Ditemukan 11447 data
105 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 21 Januari2008, Akta Jual Beli Nomor 156/2008 tertanggal 31 Desember 2008dan APHT Nomor 14/2010 serta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor299/2010 yang dibuat berdasarkan SKMHT Nomor 96/2008kesemuanya termasuk yang bersifat partai (Akta para pihak/Parti/Akte), yang memuat atau berisi keterangan apa yang dikehendakioleh pihakpihak yang bersangkutan;Hal. 31 dari 47 hal Put.
98 — 34
., jabatananggota DPRD, Kabupaten Manggarai Barat,Partai: PAN, dengan inimenyatakan bahwa jika tidak ada permainan uang, maka pemenangpemilukada Kabupaten Manggarai Barat adalah Paket Nomor 4 dan bukanPaket GUSTIMARIA. Setahu saya paket GUSTIMARIA membayar uanguntuk saksi dan masyarakat dan uangnya diambil dari para kontraktoryang dikumpulkan melalui 1.) SALVI BADA untuk Kecamatan Kuwus, 2.)DIDI ASMON untuk Kecamatan Ndoso.
1.WAHYUNI, Binti ZULKIPLI
2.ROMA MULYANTI Binti Alm BICAR DAHLAN SIREGAR
3.KARTIKA SARI HARAHAP Binti Alm. M.ARMAN HARAHAP
4.DINA ANDRIANI Br KARO KARO
Tergugat:
1.SANTI ANJARINA.S.Psi.Binti Alm.JASA KATAREN
2.HJ.MURNIATI.M.KES Binti AlM.MUHAMAD ZENI SITEPU
82 — 10
. + 20 m,dengan batasbatas sebagai berikut:O Sebelah Utara Berbatas Dengan Kantor Partai politikNASDEM.Halaman 13 dari 72 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN KtnO Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ruko kepunyaanDr. INDRA.O Sebelah Timur Berbatas Dengan Gang Perumahan.O Sebelan Barat Berbatas Dengan Jalan PasarBelakang.
Hj. Yanti Handayani Siregar, SH
Tergugat:
1.Drs. H. Pargino, M.SI
2.Surya Darmini
3.Noni Lestari
4.Tika Puspita Sari
5.Vella Fazira Arimbi
6.Juliani
7.Sayang Hariani
8.Sugito
9.Hidayat Nasution
194 — 135
Saksi melapor ke Penggugat danselanjutnya Saksi mengecek ke rumah adik Tergugat (Tergugat VIII) diBinjai dan memang benar sepeda motor Scoopy milik Penggugat tersebutada di teras rumah Tergugat VIII; Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat danTergugat sudah bercerai sejak tahun 2019; Bahwa Saksi pernah menjadi ketua tim pemenangan Penggugat untukmenjadi calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilu2019 di mana Penggugat berhasil lolos sebagai anggota DPRDKabupaten dari Partai
Menik Widyastuti
Tergugat:
1.Sumaeri
2.Dr. Isroful Ikhsan
3.CAMAT Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Wilayah Kecamatan Klaten Utara
4.Khairil Anwar, SH
5.PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG KLATEN
299 — 78
karena saksi sebagai perantara jual belitanah rumah itu;Bahwatanah dan rumah itu letaknya di Dadimulyo, Gergunung, KlatenUtara, Klaten;Bahwa benar awalnya Penggugat menyuruh saksi untuk menawarkanrumah itu dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);Bahwa benar modal saksi saat itu hanya fotocopy sertifikat tanahrumah itu;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sering membeli tanahdan saksi sebagai perantaranya/makelarnya;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu Penggugat menjadiCaleg partai
92 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
menguntungkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa : Keterangan saksi Awaludin, Aseng, dan Soin secara tegasmenyatakan bahwa yang merugikan mereka adalah lwan CHK,mereka juga menyatakan bahwa yang menipu mereka adalah IwanCHK, bukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, keterangan saksi tersebutdijadikan dasar pertimbangan Ketua Majelis Hakim dalam DissentingOpinion ; Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta/latar belakangPemohon Kasasi l/Terdakwa baik sebagai jabatan Notaris/PPAT,sebagai Ketua salah satu Ketua Partai
194 — 80
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
65 — 33
Rapat anggota dari partai politik.Ini mempunyai orgaan yang tertinggi dari suatu badanhukum, penting dan esensial fungsinya (MochamadChidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, hal.222).Bahwa dengan demikian jelas bahwa Para Penggugatyang menyatakan kapasitasnya sebagai para pengurusbadan hukum Yarsi Purwokerto, terikat untuk tundukkepada kehendak badan hukum Yarsi Purwokerto karenatermasuk wakil (orgaan) dari Yarsi Purwokerto yangmelakukan perbuatan hukum perdata yang berupa arahkebijakan yang
106 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung untuk mengujinya.Kewenangan untuk menguji terhadap UndangUndang Dasar merupakankewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar, memutus pembubaran partai
104 — 44
bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberarii Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit INIAU mengetahui bahwa kaporlap/Yang.....12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
55 — 10
membantah apabilamenurut Penggugat setelah penyerahan logam mulia pada tanggal 9 Januari 2014tersebut masih ada transaksi jual beli yang belum dilaksanakan oleh Tergugat ;13.14.15.Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatanPenggugat ini, bahwa jual beli logam mulia yang Tergugat lakukan bersamasamadengan Penggugat, Zuraidah dan Launi (tidak diikut sertakan dalam gugatan ini)adalah dengan cara patungan, karena untuk melakukan sendiri pembelian logammulia ini secara partai
MUSTOFA KAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
150 — 75
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
36 — 9
Tindak pidana yang diatur dalam pasal iniharus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut menerima pemberian atau janji tanpa perlu memperhatikan kegunaandari pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluannyasendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan soisal atau kemanusiaan, untukkeprluan partai atau organisasi dn lainlainnya (vide: Drs. P.A.F.
21 — 3
Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan
Terbanding/Penggugat : dr. Umbu M. Marisi.
Turut Terbanding/Tergugat II : PAU DJARA LIWE,SH
147 — 307
antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat olehTergugat II dengan segala akibat hukumnya yang timbul danbersumber dari aktaakta tersebut atas utang piutang dimanaPenggugat berhutang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor215/Prailiu atas nama Dokter Umbu Marambadjawa Marisi;Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat mendapatkan pinjaman dari Tergugat gunamembiayai Penggugat dalam mengikuti calon Bupati yang diusungdari Partai
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
127 — 58
Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Terbanding/Penuntut Umum : ANDRIANSYAH, SH., MH
219 — 82
Muhamad Asyura sebagai Ketua DPRD KabupatenKarimun digantikan oleh Anggota DPRD dari partai politik yang sama;dan3) Saksi H. Muhamad Asyura tidak diperkenankan melakukan tugastugasdan membuat kebijakan yang mengatasnamakan Pimpinan DPRDKabupaten Karimun, baik yang bersifat regular maupun Strategis.Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun tersebut kemudianditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan DPRD KabupatenKarimun Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemberhentian H.
Muhamad Asyura sebagai Ketua DPRD KabupatenKarimun digantikan oleh Anggota DPRD dari partai politik yang sama;dan;3) Saksi H. Muhamad Asyura tidak diperkenankan melakukan tugastugasdan membuat kebijakan yang mengatasnamakan Pimpinan DPRDKabupaten Karimun, baik yang bersifat regular maupun strategis.Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun tersebut kemudianditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan DPRD KabupatenKarimun Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemberhentian H.
212 — 167
tersebut awal berdirinya atas swadayamasyarakat Pematang Johar dengan dinding Tepas, lalu pada tahun 1983ada pelebaran sungai tetapi tidak mengurangi tanah wakaf maka sekolahdiperbaiki oleh Pihak PU, pada tahun 2006 masyarakat mengajukanproposal pembangunan sekolah atas nama Alfalah Ke PT OLIO, padatahun 2014 lantai sokolah hancur, maka masyarakat ajukan proposal dandiperbaiki oleh PLN Glugur serta dapat moubeler, tahun 2016 adapatbantuan dari pabrik Gula Sei Semayang dan pada tahun 2017 atap amrukdan Partai
pembangunan sekolah tersebut dibantu dananyaoleh Perkebunan, lalu ada pelebaran sugai dan Pihak Kantor PUmembangun sekolah dari Semi permanen menjadi permanen sebanyak 6Lokal setelah cukup sekolah mulai hancur maka masyarakat sepakatuntuk membangun sekolah dari Kayu Kelapa dan Saksi yang menjaditukangnya , setelah bangunan itu rusak masyarakat mengajukanProposal yang dprakarsai oleh Bapak Malik ke PT OLIO kemudiansekolah kembali amruk dan masyarakat kembali mengajukan Proposaldan sekolah itu direhab ole Partai
75 — 52
Putusan Nomor 1898/B/PK/PJK/2017bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalam pasal1874 KUH Perdata,... Oleh karena secara faktual P.1 dan P.2 berbentukakta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tundukkepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata.
No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutio dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK12c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta dibawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal1874 KUH Perdata,...
PT. Catur Jaya
Tergugat:
Carlson Hotels Asia Pasific PTY Limited
312 — 110
pengadilandengan posisi para pihak: yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindaksebagai penggugat, sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata:Hal 23 Putusan No.433/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pst. 12.13. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandungsengketa, sengketa terjadi di antara para pthak, paling kurang di antara duapihak, berarti gugatan perdata bersifat partai