berdasarkan hal tersebut kemudian oleh Termohon menetapkantersangka kepada Pemohon dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan13Surat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP , Sedangkan Pemohontidak Pernah diperiksa sebagai saksi dengan Perkara DugaanPemalsuan Surat pada Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP, MelainkanPasal 263 Ayat (1) KUHP;18.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari

Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakankepada Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:18LP/150/X/2018/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 10 Oktober 2018 yangdilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secara hukum sebagaiwarga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinyasuatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuanpasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor merupakan

Bahwa terhadap alasanalasan atau Posita (FundamentumPetendi) Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh PemohonPraperadilan pada Bagian tersebut menurut hemat Termohon tidak perluditanggapi secara lebih detil oleh Termohon, oleh karena pada bagian inihanya dipaparkan berupa dasar hukum yang mendasari PermohonanPraperadilan Pemohon, yakni pada pokoknya Pemohon Praperadilan hanyamenguraikan tentang dasar hukum Penetapan Tersangka sebagai salah satu23objek pengajuan Permohonan Praperadilan yang menurut

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohonpada Poin (1), oleh karena yang mendasari prosese Penyelidikan danPenyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/150/X/2018/SULTERA/RES BAUBAU tertanggal 10 Oktober 2018yang dilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secarahukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapordari sebuah tindak pidana yang terjadi atau diketahuinya, sebagaimanadiatur

Apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpadipenuhinya bukti permulaan yang cukup;Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo,pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :3225.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari Termohon menetapkan Tersangkakepada Pemohon sampai kemudian berkesimpulan menerapkanPasal 266 Ayat (1) dan (2

kKeduanya saling bertengkar via handphonedan keduanya sudah saling melalaikan kewajiban masingmasing baiklahir maupun batin yang hingga saat ini sudah berlangsung selama124 tahun;Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah seringkali mendamaikan danmerukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidakberhasil;Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini yang tidakharmonis lagi maka Pemohon ingin bercerai dengan Termohon denganmengajukan permohonan cerai talak ;Bahwa alasan Pemohon yang mendasari

Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, di KecamatanKota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKecamatan Kota Depok;Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Dpk.2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugattinggal diKota Depok;3.

tegas mengajukangugatan cerai dengan Tergugat, akan tetapi ternyata bahwa Penggugatdan Tergugat masih satu alamat, padahal dalam faxta kejadian antarayang disampaikan dalam penjelasan dengan yang tertulis dalam gugtansaling bertentangan oleh sebab itu maka gugatan tersebut menjadi kaburdan tidak jelas, maka oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima(abscur libel), dengan alasan posita tidak menjelaskan dasar hukummaksudnya dalam suatu gugatan tidak dicantumkan dasar hukumnya dankejadian yang mendasari

P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuanyang dapat melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa surat pernyataanahli waris pemohon

AgamaTOPSEDUTE f ~~ em en mn in i men enTelah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri, serta buktibukti dalampersidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 30 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor xxx/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 30 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak LakilakiPemohon; 2 re cre er cr rr reneeMenimbang bahwa alasan yang mendasari

Jawa Baratselanjutnya disebut sebagai" Termohon Ill";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya, adapun alasanalasan yang mendasari

Halini dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP jika suatuperbuatan masuk dalam lebih dari 1 (satu) aturan pidana,maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yang memuatancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulutelah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari,jam, tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa.

Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuanTerdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :Saksi2:Nama lengkap : Jalinus.Pekerjaan : Marbot (pengurus/penjaga Masjid).Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang (Lampung)/26Mei 1983.

Hal ini dijelaskan dalamPasal 63 ayat (1) KUHP jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari1 (satu) aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satudiantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yangmemuat ancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulu telahdidakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari, jam, tempatterjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

: 100K/PM 104/AD/X/2019Menimbang :Menimbang :Menimbang :Menimbang :perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer,berdasarkan fakta di persidangan tidak bersangkut paut dan tidak adahubungannya dengan adanya dugaan tindak pidana lain, selain itu. waktudan tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini (sebagaimanadalam dakwaan Oditur Militer) dengan dugaan adanya tindak pidana lain(dalam hal ini tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika) berbeda dantidak berhubungan.Dengan demikian mendasari

Dalam hal iniberdasarkan faktafakta di persidangan, Majelis Hakim memilin untukmembuktikan dakwaan alternatif ke2 yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP.Bahwa mengenai unsur ke1 dalam dakwaan alternatif ke2 yaitu Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RIyang tunduk kepada undangundang dan hukum negara RI dan dapatbertanggung jawab.Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap

tanpa kesepakatan dan persetujuanterlebin dahulu dari PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSII dan PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSIII untuk mengikat tanah milik PARA PELAWAN/PARATERMOHON EKSEKUSI sebagai jaminan hutang dalam APHT jo Sertipikat HTyang mengakibatkan kerugian bagi PARA PELAWAN/PARA TERMOHONEKSEKUSI".Bahwa terkejutnya PARA PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI sangatberasalasan karena PARA PELAWAN/PARA TERMOHON EKSEKUSI tidakpernah sama sekali melihat, membaca dan/atau dibacakan isi akta akta olehTERLAWANII yang mendasari

No. 737/ Pdt/2019/PT.DKImengerti artinya, sehingga diperlukan pembuktian sah secara hukum danmeyakinkan oleh TERLAWANTH~ untuk membuktikan bahwa PARAPENGGUGAT telah menerima salinan/kutipannya bahkan menyimpannya".Bahwa karena tidak pernah sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi akta akta oleh TERLAWANII yang mendasari terbitnya AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No.07/2015, tanggal 26 Juni 2015 yangdibuat di hadapan TERLAWANII (D. Sukardi, S.H., MM.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diungkapkan dandiuraikan pada point 110 (Satu Sampai dengan sepuluh) perlawanan ini,maka secara terang dan jelas hal hal yang mendasari terbitnyaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pada tanggal25 Oktober 2017, No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.07/15,mengandung cacat hukum.16.

Bahwa tidak benar posita butir 7 perlawanan Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi yang menyatakan bahwa Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi tidak sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi aktaakta oleh Terlawan Il yang mendasari terbitnya AktaPemberian Hak Tanggungan No.07/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diuatdihadapan Terlawan II (D. Sukardi, SH., M.Kn selaku Pejabat PembuatAkta Tanah / PPAT wilayah kerja Kodya Jakarta Timur jo.

Bahwa tidak benar halhal yang mendasari terbitnya PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.APHT No.07/15 tanggal 25 Oktober 2017 mengandung cacathukum..........5> Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

Adapun alasan yang mendasari gugatan perceraian iniadalaha. Tergugat tidak mau bekerja dan seenaknya sendiri.b. Jika di ingatkan selalu mengajak bertengkar sehingga rumahtangga tidak harmonis karena selalu dilanda pertengkaran.7. Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga perkara ini diajukan kepersidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak ada komunikasi.

1591/B/PK/PJK/2017Dokumendokumen pendukung arus barangadalah Purchase Order untuk pembelianbarang, kontrak perjanjian kerja untuk jasasebagai bukti dasar dilakukannya transaksi,Surat Jalan (Delivery Order) untuk pembeianbarang, Berita Acara Serah Terima untuk jasasebagai bukti realisasi pembelian ataupenyerahan jasa;Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat menunjukkan buktifisik Purchase order yang berkaitan dengan 5transaksi pembelian barang tersebut sehinggaterdapat bukti yang mendasari

transaksi,sedangkan atas transaksi yang berkaitandengan jasa dan transaksi yang tidak jelasTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkanbukti fisik kontrak perjanjian kerja (yang adahanya list) sehingga tidak dapat diyakini buktiapa yang mendasari Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) harusmelakukan pembayaran atas transaksi (DPPdan PPN) tersebut;Terhadap 27 Faktur Pajak tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan

Dokumendokumenpendukung arus barang adalah Purchase Orderuntuk pembelian barang, kontrak perjanjiankerja untuk jasa sebagai bukti dasardilakukannya transaksi, Surat Jalan (DeliveryOrder) untuk pembelian barang, Berita AcaraSerah Terima untuk jasa sebagai bukti realisasipembelian atau penyerahan jasa;Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat menunjukkan buktifisik Purchase Order yang berkaitan dengan 2transaksi pembelian barang tersebut sehinggaterdapat bukti yang mendasari transaksi

,sedangkan atas transaksi yang berkaitandengan jasa dan yang tidak jelas (24 FP)Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkanbukti fisik kontrak perjanjian kerja (yang adahanya list) sehingga tidak dapat diyakini buktiapa yang mendasari Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) harusmelakukan pembayaran atas transaksi (DPPdan PPN) tersebut;Terhadap 28 Faktur Pajak tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan bukti SuratJalan

O1.8845404003.000) O10.00009.00000568 dtme/2009 1424947413 KARYABADUI UTAMAPT. 07.884.540.4003.000) O10.00009.00000563 20/05/2009 751.759Jumlah 60301.270 Bahwa alasan yang mendasari pendapatPemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa komisaris tidak berhakmenandatangani Faktur Pajaksehingga FakturPajak tersebut tidak dapat dikreditkan, adalahsebagaimana diuraikan dalam penjelasanberikut: Pasal 32 ayat (1) UU KUP menyatakan:Dalam menjalankan hak dan kewajibansesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

JaksaPenuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 telahdipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun sejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bisamenghadirkan Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 ke persidangan Pengadilan Militer Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari

SYAHIRAH WARDAH LABIBAH binti SOFIYYUL MUTTAQI HISNULLOH,umur 7,5 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jl.Dusun Tunjungsari RT.26 RW.06 Kelurahan Bantur Kecamatan BanturKabupaten Malang;Adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan ini adalah sebagaiberikut:1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernamaZUROIDAH bin H. MUNIF H. A.

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 102 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi sabusabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana Jjikadihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

pikiran menjaditenang; Berdasarkan keadaan in casu dapat disimpulkan terdapat indikasi bahwapada diri Terdakwa telah timbul ketergantungan untuk selalu mengkonsumsisabusabu, terbukti dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa mengkonsumsisabusabu sebanyak 5 (lima) kali; Oleh karenanya meskipun dalam perkara Terdakwa in casu tidak dilakukanpemeriksaan oleh Tim Assesment untuk menentukan kondisi ketergantunganTerdakwa dalam mengkonsumsi sabusabu, dan perlu tidaknya Terdakwadilakukan upaya rehabilitasi, namun mendasari

Bahwa tidak benar Tergugat sering marahmarah tanpa alasan yangjelas melainkan puncak kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai tanggal 28 Februari 2020 karena adanya campur tangan mertuaTergugat yang membantu perselingkuhan Penggugat, selain dari itu halinilah yang mendasari Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat,kejadiannya Tergugat pulang dari sawah kemudian Tergugat ingin makansehingga masuk ke dapur Tergugat hanya menemukan nasi tersedia jadiTergugat naik ke rumah mertua pas naik

selamapernikahan hampir 20 tahun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasanwalaupun sehelai rambut Penggugat Tergugat tidak pernah sentuh,walaupun Tergugat masih mencintai Penggugat tetapi Tergugat sudahmerasa hati Tergugat sudah terlanjur kecewa dan terluka oleh perbuatanPenggugat yang tidak terpuji; dan mungkin perceraian inilah jalan terbaik; Bahwa Tergugat tidak marahmarah yang tidak jelas melainkan adanyaCampur tangan orang tua Penggugat yang membantu perselingkuhanPenggugat sehingga inilah yang mendasari

Penggugat ingin bercerai,selain itu yang mendasari adanya kejadian diaman Tergugat baru pulangdari sawah kemudian ingin makan namun hanya menemukan nasi yangtersedia jadi dalam keadaan terpaksa Tergugat naik ke rumah mertua tetapiibu Penggugat menutupkan pintu rumah, Tergugat merasa kesal sehinggaterjadilan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;Hal. 15 dari 24 Hal.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kronologi atauperistiwa yang mendasari gugatan yang harus dijelaskan tahap demi tahap.Dalam Posita gugatan tidak menjelaskan atas dasar apa Tergugat menguasai obyek sengketa, tibatiba saja Tergugat disebut sebagai pihakyang mengusai obyek sengketa tanpa rangkaian sebuah peristiwa yang jelas,Hal 6 dari 23 putusan no. 18 /Pdt.G/2018/PN.Bbsgugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi dasar sebuah gugatansehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan rangkaiankejadian atau peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan (fetelijke ground).Tanpa ada sebuah peristiwa yang melatarbelakanginya sehingga dengan tibatiba mendudukkan Tergugat sebagai pihak yang berperkara. Dalam gugatantidak disebutkan secara jelas sejak kapan Tergugat dianggap menguasaiobyek sengketa, mengapa Tergugat menguasai dan atas dasar apa Tergugat dianggap menguasai.

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan kronologi atau peristiwayang mendasari gugatan dan tidak menjelaskan atas dasar apa Tergugat menguasai objek sengketa, sehingga tibatiba Tergugat di sebut pihakyang menguasai objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat kabur ;Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II dan Tergugat Ill mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Mendasari SPL yang diterima dari sales karyawan bagian administrasimembuat surat jalan , RPB (Rekap Pengimiriman Barang) dan RPC(Rekap Pengiriman Custumer)d. Surat jalan RPB dan RPC didistribusikan ke bagian gudang untukselanjutnya barang sesuai dengan surat jalan, RPB dan RBC dikirimkanke Custumere. Setelah barang dikirimkan ke Custumer surat jalan dan RPC diserahkanke karyawan bagian administrasi untuk selanjutnya diterbitkan fakturf.

Mendasari SPL yang diterima dari sales karyawan bagianadministrasi membuat surat jalan , RPB ( Rekap PengimirimanBarang ) dan RPC ( Rekap Pengiriman Custumer )e. Surat jalan RPB dan RPC didistribusikan ke bagian gudang untukselanjutnya barang sesuai dengan surat jalan, RPB dan RBCdikirimkan ke Custumerf. Setelan barang dikirimkan ke Custumer surat jalan dan RPCdiserahkan ke karyawan bagian administrasi untuk selanjutnyaditerbitkan fakturg.

), tanggal 17April 2014 untuk Pembanding II. semula Tergugat Il. ( DG.Ballo ),Hal 10 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mkstanggal 18 Maret 2014 untuk Pembanding semula Turut Tergugat( SAMPARA BANI ), sesuai relaas pemberitahuan untuk itu, yang berisikeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.307/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013 sebagaiberikut :Setelah Pembanding mempelajari dan mengkaji pertimbanganpertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar yang mendasari

LATIEF MAKKA tidak dapatHal 17 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mksmembuktikan mengenai alas hak yang mendasari peralihan hakgarap atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkandalam gugatannya dan jawaban dalam intervensi, melainkanTergugat Intervensi I/Penggugat H. ABD.

karena itu muncul pertanyaan dengan alas hak apayang mendasari terjadinya peralihan hak garap atastanah objek sengketaBahwa apa yang menjadi keberatan oleh PenggugatIntervensi adalah semuanya telah dipertimbangkan olehmajelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

darisaudara Alimin yang juga bertindak sebagai saksidari pihak Penggugat Intervensi bagaimanamungkin suratSsurat tersebut diserahkan kepadapenggugat/tergugat intervensi (H.Abd LatifMakka), sedangkan sSuratsurat tersebut beradapada orang lain kami tidak tahu apa kapasitasnyasehingga suratsurat tersebut ada padanya.Keberatan Penggugat Intervensi pada MemoriBandingnya pada point c hal.1213 tersebutsemuanya telah dipertimbangkan dengan tepatdan teliti oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassaratas hak yang mendasari

Mamuju' utara No.523/08/SK/1/2017/DKP tentang Pengelola Operasional Alat Berat /Excavator tanggal 12 Januari 2017;10.Bahwa Pemohon selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan11.Kabupaten Pasang kayu serta atas Perintah Bupati Mamuju Utarasejaktahun 2016 telah mendasari pada Surat Keputusan BupatiMamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dalam kegiatan sewa menyewaalat berat Excavator yang disewa oleh Para Penyewa, yaitu denganketetapan besaran biaya Rp. 150.000, (seratus lima puluhriburupiah) / perjam;Bahwa

Sehingga Pemohon mendasari tahun berikutnya yaitu tahun 2017dan tahun 2018 dengan harga sewa yang sama mengingat pada keduatahun terebut tidak ada dasar hukum untuk kegiatan sewa menyewa alatExcavator, sedangkan kepntingan masyarakat sangat mendesak dantidak dapat ditunda;17.Bahwa tindakan Pemohon dalam melakukan kebijakan berupatindakan menetapkan besaran biaya sewa pada tahun 2017 dan 2018didasarkan pada ketentuanhukum yang diatur dalam SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dikarenakankondisi

Menyatakan (Kebijakan) Diskresi Pemohon berupa TindakanPenetapan Biaya Sewa Excavator pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 danTahun 2018 mendasari pada Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor175 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Biaya Sewa Excavatorpada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju UtaratahunAnggaran 2016, tidak ada penyalah gunaan wewenang;3.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalamperkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa petitum gugatan permohonan dapat diketahui yangmenjadi objek dalam sengketa permohonan a quo adalah :Kebijakan (Diskresi) Pemohon berupa Tindakan Penetapan Biaya SewaExcavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara TahunAnggaran 2017 dan Tahun 2018 mendasari

Gorontalo Nomor:29/KEP/DPRD/1X/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo8.3.Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangdiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendii.Q, Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan PanitiaAngket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalotertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.

Gorontalo Nomor.29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapattertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objekSengketa; 2222 nnn n nnn nnn nnn nenBahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangHalaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdodiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendiri.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan PewakilanRakyat Daerah Kabupaten

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/ KEP/DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia AngketDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 TentangPernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnyaOBJEK SENGKETA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan