anak Pemohon bernama Viktoriaman Telaumbanua yang menimbulkanadanya perbedaan Penulisan Tempat Lahir anak Pemohon sendiri yangberhubungan dengan suratsurat anak Pemohon yakni di Surat Kartu KeluargaNo. 1204010801080004; di Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278LT211120120023, dimana Tempat Lahir anak Pemohon sendiri tertulis Hiligara;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Gst3)4)))6)7)8)9)Bahwa selanjutnya di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057

yang berkaitan dengansuratSsurat anak Pemohon;Bahwa untuk memberikan koreksi (perbaikan) dalam identitas knususnya TempatLahir anak pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yangbenar (sah/legal), maka tentunya secara yuridis diperlukan PenetapanPengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa TempatLahir anak pemohon yang sebenarnya dan sah adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di Surat KeteranganBaptis Nomor : 057

demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunyasecara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi danlegalisasi formal sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon untuk menetapkan tempat kelahiranPemohon adalah di Onowaembo, seperti yang tertulis di Ijazan Sekolah DasarNo DN07 Dd 0192419; di Surat Keterangan Baptis Nomor : 057

Menetapkan tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazah Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057/J.HD/R.49/20182.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278LT211120120023 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 21 November 2012,selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;3, Fotocopy Surat Keterangan Babtis Nomor 057/J.HD/R.49/2018 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Desa HiliduhoTanoseo pada tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;4.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 dari yang semula tertulis EDY SUGIONO dirubah dan diperbaiki menjadi EDI SUDIONO;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan 1 (satu) foto copy salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Tarakan agar segera dilakukan pencatatan, perbaikan dan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;-

Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor:057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin Atas Nama M.

Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah Keputusansah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak.c.

Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah keputusan sahdan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak ;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian( BAPEK ) Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M Agus MaulanaNIP.19740817199402 1 O01 dari Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat ( BAPEK ) untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M. Agus Maulana NIP.19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;4.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Maria Zandra Novita, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 05 RT057 RW 017 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya disebut SCDAQAl ...........ccceeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseaeeeees PENGGUGAT;LawanOis Dahlia, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057

RW017 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya disebut SCDAQAl ............cccceceeceeeeeaeaeeeeeeeeeeaseeeeeenees TERGUGAT ;Joewarti, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057 RW 017Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya diSe@but SCDAQAL ............ccecceseeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeees TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Setelah mendengar pihak Penggugat dan Para Tergugat;Setelah menerima dan memperhatikan

Janji) TERGUGATI kepadaPENGGUGAT;Bahwa melihat itikad tidak baik dari TERGUGATI dan untuk menjamin agarGugatan ini tidak siasia, maka PENGGUGAT memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Sidoarjo, dalam hal ini Majelis Hakim PemeriksaHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Sda12.Perkara berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) atas harta TERGUGATI berupa tanah dan bangunan rumah yangberdiri di atasnya terletak di Perumahan Griyo Pabean 1 Blok No. 02, RT.057

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah danbangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di PerumahanGriyo Pabean 1 Blok No. 02, RT. 057 RW. 017, Desa Pabean,Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah dan bangunan rumah Bapak NARNO(Blok I No. 01);Sebelah Timur: Tanah dan bangunan rumah Bapak DANI(Blok I No. 38);Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan rumah Bapak RASYD(Blok I No. 03);Sebelah Barat: Jalan/Kavling/Tanah Kosong;Menghukum TERGUGATI untuk

RW 017 Desa PabeanKecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sedangkan para Tergugat beralamat diPerumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057 RW 017 Desa Pabean KecamatanSedati Kabupaten Sidoarjo, sehingga Penggugat dan Para Tergugat berdomisili didaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasar menuntutsah menurut hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II, danmenuntut

Membatalkandan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/13/057/15 tertanggal 24 November 2015Tahun Pajak 2013 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya Keputusan Terbanding NomorKEP00193/KEB/ WP4J.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/13

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112982.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Selatan DKI Jakarta, terkaitHalaman 4 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15tanggal 24 November 2015, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT 010, RW 009,Tanah Abang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terkait sengketa a quoadalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057

Putusan Nomor 1360/B/PK/Pjk/2021Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 7/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT Mondelez,dengan perhitungan PPh Badan tahun pajak 2013 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: UraianTerbanding(Rp)Pembatalan olehPengadilan Pajak(Rp)Pemohon Banding(Rp) Peredaran Usaha1.034.981.554.112(5.043.951.695)1.029.937.602.417 Harga Pokok Penjualan676.535.741.885(1.825.137.858)678.360.879.743 Biaya Usaha386.452.615.691(65.456.100.092

Putusan Nomor 1360/B/PK/Pjk/2021 tanggal 14 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 7/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT MondelezIndonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan PPh yang kurang/(lebih)dibayar sebagai berikut: raian Jumlah MenurutTerbanding1 Penghasilan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEPKEP00173/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 Februari 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT MondelezIndonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha IntiFauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/057/15,tanggal 19 November 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00173/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 Februari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor: 00017/206/13/057

Memerintahkan barang bukti berupa :- 2(dua) buah buku Nikah asli Nomor 057/VII/2016, tanggal 17 Juli 2016 a.n. Andri Agus Rustandi dan Intan Megasari, - 1(satu) buah kaos berwarna orange dengan tulisan Freed and Tell Me I M Pretty, 1(satu) buah kaos berwarna merah dengan gambar boneka berwarna hitam, 1(satu) buah celana pendek berwarna dasar merah bermotif kotak-kotak berwarna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Intan Mega Sari Binti Lala Suryana;8.

tempatdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan kekerasan fisikdalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan dengan cara :Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2017/PN Blb.Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa pulang ke rumahnyadan melihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukHalaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2017/PN Blb.menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari yangdilakukan dengan cara :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa pulang ke rumahnyadan melihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

sURYANA,Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik PolriBahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalahketerangan yang sebenarnya ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan sehubungan dengan adanya tindakpidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Terdakwa adalah suami sah saksi Intan Megasari yang menikah pada haritanggal 17 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta asli Nomor 057

terdakwa yang terletak di Kampung Sukanegla Rt 06 Rw 07Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dan yang menjadikorbannya adalah istri Terdakwa dan Terdakwanya adalah suami dari saksibernama Intan Megasari;Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal saat terdakwa pulang ke rumahnya danmelihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 17 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

dalamhubungannya dengan dakwaan maupun dengan tuntutan serta tanggapan (replik) dariPenuntut Umum maupun Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, terlebih dahulu MajelisHakim menggaris bawahi segala sesuatu yang telah termuat dan merupakan bagian dariBerita Acara Persidangan yang tidak dipertimbangkan didalam putusan ini haruslahdianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang buktiberupa 2(dua) buah buku Nikah asli Nomor 057

Putusan Nomor 112/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2013 Nomor: 00116/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00, atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116942.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02458/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00116/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00116/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 MasaPajak November 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor: 116942.99/2013/PP, atas nama PT.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00116/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00116/107/13/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Agustus 2013 Nomor:00132/107/13/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP= Rp 0,00Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117352.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 04 April

2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihnan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00132/107/13/057/16tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2013, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor: 00132/107/13/057/16tanggal 21 Juli 2016 karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamatHalaman 3 dari 7 halaman.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00132/107/13/057

Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2019Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00132/107/13/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Agustus2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan

057/Pdt.P/2015/PA.Buol

057/Pdt.P/2016/PA.Ktl

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.Kt.ep aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan ltsbat Nikahyang diajukan oleh:Firdaus bin Zaini, Lahir di Pematang Lumut, 12 Agustus 1981, agama Islam,pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KM.3 (belakang kantor Polsek), RT. 02, Desa Teluk Pengkah,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung

(belakang kantor Polsek), RT. 02, Desa Teluk Pengkah,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebutTelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il, memeriksa bukti surat dansaksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon dan Pemohon Il dengan surat permohonannya bertanggal 28September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkaldengan Register Nomor 057

057/Pdt.P/2012/PA.Tjg

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2012/PA.Tjg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :H. JARKASI bin DARMAWAN, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Garagata RT.07Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebutsebagai Pemohon I;Hj.

pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Garagata RT.07Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksisaksidipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan suratpermohonannya ke Pengadilan Agama Tanjung, tertanggal 20 Desember 2012,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan registerNomor 057

bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01600/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak April 2001Nomor : 00002/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01600/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.200/WPU.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April2001 Nomor : 00002/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP200/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00002/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00002/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa April 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00002/227/01/057

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No.Kep319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan atasSKPKBT PPN yang mempertahankan SKPKBT PPN masa/tahun pajak 2006 No.0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masihharus dibayar Rp. 2.676.221.694,00;Bahwa keputusan keberatan tersebut

Selisih saldo persediaan WIP awal tersebut menyebabkankoreksi negatif di Harga Pokok Penjualan dan koreksi positif pada peredaranusaha;Alasan Pemohon BandingFormalitas penerbitan SKPKBTBahwa SKPKBT PPN Masa/Tahun Pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 2.676.221.694,00 diterbitkan oleh Terbanding sebagai salah satu produkpemeriksaan berdasarkan Surat PRINPSL728/WPJ.07/KP.0505/2007Sedangkan sebelumnya atas kewajiban PPN, Pemohon Banding

telah diperiksaoleh pihak kantor pajak berdasarkan Surat PRINPSL168/WPJ.07/KP.0505/ 2007dengan produk berupa SKPLB No: 0054/407/06/057/07 tanggal 14 September2007;Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28Tahun 2007 Pasal 15 disebutkan : "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, penerbitan SKPKBT PPNmasa/tahun pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 tersebuttidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU KUP yaitu adanya databaru, karena pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama, Pemohon Bandingsudah memberikan datadata yang diminta, sehingga sesungguhnya tidak adadata baru yang menjadi dasar penerbitan SKPKBT dalam pemeriksaanselanjutnya.

2.676.221.694 (2.676.221.694) 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24312/PP/M.XV16/2010, tanggal 24 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal20 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2006 Nomor: 00001/307/06/057

KEP951/WPUJ.07/BD.05/2008 tanggal 8Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007untuk Masa Pajak November 2004, Pemohon Banding telah mengajukan satuSurat Banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajakatas Satu Surat Keputusan Terbanding sebagaimana tersebut di atas padatanggal 5 September 2008.

S1093/WP/07/BD.05/2008 tanggal 12 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil PenelitianKeberatan No. 34/PTJICM/FN/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 ;bahwa selanjutnya, Pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP951/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Juli 2008 yang pada dasarnyamenolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN No. 00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007. SuratKeputusan Terbanding No.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputikelebihan pajak Masa Pajak November 2004 diselesaikan melewati jangkawaktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima, ditandai dengan terbitnyaSKPKB PPN Nomor : 00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Sebagaibahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor :00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak November2004 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding ini merupakanproduk dari 1 (Satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada 1 (satu) SP3yaitu Surat No.

S643/WPJ.07/BD.04/2006 tanggal 5 Juli 2006, padadasarnya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga tidak dapatdijadikan acuan dalam melakukan koreksi atas penyerahan ekspor yangPemohon Banding lakukan ;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, Pemohon Banding berpendapatbahwa bila ditinaau dari aspek formal, SKPKB PPN Nomor00174/207/04/057/07 diterbitkan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan,Hal. 14 dari 30 hal. Put.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat danTergugat dalam Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Pelatihnan Training no.057/PPKLGR/05.2011 0)n2 ann nnn nnn nnn nnn nnn ann nn nennenenannnenannensnnnmenes"Apabila mufakat tidak tercapai dalam waktu 45 (empat puluh lima) harikalender sejak dimulainya musyawarah, Para Pihak akan menyelesaikansegala dan setiap perselisihan serta perbedaan pendapat yang timbulmelalui Pengadilan Negeri

Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitasSumber daya Manusia dan mengembangkan kompetensi Tergugatsebagai Pilot Areal Manuring maka Penggugat dan Tergugat sepakatuntuk mengadakan perjanjian pelatinan training yang pada tanggal 3 Mei2010, penggugat dan tergugat menyepakati Perjanjian Pelatinan Trainingno.057/PPKC1110) 970) 0 a7.

MENYATAKAN Perjanjian Pelatinan Training no.057/PPKLCR/05.2010, adalah sah menurutII. MENYATAKAN Tergugat telah melakukan wanprestasiterhadapPenggugat; 2222222 252 222Il. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar gantikerugian kepada Penggugat sebesar Rp.Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.174/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.3.318.680.000. (Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan BelasJuta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);IV.

Bahwa Tergugat mengalami Shock dan Trauma untuk kembaliterbang sebagai Agricultural Pilot untuk kegiatan pemupukan udara setelahterjadi kecelakaan yang menimpa almarhum.Capt.M.Adipura pada tanggal11saatMei hari Sabtu Pukul 11.30 WIB, di daerah Mesuji , Lampung , padamenjalankan tugas pemupukan udara ; (P3);5Bahwa pada saat disepakati nya Perjanjian Pelatihan Training tersebutNo 057/PPKLCR/05.2010.

Sinar Mas Super Air)dengan Tergugat (Muhammad Taufiq Dinansyah) yang dituangkan dalamperjanjian pelatinan training Nomor 057/PPKLCR/05.2010 tanggal 3 MeiBahwa perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Aan Subrata dan BoediUtomo yang masingmasing bertindak sebagai direktur PT.

KEP875/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas2SKPKB PPN No. 00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk masa pajak Mei2005, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulis dalamBahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas Satu Surat Keputusan Terbandingsebagaimana tersebut diatas pada tanggal 5 September 2008.

KEP875 WPJ.07 BD.05 2008 tanggal 2 Juni 2008 yangberisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPNNo. 00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk masa pajak Mei 2005,dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan olehUndangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1),(2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4)UndangUndang Pengadilan Pajak.

KEP875/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang pada dasarnya menolak permohonankeberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo.00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007. Surat Keputusan Terbanding No.KEP875/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 tersebut Pemohon Banding terimapada tanggal 2 Juli 2008. Adapun ringkasan Keputusan Terbanding No.

Sesuai dengan Pasal17B UU KUP, Surat Ketetapan Pajak seharusnya diterbitkan paling lambat 12 bulansejak surat permohonan diterima, atau paling lambat diterbitkan tanggal 19 Juli 2007.Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak masapajak Mei 2005 diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN No. 00162/207/05/057/07 tanggal 2Agustus 2007.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Bandinginformasikan bahwa seluruh ketetapan PPN tahun pajak 2005, termasuk SKPKB PPNNo. 00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk masa pajak Mei 2005 yangPemohon Banding persengketakan dalam banding ini merupakan produk dari 1 (satu)pemeriksaan pajak yang didasarkan pada (satu) SP3 yaitu Surat No.

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/2018Put.87031/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunnya dan memerintahkanTergugat untuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatanPenggugat atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun2011 Nomor 00001/207/11/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat

Tanggapan tanggal 12 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87031/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS195/WPJ.07/2017 + tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak MemenuhiPersyaratan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Januari 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatHalaman 3 dari 9 halaman.

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00001/207/11/057

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor S195/WPJ.07/2017tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji

Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2020PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106963. 15/2009/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00831/KEB/

WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01,Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14 Juni 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 SuiteHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/202026.01, Jalan Jend.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakApril 2014 Nomor 00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116841.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00326/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02402/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak Nomor 00326/107/14/057/16tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor 116841.99/2014/PP, atas nama PT CheilJedang Superfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00326/107/14/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan