Ditemukan 51517 data
10 — 1
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadapdipersidangan, dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputusdengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto CopyKutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalahbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
8 — 3
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
7 — 0
dalil permohonannya;Menimbang bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untukmembuktikan dalil permohonannya,dengan mengajukan bukti surat maupunmenghadirkan saksi,namun ternayata Pemohon tidak mampu mengajukan buktisurat maupun menghadirkan saksi dan bahkan Pemohon prinsipal sendiridiperintahkan untuk hadir,tidak pernah datang lagi ke persidangan,sehinggaMajelis berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannyasehingga permohonan Pemohon harus ditolak ;Menimbang bahwa Majelis Hakim mendasari
8 — 4
Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon NomorXxxxxxxtanggal 8 Oktober 2004 tersebut terdapat kesalahan penulisannama Pemohon , dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah xxxxxxx,menjadi PEMOHON I yang mendasari surat dari KUA KecamatanPEMOHON IKabupaten Tegal Nomor :xxxxxxx, tertanggal 07 Oktober 2019;4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan namaPemohon tersebut untuk menyesuaikan KTP, IJAZAH serta dokumenlainya;5.
71 — 5
Nomor 407/Pdt.G/2018/PA.Pwk.Bahwa halhal yang mendasari dibuatnya perjanjian perdamaian ini, yaitu:Pasal 1Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyatakan bahwa dari hartapeninggalan almarhum H. Sapnan bin Aneng, baik yang masih ada maupunyang sudah terjual atau tergadaikan akan dibagikan kepada ahli warisnyasecara musyawarah kekeluargaan, tidak lagi perlu merujuk kepada halhal yangdipersengketakan;Pasal 21.
14 — 0
keterangan saksisaksitersebut, Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukansuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkanpenetapan;ae Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut diatas ;ronan Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
18 — 2
Pemohon dan Pemohon II membenarkan ;o Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohondijatunkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut diatas ;aaa Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 1
selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan inicukuplah dengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohonbertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Pemohonmengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
22 — 4
P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk diDusun Wates Rt.02 Rw.10 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanpembetulan nama anak pemohon karena nama
DARMADI
22 — 3
permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai denganP5 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon sebagai penduduk Dusun GarehRT.003, RW.005 Desa Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari
46 — 40
dibuat oleh Jurusita Pengganti PNBaubau pada tanggal 08 Mei 2014 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari TergugatVPembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari
17 — 15
Yang selanjutnya di sebutsebagai Tergugat;Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2004 Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX,Tertanggal 12 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalBersama di XXXX3.
8 — 1
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
82 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula, JudexFacti telah secara cermat mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwauntuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI dihadapkan denganperbuatanperbuatannya in casu, dan mendasari ketentuan Pasal 26KUHPM, Terdakwa dinyatakan tidak layak dan pantas untukdipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Dengan demikian, tidak adakesalahan Hukum Acara yang dilakukan Judex Facti dalam menjatuhkanputusan in casu;Halaman 5 dari 7 hal.
18 — 2
keterangan saksisaksi tersebut,Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
80 — 27
PengadilanTinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telahterbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum karena ternyatapertimbanganpertimbangan yang mendasari putusannyatelah memuat dan menguraikan secara tepat dan benarsemua peristiwa, keadaan, halhal serta alasanalasanhukumnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama diambil alih serta dijadikan
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah peradilan TUNakan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN.Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalamUndangUndang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yangmelaksanakan Putusan DKPP ;Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari pengujian Pasal 112 ayat (12)
Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek perkara incasu SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor69/Kpts/KPUProv/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota KomisiPemilihnan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014tidak menyatakan secara jelas alasan hukum yang mendasari tindakanTERGUGAT .
Bahwa ketidakjelasan dasar hukum diterbitkannya objek perkara a quooleh TERGUGAT juga dapat dibuktikan dengan tidak adanyapertimbangan hukum yang jelas yang dimuat dalam objek perkara.Setidaktidaknya, TERGUGAT tidak pernah memberitahukan secararesmi alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkara kepadaPENGGUGAT. Padahal, sebagai Badan Tata Usaha Negara, setiaptindakan TERGUGAT haruslah didasarkan kepada peraturanperundangundangan atau alasan hukum yang Jelas;9.
Setidaktidaknya, TERGUGAT tidak pernah memberitahukansecara resmi alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkarakepada PARA PENGGUGAT. Padahal, sebagai Badan Tata UsahaNegara, setiap tindakan TERGUGAT haruslah didasarkan kepadaperaturan perundangundangan atau alasan hukum yang jelas;d.
Asas Kepastian Hukum;Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek perkara in casu SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor69/Kpts/KPUProv/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014tidak menyatakan secara jelas alasan hukum yang mendasari tindakanTERGUGAT .
9 — 3
MajelisHakim menunjuk berita acara pemeriksaan di persidangan yang melekat danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAPenetapan Nomor 0091/Pdt.P/2015/PA.Kjn.SALINANMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti terurai di atas, yaitu permohonan perubahan nama Pemohon yangtertulis dalam Kutipa Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 05 Pebruari 2004yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa,Kabupaten Tegal ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
7 — 0
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkaraini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatelah terurai, yakni permohonan perubahan identitas Pemohon yang tertulis dalamKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng,Kota Surabaya, dengan nomor XXXX, tanggal 13 Oktober 2008, (Vide : P.2);4Menimbang, bahwa alasan yang mendasari