Menimbang, bahwa pasal 33 UndangUndang No. 2 tahun 2008 yangdirubah dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, mengatur kewenanganpengadilan negeri disaat penyelesaian perselisihan secara internal

dalam Partai Politik belum terbentukpadahal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah mengeluarkan PetunjukPelaksanaan tentang Pembentukan Mahkamah Partai DPP Partai Golkar yangditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014 sehingga sudah seharusnya perselisihanantara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus terlebih dahulu diajukan dandiselesaikan oleh internal Partai Golkat lewat Mahkamah Partai Politik yang telahterbentuk ; === nnn nn nnn nnn nn nnn nnnwonnnnnn= Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan

IHWAN SUTRISNO, S.Pd VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA), DKK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP), dkk.

Persatuan Pembangunan yangdipimpin oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Saudara Dr.H.Surya Darma Ali, M.Si., dengan Sekretaris Jenderal Partai PersatuanPembangunan Saudara Ir.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;2). Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;3). Susunan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oJeh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4).

Nomor 1432 K/Pdt.SusParpol/2017Penggugat dahulunya adalah anggota Partai Persatuan Pembangunandan Tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan;Bahwa secara hukum, partai politik mempunyai indenpedensi untukmengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, hal ini diatur dalam:1. Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008, yangberbunyi: "Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumahtangga organisasi secara mandiri";2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;3). Susunan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4). Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari;5).

politik;Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini perselisihnan tersebut olehPenggugat belum diajukan ke Mahkamah Partai;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai

DPP Partai Golkar, DK VS H. INCE LENGKE I A, Spd. MM. Pub

YANG DIMOHONKANBahwa pihak Penggugat mengajukan gugatannya ini, berkenaan denganproses pemecatan/pemberhentian sebagai anggota Partai GOLKARsebagaimana keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan KaryaNo.KEP172/DPP/GOLKAR/IV/2012 tertanggal 30 April 2012, tanpadiketahui alasan yang menjadi dasar pemecatan/pemberhentian, merupakanpelanggaran salasatu hak Penggugat sebagai anggota Partai Golkar dankeberatan terhadap keputusan Partai Golkar yang memberhentikanPenggugat sebagai Anggota Partai Golkar

Nomor 103 K/Pdt.SusParpol/2013Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provensi Sulawesitanpa didasari adanya laporan Ketua DPD II Partai GOLKAR KabupatenSelayar;6. Bukan itu saja, sebelum dikeluarkan SK. DPP Partai Golkar No.KEP172/DPP/GOLKAR/IV/2012 Tentang Pemberhentian Penggugatsebagai Anggota Partai Golongan Karya, Penggugat sama sekali tidakpernah menerima surat teguran maupun surat peringatan atas tuduhanadanya pelanggaran AD dan ART Partai Golkar.

Partai Golkar(Tergugat Il) telah menerbitkan usulan PAW ke DPRD, maka menurut hematmajelis tindakan DPP Partai Golkar (Tergugat II) tersebut tidak sesuai denganamanat UndangUndang, baik UndangUndang No.2 Tahun 2011 sebagaiperubahan dari UndangUndang No.2 Tahun 2008 maupun dengan AD danART partai Golkar serta Peraturan Organisasi Partai Golkar;Hal. 19 dari 24 hal Put.

DPP Partai Golkar, 2. DPD Partai Golkar Prop.

DPD Partai Golkar Prop.

DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN MUARA ENIM, melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Rumah Tangga PartaiGolongan Karya sebagaimana Keputusan Musyawarah Nasional LuarBiasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 #Nomor:VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, dan KeputusanDPP Partai Golkar Nomor: KEP105/DPP/GOLKAR/V/2016 TentangPengesahan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolkar Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 20162021, yangberalamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 142, Kelurahan Pasar 2,Kabupaten Muara

., sebagai Calon Wakil Bupati KabupatenMuara Enim Tahun 201 8;3) Membuat ketidakpastian Politik antar Kader Partai Golkar di WilayahKabupaten Muara Enim dan berdampak perpecahan Partai; 4) Mempengaruhi Kebijakan Politik Partai Golkar, dan berdampak padaberkurangnya Suara Partai Golkar Pada Pemilihan Presiden 2019;Dengan demikian, Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang0 somone nnn nn nnn none ncnn ne ncnsIV.

,M.Si. selaku pengurus Partai Golkar; Bahwa pada pokoknya tujuan Penggugat mengajukan gugatan atas objeksengketa a quo adalah karena Tergugat tidak mencantumkan Partai GolkarHalaman 33 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUNPLG(ic. Penggugat) sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. SyamsulBahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir.

Penggugat) sebagai Partai PengusulPasangan Calon Dr. Ir.

diusulkan olehDewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ke Komisi Pemilihnan Umum (vide positagugatan halaman 78 angka 1, 2 dan 3); 202020020"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa,sebagaimana terdapat pada lampiran tidak dicantumkannya Partai GolonganKarya sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr.

LUCIANTY, DKK- LAWAN -DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN), DKK

diri secara tertulis; menjadi anggota Partai Politik lain; ataud.melanggar AD dan ART.2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.30.Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 16 ayat (1) secara jelas UU31.telah menetapkan alasanalasan pemberhentian terhadapanggota Partai Politik, termasuk melanggar AD/ART Partai dantata cara pemberhentian UU mendelegasikan kepada AD/ARTmasingmasing partai.

Rustandi sebagai Anggotan Partai Amanat Nasional;3.

RUSTANDI SEBAGAIANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL, diberi tanda Bukti P.10.9.

RUSLI:e Bahwa saksi sebagai Sekretaris Partai Golkar DPD Kab.

sebagaimana diatur didalam AD ART.Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 153/Padt.G/2014/PN Pig2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehsuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik.3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikanoleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat

SAIFUDINmelawanKETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGOdkk,

Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Persatuan Pembangunan khususnya pada Bab IIKeanggotaan Pasal 4 ayat (5);b.

Bahwa ; dalam BAB II Pasal 4 ayat 5 Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan kutipannya berbunyiPemberhentian terhadap anggota Partai Persatuan Pembangunansebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b dan c yang mendudukijabatan didalam maupun diluar Partai Persatuan Pembangunanditingkat Cabang/Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus HarianDewan Pimpinan Pusat atas Usul Pengurus Harian Dewan Pimpinancabang melalui Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah setelah yangbersangkutan

Bahwa DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai Pihak Tergugat IV danGubernur Jawa Timur sebagai Tergugat V sebagai para pihak yangberwenang untuk menindaklanjuti permohonan Partai sesuai denganmekanisme undangundang tentang pergantian antar waktu DPRDKabupaten Ponorogo, maka mohon Majelis Hakim tetap dapat padaprinsipnya perkara ini adalah masalah internal partai dan menyatakanPengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut danmengembalikan kepada institusi partai dalam pengajuan pergantianantar waktu

kepada pimpinan DPRD provinsidengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagianggota DPRD Provinsi dan kepada pinpinan DPRDkabupaten/kota dengan tembusan gubernur bagi anggotaDPRD kabupaten/kota.Dalam Penjelasan Ayat (1):Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalahpimpinan partai politik di provinsi untuk DPRD Provinsidan Pimpinan partai politik di kabupaten/kota untuk DPRDkabupaten/kota, sesuai dengan rekomendasi/keputusandewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.Ayat (3) Paling

Saifudin dari jabatannya sebagai Bendahara PengurusHarian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Ponorogo dan dari Anggota Partai Persatuan27Pembangunan termasuk dari jabatannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Ponorogo6.

Penggugat:
SRI NOPIANTI BINTI SUHENDAR
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
Turut Tergugat:
DEWAN PIMPINAN ANAK CABANG PARTAI DEMOKRAT KECAMATAN BANDA MULIA

Syaefuddin La Intang MelawanDewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan

Bahwa Tergugat adalah Partai Politik yang memiliki AnggaranDasar (AD) Partai Politik yang merupakan Peraturan Dasarbagi Tergugat sebagai Partai Politik, sebagaimana pulaperaturan dasar tersebut telah dijabarkan dalam AnggaranRumah Tangga Tergugat sebagai Partai Politik, sebagaimanadiatur dalam UndangUndang RI No. 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik oleh karena itu Tergugat mensomir Penggugatuntuk membuktikan dalildalil yang dikemukakan dalamgugatannya sepanjang mengenai tuduhan bahwa Tergaugattelah

melalui Struktur Partai PKS dan kepadaPenggugat telah pula diberikan teguran oleh BidangKaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Sulsel; .

Bahwa Tergugat adalah Partai Politik yang memilikiAnggaran Dasar (AD) Partai Politik yang merupakanPeraturan Dasar bagi Tergugat sebagai Partai Politik,sebagaimana pula peraturan dasar tersebut telahdijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga Tergugatsebagai Partai Politik, sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik olehkarena itu.

AnggaranRumah Tangga (ART) pasal 32 menegaskan bahwa Majelis Tahkimadalah penyelenggara tugas Mahkamahan Partai berkenaan denganstruktur organisasi dan kepengurusan partai, pemeriksaan terhadapanggota yang diduga melanggar peraturan partai, melakukan Ujimateriel, memberikan penafsiran atas peraturan parta, danmemutus perselisihan kewenangan.

diatur dalam Undang undang No. 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik dan AD / ART Tentang Pedoman PenyelesaianPerselisihan Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

RAHMAN ABDI VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KALIMANTAN SELATAN

Nomor 643 K/Pdt.SusParpol/2019kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Sekretaris danAnggota DPC Partai Hanura Kabupaten Hulu Sungai Selatan.7.

tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politikharus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah PartaiPolitik;Bahwa karena permasalahan Penggugat dengan Tergugatmerupakan permasalahan internal partai maka berdasarkan Pasal 32 ayat(1) angka 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangmenyebutkan bahwa : "perselisinan partai politik diselesaikan

oleh internalpartai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART yang penyelesaianperselisihan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik", hal ini sejalan pula dengan SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 tanggal15 Oktober 2003pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal demikianitu (perkaraperkara perdata yang menyangkut permasalahan internal dalamtubuh partai) akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan

dahuludalam forum internal partai, yang kemudian pada angka 3 pada pokoknyaHalaman 4 dari 6 hal.

Nomor 643 K/Pdt.SusParpol/2019menyatakan bahwa apabila perkara yang diajukan menyangkut atauberhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan,hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksaperkara yang bersangkutan;Bahwa dalam perkara a quo ternyata belum ditempuhnyamekanisme penyelesaian internal partai politik yang bersangkutansebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4Tahun 2003

NOVA BERNETJE PANGAU VS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DAMAI SEJAHTERA KOTA BALIKPAPAN, DKK

No.38,RT.054, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA,berkedudukan di Jalan Let.Jend.S.Parman No.6G, BundaranSlipi, Jakarta Barat, yang diwakili olen Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, Dr.M.L.DennyTewu,SE.

Bahwa TergugatRekonvensi/ Penggugat Konvensi telah membangkang terhadap ketentuanketentuan partai dengan cara tidak mematuhi SK DPP Partai DamaiSejahtera No.017/SK DPP PDS/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 jo.Putusan Dewan Kehormatan Partai No.08/2009 tanggal 26 Mei 2009 jo.Putusan Mahkamah Partai No.0014MPDS/2012 tanggal 24 Mei 2012.Bahwa semua surat keputusan yang dikeluarkan oleh Para PenggugatRekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yang menyangkut status PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi di DPRD

Bahwa atas putusan Dewan Kehormatan Partai tersebut, Nova BarnetjePangau (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) pada tanggal 2 Juli2009 telah mengajukan permohonan ke DPP Partai Damai Sejahtera agarDPP membatalkan putusan Dewan Kehormatan No.08/2009 tersebut, namunpermohonan tersebut ditolak oleh DPP Partai Damai Sejahtera;12.

oleh TergugatRekonvensi/ Penggugat Konvensi, kader partai lainnya yaitu Sdr.Mardan,SE..

Putusan Dewan Kehormatan Partai No.08/2009 tanggal 26 Mei2009, jo. Putusan Mahkamah Partai No.0014MPDS/2012 tanggal 24 Mei2012, jo.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, 2. MAHKAMAH PARTAI PDI PERJUANGAN, 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI JAMBI, 4. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKR ASI INDONESIA PERJUANGAN,, DKK VS MUHAMMAD SYAIHU,

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/I/2017Perinal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/ 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tertanggal 24 Januari 2017;j.

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor 98/DPC05.08/VIII/2017perihal Proses Pengganti Antar Waktu Atas nama H.

Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganNomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihnal Pengesahan dan PenetapanKetua DPRD Kab.Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 ;k) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kab.Sarolangun Nomor 70/DPC05.08/III/2017 perihalPengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggaltertanggal 14 Maret 2017 ;l) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kab.Sarolangun Nomor 98/DPC05.08/VIII/2017 perihalProses

politik dalam perkara a quobelum diajukan kepada Mahkamah Partai untuk diselesaikan danTermohon Kasasi telah melanggar AD dan ART partai karena terlibatdalam penyalahgunaan narkotika sehingga harusnya gugatan a quoditolak;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti sudahtepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UndangUndang Partai Politik Mahkamah Partai sebagai Lembaga PenyelesaianInternal Perselisihan Partai memiliki kewajiban hukum untukmenyelesaikan perselisihan

DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,2. MAHKAMAH PARTAI PDI PERJUANGAN, 3. DEWAN PIMPINANDAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANPROVINSI JAMBI, 4.

,MH >< DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs

Bahwa TURUT TERGUGAT adalah Mahkamah Partai Demokrat yangberwenang untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Internal Partai, terkait dengan penyelesaian perselisihan internal partai sesuai dengan Pasal3233 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Bukti P3 danAnggaran Dasar Partai Demokrat wde Bukti P2.

Bahwa benar Turut Tergugat adalah Mahkamah Partai Demokrat yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Internal Partai,terkait dengan penyelesaian perselisihan internal Partai, terkait denganpenyelesaian perselisihan internal Partai sesuai dengan pasal 3233UndangUndnag No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 22 ayat (4) Anggaran dasar Partai Demokrat;4.

Bahwa putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 053/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2016 tersebut belum dapat dilaksanakan denganalasan sebagai berikut:a. Mahkamah Partai Demokrat adalah lembaga baru di Partai Demokratyang tugas dan kewenangannya menurut UU Partai Politik danAnggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2015 belum dipahami secarabenar oleh sebagian besar kader Partai Demokrat;b.

Akibat ketidaktahuan tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Partaimenurut UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun2015 tersebut maka Putusan Mahkamah Partai yang melakukanpemecatan terhadap keanggotaan partai telah menimbulkan kegaduhaninternal; c.

Fotocopy Jawaban Mahkamah Partai yang menolak PermohonanPenyelesaian Perselisihan Internal Partai terkait dengan tidakdilaksanakannya Putusan Mahkamah Partai.

Siti Durotul Mahmudah
MELAWAN
Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kediri

Partai NasDem, sekretaris Partai dan Ketua Fraksi NasDem,Penggugat dibilangi panjang lebar yang intinya Penggugat lebih baikmengundurkan diri dan itu lebih gentel, lebih terhormat daripada terusmenerus membuat malu nama partai dan keluarga, juga instansi itu lebihbaik mengundurkan diri.

Partai NasDem.9.

NasDem yang memiliki Hak danKewajiban yang sama sebagaimana Anggota Partai NasDem lainnya, akantetapi ternyata tanpa melalui mekanisme yang sah menurut hukum (sesuaiAD/ART Partai NASDEM) sehingga masuk kategori tanoa alasan yang sahmenurut hukum Tergugat mengajukan proses menerbitkan SuratPemberhentian sebagai Anggota Partai NASDEM dan juga sebagai anggotaDPRD Kabupaten Kediri ke DPP Partai NasDem.

dengan pengunduran dirinyaPenggugat dimaksud sepenuhnya merupakan wewenang (otoritas) dariDewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sedangkan hak/wewenang DewanPimpinan Daerah Partai NasDem (ic.

Nomor 2 Tahun 2011 perubahandari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaihukum acara perdata specialis dari hukum acara perdata umum, yaitu Pasal 32dan Pasal 33, yang menyatakan :Pasal 32(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik

., M.Hum
Terbanding/Tergugat : DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SERUYAN
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Yasin Kara, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional PAN
2.Zulkifli Hasan, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional DPP PAN
3.Pujianto, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang DPD PAN

Amanat Nasional, adalahsebagai berikut:Suara Partai Amanat Nasional: 654 suaraa.

SelPerselihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebuatanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa atas pengaduan Saudara Ferry Adianto tersebut Partai telahmemproses dengan baik dan dilakukan pemeriksaan atau diprosesdengan adil dan berjenjang (Seperti pengaduan dari Saudara FerryAdianto, maka, terhadap

Dan 8 adalah tidak benar dan harus ditolak,dan atau mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Kompentensi AbsolutBahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang telah mempersoalkantentang Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasioanal.Bahwa dalam perkara a quo Keberadaan Partai Amanat Nasional adalahdibentuk berdasarkan Undang Undang dan Mahkamah Partai AmanatNasional adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasar AD ART PartaiHal 15 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN. Jkt.

SelAmanat Nasional sesuai dengan BAB XIII Mahkamah Partai, dalam pasal61 ayat 1 menyebutkan Mahkamah Partai (MP) berwenang untukmenyelesaikan perselisihnan yang berkenaan dengan kepengurusan,pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yangjelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjaban keuangan danatau keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

mencermikan rasa'keadailan, bahwa olehkarena Mahkamah Partai Amanat Nasional dibentuk berdasarkanKetetapan Rapat Kerja Nasional Ke 1 Partai Amanat Nasional, makaseharusnya kader Partai itu harus tunduk dan patuh pada putusan partaiyang telah dibuat melalui proses yang adil tersebut;Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak mengikuti dan metaatiputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 019/PHPU/MPPAN/II/2016 tertanggal 12 Pebruari 2016 dan Perbuatan Para Tergugattidak terbukti telah melakukan