Ditemukan 28836 data
11 — 9
pertengkarandalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon tidak menghargaiPemohon sebagai suami dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2017 dansejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohonmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Termohon Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het
38 — 0
,M.HPanitera PenggantittdSupriati, S.HPerincian biaya :1an FF WwW WNPendaftaran .........cccceececsccccccccssssessscecccseeeeeeees Rp. 30.000,Biaya Adm/AtK 0.0.0.0... cc ceeeee eee ee eee ee enone eenens Rp. 50.000,Biaya panggilan ............ ccc cece cece eee ene eeneeees Rp.480.000,Reda oo... cece cccssseescecccccceesssssesccecesseeeseeess Rp. 5.000,Materai Jumla het vec ccc ccc cee e cece cc ceeeeenees Rp.571.000,Untuk salinan yang sama bunyi aslinyaPutusan ini telah berkekuatan hukum tetapDiberikan
11 — 2
untuk diasuh si anak kedua, dengan kata kata "DikAnak kedua, nanti kalau ibu pulang ke rumahnya nenek sampai lama banget,enggak balik lagi ke Solo, enggak balik lagi ke Surabaya, nanti dik Anak keduaya yang nggantikan ibu jadi bunya dik Anak ketiga, sampaidik Anak ketiga besar" padahal saat itu Insya Allah Anak ketiga baru berusiasekitar 7 bulan dan Anak kedua baru berusia 6.5 tahun; Bahwa keluarga Penggugat sudah menyuruh Tergugat untuk membawa anak anakke Surabaya, dengan kata kata Tergugat, Go Het
Terbanding/Tergugat : AGUS SALIM Diwakili Oleh : HORAS SITORUS, SH, Dk
77 — 48
(ReferteAan Het Oorded Rechts Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:1.
26 — 18
unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnyaperkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetapmempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbulkemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakandaripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah figh dalam kitab AlIdhoh al Qowaidul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullahh bin SaidMuhammad Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:1 7 7 faa ta 7. a2 cs = Ane het
HABIBI ANWAR
Terdakwa:
THONCI RONSUMBRE alias THONCI
63 — 61
Tanpa Hak ; Menimbang, bahwa terhadap unsur Tanpa Hak, Hakim memandang samapengertiannya dengan Melawan Hukum yang mengandung arti bahwa perbuatantersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, dan menurut Simons dalam bukunyaLeerbook halaman 175176 menjelaskan bahwa suatu anggapan umummenyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawanhukum (wederrechtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangandengan hukum (in stiid met het recht), Pasal ini mencakup perbuatan
JOICE E. MARIAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON BUKALENG Alias EDI
107 — 39
Tanpa Hak ; 772 9222 nen n nnn anne Menimbang, bahwa terhadap unsur Tanpa Hak, Hakim memandang samapengertiannya dengan Melawan Hukum yang mengandung arti bahwa perbuatantersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, dan menurut Simons dalam bukunyaLeerbook halaman 175176 menjelaskan bahwa suatu anggapan umummenyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawanhukum (wederrechtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangandengan hukum (in stiid met het recht), Pasal
163 — 29
kekuasaannya atau kekuasaan orang lain.Bahwa memiliki adalah menguasai benda seolaholah ia pemilik dari bendatersebut.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung arti bahwaperbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simonsdalam bukunya Leerbook halaman 175 176 bahwa suatu anggapan umummenyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawanhukum (wederrechtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangandengan hukum (in stijd met het
344 — 571
dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat (pihakyang dijatuhi putusan verstek) meskipun dalam perlawanan atau banding iadimenangkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;Menimbang bahwa oleh karena petitum 2 dan 3 Penggugat dikabulkan,maka petitum1 yang mohon agar Menerima dan mengabulkan GugatanPenggugat dinyatakan dikabulkan;Memperhatikan, Pasal 125 Het
69 — 22
,M.Hum, di dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama yang diambil alin menjadi pendapat hakimtingkat banding bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 127 B.Rv pihakPenggugat boleh mengubah tuntutannya sepanjang pemeriksaan perkara,asal saja tidak mengubah dan atau menambah het anderwerp van deneisch.
137 — 41
AsserRutten, De verbintenisuit de wet, , halaman 166, sebagaimana disitir oleh PitloBolweg, Het NederlandsBurgerliik Wetboek, Deel 3, Algemeen deel van het Verbintenissenrecht, halaman 47.J.Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, & Yurisprudensi, PT.Citra AdityaBakti, Cetakan ke Il 2014, halaman 4, vide P .
AsserRutten, De verbintenis uit de wet, , halaman 166,sebagaimana disitir oleh PitloBolweg, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Deel 3,Algemeen deel van het Verbintenissenrecht, halaman 47. J.Satrio, WanprestasiMenurut KUHPerdata, Doktrin, & Yurisprudensi, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke112014, halaman4, vide P .Jadi, kalau debitur tidak mau memikul risiko konsekuensi seperti itu, mestinya ia tidakusah menutup perjanjian yos.
AsserRutten, De verbintenis uit de wet, halaman 41,(selanjutnya disebut AsserRutten, Il) sebagaimana disitir oleh PitloBolweg, HetNederlands Burgerlijk Wetboek, Deel 3, Algemeen deel van het Verbintenissenrecht,halaman 47.
AsserRutten, De verbintenis uitde wet, , halaman 166, sebagaimana disitir oleh PitloBolweg, Het NederlandsBurgerlijk Wetboek, Deel 3, Algemeen deel van het Verbintenissenrecht, halaman 47.J.Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, & Yurisprudensi, PT.Citra AdityaBakti, Cetakan ke II 2014, halaman 4, vide P .
AsserRutten, De verbintenisuit de wet, , halaman 166, sebagaimana disitir oleh PitloBolweg, Het NederlandsBurgerliik Wetboek, Deel 3, Algemeen deel van het Verbintenissenrecht, halaman 47.J.Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, & Yurisprudensi, PT.Citra AdityaBakti, Cetakan ke II 2014, halaman 4, vide P .
42 — 3
Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalamunsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan kemuka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangtelah dilakukannya menurut hukum pidana (toerekenbaarheid van het feit);Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yangdihnadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari PenuntutUmum;Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwake depan persidangan dengan dakwaan
Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimanaterdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang menjadi dasarpenghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgrondens), baik berupa alasanpembenar dari tindakan (rechtsvardigingsgrond) maupun alasan pemaaf dari24kesalahan (schuldsuitsluitingsgrond), sehingga Terdakwa menurut hukumadalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perobuatan yangtelah dilakukannya (toerekenbaarheid van het
92 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketa dinyatakan sebagai tanah yangdikuasai langsung oleh Negara;Bahwa di dalam pertimbangan hukum halaman ke21 alinea ke3 terdapatpernyataan yang mengejutkan bagi Pemohon Kasasi semulaTerbanding/Penggugat Majelis Hakim dalam tingkat banding Pengadilan TinggiDKI" yang menyatakan Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti P Intrv 1sampai dengan bukti P Interv 22" Majelis Judex Facti melampaui bataskewenangan yang diberikan oleh undangundang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het
Asing/RRC, tidak pernah tidak menguasai secara langsungsecara fisik, objek sengketa terlebihlebih objek sengketa dinyatakan dikuasailangsung oleh Negara dan merupakan tanah yang langsung dikuasai olehNegara sebagaimana ditegaskan di dalam Surat Keputusan Nomor18/HGB/BPN/.31/Btl/2014, tanggal 21 Mei 2014 tentang Pembatalan sertifikatHGB a quo;Bahwa Larangan terhadap putusan ultra petita di Peradilan Indonesia terdapatdalam lingkup acara perdata ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (8)Het
31 — 7
Untuksuatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F.
28 — 8
karenanya hal tersebut dapatdijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa seiring dengan adanya perubahan terhadap pokok perkaradalam bentuk pengurangan posita dan petitum tentang isbat nikah, dimana perubahansurat gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai pasal tersebut di atas, perubahan suatu gugatandiperbolehkan sepanjang tidak mengubah dan menambah (het
anderwerp van den eich)yang adalam praktek peradilan, pengertian het anderwerp van den eich ini meliputiseluruh apa yang menjadi dasar gugatan.
33 — 1
yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendakdilakukannya adalah melawan hukum;Menimbang, bahwa selain itu pula unsur dengan sengaja mengandung arti sebagaikesengajaan maksud sebagai tujuan, keinsyafan/kesadaran dengan kepastian dankeinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;Menimbang, bahwa defenisi melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenaldengan istlah wederrechtelijk, dapat diarikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangandengan hukum pada umumnya (in stnjd met het
recht) atau tidak berdasar hukum (niet steunendop het recht) atau tanpa hak (zonder bevoegdheid) dalam hal ini baik hukum tertulis maupun fidaktertulis, kKedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 yang dimaksudkandengan memiliki dalam Pasal 372 ini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindaksebagai pemilik barang itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor : 83 K/Kr/1956 tanggal 8
53 — 4
menurut Arrest Hoge Raad 16Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagaipemegang barang itu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum(onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan haksubyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajibanhukum pelaku (in srijd is met des daders rechtsplicht) atau bertentangandengan kesusilaan (tegen de goede zeden)
atau bertentangan dengan tujuanmoral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen vande moraal of het maatschappelijk verkeer) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, danpada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014 pukul 20.00 Wita, bertempat di rumahsaksi Sukmawati Binti Kammas di BTN Griya Maros Indah Tamarampu Blok E2No.2 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Terdakwamerental
54 — 27
Yang dimaksud dengan MelawanHukum (Onrecmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan denganhak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengankewajiban hukum (in strijd is met des daders rechtplicht) atau bertentangandengan kesusilaan (tegen de geode zeden) atau bertentangan dengan tujuanmoral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de einschenvan de moraal of het naatschappelijk verkeer).
19 — 3
Untuksuatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F.
38 — 7
Perkataan secara tidak sah itu dapat meliputi pengertianpengertian: In strid met het objectief recht atau bertentangan dengan hukum objektif (Simons, Zeven Bergen, Pompe dan Van Hattum); In strijd met het subjectief recht van een ander atau bertentangan denganhak orang lain (Noyon); Zonder eigen recht atau tanoa hak yang ada pada diri seseorang (HogePRaad); nanan anna nnn ccc ccc nnn ccc cence nnane Zonder bevoegdheid atau tanpa kKewenangan (Hazewinkel Suringa) Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No