Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 18-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2010.-
Tanggal 18 Januari 2011 — JOEFLY J. BAHROENY,dkk vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
108 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2013
Tanggal 23 April 2013 — CAMAT LAKARSANTRI SURABAYA vs. PT. BINAMAJU MITRA SEJATI
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, DK VS PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA (PT. AMI),
106 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 559 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 559 K/TUN/201418.
    Putusan Nomor 559 K/TUN/2014persidangan lapangan.
    Putusan Nomor 559 K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — H. KALLA HALIM BIN SAKA, vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU, DKK
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 396 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2015Marumah.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — ISHAK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, DKK
78 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 41 K/TUN/201412perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat baru mengetahui objeksengketa tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, hak Penggugat untuk mengajukangugatan terhadap objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat, demi hukumtelah gugur.
    Putusan Nomor 41 K/TUN/2014163.23.0berdasarkan suatu Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia.
    Putusan Nomor 41 K/TUN/20141818De,5.3yang berlaku di Republik Indonesia khususnya dibidang pertanahan untukmenyatakan tanah tersebut merupakan milik sah atas nama Penggugat secarahukum.
    Putusan Nomor 41 K/TUN/20142626tertanggal 26 Desember 2001 atas nama PT. Cakung Permata Nusa(PT CPN) seluas dan sebatas 40.500 M?
    Putusan Nomor 41 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 11-05-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 33/G.TUN/2004/P.TUN. Mdo
Tanggal 11 Mei 2005 — Penggugat: OEI SWIE LIAN NIO (SABINA); Tergugat:KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MANADO. Tergugat Intervensi: FRANSISKA RAWUNG;
108 — 83
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — NAZWAR NAZAR, SE., MBA VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
68 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 63 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — H. DJUNAIDI, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
57 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 375 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 375 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Il.H. DJUNAIDI, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempattinggal di PalapaVilla Dago Tol Rt. 03 Rw. 18 No. 67, Serua, CiputatTangerang Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:Hj. Herlina, SH;Gabriel, SH;Keduanya warganegara Indonesia, advokat pada Kantor H.
    Kembeng;Sebelah Selatan : Tanah Milik Kali Cikuya;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. H. Djunaedi, SH;q. Akta Jual Beli No. 335/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang dibuatdihadapan Drs. H. MAMAN WIRAKUSUMAH. MSi. PPAT WilayahParung Bogor untuk tanah seluas 1.000 M2 Persil Blok 001, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Milik Bpk. H. Kembeng;Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk. H.
    Bahwa diketahui ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo.11/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar Situasi No. 421/1977Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/201411.tanggal 7 Februari 1977 luas 9.535 M?
    atas nama IE KIANTJOAN;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/20143.b. Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar SituasiNo. 419/1977 tanggal 7 Februari 1977 Tuas 9.320 M? atas nama IE KIANTJOAN;Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Cogreg tanggal 20 Agustus 1979 GambarSituasi No. 4008/1977 tanggal 2 September 1977 Tuas 23.200 M?
    ,M.S.Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H..M.Hum. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT BANDUNG vs. CHRISTINE CHANDRA alias Ny. TJOENG YIEN HOA
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 539 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2012
Tanggal 6 Maret 2012 — IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE., dkk. ; DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM, I NYOMAN SUTRISNA, dkk.
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2012
    PUTUSANNomor 12 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE.
    XX/Para Penggugat/Terbanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkahamah Agung RI Nomor 129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat semula adalah pegawai PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem, yang kemudianberdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten KarangasemNomor
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps. tanggal 31 Maret 2008;Dalam Eksepsi :Mengadili Sendiri : Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya; Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding sebesar Rp 27.000,00 (Duapuluhtujuhribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang telah
    XX/Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi inisebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 diberitahukan kepadaPemohon Kasasi I, Il, Ill, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XH, XIII, XIV, XV, XVI, XVI,XVIII, XX/Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2011kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi , Il, Ill, IV, V, VII
    Nomor 129 K/TUN/2009 Jo.Nomor 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Denpasar, permohonan tersebut disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut pada tanggal 23 September 2011;Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama padatanggal 27 September 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannyatidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — I DEWA MADE JAMBE, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENPASAR ; PURA PENATARAN SUCI SATRIA TUSAN,
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 384 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 K/TUN/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — MOHAMMAD RIDWAN, A.Md., vs BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
18 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 220 K/TUN/2010
    No.220 K/TUN/2010Bahwa menurut Penggugat Keputusan Tergugat Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 juga bertentangan dengan asaskepatutan.
    No.220 K/TUN/2010Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Pada Dinas Kehutanan KabupatenKotawaringin Barat ;5.
    No.220 K/TUN/20108.
    No.220 K/TUN/2010bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik". Bahwa daripertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara.
    No.220 K/TUN/2010Biayabiaya : PaniteraPengganti :1. Meterai........... Rp. 6.000,2. RedaksS.l........... Rp. 5.000, ttd./ Fitriamina, SH.,MH.3. Administrasi kasasi Rp. 489.000.Jumlah : Rp. 500.000.,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.220 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — SUHARI, dkk VS BUPATI GRESIK
46 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015b. Mekanisme musyawarah dan mufakat Penetapan Anggota BPD yangseyogyanya mencerminkan keterbukaan dan semangat demokrasitetapi malah dikhianati (vide Pasal 5);7.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/201520.pelaksanaan seleksi calon anggota BPD Lebani Waras tidak diketahuioleh Para Penggugat dan seluruh warga desa Lebani Waras khususnyawarga di RT. 001, RW. 003, bahkan obyek sengketa tersebut tidakdiumumkan.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015apalagi Para Penggugat adalah warga Desa Lebani Waras, padahalpemerintah senantiasa harus memberikan alasan mengapa iamengambil suatu ketetapan tertentu, pemerintah yang baikmensyaratkan bahwa sedapat mungkin segera diumumkan dandiberitahukan bersamaama dengan ketetapan.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015adalah suatu hal yang berakibat Pemohon kehilangan haknya untukmenguji keputusan pengadilan banding yang merugikan pemohonbertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) huruf a.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015Panitera Pengganti, Biayabiaya:1. Meterai ............ Rp 6.000,00 ttd./ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum2. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi ......Rp2.489.000,00Jumlah ............ Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP:220 000 754 Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA vs. Drs. IRWANSYAH SIREGAR, DK
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 353 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 353 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERAUTARA, Berkedudukan di Jl.Sisingamangaraja No.1 KelurahanPasar Baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 Halomoan Sianipar, SH.,2 Bluher Sitorus, SH.,3 Alfarius Polintino, SH., (Advokat Magang) ;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M.Ec VS DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, DK
72 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 362 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 362 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Prof. Dr. Ir.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014Sipil, adalah mekanisme keberatan, jika nilai DP3 diturunkan oleh PejabatPenilai.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014tindakan mereka bertentangan dengan AzazAzas Umum Pemerintahanyang Baik, yaitu Azas Kecermatan.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014 Penilai. VI Setelah disahkan oleh Atasan PejabatPenilai, diserahkan kembali kepadaPNS yang dinilai. B2.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 518 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201513.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201526.2?
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015sebagai tempat berkera bukan untuk kepentingan lain.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2010
Tanggal 25 April 2011 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), vs CARLITO DA COSTA NEVES CORTEREAL,
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 407 K/TUN/2010
    No. 407K/TUN/2010Departemen Kesehatan Provinsi Timor Timor Nomor230/KANWIL/TU1/PNS/1989 tanggal 25 Februari 1989terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989 dengan PangkatPengatur Muda (lIl/a) pada Dinas Kesehatan DaerahTingkat Timor Timor ;3. Bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah Penata MudaGolongan lll/a.
    No. 407K/TUN/20107. Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Penggugattidak pernah bertemu lagi dengan Sdri. Merydalam kurun waktu 2 tahun, sampai akhirnyarekaman video Penggugat dengan Sdri.
    No. 407K/TUN/2010dahulu memberikan hukuman ringan sesuai dengantingkat dan jenis hukuman disiplin yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6ayat (1) yaitu) hukuman disiplin ringan, sedang danberat serta keputusan tersebut perlu ditinjaukembali, mengingat Sdr.
    No. 407K/TUN/2010yang bersangkutan bukan Surat Keterangan dari KepalaUPTD Puskesmas Tapen. Perlu.
    No. 407K/TUN/2010ttd.Dr. H.ttd.Supandi, S.H., M.Hum.Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.ttd.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M oe t e r A of asm mney emmeanes Rp. 6.000,ttd.2,R @ A A KS Lo vewenceeeneeee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi.......... Ro. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 407K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137/B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 —
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — BUPATI BARITO UTARA vs. PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO)
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pekerjaan Direktur Utama PT.Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO);Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengajukanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/TUN/2011,tanggal 28
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014SetiapDengan demikian, seandainya pun dilakukan penyelesaian Hak Ulayatsebagaimana dimaksud di atas, maka tidak mungkin permohonanpeningkatan izin usaha pertambangan yang telah diajukan olehPenggugat akan dapat dikabulkan atau ditindaklanjuti.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/TUN/2011,tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/201411. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2009 pada saat objek sengketaditerbitkan oleh Termohon Kasasi, telah lewat 5 bulan sejak berakhirnya izinPemohon Kasasi (8 Agustus 2008), hal mana berdasarkan ketentuan UUPERATUN Pasal 3 ayat 2 penolakan dalam waktu 90 hari (3 bulan);Il.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014a. Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, DK vs. SRI BUDI HASTUTI, DKK
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,Provinsi Jawa Tengah;R.A.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/201512.13.14.ternyata masih asli dan utuh belum pernah ada peralinan hak samasekali.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah assetPemerintah Kabupaten Jepara.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015