Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Pdg
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.DewanPimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
182 — 85
  • Penggugat:
    KOMI CANIAGO, S.H
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
    2.DewanPimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
    Bulan Bintang (PBB)yangtelah mengabdikan diri untuk memajukan dan membesarkan Partai BulanBintang.
    Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah sebagai anggota Partai BulanBintang ( PBB) ;8. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD PropinsiSumatera Barat priode 2014 sampai 2019 dari Partai Bulan Bintang (PBB);9.
    Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) angka 1 (satu) yangmendalilkan : Bahwa Penggugat selama menjadi anggota Partai BulanBintang (PBB) yang telah mengabdikan diri untuk memajukan danmembesarkan Partai Bulan Bintang.
    Diberhentikan Penggugatsebagai Anggota Partai Bulan Bintang;, b.
    oleh Mahkamah Partai tidak tercapai, makaPengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa partai tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatanPenggugat dan jawaban dari para Tergugat, telah ternyata bahwa obyeksengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah bahwa apakah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NoSK.PP/1418/2018 tertanggal 4 Desember 2018 Tentang PemberhentianSebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Partai Politik
Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/TUN/2012
Tanggal 12 Juni 2012 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI vs BEN VICTOR BARITA SITOMPUL
173 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 199 K/TUN/2012Partai Politik, kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dandalam Pasal 15 ayat 3 dinyatakan, anggota Partai Politik wajib mematuhi danmelaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaberpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik..
    tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangmenyatakan sebagai berikut :(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik Penyelesaian perselisinan di luarpengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
    melaluirekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenyadiaturdalam AD dan ART.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.Hal. 15 dari 31 hal.
    No. 199 K/TUN/2012 Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan caramusyawarah mufakat.Pasal 33(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan UndangUndang ini diajukan melalui pengadilan negeri. d.
    Partai Politik yang bersangkutan ditolakoleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pesertaforum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 18-09-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PN SERANG Nomor 132/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 9 Oktober 2023 — SABIHIS
Tergugat:
1.DPP PARTAI BERKARYA
2.DPW PARTAI BERKARYA
3.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
Turut Tergugat:
DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
179 — 18
  • SABIHIS
    Tergugat:
    1.DPP PARTAI BERKARYA
    2.DPW PARTAI BERKARYA
    3.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
    Turut Tergugat:
    DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata Khusus
Register : 11-12-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN LSK
Tanggal 6 Maret 2019 — SANI ISHAK
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. aceh
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PAN KABUPATEN ACEH UTARA
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DPRK ACEH UTARA
4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KIP KABUPATEN ACEH UTARA
5.BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
Turut Tergugat:
GUBERNUR ACEH
238 — 26
  • SANI ISHAK
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. aceh
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PAN KABUPATEN ACEH UTARA
    3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DPRK ACEH UTARA
    4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KIP KABUPATEN ACEH UTARA
    5.BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
    Turut Tergugat:
    GUBERNUR ACEH
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. DewanPimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof.Aceh, bertempat tinggal di Jalan Imum Lueng BataNomor 32, Banda Aceh, Provinsi Aceh kode pos23247, sebagai Terlawan I;2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Dpd PanKabupaten Aceh Utara, bertempat tinggal di JalanMedanaBanda Aceh, Nomor 8, Desa Alue Mudem,Kecamatan Lhoksukon, Kota Lhoksukon, KabupatenAceh Utara, Provinsi Aceh , sebagai Terlawan II;3.
    Bahwa PELAWAN sebagai Kader Partai Amanat Nasional telahterpilin menjadi Anggota DPRK Aceh Utara Daerah Pemilihan NomorUrut 2 daftar calon hasil Pemilu tahun 2014.
    Permasalahan yang diajukan gugatan verstek masih dalam jangkauanInternal partai Amanat Nasional, maka persoalanPergantian antar waktu(PAW) Kader Partai Amanat nasional (PAN) merupakan wewenang InternalPartai Amanat Nasional (PAN) yang harus diselesaikan di tingkat internalPartai Amanat Nasional (PAN) yang tidakperlu melibatkan Terlawan III;Dalam Pokok Perkara1.
    Daftar Calon Tetap Partai Amanat Nasional Daerah PemilihanAceh Utara1; dan4. Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten Aceh UtaraNomor 180/TAHUN 2014 tentang Perolehan Kursi Partai Politik danPenetapan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
    Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor:PAN/A/KUSJ/032/III/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Aceh Utara dari Fraksi PAN an. M. Sani Ishak digantikan olehMarwan Yahya, tanggal 29 Maret 2017, (Bukti T.32);3. Fotocopy Surat Partai Amanat Nasional, Perihal pergantian Antar WaktuAnggota DPRDK dari Partai Amanat Nasional, (Bukti T.33);4. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KUSJ/082/III/2018tentang Pemberhentian M.
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata Khusus
Register : 13-06-2023 — Putus : 09-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trk
Tanggal 9 Agustus 2023 — Penggugat:
Dasiran
Tergugat:
1.DPRD TRENGGALEK
2.DPD PKS Trenggalek
114 — 68
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 30/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mtp
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
FARHAT
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjar
2.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
273 — 35
  • Penggugat:
    FARHAT
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjar
    2.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-09-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 561/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2023 — Penggugat:
FREDERIKUS DEDOY SON TITIRLOLOBY
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2.Sekretaris jendral DPP Partai Hanura
3.Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku
4.HENRIKUS SERIN
80 — 53

  • MENGADILI:

    1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili dari Para Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan internal Partai Hanura sebagaimana dalam gugatan a quo;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enamratus empatpuluh ribu rupiah) ;
    Penggugat:
    FREDERIKUS DEDOY SON TITIRLOLOBY
    Tergugat:
    1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
    2.Sekretaris jendral DPP Partai Hanura
    3.Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku
    4.HENRIKUS SERIN
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata Khusus
Register : 27-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN KANDANGAN Nomor 4/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kgn
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
RAHMAN ABDI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
2.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
3.NOOR CAHYATI
205 — 25
  • Penggugat:
    RAHMAN ABDI
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
    2.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
    3.NOOR CAHYATI
    Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga ;2).
    huruf b mengundurkan diri, ayat ( 3 ) huruf i menjadianggota partai lain.7.
    mengajukan pengunduran dirinya dan masukmenjadi anggota atau kader partai lain dalam hal ini adalah partai NASDEM,dan kemudian mengundurkan kembali dari Keanggotaan partai Nasdem danberniat bergabung kembali kepada partai Hanura, sehingga hal ini dapatdikatagorikan sebagai perselisihan internal partal;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa perkaraAquo adalah perselisihan internal partai, maka sebagaimana yangdiamanatkan dalam pasal pasal 32 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2
    Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik Sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang perselisihan internal partai, bagiPengadilan Negeri (PN) yang menangani perselisihan sengketakepengurusan partai dapat mengacu pada rumusan kamar perdata khususMahkamah Agung menyepakati rumusan terkait perselisihan partai politik(parpol) akibat berlakunya Pasal 32 ayat (5) dan Pasal
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 31-07-2023 — Putus : 13-11-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan PN SERANG Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 13 Nopember 2023 — Penggugat:
Martua Nainggolan
Tergugat:
1.Dewan Kehormatan Parta Hanura
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura
3.Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten Partai Hanura
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Turut Tergugat:
Agus Fahrudin
69 — 52
  • Penggugat:
    Martua Nainggolan
    Tergugat:
    1.Dewan Kehormatan Parta Hanura
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura
    3.Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten Partai Hanura
    4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
    Turut Tergugat:
    Agus Fahrudin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Khusus
Register : 04-10-2010 — Putus : 27-01-2011 — Upload : 24-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 500/PDT/2010/PT DKI
Tanggal 27 Januari 2011 — Pembanding/Tergugat : H. ABDUL SALIM bin H. ASNAWI
Terbanding/Penggugat : DJAMAL BISIR
301 — 108
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 489/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penggugat:
SUCI OKTARIANI
Tergugat:
1.DPP PDI PERJUANGAN
2.MAHKAMAH PDI PERJUANGAN
Turut Tergugat:
2.DPD PDI PERJUANGAN SUMATERA SELATAN
3.DPC PDI PERJUANGAN BANYUASIN
400 — 121
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-09-2024 — Putus : 21-10-2024 — Upload : 23-10-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Oktober 2024 — Penggugat:
Mohammad Irsyad Yusuf
Tergugat:
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
44 — 22
  • Penggugat:
    Mohammad Irsyad Yusuf
    Tergugat:
    Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 08-11-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna
Tanggal 18 Desember 2023 — Penggugat:
HENDRA BUDIAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Aceh
2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar
3.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
4.Komisi Independen Pemilihan Aceh
Turut Tergugat:
4.PJ Gubernur Aceh
5.Menteri Dalam Negeri
117 — 63
  • Penggugat:
    HENDRA BUDIAN
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Aceh
    2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar
    3.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
    4.Komisi Independen Pemilihan Aceh
    Turut Tergugat:
    4.PJ Gubernur Aceh
    5.Menteri Dalam Negeri
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Perdata Khusus
Register : 03-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mdl
Tanggal 3 Oktober 2018 — Harminsyah Batubara
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT DPP PARTAI HANURA
38 — 36
  • Harminsyah Batubara
    2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT DPP PARTAI HANURA
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 30-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 741/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2019 — ASTRAYUDA BANGUN
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERINDRA
2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA
180 — 47
  • ASTRAYUDA BANGUN
    Tergugat:
    1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERINDRA
    2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA
    DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERINDRA dalam hal ini diwakili Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO selaku KetuaUmum dan H. AHMAD MUZANI selaku Sekretaris Jenderal PartaiGERINDRA, beralamat di JI. Harsono RM no. 54, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12550, Indonesia., disebutSCDAGAL eveeee tte ntti reer tent aaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene tte.TERGUGAT 1;2. DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA dalam hal ini diwakili H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E. Ak, MM, CA, ROBERT L.TOBING, S.E,.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-01-2013 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 30-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 07/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 22 April 2013 — Penggugat:
H. Andi Muhtadin
Tergugat:
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
247 — 82
  • SebagaiAnggota Partai Buruh Kabupaten PolewaliMandar Provinsi Sulawesi Barat.Fotocopy dari Fotocopy Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor:057/SKEP/DPPPARTAI/XI/2012, tanggal 8November 2012 tentang PembatalanPencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA)Saudara H.
    Andi Muhtadin sebagaianggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi SulawesiBarat yang selanjutnya mengukuhkan dan mengesahkannya kembali H.26Andi Muhtadin dan membatalkan kembali Surat Keputusan DPP PartaiBuruh Nomor: 133/SKEP/DPP PARTAI BURUH, tanggal 19 Januari 2011tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) H.
    Polewali Mandar dari PartaiBuruh (vide T8);Menimbang, bahwa atas tindakan DPP Partai Buruh yang mencabutkeanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Buruh dan ditindaklanjutioleh Surat DPC Partai Buruh Polewali Mandar kepada Ketua DPRDPolewali Mandar agar memproses Penggantian Antar Waktu Sdr.H.AndiMuhtadin M. anggota DPRD Kab.
    Polewali Mandar dari Partai Buruh;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan DPP PartaiBuruh mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Buruh sebagaimanabukti T7 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPPPartai Buruh) Nomor: 133/SKEP/DPPPARTAI BURUH/I/2011,tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA)Saudara H.Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh KabupatenPolewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan bukti T8 berupa SuratDewan Pimpinan Pusat
    Partai Buruh (DPPPartai Buruh) Nomor:AB.III.221A/DPP.....33AB.UI.221A/DPP Partai Buruh/I0/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal:Permohonan untuk Segera Memproses Penggantian Antar WaktuSdr.H.Andi Muhtadin M.
Pengadilan PN KOLAKA Perdata Khusus
Register : 02-03-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kka
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
221 — 83
  • PENETAPANNomor 8/Pdt.SusParpol/2018/PN KkaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :1. Hj.
    Ketua UMUM Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (DPP PDIP), yang berkantor/berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro Nomor 58 RT.1 / RW.2 Menteng KotaJakarta Pusat, Daerah Khusus lbukota Jakarta;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. SIRRA PRAYUNA, S.H;4. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H;5. BADRUL MUNIR, S.AQ, S.H., M.H., CLA;6. RIDWAN DARMAWAN, S.H;7. MUSTADJAB, S.H;8.
    Hidayat Idrus Dari Keanggotaan PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti P Ii1);6. Foto copy Usul PAW Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara Nomor170/15.DPRD/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P Il2);7.
    Foto copy Rekomendasi Nomor : 2181/IN/DPP/IX/2016, tanggal 15 September2016, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, (Bukti T 1);2. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 294/KPTS/DPP/II/2018, tanggal 5Februari 2018, tentang Pemecatan Hj. Ulfa Haeruddin Pawelloi DariKeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti T I2);3.
    Foto copy Hasil Klarifikasi, tanggal 11 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi SulawesiTenggara, (Bukti T II2);6.
Pengadilan PN RENGAT Perdata Khusus
Register : 16-03-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 21-06-2023
Putusan PN RENGAT Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt
Tanggal 21 Juni 2023 — Penggugat:
YURIZAL, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Riau
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu
147 — 71
  • Penggugat:
    YURIZAL, S.H
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Riau
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Partai Politik
Register : 01-08-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 17/G/2013/PTUN-BKL
Tanggal 20 Agustus 2013 — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional 2. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Bengkulu; dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bengkulu;
92 — 75
  • Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional 2. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Bengkulu; dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bengkulu;
    Platform Perjuangan Partai AmanatNasional:2. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Bab V Pasal 9, PasalTG, Gari P aie) 1 ~~~ nnn nnn nnn in3. Anggaran Rumah Tangga PAN Bab II Pasal 7 ayat (2);4. Anggaran Rumah Tangga PAN Bab II Pasal 9 ayat (3) huruf c;5. Anggaran Rumah Tangga PAN Bab II Pasal 12;6.
    Hasil Kongres IIl Partai Amanat Nasional di Batam 79 JanuariMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor:2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan: partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentukoleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atasdasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkandan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsadan negara, serta memelihara
    Politik dapat dikategorikan lebih sebagai badanhukum perdata, oleh karena itu Badan/Jabatan dalam Partai Politik bukanlahmerupakan Badan/Jabatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal1 angka 8 Undangundang Nomor: 51 Tahun 2009;Penetapan Perkara No: 17/G/2013/PTUNBKL hal.9 dari 10 halMenimbang, bahwa selanjutnya Tergugat sebagai Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang merupakan partai politik danbadan hukum telah menerbitkan keputusan yang pada pokoknyamemberhentikan penggugat
    sebagai anggota Partai Amanat Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UndangundangNomor 2 Tahun 2011 yang pada pokoknya mengatur tentang mekanismepemberhentian anggota partai politik yang didasarkan pada Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga, serta diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan di lembaga perwakilan rakyat;Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagaianggota Partai Amanat Nasional didasarkan pada kewenangan dan proseduryang bersumber pada Anggaran
    ;Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politikkepadakementerian;Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60(enam puluh)Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yangberkenaan dengankepengurusan. 99 nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undangundang
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 62/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Lbo
Tanggal 13 Mei 2019 — CONNY GOBEL
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
197 — 60
  • CONNY GOBEL
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
    2.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
    DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) Partai Amanat Nasional ProvinsiGorontalo, beralamat Rumah PAN Jl. HB Jasin,Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah KotaGorontalo, sebagai Tergugat ;2. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Amanat Nasional, beralamatRumah PAN JI. Senopati No. 113, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, sebagai Tergugat II ;Hal 1 dari 3 hal.