Ditemukan 51522 data
12 — 6
.oeeeeccccesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohonadalahuntuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjual hartaPENINGGAlAN ............ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees yang memerlukan persetujuan dari anaktersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalildalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda
167 — 44
Nomor 31 tahun 1998 tentangPeradilan Militer, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer Ill12 Surabaya Nomor 10K/PM.II12/AD//2018 tanggal 3 April 2018harus dilaksanakan pemeriksaan ulang karena uraian PutusanPengadilan Tingkat Pertama dinilai tidak cermat, tidak teliti dan tidaklengkap, maka mendasari Pasal 227 UU RI Nomor 31 tahunHal. 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 38K/PMT.II/AD/IV/20181997 tentang Peradilan Militer, Putusan Tingkat Pertama haruslahdiperbaiki dan diadakan pemeriksaan ulang.Menimbang
61 — 16
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/136/AD/K/I02
9 — 0
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan
75 — 41
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/228
34 — 10
Unsur setiap orang.Menimbang, bahwaunsure pertama setiap orang, Pengertiansetiap orang, dalam ilmu hukum Pidana adalah menunjuk kepada orangsebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dankewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danjuga barang bukti dalam persidangan, dan keterangan Terdakwa sendiridalam persidanngan, dapat diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidanasebagaimana tersebut dalan surat dakwaan Jaksa
IDONG bin Marsus:21Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui danmembenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas,majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama setiap orang telahdapat dibuktikannya, adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkanatas perbuatanya, mejelis hakim akan mempertimbangkan setelahmejelis mempertimbangkan unsur unsur pokok dari pasal Dakwaantersebut;Ad. 2.
Unsurtanpa hak ataumelawan hukum.Menimbang. bahwa pengertian tanpa hak atau melawan adalahmelakukan suatu perbuatan tanopa kewenangan atau dasar hukum yangsah ataum melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi jugabarang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan dapatdiperoleh fakta fakta sebagai berikut ;Menimbang, bahwaterdakwa ditangkap oleh para saksi padahari kamis, tanggal 1 Agustus 2013, padajam 18.30 WIB di Pelabuhanpasar
1.Achmad Yusuf
2.Umi Sumiati
Tergugat:
1.Eko Sulistyanto
2.Mulyani
36 — 2
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yangObscuur Libel atau kabur/tidak jelas, karena gugatan tidak menguraikandengan jelas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II, tidak meguraikandengan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat Il,serta tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari mengapa TergugatIl turut sebagai pihak yang digugat dalam gugatan a quo;b.
PN KinTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengajukan eksepsitentang Gugatan Para Penggugat adalah gugatan Obscuur libel atau kabur/tidakjelas dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan atau tidak menguraikandengan jelas mengenai hubungan hukum atau kepentingan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, serta Para Penggugat tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari
Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukanwanprestasi atau Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi hanya meminta mengganti kerugian kepada Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 RV yang menjelaskan suatusurat Gugatan haruslah disertai kesimpulan, dasar hukum, dan kejadian atauHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN KInperistiwa yang mendasari
19 — 15
., sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari padatanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor985/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan halhal sebagai berikut : Adapunalasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1.
1.ARDIANSYAH
2.HASAN BASRI
3.METRI NOTAVIA SARI
4.SITI SAODAH
5.SUHARTO
6.ZULKARNAIN
Tergugat:
KEPALA DESA BANDUNG MARGA KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG
238 — 78
permohonanpencabutan gugatan tertanggal 3 September 2020;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa a quo masih dalamtahapan Pemeriksaan Persiapan ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakimmengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;wennenenne nee ne nee TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutangugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diMenimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut ParaPenggugat menyatakan alasan yang mendasari
14 — 0
KabupatenGunungkidul sebagai Pemohon; Pengadilan Agamatersebut; Telah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri, serta buktibukti dalampersidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 14 Februari 2011, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 015/Pdt.P/2011/PA.Wno. tanggal 14 Februari2011 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak perempuanPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari
10 — 0
Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalandengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan ........... tahunkeharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak,karena antara Pemohon dengan Termohon' terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Adapun alasan/dalildalilyang mendasari Permohonan Pemohon sebagai berikut:. 1.
7 — 6
maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGA = i ees wear ut ers army acs es en ; masingmasingDEMMNAMA 5 viccceecccsececeeceeuecseeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
21 — 11
hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telahmempertimbangkan dan menjatuhkan putusan gugatan Penggugat Rekonpensi /Pembanding dengan tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim PengadilanTinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelishakim Pengadilan Agama tingkat pertama dan diambil alin menjadi putusannyasendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang hartabersama tidak diikuti dengan kejadian yang mendasari
gugatan, meskipunPenggugat Rekonpensi/Termohon telah menyebutkan dasar hukum gugatannyatetapi tidak menjelaskan fakta kejadian yang mendasari gugat tersebut.
11 — 2
Pas.sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang
pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis
126 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kebumen Atas NamaPerkara A Quo;Bahwa mengingat dalil dalil yang mendasari lahirnya gugatan tersebutbersumber pada akad Nomor 9.10.C.000404/BMT, tertanggal 22 November2010 tentang akad Murabahah antara Tergugat II dan Rumsari Mutiarawati(Tergugat ) selaku debitur serta turut melibatkan Penggugat selakupenjamin dalam hubungan hukum borgtocht atau personal guaranty ataukafalah (dalam istilanh Hukum Perjanjian Islam) atas kesepakatanHalaman 6 dari 13 Hal.
:Bahwa mengingat akad murabahah Nomor 9.10.000404/BMT merupakanperjanjian primer yang mendasari lahirnya perjanjian kafalah/penjaminanHalaman 7 dari 13 Hal. Put.
50 — 20
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/8
Ahmad Rifai
16 — 2
Kediri Memberikan ijin kepada pemohon untukmembetulkan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran sebagai manaKutipan Akta Kelahiran No. 4570/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 16Oktober 1993 dari Ahmad Rifai lahir di Kediri tanggal 08 Oktober 1993menjadi Ahmad Rifai lahir di Kediri tanggal 10 Oktober 1993.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanPembetulan
11 — 5
/Pat.G/2020/PA.SkgMenimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pulatidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir danoleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatunkan tanpa hadirnyaTermohon/verstek ( default judgement );Menimbang, bahwa yang mendasari
sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pulatidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir danoleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatunkan tanpa hadirnyaTermohon/verstek ( default judgement );Menimbang, bahwa yang mendasari
1.Dwi Puji Prasetyo bin Joko Hariyanto
2.Siti Sangadah Binti Nuri
19 — 20
Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahananak/asalusul anak ini karena anak yang bernama Noureen MikaylaPrasetyo dalam Akta Kelahiran hanya tercantum nama ibu saja dan inginagar nama Pemohon juga tercantum di Akta Kelahiran;;Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.MkdMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anakPengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya
tidak sahsecara Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah, A/Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,AlFighu alIslam wa Adillatuh, V:690);Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari
24 — 17
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Dak/121/AD/K/I02