CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON , umur 26 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan LeuwiliangKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan Security ,tempat kediaman di Kecamatan Pasir Jambu KabupatenBandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masingmasing bernama SAKSI IIT dan SAKST IV telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Agama CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , umur 26 tahun, agama islam , pendidikan SMK, pekerjaanWiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan CibinongKabupaten Bogor , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 34 tahun, agama islam , pendidikan SMK, pekerjaanWiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan Abadi Jaya KotaDepok , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama Nomor : 01K/PM.III17/AD/I/2014,tanggal 21 Pebruari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan10MenimbangMenimbangsengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diaturdalam Pasal 281 Ke1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai

Dengan mendasari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidakmampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan melalui sikapdan tindakannya, dimana sikap dan tindakan Terdakwa yangtidak mau bertanggungjawab yang mengakibatkan Saksi1hamil, hal ini merupakan sikap dan moral Terdakwa yang sangattidak terpuji, selain itu Terdakwa juga sudah 2 (dua) kalimelakukan tindak pidana.

.: Bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim TingkatBanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertamabaik pidana pokok dan juga pidana tambahan tersebut sudah tepat,adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perlu11MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatdikuatkan dan bersamaan dengan itu keberatan Terdakwa dalammemori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.: Bahwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SAKSI PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, dan seorangsaksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI TERMOHON, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dailildalil yang mendasari

peasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum.Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Judex Facti dengan mengambilalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012 pada halaman 32 alinea 4 dan 5,menyatakan :Alinea4 : Menimbang, bahwa dari keseluruhan buktibukti surat yang diajukanoleh Penggugat, terdapat adanya surat/akta yang menunjukkan hak atastanah atau setidaknya surat yang menunjukkan sebagai dasar alas hakpemilikan atas

Demi peradilan yang baik,seharusnya Judex Facti mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusannyabahwa pada setiap hak tetap melekat kepentingan, maka sangat beralasan JudexFacti membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012.Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidakkonsekwen dengan segala pertimbangan hukum yang mendasari putusannya yangdimohonkan kasasi a quo dengan jalan menerima dan mengadopsi begitu sajapertimbangan

hukum yang mendasari putusan pengadilan tingkat pertama padahalaman 38 alinea terakhir, yang menyatakan :Menimbang, bahwa dengan demikian proses permohonan .............

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , umur 34 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan TenjolayaKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 34 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan TenjolayaKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT:1 Bahwa, surat kuasa Penggugat yang mendasari pengajuan gugatan dalam perkaraini tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus sebagaimana yangdiatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya pada,SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;2 Bahwa, berdasarkan SEMA tersebut diatas, maka

perselisihan hak, perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikatpekerja, dengan demikian surat kuasa tersebut haruslah dikategorikan sebagaisurat kuasa umum;5 Bahwa, surat kuasa yang dipergunakan dalam pengajuan gugatan ini tidakmenyebutkan secara khusus kompetensi pengadilan hubungan industrial yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian suratkuasa tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana pada angka 2 huruf bdiatas;Bahwa, dengan demikian Surat Kuasa yang mendasari

GUGATAN PREMATUR1Bahwa, gugatan dalam perkara ini didasarkan pada alasan Perjanjian Bersamatertanggal 19 Juli 2013;Bahwa Perjanjian Bersama tersebut belum dilaksanakan oleh Para Pihak,dikarenakan belum adanya persamaan persepsi tentang masa kerja dariPenggugat;Hal. 7 dari 13 hal.Put.Nomor 22 K/Pdt.SusPHI/20153 Bahwa, dengan demikian atas Perjanjian Bersama tersebut tidak terdapat adanyaingkar janji dari salah satu pihak, oleh karena itu belum ada alasan hukum danbelum meluang adanya alas hak yang mendasari

menerangkansebagai berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karenakasus pemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa Paulus Nahak Badak, Terdakwa II Nikolas TahuNahak, Terdakwa III Agustina Hoar Nahak dan terdakwa IVBenyamin Seran Nahak terhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekirapukul 11.30 wita bertempat di Kebun Kakeolaran DusunLawalu, Desa Bakeruk, Kecamatan Malaka Tengah, KabupatenMalaka ;Bahwa masalah yang mendasari

berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karenakasus pemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa Paulus Nahak Badak, Terdakwa II Nikolas TahuNahak, Terdakwa III Agustina Hoar Nahak dan terdakwa IVBenyamin Seran Nahak terhadap korban Yulius Berek Seran ;Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekirapukul 11.30 wita bertempat di Kebun Kakeolaran DusunLawalu, Desa Bakeruk, Kecamatan Malaka Tengah, KabupatenMalaka ;Bahwa masalah yang mendasari

;e Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karenakasus pemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa Paulus Nahak Badak, Terdakwa II Nikolas TahuNahak, Terdakwa III Agustina Hoar Nahak dan terdakwa IVBenyamin Seran Nahak terhadap korban Yulius Berek Seran ;e Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekirapukul 11.30 wita bertempat di Kebun Kakeolaran DusunLawalu, Desa Bakeruk, Kecamatan Malaka Tengah, KabupatenMalaka ;e Bahwa masalah yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Sadriya bin Busal dan Sahamo bin Busai, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MeII UI JI J YeJd palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

telahdisertifikatkan oleh Tergugat serta telah diterbitkan sertifikatnya olehTergugat IV tanopa sepengetahuan ataupun seizin Para Penggugat, dengandemikian perbuatan Para Tergugat dapat dikualisifikasikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daaq);Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dansah menurut hukum dan ternyata Para Tergugat telah mensertifikatkan danatau telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat IV dan sehingga seluruh suratsurat yang lahir yang mendasari

Putusan Nomor 1938 K/Pdt/201410.11.12.13.14.Berdasarkan Hukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatanberlakunya;Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan Objek Sengketa yang mendasari terbitnya SertifikatNomor 358 atas nama Alfidra;Menghukum Tergugat I, Il, Ill untuk mengosongkan Objek Sengketa darisegala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat, jikaingkar dengan

merupakanperbuatan melawan hukum dan mengandung cacat hukum, berdasarkanhukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan objek sengketa yang mendasari terbitnya SertifikatNomor 358 atas nama Alfidra (Tergugat );Menghukum Tergugat I, Il, dan IIl untuk mengosongkan objek sengketa darisegala hak miliknya dan hak orang lain yang mendapat hak daripadanya dansetelah kosong menyerahkan kepada Para

Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang demikian tentunya sangat minimdan kurang serta tidak mengandung alasan hukum yang mendasari padaperaturan perundangundangan yang jelas dan pasti, namun hanyamendasari pada rekaan dan penafsiran yang keliru atas pertimbanganMajelis Hakim dalam putusan terdahulu tanoa memberikan alasan yuridisapapun, sehingga berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi yangseharusnya menjadi kewajiban Judex Facti untuk mencukupkan alasan hukum dan kaidah hukumnya tersebut ;.

Sehingga tentunya Judex Facti seharusnya dapatlebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menyatakanstatus hak kepemilikan bidang tanah tersebut tanpa harus terpengaruhdengan masalah sengketa warisan yang mendasari pada putusan HakimPengadilan Agama Blitar No. 1609 / Pdt.G/ 1998 / PA.BL tanggal 18Desember 1998 jo PTA Jawa Timur No. 83 / Pdt.G / 2000 / PTA Sbytanggal 10 April 2000 jo Mahkamah Agung RI No. 419 / K /Ag / 2000tanggal 08 Februari ;.

No. 1985 K/Pdt/2008Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mendasari padaputusan perkara warisan dari Peradilan Agama ;7.

Bahwa, proses pembatalan Sertifikat atau menyatakan Sertifikat HakMilik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan lingkupsengketa Administrasi Negara / Tata Usaha Negara atau dapat pulasengketa Perdata dari sisi Perobuatan Melawan Hukum Pejabat KantorPertanahan dan bukan mendasari pada sengketa Warisan dalam lingkupPeradilan Agama, sehingga sangat keliru Judex Facti tidak memberikanpertimbangan tentang Petitum point 5 gugatan Penggugat ataumengambil alin pertimbangan perkara warisan dalam

;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidakberwenangHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN PIkatau tanpa jjin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksudmelawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,menanam, menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmupengetahuan setelan memperoleh jjin Menteri untuk kepentingan

Kemudian elemen pertama haruslah ditujukan atau dikaitkanterhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkanelement pertama perlu dipertimbangkan terlebin dahulu element yang kedua,yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk KristalMetamfetamine, yang dapat dari tangan Terdakwa termasuk NakotikaGolongan bukan Tanaman;Menimbang, bahwa mendasari pada faktafakta yang terungkapdalam persidangan dapat diketahui, bahwa terdakwa ditangkap pada hariSelasa tanggal 2 April 2019

ForensikSurabaya;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (Satu) paketserbuk Kristal Metamfetamine telah ditemukan di dalam kotak rokok RedBold dari saku kanan depan celana terdakwa dinyatakan tergolong Narkotikagolongan bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang element yang pertama;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui, bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019sekira pukul 14.30 wib. terdakwa bersama orang

dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam kotak rokokRed Bold, kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun saat terdakwaberada di pertigaan jalan Tambun Bungai ketika berhenti karena lampu trafficlight menyala merah, Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dankemudian oleh Kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlahbarang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal Metamfetamine tersebut;Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN PIkMenimbang, bahwa mendasari

:cceceeeeeeeeeeeeeeceeeeeaeeeaeeenees PEMOHON; Pengadilan Negeri terSebut ; 222enen nn ene neeTelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15Maret 2019 dengan Register No. 83/Pdt.P/2019/PN.Sda ;Bahwa Pemohon telah mencabut Surat Permohonan karena adanyakesalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan mempelajari alasanalasan yang mendasari dari permohonan yang diajukan

Pemohon I sah secara Hukum Islam akantetapi tidak tercatat di KUA setempat;Menimbang, bahwa oleh karena penikahan Pemohon dan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal ... di ... sah Secara Hukum Islam, maka sesualketentuan dengan normanorma dan ketentuanketentuan yang telahdipertimbangkan di atas, anak yang bernama / .. anak yang masingmasingbernama ... ... adalah anak sah Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

tidak sah secara Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah, A/Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,AlFighu alIslam wa Adillatuh, V:690);Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

hubungan perdata dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalahhubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidupanak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b)memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiatwajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut HukumIslam;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pariArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1990 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 199610terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di KecamatanCileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan TidakBekerja, dahulu beralamat di Kecamatan Cileungsi,Kabupaten Bogor, sekarang tidak di ketahui alamatnyadengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesiaselanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telan melangsungkanpernikahan di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, padatanggal 5 April 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:88/07/V/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 4Mei 2010.2.

Karenanya, maka pemeriksaan perkara inidilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dicerai danmembenarkan alasanalasan yang mendasari permohonan Pemohon :Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliksecara lisan yang pada pokoknya membenarkan ;Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon

2013 Nomor 863/33/425.203/2013, oleh karena ituPemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan disiplin PegawaiNegeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang jin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel) :Bahwa sebuah gugatan dalam perkara perdata wajib disusundan disampaikan dengan memenuhi syarat formail sebuahgugatan sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata,untuk itu sebuah gugatan harus disusun dengan memuat dalildalil gugatan yang terang, jelas dan tegas, baik tentangkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan/dasar fakta(Fateliike grond) maupun apa yang menjadi dasar hukumnya(rechts grond) ;Bahwa akan halnya dengan gugatan Penggugat dalam perkaraaquo

, tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas tentang peristiwayang mendasari gugatannya, sehingga jika Penggugatmengatakan peristiwa yang mendasari gugatannya tersebutadalah karena pertengkaran akibat perbuatan Tergugat, makaPenggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dalildaliltentang kapan perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugattersebut dilakukan, dimana perbuatan tersebut dilakukan, sertabagaimana uraian secara rinci perouatan tersebut dilakukan,Bahwa apa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannyatentang

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yangmenyebabkan pertengkaran tersebut sangat tidak jelas (kabur)sehingga tidak menggambarkan kondisi atau peristiwapertengkaran yang dapat dikwalifikasi sebagai peristiwa yang11dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan gugatanperceraian sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yangberlaku yaitu UU No.1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 ;Bahwa selain itu, gugatan pengugat dalam perkara aquo tidakmenyebutkan secara jelas dan tegas dasar hukum(rechtsgrond) yang mendasari