Ditemukan 5520 data
ANDRE EFFENDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung
315 — 84
Pemohon:
ANDRE EFFENDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bangka BelitungApabila dalam prosespenyelidikan ditemukan unsur pidana dan atau bukti yangcukup maka akan dilanjutkan proses penyidikan (VideHalaman 12 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pgp.Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOPPelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana).Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018tentang Penghentian Penyelidikan, termohon melakukanpenghentian penyelidikan laporan/pengaduan a.n.
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin
Turut Tergugat:
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
3.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri
64 — 14
Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin Cq. Brigadir Decky Apriyanto NRP : 88040538
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin
Turut Tergugat:
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
3.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri
STELLA MARISS
Termohon:
KAPOLRI Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
41 — 13
Pemohon:
STELLA MARISS
Termohon:
KAPOLRI Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
MUHAMAD EFENDI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolresta Mataram
65 — 39
Pemohon:
MUHAMAD EFENDI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolresta Mataram
Amrin Sulila
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
113 — 99
Pemohon:
Amrin Sulila
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres BoalemoBoalemo berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 1 November 2018.selanjutnya disebut Kuasa Pemohon.MelawanKepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah(POLDA) Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resort Boalemo (POLRES) Boalemo CqKasat Reskrim.Polres Boalemo, Cq Penyidik Unit IV Polres Boalemo, di Boalemo.selanjutnya disebut sebagai Termohon.Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu: AKBP. RONY YULIANTO, SH.S.I.K,KOMPOL. RAMLAN S. POU, SH, IPTU.
pada tanggal 31 Oktober 2018pukul 13.05 wita Pemohon telah didampingi olen Penasehat hukumnyadan hasil BAP, sehingga tidak mungkin Termohon ic Penyidik PolresBoalemo melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon yang saatpemeriksaan didampingi oleh kuasa hukumnya serta dibuktikanjuga dengan hasil BAPnya Pemohon yang menyangkali semuaperbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga sangat jelas dannyata bahwaTermohon tidak pula melanggar aturan hukum sebagaimana diaturdalam pasal 23 huruf (e) Peraturan Kapolri
Nomor : 8 Tahun 2009tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalamPenyelengaraan Tugas Polri sebagaimana yang dituduhkan olehPemohon melalui kuasa hukumnya.(4). bahwa oleh karena tindakan hukum tentang Penahanan yang dilakukanTermohon kepada Tersangka ic Pemohon tidak bertentangan denganaturan hukum yang diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri,maka dalilnya Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum sehinggapatut untuk dikesampingkan.d.
NAZWIR NAZAR
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRESTABES MEDAN CQ KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
16 — 15
Pemohon:
NAZWIR NAZAR
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRESTABES MEDAN CQ KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
MASTASIA TAGA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulut Cq. Kapolres Tomohon
34 — 0
Pemohon:
MASTASIA TAGA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulut Cq. Kapolres Tomohon
Aryanti Okivani, SH
Termohon:
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Ditreskrimsus Poldasu
12 — 8
Pemohon:
Aryanti Okivani, SH
Termohon:
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Ditreskrimsus Poldasu
AHMAD SAYUTI SH MH
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreksskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
65 — 9
Pemohon:
AHMAD SAYUTI SH MH
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreksskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda SumselPEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA C.Q KAPOLRI, C.Q KAPOLDASUMATERA SELATAN C.Q DIREKTURDITRESKRIMUM POLDA SUMATERASELATAN, beralamat di Jalan Jend SudirmanKM 4,5 Palembang, selanjutnya disebut selakuTermohon;Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN Pig.2. PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA C.Q KAPOLRI, C.Q KAPOLDASUMATERA SELATAN, beralamat di JalanJend Sudirman KM 4,5 ~~ Palembang,selanjutnya disebut selaku Turut Termohon I.3.
Menurut PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentangMANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA: Pasal 1 Ayat (21) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan PolisiHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN Pig.dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk mendugabahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untukdapat dilakukan penangkapan; Pasal 1 Ayat (22) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Bukti yang cukup
adalah alat bukti berupa Laporan Polisidan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk mendugabahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untukdapat dilakukan penahanan; Pasal 1 Ayat (23) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keteranganahli, Surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;4.
Menurut PERKAP Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 10, butir 11, butir 12, butir 13, danbutir 16, yang berbuny/i: Pasal 1 butir 10 : Tersangka adalah seseorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patutduga sebagai pelaku tindak pidana; Pasal 1 butir 11 : Saksi adalah orang yang dapat memberikanketerangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilantentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, yang
Hal ini tidak benar, karenapenetapan Pemohon AHMAD SAYUTI, SH.MH SUDAHBERDASARKAN PERUNDANGUNDANGAN yang berlaku yaituUU.NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DAN Perkap Kapolri No.14Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;Menanggap!
LENNY IRAWATY SIDABUTAR
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRES PEMATANGSIANTAR
43 — 25
Pemohon:
LENNY IRAWATY SIDABUTAR
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRES PEMATANGSIANTAR
Toha Muhammad
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
48 — 14
Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta SurakartaKUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikanadalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas untuk itu maka selanjutnyauntuk melihat tahapan tahapan atau tata urut dari Penyidikan Hakim akanmengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemenpenyidikan tindak pidana, karena didalam Peraturan Kapolri inilah yang telahdijadikan pegangan oleh para Penyidik didalam melakukan tindakanPenyidikannya yang mana didalam Pasal 15 telah menyebutkan bahwa tahaptahap penyidikan diawali dari Penyelidikan
43 — 26
KAPOLRI cq. KAPOLDA BANTEN
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN
6 — 5
Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN
DAVID SUTANZA alias DAVID
Termohon:
1.PEMERINTAH RI, KAPOLRI, KAPOLDASU, KAPOLRETABES, KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DELI TUA
2.PEMERINTAH RI, KAPOLRI, KAPOLDASU, KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
14 — 0
Pemohon:
DAVID SUTANZA alias DAVID
Termohon:
1.PEMERINTAH RI, KAPOLRI, KAPOLDASU, KAPOLRETABES, KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DELI TUA
2.PEMERINTAH RI, KAPOLRI, KAPOLDASU, KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
EDDY SANDJAJA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIKRESKRIMKHUS POLDA SUMATERA UTARA
160 — 99
Pemohon:
EDDY SANDJAJA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIKRESKRIMKHUS POLDA SUMATERA UTARA
TENGKU ZULKIFLI KAMIL
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA SUMUT cq KAPOLRES BINJAI
6 — 3
Pemohon:
TENGKU ZULKIFLI KAMIL
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA SUMUT cq KAPOLRES BINJAI
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
62 — 20
NGEWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Lukas jayadi
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
55 — 17
Pemohon:
Lukas jayadi
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
Drs Rubiyanto
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA JAWA TENGAH
85 — 50
Pemohon:
Drs Rubiyanto
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA JAWA TENGAH
AYYA AZ ZAHRA
Termohon:
Kapolri Cq,Kapolda Sulteng,Cq.KapolresMorowali Cq.Kapolsek Bahodopi
25 — 13
Pemohon:
AYYA AZ ZAHRA
Termohon:
Kapolri Cq,Kapolda Sulteng,Cq.KapolresMorowali Cq.Kapolsek Bahodopi