ISMIRYADI. dkk vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG

Sos) dan 2 komisioner (Ivan Fikri, SHdan Saiful Karim, Amd) KPU Kota Pangkalpinang, karena telah terbukti melangarasas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitasdan dengan telah dipecatnya komisiner KPU Kota Pangkalpinang membuktikanbahwa KPU Kota Pangkalpinang telah menghalangi Klien kami sebagai bakalpasangan calon yang telah memenuhi persyaratan 15% namun tidak diloloskansebagai pasangan calon 5Halaman 22 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG33.34.35

Mereka meminta penjelasan kembali, apaalasan KPU tidak memberikan tanda terima. Mereka beralasan bahwa merekatelah menyerahkan jumlah dukungan parpol sebanyak 22%.

Diantaranya ada yang menggebrak meja dan mengatakantidak terima apapun alasan KPU untuk tidak menerima berkas pencalonan yangmereka sampaikan.

EdaIparlemen, SK yang disampaikan ke KPU Kota Pangkalpinang pada 5 Maret 2013adalah SK pertanggal 4 Februari 2013, status kepengurusan adalah PLT. SK ini bataldemi hukum dengan dikeluarkannya SK DPC oleh DPP PKDI pada tanggal 13 Maret2013 dan telah disampaikan sebagai SK perubahan pada 14 Maret 2013 ke KPU KotaPangkalpinang.

Bahwa, Pada saatHalaman 63 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG pendaftaran 1832013 KPU Kota Pangkalpinanghanya menerima satu SKkepengurusan dengan tanggal pengeluaran 15 Maret 2013.e Bahwa, Pada bulan Desember 2012 KPU Kota Pangkalpinang masih melaksanakanproses verifikasi faktual terhadap partai PPPI, dimana kepengurusan yangdiverifikasi bukan kepengurusan SK tersebut melainkan kepengurusan yang sesuaidengan data sipol KPU dan hasil verifikasi kepengurusan tersebut PPPI (SK DPDNO

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG VS KPU PROV. SULAWESI SELATAN;

ANDIMUTTAMAR MATTOTORANG tidak tercantum dalam surat keputusan KPUtersebut ;Bahwa perbuatan KPU Propinsi Sulawesi Selatan yang tidakmencantumkan nama Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG dalamSurat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/KPUProv025/VIIV2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRDPropinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, jelas merupakan suatu perbuatanyang melanggar hukum dan hak politik Drs. H.

Putusan Nomor 514K/TUN/2013.merekomendasikan kepada KPU Propinsi kiranya Drs. H.

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 ;Bahwa ternyata Penggugat dalam memasukkan berkas pencalonan tidakmenyertakan berkas model BB2, padahal menjadi kewajiban bagiHalaman 5 dari 15 halaman.

Dengan demikian, nyata, jelas,dan konkrit, berwujud, tertentu dan dapat ditentukan.Bersifat IndividualBahwa Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:107/Kpts/KPUProp025/VIl/2013 tentang Penetapan Daftar CalonTetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi SulawesiSelatan Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2013, jelas ditujukan kepadaDrs. H.

ANDI MUTTAMARMATTOTORANG dalam daftar calon tetap sebagaimana termuat dalamKeputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 107/Kpts/KPUProp025/VIIV2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014tanggal 22 Agustus 2013, maka sudah pasti bahwa nama Drs. H.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Putusan Nomor 07 P/HUM/2013KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), tempat kedudukan Jalan ImamBonjol Nomor 29, Jakarta:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.2.3.IDA BUDHIATI, S.H., M.H., Anggota Komisi Pemilinan Umum;SIGIT PAMUNGKAS, S.IP, M.A., Anggota Komisi Pemilihan Umum;LINDAWATY AMBARITA, S.H., Kepala Subbagian PenyelesaianSengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;DARYATUN, S.H., Kepala Subbagian Advokasi Hukum pada BiroHukum Sekretariat Jenderal KPU;ATIYAH S.H., Kepala Subbagian Legalisasi

Produk Hukum pada BiroHukum Sekretariat Jenderal KPU;DYAH ARNIASITA, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum SekretariatJenderal KPU;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/KPU/II/2013, tanggal7 Februari 2013;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal10 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal15 Januari 2013 dan diregister dengan Nomor 07 P/HUM/

Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2012 Jis.Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 Jis. Peraturan KPU Nomor 14Tahun 2012) dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakanseluruh proses dan tahapan pemilihan umum secaraberkesinambungan, utuh, aman, adil, jujur dan lancar sehingga dapattercapai dan terwujud pemilu yang berdemokrasi Indonesia yang baik,aman dan sukses;d.

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012Jis. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012;e.

Fotokopi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan UmumTahun 2014 (Bukti T7);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak ujimateriil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak ujimateriil Para Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta PemilihanUmum

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI tersebut;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI vs LUKAS YEIMO, S.Pd, dk

PUTUSANNomor 60 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI,tempat kedudukan di Enarotali, Kabupaten Paniai;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ARIS BONGGA SALU, S.H.;2. HERMAN BONGGA SALU, S.H.

puluh)hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986juncto SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaanbeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiNomor 20 Tahun 2012 tertanggal 24 April 2012 yang diterbitkan danditandatangani oleh Ketua KPU

Calon Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 20122017 secara sahtelah mengikuti seleksi Penerimaan Bakal calon Kepala Daerah dan BakalCalon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, melaluiPencalonan Perseorangan;Bahwa sebagai syarat pasangan calon perseorangan, Penggugat telahdidukung lebih dari 6,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Paniai yaknididukung 10 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai dengan jumlah dukungansebanyak 22.619 suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) poina Peraturan KPU

PPS sehinggaberkas dari Para Penggugat tidak dilakukan verifikasi administrasi maupunverifikasi faktual yang pada akhirnya menjadi suatu pertanyaan bagi ParaPenggugat hal ini juga bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis TataCara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah;Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal23 Januari 2012 seluruh tahapan Pemilukada tidak berjalan sesuai tahapanjadwal KPU

KabupatenPaniai memutuskan melalui rapat pleno bahwa pasangan Bakal CalonBupati Lukas Yeimo, S.Pd. dan Demianus Degei sebagai Bakal Calon WakilBupati dan pasangan Bakal Calon Bupati Yonatan Mote, S.SSTP danAgus Gobai sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Paniai Tahun 20122017dinyatakan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor13 Tahun 2010 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan,dimana Termohon Kasasi tidak memenuhi jumlah dukungan yang tersebardi lebih dari 50% jumlah

.; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), DKK.

Kerja keras Komisi Pemilihan Umum(KPU) tampaknya pagi ini sedikit ternoda Judul lain : Kejanggalandi TPS kusus.

Rappikopa menuntutpembatalan hasil Pilkada Kota Padang (copy berita terlampir) ;Harian Pos Metro, edisi (29110) berjudul : "RAPPIKOPA DesakPanwaslu dan KPU Padang batalkan hasil Pilkada !.

Judul lain"Tim Advokasi Empat Cawako Cawawako Temukan BanyakPelanggaran":(copy berita terlampir) ;Harian Singgalang, Edisi (29/10) berjudul: "Puluhan Warga DemoPanwas dan KPU" Judul lain "Pelanggaran Pilkada dilaporkan kePanwaslu" Ada KOMENTAR' berjudul : amanah di Jalur KPU, olehFachrul Rasyid, Kutipan Berita : PERNYATAAN Prof. Dr.Djohermasyah Johan, Depput Bidang Pemerintahaan SekretarisHal. 9 dari 42 hal. Put.

Subjek Tergugat Tidak Lengkap :Bahwa Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada pihak yang tidakberkapasitas, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang yangdijadikan Tergugat dalam perkara a quo adalah pengemban tanggungjawab dari instansi vertikal dalam hal ini KPU Propinsi Sumatera Baratyang seharusnya dijadikan subyek Tergugat karena dalam menjalankantugasnya KPU Kota Padang bertanggung jawab langsung kepada KPUPropinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1)Undangundang Nomor

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemiluyang berbunyi, "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifathierarkis" dan Pasal 41 Ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007yang berbunyi, "Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kotabertanggung jawab kepada KPU Provinsi:Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30September 1972 jo.

,CsMELAWANKPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Halim tidak ada klarifikasidari KPU Kabupaten Kuantan Singingi; Bahwa belum ada tanggapan dari KPU mengenai pengaduan saksi sebagaimasyarakat an,. Halim.

di ikat dengan peraturan tertentuketerikatannya dalam artian kewenangan tersebut dibatasi oleh peraturan yangmengikat akan batasbatas kewenangan secara jelas dan tegas serta terikatoleh UndangUndang KPU dalam melaksanakan No. 9 tahun 2020 mengaturtentang teknis yang dilakukan oleh KPU mempelajari dokumen yang dilakukanoleh calon,Bahwa Didalam Keputusan KPU RI Nomor: 394/PL.02.22Kpt/06/KPU/ VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan DokumenPersyaratan, Penetapan, serta

Pasal tersebutmenyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yangHal.41Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUNMDNtimbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara calon Gubernur danWakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan WakilWalikota dengan KPU Provinsi dan /atau KPU Kabupaten/Kota sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/KotaRumusan sengketa tata usaha negara pemilihan ini selanjutnya dipertegas dalamPeraturan

Pasal 153 ayat (1)UU No. 10 Tahun 2016 secara tegas ditentukan bahwa pihak yang bersengketadalam sengketa tata usaha negara pemilihnan adalah pasangan CalonGubernur/Bupati/Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai akibatditerbitkannya keputusan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Keputusan yangdisengketakan dipertegas dalam Pasal 3 Perma No. 11 Tahun 2016 yaknikeputusan KPU tentang penetapan Pasangan Calon.

Ketentuan ini juga diikutinorma Pasal 92 Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 sebagaimana diubah denganPeraturan KPU No. 9 Tahun 2020.

KPU. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG; vs ALOI KAMARASYID, SH.,M.Si;

Menyatakanbatal Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumPropinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor: 009/ Kpts/KPU Prov0009/2010 tanggal 28 Juni 2010 Tentang PemberhentianKetua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenBangka Selatan periode 20082013 atas nama ALOIKAMARASYID, SH., M. Si. dan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor: 012/Kpts/KPUProv009/2010 tanggal 29 Juni 2010tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bangka Selatan atas nama Sdr.

Si dan SuratKeputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor: 012/Kpts/KPU Prov 009/2010tanggal 29 Juni 2010 tentangPengangkatan Anggota Komisi PemilihanUmum KabupateKabigatien?Selatan atas namaSdr. Lutpi, SE. dan Sdr. Ir. M. AliSyahbana; 4.

Memerintahkan kepada Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan baru yangberisi penetapan pengangkatan kembaliPenggugat sebagai Anggota KPU KabupatenBangka Selatan periode 20082013 dengansegala hak dan kewajiban yang melekatpadanya atas nama ALOIKAMARASYID,SH.,M.Si. ;5.

SEPTIAN MARIZA vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

,SH & Partner (LDP), di Jalan Nias, Lrg.Nias IV, RT/RW 04/03, Kel. 26 llir D1, Kec. llir Barat 1, KotaPalembang, berdomisili elektronik pada /iiadesta3112@gmail.compekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal22 Oktober 2020 ;Selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT ;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,tempat kedudukan di Kelurahan Kemeluk Bindung LangitKecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;Dalam hal ini diwakili oleh :1.

ABDUL GOFUR
Terbanding/Tergugat : KPU KABUPATEN SERANG

Penggugat:
ANDRE REYNOLD MICHAL MONGDONG, S.Pd
Tergugat:
1.KETUA KPU RI
2.TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROPINSI SULAWESI UTARA

Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) danayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang SELEKSIANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, dinyatakan bahwa :(2) KPU menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutanperingkat teratas.(3) Penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotaterpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengankeputusan KPU.;c.

PTUN.Mdoketentuan sebagai berikut: a. penyampaian calon anggota KPUProvinsi kepada KPU; dan b. penyampaian calon anggota KPUKabupaten/Kota kepada KPU.4) Selanjutnya di dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 7Tahun 2018 mengenai Laporan Hasil Seleksi menyebutkan bahwaTim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calonanggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPUpaling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa kerja TimSeleksi.5) Selanjutnya di dalam Pasal 31 Peraturan KPU RI

Menyatakan sah Surat Keputusan KPU RI Nomor 401/SDM.13Kpt/05/KPU/V/2018, tanggal 22 Mei 2018 tentang PengangkatanAnggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Periode 20182023;Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor :19/G/2018/PTUN.Mdo3.

Bukti T.II2Fotokopi sesuai dengan asliPengumuman KPU Nomor34/PP.06SD/05/KPU/I/2018 tentang Pembentukan TimSeleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/KotaPeriode 20182023 tanggal 10 Januari 2018 danPengumuman KPU Nomor 47/PP.06SD/05/KPU/I/2018tentang Perubahan Pengumuman Nomor 34/PP.06SD/05/KPU/I/2018 tentang Pembentukan Tim SeleksiCalon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKabupaten/Kota Periode 20182023 tanggal 12 Januari2018.

Tim Seleksi KPU Prov.

YUSUF SUPENDI, Lc;KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA

YAHYA BAHAMALA, SH ;; HAMADI, SH ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Law Office NAJIB ALAM &PARTNERS (NAP), beralamat di Jalan Hasan No. 17,Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 September2013, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;L A W A N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,Menteng, Jakarta Pusat 10310, Untuk selanjutnyadisebut sebagai ............

::ceeeeeeees TERGUGAT ;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang menjadi objek sengketamenurut Penggugat dapat disimpulkan adalah :e Pengumuman Tergugat Tanggal Jakarta 22 Agustus 2013, KETUA, ttdHUSNI KAMIL MANIK Nomor : 584/KPU/VIII/2013 Tentang PengumumanDaftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, knususnya 492 (empat ratussembilan puluh dua) orang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia yang Berasal Dari Partai

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS

Haltersebut justru melanggar pemaknaan Pasal 1 angka 2 Peraturan KPUNomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf byang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 7Tahun 2013, Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013, perihal TemuanHasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Bakal Calon dan SyaratBakal Calon Anggota DPRD pada Nomor 15:Berdasarkan ketentuan Pasal angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yang

merujukpada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013,Halaman 5 dari 19 halaman.

Memerintahkan kepada Tergugat KPU Kabupaten Maros, untuk memperbaikiKeputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor 48/Kpts/KPUKab.025433319/VIII/2013, terkait Penetapan DCT Anggota DPRD KabupatenMaros dan memasukkan kembali Penggugat atas nama H. A.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon AnggotaDPR, DPD.DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret daridaftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentangpenetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud Pasal 65 dan 75;Pertimbangan Judex Facti tersebut, sesungguhnya telah mempertegas/memperjelas, mengakui bahwa masukan dan tanggapan masyarakat hanya dapatdilanjutkan apabila ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen ataupenggunaan dokumen palsu dalam

persyaratan administrasi bakal calon Legislatifsebagaimana disebutkan dalam Pasal 65, sebagai berikut:Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yangmenyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaandokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibacakan setelah KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menetapkan calon tetap AnggotaDPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, putusan tersebut tidakmempengaruhi daftar calon tetap;7 Bahwa masukan dan tanggapan

ABDUL GOFUR
Tergugat:
KPU KABUPATEN SERANG

calon yang memperoleh suara terbanyakberikutnya.(5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota menetapkananggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kotasebagai calon terpilin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calonterpilin berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).5.

tentangPartai Politik calon peserta pemilu, kKeputusan KPU/KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan KPU tentangpasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasidengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusanKPU Kabupaten/Kota..

Penetapan Perolehan Kursi DanCalon Terpilih;Bahwa KPU Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor939/PL.01.9SD/KPU/06/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihalperbaikan surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 901/PL.02.6SD/KPU/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal penyelesaianSITUNG Pemilu Dan Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih;Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2019 KPU Provinsi Bantenmengeluarkan surat dengan Nomor : 293/36/prov/VII/2019 perihalpenjelasan mekanisme penetapan calon

, KPU Provinsi, danKPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPUtentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentangpasangan calon Presiden dan Wakil Preseiden, Keputusan KPU/KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang calon tetap anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;6.

KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkanya keputusanKPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;Halaman 47 dari 88 No.39/G/2019/PTUN.SRG7.Bahwa didalam pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun2017 juga secara tegas disebutkan bahwa objek sengketa prosespemilihan umum adalah keputusan KPU tentang partai politikcalonpeserta pemilu, keputusan KPU tentang pasangan calon presiden danwakil presiden, keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU kabupaten/KotaTentang

SUNOTO melawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BLORA,

Perubahan atas peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 yangberbunyi :Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRDKabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calonpengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten/Kota (Vide bukti P3);Sedang ketentuan Pasal 29 ayat (2) nya menyebutkan :KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktuyang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada pimpinan DPRDKabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya

Pasal 23 huruf c dan Pasal 24 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun2010 tentang Pedoman Teknis verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun2011 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010tentang Pedoman Teknis Verisfikasi syarat calon pengganti antar waktuanggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum;b.

Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis verifikasi syarat calon pengganti antar waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Verisfikasi syarat calon pengganti antar waktu anggotaDPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil PemilihanUmum;Oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatanPerbuatan

Kabupaten Blora ) wajib memperhatikanPutusan Mahkamah soal UU Pilkada tersebut sebelummenggunakan UU tetang pemilu Legislatif , karena MahkamahKontitusi sendiri menganggap norma ketentuan hukum keduanyayang berkaitan dengan persyaratan percalonan ADALAH SAMA,sehingga tindakan TERGUGAT (KPU Kabupaten Blora) yangtelah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor42/PUU XIII/2015bertanggal 09 Juli 2015 dalam menerbitkanobyek sengketa (in casu Surat Keputusan ketua KPU KabupatenBlora Nomor : 294/KPU

Oleh karena itulah, TERGUGAT (KPU KabupatenBlora) yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo (in casuSurat Keputusan ketua KPU Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU Kab 012329367/X/2015, tanggal 27Nopember 2015, perihal :Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten Blora darPartai Golongan Karya (Vide Bukti P5) juga bertetangn denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang baik sesuai denganketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UdangUdang Nomor 9 Tahun2004 yaitu Asas Kercematan, Asas Kerterbukaan dan AsasPeofesional

., dkk vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANYUASIN

KOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATENBANYUASIN, tempat kedudukan di Jalan Thalib WaliNomor 01, Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin Ill,Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2014Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H. SUHARYONO, S.H., M.H;2. SUGIARTO, S.H.

Putusan Nomor 276 K/TUN/2014dari Surat Perintan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi SumateraSelatan Nomor 274/KPU Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013,perihal Petunjuk Tindak Lanjut Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Banyuasin Nomor 454/KPUKab006.435384/V/2013;Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah diintervensi oleh KomisiPemilinan Umum Provinsi dan membuktikan bahwa Tergugat tidakmandiri;Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor61/Kpts/Kpukab006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013

SUHANDI vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

.; Selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGATMELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU yangberkedudukan di Kelurahan Kemeluk Bindung Langit KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. SAIFUL MIZAN, S.H; 22222. AWANSYAH, S.H; 22 222 n nnn nnn nnn nnn nen ene3. CHAIRUL NOPRIANSYAH, S.H; 4. SUMARDI, S.H; 222 2222 nena n nnn nn nnn5. JONI ANTONI, S.H; 22nonne nen ne nenHalaman 1 dari 7 Hal.

Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-Kab.008435585/VII/2012, Tanggal 30 Juli 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tidak final dan tidak memiliki akibat hukum; 3. Menolak eksepsi Tergugat selebihnya;

,MHTergugat : KPU Tulang Bawang

Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang telah melakukanklarifikasi, verifikasi dan penelitian ke Dewan Pimpinan Pusat 12 (dua belas) partai politikpengusung pasangan calon Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H., dan Drs.

Razak, M.S., dan Hery Wardoyo, S.H ; Bahwa dalam ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010,menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentangkelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon dan memberitahukan hasil penelitiantersebut paling lama 14 (empat belas hari) kepada pimpinan partai politik denganketentuan KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadapberkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat, KPU Kab/Kota tidakmelakukan

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;Menimbang, bahwa terhadap persengketaan pertama mengenai kewenanganTergugat menerbitkan obyek sengketa in casu, Hakim Tunggal sebagai dasar pengujiannyaakan menggunakan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis TataCara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnyapasal 46 ayat (1) yang mengatur: Ayat (1) : berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotamenetapkan pasangan calon yang memenuhi

, KPU Provinsi, atauKPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, PanitiaPengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kotaatau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinanpartai politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kotadan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi,atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaranbagi pimpinan DPRD yang

KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasiverifikasi;5.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA JAYAPURA vs YULIUS MAMBAY,S.E, Dkk

PUTUSANNomor 1281 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA JAYAPURA, dalamhal ini diwakili oleh Prof. Dr. Lapona,Msc. Ketua KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, berkedudukan di JalanKelapa Dua Entrop,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Melawan1.

Nomor 70 Tahun 2010 dengan alasan tidakmelalui Pleno KPU dan diumumkan melalui media massa.

KotaJayapura No. 69 Tahun 2010 menyatakan Para Penggugat tidak lolos verifikasisebagai salah satu pasangan Calon Walikota Jayapura periode 20102015,yang kemudian disusul dengan terbitnya SK KPU yang bersangkutan No. 70Tahun 2010 tentang pembatalan SK KPU 69 tahun 2010 dan menyatakanpasangan Para Penggugat lolos verifikasi syarat minimal 15% namun tanggal 2Juli 2010 Ketua KPU Kota Jayapura mengeluarkan pernyataan yangmembatalkan SK KPU No. 70 Tahun 2010 tersebut dengan alasan SK KPU No.70 Tahun 2010

tersebut terbit tanpa melalui pleno KPU;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNo. 25/G/2010/PTUN.JPR tanggal 29 Juli 2010 jo.

Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar Nomor 111/B/TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal25 Januari 2011, pada pokoknya menyatakan batal Surat Pernyataan KetuaKPU tanggal 2 Juli 2010 dan menyatakan sah berlaku SK KPU No 70 tahun2010 tentang Pembatalan SK KPU No. 69 Tahun 2010 tentang PenetapanCalon Walikota dan Calon wakil Jayapura.

,MHTergugat : KPU Tulang Bawang

AGUSTIANTO
MELAWAN
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kab. Kediri Cq

Manggala DusunKedusari, Rt.001,Rw.001, Desa Donganti, KecamatanPlosoklaten, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebutSebagai 00... 6. cee eee eee cette PENGGUGAT ;Melawan :: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kab. Kediri Cq Ketua Komisi PemilihanUmum (KPU) Propinsi Jawa Timur Cq.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia alamat : JalanPamenang No. 39 Katang, Kec.Gampengrejo,Kab.Kediri, JawaTimur , selanjutnya disebut ,SEDAG4l scaacissawawciasa as scemommmamcss LERGOUGAT 3 Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam RegisterNomor 123 /Pdt.G/2015/PN.Gpr. tertanggal 23 Desember 2015 ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara